MEDAN, SUMUTPOS.CO – PLN Unit Pelaksana Pembangkitan (UPK) Belawan, melakukan perjanjian kerja sama di bidang pengamanan kawasan objek vital nassional (Obvitnas) dan hukum dengan Lantamal I dan Kejari Belawan, Rabu (11/3).

Langkah ini diawali dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) oleh Manajer PLN UPK Belawan, Syahminan Siregar bersama Danlantamal I, Laksma TNI Abdul Rasyid K dan Kepala Kejari Belawan, Ikeu Bachtiar, di kantor BUMN tersebut.

Dalam keterangannya, Manajaer PLN – UPK Belawan, Syahminan Siregar, menyebutkan bersama Lantamal I akan dilakukan pengamanan langsung melalui unsur patroli Kamla di perairan alur laut serta darat di lokasi operasional PLTU/PLTGU Belawan. Kerja sama ini juga meliputi pengamanan alur keluar masuk yang dilintasi kapal yang mengangkut BBM PLN di Kelurahan Sicanang Belawan. Termasuk juga untuk pencegahan setiap bentuk gangguan seperti sabotase, pencurian aset serta aksi pengerahan massa.

“Sehingga daerah rawan gangguan keanaman terutama dari pihak eksternal ini dapat dideteksi secara dini agar kinerja kami tidak terganggu,”katanya.

Diharapkan dengan MoU ini keamanan dan keselamatan operasional pembangkit listrik lebih terjamin. Diakui Syahminan, selama ini untuk pengamnan yang dijalankan pihaknya sudah cukup bagus. Namun tetap saja diperlukan improvment.

Selain itu, melalui jalinan kerja sama ini tercipta hubungan yang lebih harmonis dengan stakeholder.

Sedangkan untuk perjanjian kerja sama dengan Kejari Belawan, kata Kajari Belawan,Ikeu Bchtiar melingkupi bantuan hukum serta penyelesiaan sengketa perdata dan TUN. (fac/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah enam bulan lamanya para pegawai di Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan tidak menerima gaji. Hal ini dipicu akibat gemuknya jumlah pegawai di sana. Namun saat ini tidak ada upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk mengatasi hal ini.

Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga mengatakan, Pemko Medan seharusnya tidak membiarkan PD RPH merugi dalam waktu yang panjang. Sebab para pegawai yang akan menjadi korban dari ketidakmampuan PD RPH dalam menggajinya.

“Pada dasarnya, yang namanya BUMD itu harus untung, kalau tidak untung maka tak perlu ada BUMD itu. Kalau tak mampu membayar gaji pegawai karena tidak untung, maka sebenarnya sangat jelas bahwa BUMD itu sudah tidak sehat. Pemko harus bertindak,” tegas Ihwan kepada Sumut Pos, Selasa (10/3).

Ihwan juga meminta Pemko Medan untuk menempatkan SDM unggul pada posisi-posisi yang tepat di tiap-tiap BUMD nya, termasuk PD RPH. “Kalau SDM yang tak berkompeten yang mengisi BUMD, bagaimana bisa untung. Ingat, BUMD itu adalah perusahaan, bukan OPD. Maka dia harus bisa mencari keuntungannya sendiri untuk bisa menggaji para karyawannya dan menyumbangkan PAD bagi Kota Medan, bukan malah meminta bantuan Pemko,” ujarnya.

Adapun bantuan yang seharusnya diberikan Pemko Medan, kata Ihwan, adalah memberikan regulasi yang tepat dan dibutuhkan oleh BUMD tersebut untuk bisa maju dan menghasilkan keuntungan.

“Harusnya koordinasi antara PD RPH dan Badan Pengawas berjalan dengan baik. PD RPH harus menjelaskan semua regulasi yang mereka butuhkan untuk bisa tumbuh, tapi PD RPH harus aktif bukannya menunggu. Pemko yang dalam hal ini Badan Pengawas juga harus bisa memberi solusi atas kesulitan yang dialami BUMD nya,” katanya.

Terkait regulasi yang tidak memperkenankan PD RPH untuk melakukan pengawasan sendiri, melainkan harus melalui OPD terkait yang dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) dan Satpol PP Kota Medan, anggota Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Afif Abdillah mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan hal itu.

“Memang PD RPH butuh fungsi pengawasanya sendiri, makanya kita akan buat Perdanya. Semua PD memang harus punya fungsi pengawasan, tahun ini Perdanya akan disahkan. Kita sedang berkoordinasi dengan bagian Hukum, bagaimana caranya agar fungsi pengawasan juga ada di mereka, supaya mereka bisa dengan leluasa untuk mengawasi rumah potong liar di Kota Medan, tidak harus dengan OPD terkait saja,” kata Afif.

Namun begitu, kata Afif, PD RPH juga tidak boleh pasif dalam melakukan hal-hal yang membangun dan memberi keuntungan. “Intinya BUMD itu kan perusahaan, maka kelola lah sebagaimana perusahaan swasta mengelola usahanya agar bisa menghasilkan keuntungan dan mensejahterakan karyawannya.

Pegawai BUMD itu bukan ASN OPD yang sudah punya anggaran sendiri, dimana anggaran itu memang harus dipakai. BUMD harus profit, kalau tak profit dan tak bisa membawa gaji karyawan maka namanya bukan BUMD. Kami di DPRD hanya bisa membantu membuat regulasi dan formula yang tepat agar BUMD ini bisa sehat,” tegasnya.

Soal ‘gemuknya’ jumlah pegawai PD RPH, Afif mengatakan hal itu seharusnya dapat dibicarakan secara terbuka dengan Badan Pengawas.

Sebelumnya, Plt Dirut PD RPH mengakui belum membayarkan gaji para karyawannya. Ia juga cukup mengeluhkan banyaknya jumlah pegawai di jajarannya.

“Sama direksi 3 orang, totalnya ada 72. Padahal sebenarnya, efektifnya hanya sekitar 40 orang,” ujar Plt Dirut PS RPH, Ainal Mardiah.

Dengan beban sebanyak 72 orang tersebut, kata Ainal, PD RPH harus membayarkan upah para karyawannya sebesar Rp210 juta per bulannya.

BUMD Sumut Sakit

Sementara itu, masih soal BUMD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Sumut, seharusnya memberikan masukan bagi kas daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, perusahaan plat merah tersebut, berdiri sebagai badan usaha untuk mencari keuntungan.

Hal itu dikatakan Ketua Bapemperda DPRD Sumut, H Muhammad Subandi, usai menggelar rapat kerja bersama antara Bapemperda DPRD Sumut dan biro hukum, BPKAD, Biro Bina Perekonomian, PD Aneka Industri Jasa (AIJ), PT Perkebunan, PD Perhotelan, PDAM Tirtanadi dan PT Pembangunan Perasarana Sumut di ruang rapat banggar, Selasa (10/3) sore. “Kita tidak mau ada penyertaan modal terus, sementara BUMD tersebut sedang kondisi ‘sakit’, bahkan masuk katagori memprihatinkan,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, kejelasan itu dapat dilihat dari hasil keterangan para direktur yang hadir dalam rapat, bahwa mereka masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Belum lagi ada temuan-temuan yang ada di perusahaan tersebut. “Dari keterangan tersebutlah maka dapat dikatakan BUMD milik pemprov Sumut dalam kondisi ‘sakit’,” ucap Subandi.

Dirinya bersama seluruh anggota Bapemperda DPRD Sumut akan segera menindaklanjuti temuan yang disampaikan dalam rapat. Salah satunya melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah merubah peraturan di badan BUMD tersebut.

Adapun gunannya, tambah Subandi, studi banding yang dilakukan akan memperkaya data terkait pembentukan Perda nantinya. Dengan tujuan, bagaimana PAD Sumut dapat meningkat dari keuntungan yang di miliki BUMD Pemprov Sumut.

Selain itu, dalam rapat tersebut, pihaknya juga meminta 5 BUMD yang hadir, mulai dari PD Aneka Industri Jasa (AIJ), PT Perkebunan, PD Perhotelan, PDAM Tirtanadi dan PT Pembangunan Perasarana Sumut untuk melengkapi data aset dan nilainya yang dimiliki masing-masing BUMD.

“Jika ada aset yang sudah dikontakkan, kami juga meminta rekap aset dari mulai tanggal, bulan serta tahun saat aset dikotrakkan hingga berakhir kontrak,” ungkapnya.

Saat ditanya, apakah sudah ada perusahaan yang di merger, Subandi menjelaskan belum ada. Karena, sambung Subandi, masing-masing BUMD milik Pemprov Sumut masih memiliki aset yang dapat diagunkan ke pihak ketiga sebagai peminjaman modal, termasuk ke pihak asing.

“Dalam rangka mendapatkan modal, pihak BUMD dapat mengajukan pinjaman ke bank yang menerima investasi, dengan syarat harus jelas prosesnya,” papar Subandi mengakhiri. (map/mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rony Situmorang menilai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (DLH Pemprovsu) hanya menghabiskan anggaran APBD Sumut semata.

Alasannya, dari penjabaran realisasi serapan anggaran TA 2019 dan program/kegiatan tahun 2020 triwulan 1 dan 2 tidak menunjukkan kinerjanya. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut dengan DLH Sumut, yang digelar di ruangan rapat komisi D DPRD Sumut, Selasa (10/3) sore.

“Apa goal atau tujuan DLH Sumut sehingga ada turun mata anggaran dalam APBD Sumut. Apakah pengelolaan sampah ataupun polusi udara atau apa, kalau DLH tidak bisa menjawab maka DLH hanya menghabiskan anggaran saja. Karena saya tidak melihat adanya pencapaian yang dilakukan pada 2019 lalu hingga sampai saat ini,” ujar Rony.

Selain itu, politisi muda dari Fraksi Nasdem ini juga mempertanyakan proyek Pembuatan Taman Hijau di Sempadan Sungai senilai Rp2,3 miliar. Parahnya lagi, baru dibangun toiletnya tidak berfungsi dan pada bangunan sempadan sungai tersebut terlihat hanya dilakukan tempelan yang menyambung bangunan yang lama.

“Saya ada buktinya, mulai dibangun sampai selesai. Tadi saya cari sampai 3 kali dalam program kegiatan tahun 2020 yang diberikan DLH tidak ada anggaran itu. Ada disini Gerakan Penyelamat Sungai yang terealisasi senilai Rp2.516.597.077,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sumut Aulia Rizky Agsa mempertanyakan pengawasan DLH Sumut terkait masalah penyebaran polusi gas beracun asam sulfit atau H2S di areal persawahan warga Desa Banuaji IV Adiankoting. Dan akibat semburan gas tersebut diduga telah memakan korban jiwa meninggal dunia di areal pertanian warga.

Sekretaris DLH Sumut Sugianto menjelaskan bahwa DLH Sumut memiliki tujuan untuk meningkatkankan kualitas lingkungan hidup atau yang disingkat dengan IKA LH yang terbagi dalam IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) walau yang lebih berperan Dinas Kehutanan. “Sebetulnya kalau mau melihat raport lingkungan hidup dapat dilihat dari situ,” ujarnya.

Terkait masalah Pembuatan Taman Hijau di Sempadan Sungai dan PT SOL, lanjutnya, maka DLH Sumut akan melakukan peninjauan terlebih dahulu. “Mungkin kami akan tinjau terlebih dahulu dan datanya akan kami sampaikan segera Pak,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi demo menolak Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja kembali berlangsung di Medan. Kali ini giliran massa F SB KIKES (Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi Kesehatan, Jasa, Seni, Swalayan, dan Depstore) Kota Medan/ Kabupaten Deliserdang menggelar demo ke gedung DPRD Sumut, Rabu (11/3), menyatakan keberatan atas rencana penerapan Omnibus Law dan UU Cipta Kerja.

“Pemerintah jangan menjadikan buruh sebagai tumbal dengan dalih investasi,” tegas Ketua F SB KIKES Medan/ Deliserdang, Hera Yunita Siregar SSos dalam pernyataan sikapnyan

Menurut Hera, saat ini pemerintah sedang berusaha keras untuk menggolkan Omnibus Law (UU Sapujagat) dengan dalih untuk meningkatkan investasi. Padahal, tidak ada jaminannya investasi akan masuk pascaditerapkannya Omnibus Law dan UU Cipta Kerja tersebut.

Selain menolak Omnibus Law dan UU Cipta Kerja, massa buruh KIKES ini juga meminta pemerintah supaya segera mengeluarkan Kluster Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja, yang mengacu kepada Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 tentang Ketenagakerjaan.

Kedatangan massa buruh ini diterima anggota Fraksi PKS DPRD Sumut Dedi Iskandar SE. Pada kesempatan itu, Dedi mengapresiasi demo yang berjalan damai dan tertib sekaligus mendukung aspirasi buruh yang menolak Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja.

“Sebagai anggota DPRD, saya juga punya keluarga buruh dan kita semua punya keluarga buruh termasuk pak polisi. Karena itu aspirasi buruh ini patut kita perjuangkan bersama,” katanya seraya mengimbau pemerintah agar mendengar jeritan rakyat.

Dedi Iskandar juga berjanji akan segera menyampaikan aspirasi buruh yang tergabung dalam F SB Kikis dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang penolakan RUU tersebut. (mag-1/ila)