DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Dairi, Leonardus Sihotang mengatakan, dalam waktu dekat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang akan diisi dengan pejabat difinitif, karena saat ini orang nomor satu di RS daerah ini masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).

“Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu tidak mau mengisi posisi direktur rumah sakit dengan buru- buru. Mengingat selama ini, kondisi rumah sakit sangat memprihatinkan. Harus ada orang tepat mengisi jabatan direktur rumah sakit, sehingga perbaikan bisa dilakukan,” ujarnya.

Dijelaskannya, saat ini prinsip kehati-hatian dalam menentukan Direktur sedang dilakukan, sehingga penentuan direktur yang difinitif agak lama. Saat ini, sudah dibentuk tim penilai kinerja yang terdiri dari beberapa unsur, dan tahapannya sudah berjalan dalam penetapan kriteria direktur rumah sakit.

“Perbaikan pelayanan rumah sakit dan lainnya merupakan atensi dari bupati, sehingga proses rekrutmen seteliti mungkin. Jika salah menempatkan, tidak akan bisa menyelesaikan pokok persoalan di rumah sakit,” ungkapnya.

Menurutnya, persoalan RSUD Sidikalang sudah kompleks mulai dari pelayanan, motivasi kerja sudah turun. Sehingga membutuhkan figur yang betul- betul siap memperbaiki kondisi rumah sakit yang sudah buruk.

“Pencopotan direktur yang lama, untuk memperbaiki rumah sakit. Pencopotan direktur juga otomatis pencopotan kepala badan layanan umum daerah (BLUD). Saat ini, posisi direktur dijabat pelaksana, sementa kepala BLUD dalam proses penunjukan,” ungkapnya.

Dikatakan Leonardus lebih lanjut, bahwa sampai saat ini, tidak ada masalah pelaksana direktur RSU Sidikalang berlatar nontenaga medis. “Kalau ada masalah, sudah pasti disampaikan,” tutupnya. (rud/ram)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – DPRD Humbang Hasundutan (Humbahas) Provinsi Sumatera Utara diminta untuk memahami tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. DPRD harus dapat duduk bersama dengan pemerintah untuk memahami fungsi masing-masing.

Pengamat pembangungan di Humbahas, M Roy Simamora mengatakan hal tersebut karena anggaran yang tidak berjalan, sehingga dana milyaran kembali ke pusat.

“ Tugas dan fungsi masing-masing lembaga sudah diatur dalam undang-undang. Jika sampai miliaran uang kembali kepusat, berarti permasalahaan yang muncul tampaknya karena kedua lembaga tidak mau memahami peran masing-masing,” ujar Roy.

Roy mengatakan, terkait anggaran miliaran rupiah yang kembali ke pusat dikarenakan keterlambatan penggunaan ataupun penyusunan anggaran, dan ini merupakan kesalahaan pemerintah. Namun, tetap DPRD juga disalahkan karena ada ruangan sebagai wakil rakyat berupa tugas dan fungsinya.

Roy mengatakan, seharusnya sebelum tahapan penggunaan anggaran berjalan maupun saat penyusunan anggaran, DPRD dan pemerintah saling melakukan koordinasi demi percepatan pembangunan Humbang Hasundutan.

Dan bukan merasa ada batasan-batasan dan keegoan dan pemerintah tidak akan merasa pekerjaanya diganggu oleh DPRD. “ Yang penting adalah memahami peran dan fungsi masing-masing,” ujar Roy.

Roy menuturkan, kembalinya anggaran ini ada dua hal alasannya, pertama dikarenakan proses pelelangan tidak berjalan sesuai aturan. Dari aturan itu, DPRD tidak memahami tugas dan fungisnya sebagai sifat pengawasan.

DPRD, kata dia, tidak mengawasi perkembangan penggunaan anggaran dengan cara mendampingi dinas terkait, semisal tahapan pelelangan proyek hingga pelaksanaannya.

Kedua, menurut dia, keterlambatan penyusunan anggaran dikarenakan DPRD tidak menunjukan fungsinya sebagai wakil rakyat dalam penyusunan anggaran. Seharusnya, DPRD menyurati pemerintah untuk tepat waktu penyusunan anggaran, jika tidak diindahkan maka harusnya dilaporkan ke Kemendagri. Untuk itu, Roy mengatakan, tugas dan peran masing-masing lembaga yang diatur dalam undang-undang. (des/ram)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menegaskan, tiga warganya yang sempat menjadi perbincangan di media sosial negatif terjangkit virus Coid 19. Saat ini, ketiga pasien tersebut sedang menjalani karantina di rumahnya hingga 16 Maret mendatang.

TAPUT- Direktur RSUD Tarutung, dr Janri Aeoyogie Nababan menyatakan ketiganya pasien tersebut merupakan keluarga. Salah satunya ditemukan infiltrat atau gambaran infeksi paru.

“Tapi dalam kesimpulan sementara, setelah dilakukan pemeriksaan darah dari salah satu ketiga warga ini negatif,” ucap Janry saat menggelar jumpa pers di kantor Sekretariat Daerah (Sekda) Bagian Kehumasan Tapanuli Utara, Kamis (5/3).

Janry mengatakan, ketiga pasien tersebut berjenis kelamin perempuan adalah PS (62), KRH (26) dan RH (42), akhirnya diisolasi di rumah mereka dengan masa rentangnya berlangsung hingga 16 Maret 2020.

“Mereka menjalani isolasi dan pemantauan d rumah mereka,” ujar janry.

Janry menuturkan, diketahuinya dugaan itu, berawal dari dari salah satu ketiga warga ini mendatangi pihak RS dan mengadukan bahwa dirinya sempat berada di Singapura. Akhirnya, pihaknya melakukan pemeriksaan lebih lanjut ikut bersama kedua keluarganya itu.

“Kitapun langsung melakukan penyelidikan dengan pemeriksaan ke RSU Tarutung sebagai tempat rumah sakit yang sudah dirujuk oleh Kementerian Kesehatan,” timpal Kepala Seksi Surveilen dan imuniasi Dinas Kesehatan, dr Rustam Simbolon.

Dari pemeriksaan itu,sambung Janri, ketiganya dinyatakan negatif, selanjutnya dilakukan observsi dengan isolasi ditempat tingalnya selama 14 hari yang berakhir pada 16 Maret kedepan.

“ Kita juga akan melakukan pemantauan per 8 jam agar kita mengetahui perkembangan kondisi para pasien,” jelas Janry.

Sementara, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Setdakab Tapanuli Utara, Donna Situmeang menegaskan, bahwa pihaknya sudah melakukan sesuai SOP terkait ketiga warga tersebut yang sebelumnya beredar isu ditengah masyarakat sudah terjangkit virus Covid 19.

“Jadi supaya tidak ada simpangsiur ditengah masyarakat, bahwa tidak benar ketiga warga kita terjangkit setelah kita lakukan pemeriksaan. Kita minta masyarakat Tapanuli Utara untuk tidak panik dan seluruh pihak juga kita minta tetap menghargai privasi para saudara-saudara kita ini sehingga tidak memperkeruh suasana,” imbuh Donna. (des/ram)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Tebingtinggi diwakili Asisten Pemerintahan, Bambang Sudaryono mengatakan, kerja sama dengan kejaksaan sangat penting bagi Pemko Tebingtinggi.

“Untuk itu, kerja sama ini harus didukung oleh semua OPD yang ada di Kota Tebingtinggi,”ujar Bambang saat membuka sosialisasi Peran dan Fungsi Kejaksaan sebagai pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara, Kamis (5/3) di Balai Kota Tebingtinggi.

Disampaikan Bambang, beberapa waktu lalu telah dibentuk TP4D pada Kejaksaan Negeri dan telah dibubarkan Jaksa Agung. Pun begitu, upaya pecegahan masih dapat dilakukan dengan kerja sama dengan Kejaksaan.

“Kejaksaan Negeri di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar di luar pengadilan atas nama negara atau pemerintah,” bilangnya.

Dengan demikian, Bambang menambahkan, sosialisasi hukum yang dilaksanakan dapat membantu ASN ke depannya dalam pelaksanaan tugas tugas ke depan di pemerintahan, dan terciptanya kerja sama yang baik bidang datun.

“Diharapkan kepada peserta soislisasi ini dapat meng ikuti dengan tekun, dan jika kurang paham agar ditanyakan kepada narasumber,”pungkasnya. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia mengingatkan Kepala Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk lebih teliti dalam mengeluarkan surat kesehatan terhadap masyarakat.

Hal itu ditekankan dr Nanang Fitra Aulia, mengingat adanya seorang warga yang baru pulang dari Korea, meminta surat kesehatan di salah satu Puskesmas di Kota Tebingtinngi.

Dijelaskan Nanang, hal ini terungkap ketika petugas Puskesmas curiga, karena identitas warga tersebut beralamatkan di Siantar , dan bekerja sebagai operator alat berat proyek jalan tol di Kabupaten Sergai.

“Dia datang ke salah satu Puskesmas di Tebingtinggi untuk memohon surat kesehatan. Karena alamat identitas warga itu dari Siantar, petugas merasa curiga. Saat itulah petugas melaporkan hal tersebut. Kita hampir kebobolan di sini,” katanya, Jumat (6/5).

Setelah digali informasi dari yang bersangkutan, lanjut Nanang, ternyata pemohon surat kesehatan itu baru kembali dari Korea pada tanggal 25 Februari 2020 lalu, setelah mengikuti Diklat dari perusahaan tempatnya bekerja.

“Atas kejadian itu, Dinas Kesehatan Kota Tebingtinggi sudah melaporkan ke Dinkes Sumut. Sekarang orang tersebut saat ini dalam pengawasan dan pemantauan Dinkes Sumut beberapa hari ke depan,” katanya.

Nanang menjelaskan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dan pecegahan merebaknya virus corona atau Covid 19 terutama bagi orang-orang yang baru kembali dari luar negeri.

“Sampai dengan saat ini di Tebingtinggi negatif virus Covid 19, kami terus melaksanakan instruksi dari Kemenkes maupun Dinkes Provsu untuk pencegahan dan penanggulangan virus Covid 19. Mudah mudahan tidak terjadi di Tebingtinggi,” katanya. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menegaskan tahun ini akan membenahi destinasi wisata Tanah Karo. Hal ini dikatakan Gubsu dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Wilayah Dataran Tinggi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, di Hotel Sibayak Berastagi, Jumat (6/3).

“Untuk meningkatkan dan memajukan objek wisata Kabupaten Karo, kita akan terus memacu dan benahi sarana dan prasarananya. Sehingga ke depan menuju objek wisata di daerah itu tidak lagi mengalami kemacetan. Sebab mulai tahun 2020 dan 2021 pembangunan jalan layang akan segera dilakukan,” ujar Edy.

Selain menunjukkan animasi jalan layang ke Karo, Gubsu juga mengkritik kondisi daerah tempat wisata Gundaling yang sampai hari ini belum tertata dengan baik. “Apa yang sudah diperbuat di Kabupaten Karo sudah baik. Namun demikian lebih baik lagi semisal daerah Gundaling ditata lagi dan ditertibkan objek wisatanya,” pintanya.

Selain pembangunan jalan layang,

Gubsu juga berjanji akan menyelesaikan pembangunan Tahura. “Tahun ini kita pastikan akan kita selesaikan semuanya pembangunannya. Sesuai kearifan lokal budaya Karo. Maka bangunan desain rumah adat Karo (Si waluh Jabu) juga akan kita bangun tahun 2020 dan lokasi wisata kreatif keluarga,” ungkapnya.

Karena itu, Edy meminta Bupati Karo menghiasi pintu masuk ke Tanah Karo. “Kepada Bupati Karo supaya tahun 2020 ini, mulai gerbang pintu masuk Tahura, sebagai simbol wajah Kota Berastagi, buatkan master plan kiri-kanan jalan. Coba ditanam sejenis bunga semisal pohon pakis atau sejenisnya. Ini bertujuan ada ikon yang dikenal saat orang masuk mulai dari Tahura-Berastagi,” terangnya.

Menyahuti hal itu, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH, menyampaikan, harapan agar Gubsu Edy membuat kebijakan-kebijakan yang efektif di tingkat provinsi. Tujuannya untuk terus mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Karo.

“Kebutuhan pendanaan pembangunan merupakan salahsatu kendala utama saat ini. Sehingga, diharapkan bapak Gubsu berkenaan menempatkan wilayah dataran tinggi di dalam prioritas kebijakan pembangunan provinsi Sumatera Utara tahun 2021,” ujar Terkelin. (deo/han)