SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Serdangbedagai (Sergai), AKBP Robin Simatupang bersama jajarannya memberikan bantuan berupa sembako kepada warga kurang mampu di Kelurahan Tualang Kecamatan Perbaungan, Selasa (14/3).

Disela pemberian itu, AKBP Robin mengatakan, bantuan ini merupakan suatu bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak dari penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kabupaten Serdangbedagai.

Pemberian sembako ini, merupakan wujud kepedulian Polres Serdang Bedagai (Sergai) guna meringankan beban hidup warga Tualang.

“Ada sekitar 20 KK warga kurang mampu yang diberikan sembako, adapun sembako yang diberikan berupa beras 5 Kg, telur 30 butir, sekoga bantuan ini bisa membawa manfaat untuk meringankan beban hidup warga yang terdampak Covid-19,” ucap Robin.

Kapolres Robin mengimbau kepada warga agar tetap melakukan Stay at home ( Berdiam diri di rumah) saja, gunanya untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Sejak terjadi penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia berdampak pula pada perekonomian masyarakat Indonesia. Tentunya, dengan kesulitan ekonomi itu Polres Sergai sendiri peduli kepada masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan tersebut.

Pantauan wartawan dilokasi, pemberian sembako ini dilakukan secara door to door (Dari rumah ke rumah) oleh Kapolres bersama jajarannya.

Selain itu, Kapolres juga mensosialiasikan imbauan pemerintah, tentang protokoler kesehatan dan keselamatan karena ini mengingat hal itu diperlukan guna memutus mata rantai penyebaran Virus Corona agar tidak meluas. (sur/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kota Tebingtinggi membagikan ratusan masker kain secara gratis kepada penarik betor dan pengguna jalan di sejumlah jalan protokol, yakni Jalan Veteran, Jalan Sutoyo dan Jalan Imam Bonjol Kota Tebingtinggi, Selasa (14/4).

Ketua PWI Tebingtinggi, Abdullah Sani Hasibuan didampingi Sekretaris Ismail Batubara mengatakan, bahwa kegiatan pembagian masker dilakukan untuk kedua kalinya. Dimana sebelumnya telah membagikan 250 masker kain gratis kepada para abang becak dan para pengendara.

“Kali ini kita membagikan 350 masker gratis kepada warga Kota Tebingtinggi. Kegiatan kita mulai dengan membagikan masker kepada para warga kota yang melintas di Jalan inti Kota Tebingtinggi,” jelasnya.

Menurut Sani, kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepedulian insan pers dalam mendukung program pemerintah guna memutus matarantai Covid-19 di Kota Tebingtinggi.

Hal yang senada juga dikatakan Koordinator IJTI Wilayah Kota Tebingtinggi Catur Hariono mengungkapkan, bahwa masih banyak warga kota yang tidak peduli dengan kesehatannya.

“Kita sama-sama mengetahui, ada satu warga Kota Tebingtinggi sudah positif terjangkit Covid-19. Ini menegaskan kita untuk lebih waspada dan patuhi imbauan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah,” ungkap Catur. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Karo menyediakan dua gedung untuk penanganan virus corona (Covid-19). Gedung Akademi Kebidanan (Akbid) Pemkab Karo, Kabanjahe, disiapkan untuk ruang isolasi mandiri bagi warga kategori orang dalam pemantauan (ODP). Sedangkan di gedung dan fasilitas bekas Rumah Sakit Flora Kabanjahe, dijadikan ruang perawatan bagi pasien dalam pemantauan (PDP) bergejala ringan.

Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo Martin Sitepu, Kepala Dinas Kesehatan Karo Irna Safrina, Kepala Dinas PUPR Edward Pontianus Sinulingga, Dirut Akbid Pemkab Karo Siang br Tarigan, meninjau ruangan isolasi mandiri di gedung Akbid, Senin (13/4).

Peninjauan ini dilakukan Bupati Karo guna memastikan kesiapan fasilitas di ruang isolasi mandiri (14 hari) yang akan digunakan bagi warga kategori ODP. “Kita cek guna mengetahui secara pasti apa yang belum terpenuhi, jangan nanti, besok atau lusa ada pasien ODP yang dirawat tidak layak tinggal di ruangan tersebut. Apa lagi selama 14 hari isolasi mandiri , ini harus kita perhatikan,” tegasnya.

Terkelin mengimbau bagi masyarakat yang baru ke Tanah Karo melapor kepada pihak desa, lurah, camat maupun Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten karo. “Bagi yang belum melapor karena enggan, boleh langsung melapor kepada Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas,” imbuh Terkelin.

Dalam rangka mencegah penularan virus corona (Covid-19), Terkelin mengajak masyarkat Kabupaten Karo untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penularan Covid-19. “Ini sangat dibutuhkan demi kesehatan kita semua dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mayarakta jangan segan, silakan datang ke tim Gugus Tugas atau ke pihak pemerintahan desa. Semua akan pasti dilayani sesuai SOP dan protokol kesehatan,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Karo Irna Safrina menjelaskan, ruang isolasi ODP di gedung Akbid terdiri dari empat ruang. Dua ruangan untuk pria dan dua ruangan untuk perempuan. “Daya tampungnya, untuk pria 20 orang, dan wanita 20 orang,” kata Irna.

Irna membeberkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah menyusun rencana kebutuhan berupa penyewaan gedung dan fasilitas bekas Rumah Sakit Flora untuk PDP. Bagi PDP gejala berat akan dirujuk ke RSUD Kabanjahe, merupakan rumah sakit rujukan penanganan Covid-19.

“Sudah melakukan penyewaan, pemanfaatan bekas Rumah Sakit Flora Kabanjahe untuk difungsikan bagi PDP. Pasien dalam pemantauan, kita kategorikan dalam dua tahap; ringan (gejala batuk dan demam) dan berat (gejala sesak napas). PDP gejala berat dipindahkan dan dirawat di RSUD Kabanjahe,” katanya.

Meski Pemkab Karo telah menyediakan ruang isolasi mandiri di gedung Akbid dan perawatan PDP di bekas RSU Flora, Irna meminta masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

“Kini, Pemda Karo menyediakan dua titik lokasi pelayanan bagi masyarakat Karo untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Yang pertama; di gedung Akbid untuk isolasi mandiri ODP, dan bekas RSU Flora untuk PDP yang bergejala ringan,” ujarnya.

Mengenai tenaga medis di dua gedung penanganan Covid-19 itu, Irna menyatakan telah menyiapkan 19 dokter yang secara bergilir akan menangani pasien di gedung Akbid dan bekas RSU Flora. “Intinya, lokasi ini sudah siap difungsikan kapan saja. Jika hari ini ataupun besok ada pasien, ruangan ini sudah dapat digunakan,” tegasnya.

Data penanganan virus corona di Kabupaten Karo yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo melalui situs covid19. karokab.go.id tertanggal 12 April 2020, jumlah kasus positif virus corona 1 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 2 orang, orang dalam pemantauan (OPD) 10 orang, dan orang tanpa gelaja (OTG) 7 orang. (deo/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Menyikapi dampak Covid-19 terhadap warga Kota Tebingtinggi, Aliansi Masyarakat Kota Tebingtinggi menyerahkan bantuan 1.000 paket sembako kepada Pemko Tebingtinggi untuk disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Aksi baksos peduli Covid-19 ini diserahkan langsung oleh Aliansi Masyarakat Kota Tebingtinggi melalui Pahala Sitorus didampingi Dian Isa yang diterima Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan disaksikan Jubir Covid Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia dan Dandim 0204 DS Letkol Syamsul Arifin di Gedung Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (13/4).

Bantuan sembako 1.000 tersebut berupa beras, minyak goreng dan mie instan, yang akan dibagikan kepada masyarakat yang terimbas Covid 19, seperti para pedagang, penarik becak dan sopir sopir angkutan kota serta pekerja pekerja yang di rumahkan sementara.

“Kami (Pemko Tebingtinggi) mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Masyarakat Kota Tebingtinggi yang mau berbagi disaat Covid 19 ini, kami juga mengajak para donatur atau lembaga lain punya kepedulian sosial seperti yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Kota Tebingtinggi,”kata Umar Zunaidi.

Sedangkan mewakili Aliansi Masyarakat Kota Tebingtinggi, Pahala Sitorus menyatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian dalam melihat serta merasakan kondisi perekonomian masyarakat yang terimbas Covid 19 saat ini. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Tak henti-hentinya Pemerintah Kota Tebingtinggi mengimbau masyarakat tentang bahaya penyebaran Covid-19. Kali ini Dinas Kominfo bersama tim gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Tebingtinggi turun ke sejumlah pasar tradisional, Rabu (14/4).

“Inilah bentuk wujud kepedulian pemerintah Kota Tebingtinggi kepada masyarakatnya, agar menggunakan masker apabila saat beraktivitas di luar rumah. Ini upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi,”ujar Kadis Kominfo, Dedi P Siagian.

Saat ini, kata Dedi, masih ada warga yang melakukan aktivitas di luar rumah tidak menggunakan makser, yaitu saat berbelanja ke pasar pasar tradisional yang ada di Kota Tebingtinggi, begitu juga dengan para pedagang.

“Kami imbau kepada masyarakat dan pedagang yang berada di pasar tradisional di Kota Tebingtinggi untuk menggunakan masker kain. Karena saat ini kita tidak tahu siapa terpapar Covid -19, maka untuk menghindari penyebaran pakailah masker,” jelasnya.

Saat melakukan sosialisasi Covid -19 di Pasar Gambir Jalan Iskandar Muda Kota Tebingtinggi, tim kembali mengimbau selain menggunakan masker, pedagang dan masyarakat yang berbelanja harus rajin mencuci tangan setiap melakuan aktivitas, terapkan pisical distancing antara pedagang dan pembeli dan selalu berada dirumah jika tidak ada urusan yang penting diluar rumah. (ian/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Kilang Padi Tani Jaya yang berada di Desa Lubuk Dendang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Sergai memberikan bantuan beras sebanyak 500 Kg kepada ketua Gugus Tugas Covid-19 yang juga Bupati Sergai, Ir H Soekirman di posko percepatan penanganan Covid-19, Senin (13/4).

Bupati Ir H Soekirman bersama tim Gugus tugas Covid-19 menyampaikan ucapan terima kasih Afner (Mener) pemilik perusahaan Kilang Padi Tani Jaya. Soekirman mengatakan, bantuan tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Sergai.

Pada kesempatan itu, Afner (Mener) mengaku kembali akan menyalurkan bantuan menjelang bulan suci Ramadan kepada warga Tualang, dan warga Lubuk Dendang. (sur/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai sudah mengumumkan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang sebanyak 209 orang.

“Ya benar, sudah diumumkan. Ada 209 orang yang berhak mengikuti SKB,” kata Kepala Bidang Mutasi dan Kepegawaian Binjai, Hendra Januar ketika dikonfirmasi, Selasa (14/4) pagi.

Dalam pengumuman yang dikeluarkan Wali Kota Binjai, HM Idaham dengan nomor 813-2687 tersebut, ada beberapa kriteria untuk peserta CASN yang berhak mengikuti SKD dan memenuhi nilai ambang batas atau passing grade berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengaduan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

Termasuk dalam 3 kali dari jumlah kebutuhan masing-masing lokasi formasi jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

Nilai ambang batas dimaksud untuk jenis formasi umum dengan ketentuan 126 untuk Tes Karakteristik Pribadi, 80 untuk Tes Intelijensi Umum dan 65 untuk Tes Wawasan Kebangsaan. Dikumulatifkan paling rendah nilainya 271.

Baik jenis formasi umum maupun cumlaude. Namun, formasi cumlaude sedikit berbeda, adalah nilai ambang untuk TIU paling rendah 85.

Terakhir untuk formasi penyandang disabilitas paling rendah 260 dengan nilai TIU serendahnya 70. Hendra melanjutkan, Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai saat ini sifatnya masih menunggu.

Begitu juga dituliskan dalam pengumuman tersebut. Semula jadwal pelaksanaan SKB direncanakan mulai pada 25 Maret 2020.

Namun, ini tertunda sampai dengan ditetapkannya kebijakan dan pemberitahuan lebih lanjut. “Malah isunya tahun depan, karena manggil orang banyak yang membuat makin takut,” tukasnya.

Sebelumnya, 2.266 pelamar CASN di lingkungan Pemko Binjai yang mendaftar. Mereka juga sudah melewati ujian SKD di Gedung Olahraga Binjai, Jalan Jambi, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan, pada Jum’at (21/2) dan Sabtu (22/2). Dua hari ujian terbagi ke dalam 8 sesi dengan waktu 90 menit. (ted/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Komisi A DPRD Langkat mempertanyakan payung hukum Pemkab Langkat terkait rencana pengalihan dana desa digunakan untuk penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RD) yang dibuka oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Langkat, Dedek Pradesa bersama pihak Pemkab Langkat, Senin(13/4).

Dedek mempertanyakan terkait Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dengan menggunakan dana desa.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi A DPRD Langkat, Zulhijar menekankan dasar payung hukum pengalihan dana desa tersebut.

Menurutnya, Pemkab Langkat juga tidak bisa serta merta mengalihkan dana desa untuk penanganan Covid-19, sebelum Pemkab Langkat menyikapi status Covid-19 di Pemkab Langkat.

Dikatakan Zulhijar, RDP digelar untuk mempertanyakan kepada pihak eksekutif PMD, Camat, Apdesi, seperti apa status Pemkab Langkat menyikapi pandemi Covid-19.

“Apa Langkat sudah masuk kategori Keadaan Luar Biasa ( KLB ) kalau memang telah KLB baru bisa dana desa itu dirubah, namun per Februari 2020 Langkat belum dilanda Covid-19, masih biasa dan santai-santai aja. Artinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) pada bulan tersebut banyak yang desa sudah selesai,”terangnya.

“Karena itu kita jangan ujug-ujug membuat alasan Covid-19 ngak bisa kita alihkan, karena belum ada payung hukumnya,” tegasnya Zulhijar, Minggu (12/4)

Zulhijar menegaskan, bahwa surat edaran Kemendes tidak bisa serta merta dijadikan payung hukum, kecuali Pemkab Langkat menstatuskan Langkat sebagai KLB. Artinya, jika untuk pengalihan ini, turunannya Kemendes bisa dipakai dengan menjadikan Perbup terhadap status KLB terlebih dahulu

“Nggak bisa desa semena-mena memakai dana desa untuk dialihkan ke dana pencegahan Covid-19,” tegasnya.

Zulhijar juga meminta Pemkab Langkat mempertegas sampai dimana proses pencairan dana desa tersebut, dan apa yang harus dilakukan dari masing-masing desa dalam penanggulangan covid tersebut serta pengawasan dari Dinas PMD dan monitoring dari masing-masing Camat.

“Kami juga berharap program padat karya tersebut dapat direalisasikan secara produktif,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Langkat, Dedek Pradesa selanjutnya meminta Pemkab Langkat menjelaskan program padat karya tunai untuk membantu perekonomian warga yang terkena dampak Covid-19. Sebab Langkat belum dalam masuk zona KLB, karena itu diperlukan Perbup.

“Program yang bisa dilaksanakan baru sebatas program padat karya tunai jika dana desa tersebut sudah dicairkan. Untuk bantuan dana sosial juga diperlukan Perbupnya. Kami merekomendasikan kepada masing-masing Camat agar membantu desa-desa yang belum menyelesaikan pemberkasan terkait pencairan dana desa,” katanya.

Plt Kadis PMD Langkat, Musti mengatakan, sudah meneruskan Surat Edaran No. 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa dengan menggunakan dana desa ke desa-desa se- Kabupaten Langkat.

Dan bagi yang belum merubah APBDes terkait dana desa ini akan ditindaklanjuti, sedangkan yang belum agar segera merubah.

“Dana desa sebenarnya sudah masuk di bulan februari 2020, namun masih ada beberapa desa yang belum melengkapi berkas-berkas yang diperlukan untuk pencairan. Sehingga menjadi kendala belum dicairkannya dana desa tersebut. Hari ini kami baru mengajukan 146 Desa agar segera direalisasikan katanya.

Sementara itu Asisten I Pemkab Langkat, Abdul Karim mengakui bahwa sampai hari ini di Langkat belum ada warga yang terkena virus Covid-19.

Begitu juga perwakilan Bagian Hukum Pemkab Langkat juga mengakui, jika dalam hal keadaan belum KLB maka diperlukan peraturan Bupati sebagai payung hukum untuk peralihan dana desa dalam rangka menyikapi Covid -19. (yas/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam waktu dekat, Sumatera Utara akan mampu melakukan pemeriksaan swab sampel pasien, untuk mengetahui apakah si pasien terjangkit Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Selama ini, spesimen tes swab dikirim ke Balitbangkes RI Jakarta.

“Dalam waktu dekat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal kementerian, proses SWAB Test akan kita laksanakan di Sumut tanpa harus dikirim ke Jakarta,” kata Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut, Aris Yudhariansyah, dalam konferensi pers secara live, Selasa (14/4), di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Sumut Kantor Gubernur Jalan Diponegoro No 30 Medan.

Adapun update rekap informasi Covid-19 di Sumut untuk tanggal 14 April 2020, yakni Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 101 orang. Kasus positif sebanyak 100 orang, dengan rincian 76 orang diketahui melalui metode PCR, dan 24 orang melalui metode Rapid Test.

Berikutnya, pasien sembuh sebanyak 11 orang dan meninggal sebanyak 9 orang.

“Untuk donasi Sumut Tanggap Covid-19 yang diterima oleh Tim Gugus Tugas yakni berjumlah Rp 378.528.000 per tanggal 14 April 2020 pukul 15.00 WIB,” kata Aris.

Aris mengatakan, pembatasan aktivitas sosial dinilai sebagai satu-satunya cara yang paling efektif untuk meredam penyebaran Covid-19. Semakin masyarakat disiplin dalam menajalankan aturan pemerintah terkait penanganan Covid-19 termasuk tidak keluar rumah, membatasi kegiatan sosial dan interaksi tatap muka, maka penyebaran rantai virus ini bisa ditekan.

“Untuk itu, kami imbau agar masyarakat semaksimal mungkin tetap berada di rumah jika tidak ada urusan yang mendesak, patuhi aturan dan arahan dari pemerintah,” ujarnya.

Terkait Anak Buah Kapal (ABK) dan penumpang Kapal KM Kelud dari Jakarta yang tiba di Belawan, Senin (13/4) malam. Pada pemeriksaan di Batam, sejumlah ABK yang positif diisolasi dan dirawat di Batam. Sisanya, diterima di Belawan dan mengikuti rangkaian protokol kesehatan. Bagi yang positif dibawa ke RS Rujukan, sedangkan bagi yang negatif dikarantina sementara di Deliserdang sembari menunggu penjemputan dari daerah asal.

Terkait TKI dari Malaysia yang saat ini melakukan karantina sementara di Lanud Soewondo, ingga kemarin sore tersisa sebanyak 60 dari 547 TKI yang menunggu untuk dipulangkan. Terdiri dari 37 pria dan 23 wanita, berasal dari kota-kota di luar Sumatera.

“Kami berharap kita senantiasa positif dan optimis menghadapi situasi saat ini. Kita ketahui bersama, 11 orang telah sembuh dari penyakit ini. Menjadi bukti bahwa penyakit ini bisa sembuh dan kita bisa melaluinya. Bersama kita kerja sama dan doakan, semoga angka sembuh ini terus bertambah dan kita segera keluar dari kondisi ini,” tutur Aris. (rel/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur menilai, eskalasi kriminalitas di Sumut ke depan kian tinggi seiring masih mewabahnya Covid-19. Karenanya, dia meminta pemerintah daerah (Pemda) harus segera mengguyur ketersediaan pangan dan kebutuhan hidup yang urgen lainnya, guna membantu sosial ekonomi masyarakat terdampak pandemi global tersebut.

“Untuk menciptakan rasa aman dalam suatu daerah, pemerintah harus terlebih dulu memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, maka tindak kriminalitas akan menurun,” kata Sugianto Makmur kepada wartawan, Selasa (14/4).

Menurutnya, peristiwa kriminal terkini yang dapat diambil sebagai pelajaran yakni perampokan atau penjambretan yang menimpa sahabatnya Zeira Salim Ritonga sesama anggota DPRD Sumut, di Jalan Kumango Medan pada Minggu malam (12/4) lalu. Dalam kejadian itu, Zeira dikabarkan mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Kata dia, ini merupakan sinyal bahwa tingkat keamanan di ibukota Provinsi Sumut sudah mengkhawatirkan.

“Karena situasi kondisi ekonomi tidak menentu yang terimbas dari pandemi Covid-19, akhirnya tindak kriminal seperti penjambretan, pencurian dan lainnya makin tinggi terutama di ibukota Provinsi Sumut. Ini yang kita khawatirkan. Karena itu kami minta Polrestabes Medan maupun seluruh Polres di Sumut harus tingkatkan pelayanannya dalam situasi dan kondisi yang sedang sulit ini,” tegasnya.

Sugianto menambahkan, dengan wabah Covid-19 saat ini, telah berimbas terhadap penurunan daya beli masyarakat Sumut. Pemerintah dan pihak keamanan harus sigap melihat tanda-tanda ini, agar segera diantisipasi dari sisi ekonomi. Sedangkan dari sisi perlengkapan penerangan, Pemko Medan harus memberikan penerangan yang optimal, sebab itu juga salah satu faktor pendukung meningkatnya tindakan kriminalitas jalanan.

“Jika pemerintah daerah kita, terutama Pemko Medan, tidak membaca peristiwa ini secara bijak, bukan tak mungkin kriminalitas jalanan di ibukota Provinsi Sumut akan semakin tinggi. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan pangan sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat. Apalagi di tengah wabah Covid-19 ini, orang bisa berbuat nekad bila dalam kondisi perut lapar,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.

Kepada pihak kepolisian, wakil rakyat Dapil Sumut XII Binjai-Langkat ini dengan tegas meminta untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat dari oknum-oknum pelaku tindak kriminal tersebut. Sebab dari data dan informasi yang ia himpun, sepanjang 2020 ini terdapat sejumlah kasus kejahatan jalanan terutama yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Mengenai urgennya sektor pangan di tengah bencana nonalam ini, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, Ivan Iskandar Batubara mengamini, bahwa proteksi terhadap sektor itu memang harus menjadi prioritas. “Situasi saat ini bisa kita sebut dengan istilah ‘The New Normal’, artinya kita tidak bisa menggunakan cara-cara berpikir lama dalam memandang kondisi saat ini. Bukan hanya negara kita, seluruh negara juga kebingungan menghadapi situasi ini. Salah satu solusi terbaik yang bisa dilakukan pemerintah adalah proteksi sektor pangan,” ujarnya.

Salah satu caranya, kata dia, memastikan baik produksi maupun distribusi bisa berjalan dengan lancar. Termasuk didalamnya memastikan ketersediaan pupuk tercukupi, memastikan tidak ada penimbunan komoditas pangan, mengawal sentra-sentra pangan, sosialisasi perlindungan kesehatan bagi para petani, nelayan dan lainnya. “Karena bagaimanapun pangan adalah sumber kekuatan kita,” tuturnya.

Disampaikannya para pengusaha merupakan salah satu kelompok yang terpukul menghadapi situasi Covid-19. Namun menurutnya mesti tetap berpikiran positif dan mencari solusi-solusi yang baik. Salah satunya, ucap Ivan, menghindari pilihan pemutusan hubungan kerja (PHK). “Saat ini tidak ada opsi terbaik, tapi ada yang baik. Hindari opsi PHK sebagai alternatif mungkin bisa kita lakukan pengurangan insentif karyawan,” katanya.

Opsi lain yang bisa lakukan untuk pabrik agar tetap bisa berproduksi, imbuhnya adalah dengan menyediakan akomodasi bagi karyawan, tentunya yang sesuai protokol kesehatan penanganan Covid-19 di sekitar pabrik. Hal ini untuk meminimalkan mobilitas para karyawan dan mencegah kemungkinan terpapar Covid-19.

Sedangkan keringanan bagi para pengusaha dalam menghadapi Covid-19, disampaikannya antara lain pengurangan margin bunga bank serta rescheduling pembayaran kredit. Terakhir, Ivan berpesan agar seluruh pihak senantiasa mendukung imbauan dan arahan pemerintah khususnya dalam memutus rantai penyebaran Covid-19, sehingga sesegera mungkin Sumut bisa keluar dari situasi sulit saat ini. (prn)