MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wabah virus Covid-19 (corona), benar-benar berdampak sistemik. Salah satunya terhadap stok darah PMI Kota Medan. Kepala Seksi Pelayanan Teknik Laboratorium dan Bank Darah Rumah Sakit UDD PMI Kota Medan, dr Ira Fitriyanty Putri Lubis mengatakan, sampai saat ini hingga pekan depan stok darah masih aman. Namun tidak menutup kemungkinan stok darah tersebut bakal menipis.

“Sampai sekarang masih aman diangka 1.300-an (kantung). Tapi, tidak menutup kemungkinan satu minggu ke depan akan semakin menipis bahkan habis,” ujar Ira, akhir pekan lalu (27/3).

Menurut Ira, bakal menipisnya stok darah ini karena jumlah pendonor semakin menurun ketika situasi pandemi Covid-19 saat ini. Sebab, pemerintah telah menginstruksikan masyarakat berdiam diri di rumah sementara waktu untuk mencegah penyebaran virus tersebut.

“Tidak diperbolehkannya membuat acara yang berisiko mengumpulkan banyak orang, ditambah juga karena adanya peringatan untuk stay at home, akhirnya berimbas ke rutinitas pendonor yang harusnya sudah bisa donor jadi menunda karena ada instruksi pemerintah tersebut,” terangnya.

Ira menuturkan, biasanya per hari UDD PMI Kota Medan mendapatkan darah dari pendonor hingga 100 bag (kantung). Namun, sejak pandemi Covid-19 ini hanya mendapatkan 20 kantung darah. “Biasanya pe rhari paling sedikit bisa dapat 50 sampai 100 bag. Tapi, sejak ada Covid-19 hanya berkisar 10 hingga 20 bag saja,” ucap Ira.

Diutarakan dia, UDD PMI Kota Medan sendiri telah berupaya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat bahwa donor darah tetap dibuka. Dalam proses donor yang dilakukan tetap menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP). “Tetap aman karena kami tetap menjaga SOP yang ada, serta tahapan-tahapan sosial distancing maupun phsicycal distancing,” tuturnya.

Dijelaskan Ira, setiap pendonor sebelum masuk ke Gedung UDD PMI Kota Medan termasuk pegawai yang ada wajib disemprot disinfektan terlebih dahulu, dicek suhu tubuhnya, dan wajib mencuci tangan menggunakan hand sanitizer.

Bahkan, proses pengambilan darah yang berstandar setelah selesai kursi-kursi donor juga tetap disterilkan kembali untuk mencegah efek paparan dari seorang pendonor dengan pendonor lainnya. “Untuk petugas kita juga sudah diberikan alat pelindung diri lengkap dan SOP yang sudah sangat baik,” paparnya.

Dia berharap, dengan sosialisasi yang telah dilakukan bisa membuat pendonor yang sehat yakin untuk datang. Karena pasien di rumah sakit tidak bisa menunggu 14 hari atau lebih untuk transfusi darah.

“Donor darah untuk yang sehat aman. PMI punya slogan, untuk kamu yang sakit istirahat di rumah saja ya. Untuk kamu yang sehat silahkan donor darah. Sebab transfusi darah pasien di rumah sakit tidak bisa ditunda,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di hari ketiga penutupan jalan oleh pihak Polrestabes dan Dinas Perhubungan (Dishub) Medan, terjadi kemacetan jalan yang parah di Jalan Sakti Lubis Medan, Senin (30/3).

Hal ini disebabkan salah satu jalan yang masuk dalam peta penutupan jalan, yakni Jalan Sisingamangaraja Medan sedang ditutup. Hal ini membuat pengendara jalan mencari jalan alternatif lain. Namun malah menjadi kemacetan tak terelakkan.

Tidak hanya itu, kemacetan juga dikarenakan beberapa gang atau jalan yang kerap dijadikan jalan alternatif ditutup oleh masyarakat setempat Penutupan inipun merupakan inisiatif dari warga setempat.

Salah seorang warga, Sisimpo mengatakan, bahwa warga yang ada di Jalan Busi, tepat di dekat penutupan jalan antara Jalan Brigjen Katamso simpang Jalan Sakti Lubis Medan, kerap menjadi jalan alternatif bagi pengendara. Sehingga, warga berinisiatif menutupnya. Hal ini agar masyarakat dapat berdiam diri di rumah.

“Kami melakukannya supaya masyarakat berdiam diri di rumah, tidak keluar rumah, supaya penyebaran virus corona ini dapat diminimalisirkan. Makanya itu, jalan ini kami tutup,” ujarnya.

Menurutnya, warga tidak dapat mengetahui siapa saja warga yang melintas, apakah terpapar Covid-19 atau tidak. “Ini sebagai antisipasi saja,” ucapnya.

Dari amatan wartawan Sumut Pos, ada juga warga yang menutup gang dengan menggunakan bangku dan pohon bambu agar masyarakat tidak melintas. Seperti di Gang Amal, Jalan Sakti Lubis, Medan. Bahkan di depan gang, tertulis: Warga Ingin Sehat. Gang ini juga biasanya dijadikan pengendara sebagai jalan alternatif. “Ini sebagai inisiatif kami,” kata warga.

Akibat penutupan beberapa jalan alternatif itu, kemacetan panjang terjadi Jalan Sakti Lubis hingga Jalan Sisingamangaraja Medan. Kemudian penumpukan mobil, sepeda motor dan betor terlihat di Jalan Sisingamangaraja menuju arah Simpang Limun, begitu juga sebaliknya.

Menanggapi hal tersebut, Kasat Lantas Polrestabes Medan Kompol Reza Chairul mengapresiasi yang dilakukan warga.

“Terima kasih kepada masyarakat yang sudah ikut mendukung kegiatan kami,” ujarnya.

Kompol Reza menambahkan, bahwa hal yang dilakukan masyarakat untuk menutup jalan merupakan kegiatan yang mendukung pihak pemerintah. “Warga yang menutup jalan dan gang berarti masyarakat sudah mendukung kami untuk juga membatasi pergerakan manusia dan kendaraan di wilayahnya,” ucapnya.

Reza mengungkapkan, bahwa nantinya pihak dari personel Satlantas akan diturunkan untuk mengatur lokasi kemacetan.”Sejumlah kemacetan nAnti kita akan lihat dan kita akan terjunkan personel untuk berjaga dan mengatur di lokasi tersebut,” ujar Reza.

Reza menegaskan bahwa saat ini, tujuan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mendukung pencegahan penyebaran virus Corona (COVID-19). Di mana, untuk masa berlakunya sampai batas yang ditentukan. “Artinya sampai dengan pemerintah pusat menyatakan Indonesia bebas virus Corona,” pungkasnya.

5 Titik Ruas Jalan Ditutup di Belawan

Sementara itu, untuk mempersempit pengebaran virus corona (Covid-19), 5 titik ruas jalan di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan ditutup. Penutupan ruas jalan diberlakukan mulai Senin (30/3) pukul 19.00 sampai 23.00 WIB.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M R Dayan mengatakan, penutupan akas jalan sementara diberlakukan di beberapa titik, di antaranya, Jalan Vetetan sampai simpang Tol Marelan, Jalan Veteran sampai simpang Jalan Serbaguna, Jalan KL Yos Sudarso sampai Jalan Alùminium Raya sampai ke Medan, Jalan KL Yos Sudasro simpang Kampung Salam sampai Kota Belawan dan Jalan Raya Pelabuhan depan Kantor Pelindo sampai Kota Belawan.

“Penutupan ini diberlakukan pada malam hari. Masa berlaku penutupan menunggu instruksi hingga sampai ada pencabutan sesuai dengan perkembangan situasi,” kata Dayan.

Pemberlakuan ini ditetapkan secara bersama antara Polres Pelabuhan Belawan, Dishub Kota Medan, Lantamal I dan Kodam I/BB. Harapannya, masyarakat dapat mematuhi instruksi yang telah ditetapkan, agar penyebaran virus Covid-19 dapat segara tuntas.

“Kita berharap, tidak ada lagi aktivitas masyarakat di jalanan agar penyebaran virus corona segera tuntas. Begitu juga kepada masyarakat tidak ada lagi kumpul – kumpul di warung agar penyebaran ini tidak mewabah secara meluas,” pesan Kapolres.

Menanggapi itu, Tokoh Masyarakat Medan Utara, Saharuddin mendukung penuh program yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam memutus pergerakan wabah virus Covid-19 di wilayah Medan Utara. Dengan penutupan akses jalan, maka aktivitasa masyarakat di luaran lebih berkurang. (mag-1/fac/ila)

Aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah bekerja dari rumah atau work form home (WFH) hingga 9 April 2020 mendatang. Meski demikian, tetap diberlakukan piket alias tetap tugas ke kantor dan diminta terus tingkatkan komunikasi.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Zubaidi mengamini OPD-nya salah satu yang termasuk sudah menerapkan WFH bagi ASN sejak Kamis (26/3) lalu. Meski WFH ASN mereka tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab pada bidangnya masing-masing.

“WFH bukan berarti tidak bekerja seperti biasa. Tugas-tugas yang dijalankan sehari-sehari tidak boleh lalai untuk dikerjakan. Kan sekarang sudah zaman teknologi, semua hal bisa dilakukan lewat gadget, melalui, WA, e-Mail dan lain sebagainya,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (30/3).

Ia menyebutkan tetap berlaku sistem piket di kantor bagi ASN setiap hari. Sesuai arahan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, kata dia, 10 persen dari total ASN tetap masuk kantor dan itu dilakukan secara bergantian.

“Ya, ada beberapa orang yang tetap di kantor setiap hari. Mereka ada yang piket. Dari total ASN, 10 persennya tetap ada di kantor untuk piket. Namun untuk pejabat eselon II dan III, wajib tetap masuk kantor,” katanya.

Ia juga mengimbau, melalui WFH para ASN dapat meningkatkan komunikasi sehingga memastikan tidak ada tugas dan pelayanan yang terganggu.

“Mekanisme kerja yang kita atur melalui sistem daring (dalam jaringan). Misalkan untuk surat menyurat, bisa dikonsep melalui e-Mail atau dikirim via WA (WhatsApp). Jadi administrasi tidak ada yang terhambat, semua berjalan seperti biasa. Yang terpenting juga adalah, komunikasi lebih ditingkatkan lagi dari biasanya. Itu sudah pasti,” katanya.

Kondisi serupa juga diterapkan di Dinas Sumber Daya Air Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sumut. OPD fisik ini juga sudah menerapkan WFH bagi seluruh ASN-nya, namun tetap memakai sistem bergantian kerja di kantor.

“Ya bekerja di rumah dengan bergantian hadir (piket),” kata Kepala Dinas SDACKTR Sumut, Alfi Syahriza.

Alfi juga menekankan kepada seluruh ASN tetap fokus bekerja meski dari rumah, karena sekarang ini akses komunikasi sudah sangat terbantu dari teknologi. “Terutama dalam hal komunikasi, semakin ditingkatkan satu sama lain. Tidak ada alasan bermalas-malasan meski WFH,” katanya.

Diketahui sebelumnya, kebijakan ASN di lingkungan Pemprov Sumut bekerja dari rumah akhirnya diserukan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Penerapan WFH yang dimulai sejak 26 Maret hingga 9 April 2020 ini, sebagai bentuk memutus mata rantai penularan Covid-19 di Sumut.

“Mengatur sistem kerja perkantoran, baik swasta maupun pemerintah. Melalui sistem kerja dari rumah ASN di lingkungan Pemprovsu selama dua pekan terhitung Kamis (26/3) sudah WFH,” kata Edy melalui video konferens yang disampaikan Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, Jumat (27/3).

Menurutnya, hanya 10 persen ASN yang masih harus ke kantor karena tugasnya tak bisa dilakukan dari rumah. “Sepuluh persen dia tetap ngantor, karena kantor ini tidak boleh berhenti,” katanya tanpa mengurai ASN yang tugas di OPD mana saja yang masih bekerja dari kantor. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan mengambil langkah menutup sementara layanan pengurusan uji KIR atau uji kelayakan kendaraan bermotor. Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

“Mulai hari ini (kemarin) kita menutup sementara pengurusan dan pengecekan uji KIR di Kota Medan,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar Lubis S.SiT MT kepada Sumut Pos, Senin (30/3).

Dikatakan Iswar, setiap harinya ada begitu banyak pemilik kendaraan angkutan umum (plat kuning) maupun angkutan beban (pick-up, truk, dll) yang datang dan melakukan uji kelayakan kendaraan untuk mengurus atau memperpanjang KIR kendaraannya di UPT-UPT milik Dishub Kota Medan.

“Ini cukup berpotensi dalam mengumpulkan masyarakat dan memicu terjadinya kontak fisik satu sama lain. Padahal di sisi lain, kita mengimbau agar masyarakat menerapkan physical distancing untuk memutus rantai Covid-19 ini. Kita mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah bila tidak ada hal yang mendesak, maka Pemko Medan mengambil langkah ini sebagai wujud dukungan terhadap masyarakat untuk tetap di rumah saja,” ujarnya.

Secara nasional, sambung Iswar, kebijakan ini belum diterapkan secara merata. Sebab, langkah yang diambil ini merupakan kebijakan Pemko Medan secara mandiri, bukan imbauan resmi dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian perhubungan.

“Imbauan dari pusat belum ada, tapi Pemko Medan yang menyesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Kita lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat pemilik kendaraan ataupun pengemudi dan para anggota kita di lapangan. Pertimbangannya adalah dampak yang akan ditimbulkan ke masyarakat umum,” tegasnya.

Kebijakan ini, kata Iswar, sebelumnya memang sudah diberitahukan kepada masyarakat umum di Kota Medan. Namun karena waktu yang cukup terbatas dalam menyampaikan, kemungkinan masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya.

“Ini kan kebijakan yang sifatnya insidentil, jadi bukan kebijakan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sudah kita umumkan juga sebelumnya, dari beberapa hari yang lalu saat UPT uji KIR kita masih beroperasi. Saat ini masih ada petugas kita yang piket disana untuk menjelaskan tutupnya sementara layanan uji KIR bila nantinya ada yang datang,” jelasnya.

Sebagai kompensasi atau keringanan kepada masyarakat yang akan mengurus Uji KIR-nya yang baru ataupun yang sudah tidak berlaku, maka Dishub Medan tidak akan melakukan pemeriksaan KIR di jalan hingga nantinya pelayanan uji KIR kembali dibuka.

“Kita belum tahu sampai kapan pengurusan uji KIR ini akan ditutup sementara. Tapi yang pasti sampai kondisi di Kota Medan sudah mulai kondusif dari pandemi ini. Saat ini, untuk sementara tidak akan dilakukan pemerikasaan (KIR) di jalan, yang sudah habis masa berlaku (KIR) nya akan dianggap masih berlaku,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pengujian kendaraan bermotor atau uji Kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan. (map/ila)