DIABADIKAN: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Sekda, Leonardus Sihotang menerima kunjungan keluarga Ual Sagala dan Nurlina boru Sitorus, orangtua 4 anak penyandang disabilitas di Dusun IV Huta Buttul Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan.
DIABADIKAN: Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu didampingi Sekda, Leonardus Sihotang menerima kunjungan keluarga Ual Sagala dan Nurlina boru Sitorus, orangtua 4 anak penyandang disabilitas di Dusun IV Huta Buttul Desa Lae Hole Kecamatan Parbuluan.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi memfasilitasi lanjutan pengobatan 4 orang anak penyandang disabilitas.
Keempat anak penyandang disabilitas tersebut merupakan anak dari pasangan suami istri Ual Sagala (50) dan Nurlina boru Sitorus (45), warga Dusun IV Huta Buttul, Desa Lae Hole, Kecamatan Parbuluan.
“Keempat anak itu akan dibawa ke Rumah Sakit Haji Adam Malik Medan sebagai tindaklanjut pemeriksaan dan pengobatan yang telah dimulai di Rumah Sakit Umum Sidikalang,”kata Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu saat menerima kunjungan orangtua penyandang disabilitas, Ual Sagala dan Nurlina boru Sitorus di ruang rapat bupati, Kamis (27/2).
Bupati Eddy KA Berutu didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Leonardus Sihotang, menyampaikan, keempat anak tersebut diberangkatkan ke RSUP Adam Malik guna mendapat perawatan dan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh.
Bupati mengapresiasi atensi semua pihak yang mengungkap dan menaruh perhatian terhadap keempat anak penyandang disabilitas tersebut.
Pemkab Dairi mempersiapkan 4 unit ambulance untuk mengantar dan menjemput keempat anak tersebut. “Kami juga menyiapkan tempat tinggal sementara untuk kedua orangtua penyandang disabilitas di mes Pemkab Dairi di Medan,”sambung Eddy.
Eddy KA Berutu juga menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah membantu dan menaruh perhatian terhadap keluarga Ual Sagala dan Nurlina boru Sagala.
Seperti disiarkan sebelumnya, 4 dari 5 bersaudara anak Ual Sagala dan Nurlina boru Sitorus menyandang disabilitas. Keluarga ini tinggal di rumah sederhana dan selama ini mereka terkesan kurang mendapat perhatian dari progam bantuan sosial (Bansos) Pemerintah. (rud/han)
RAKER: Bupati Karo, Terkelin Brahmana turut menghadiri Forum Lintas OPD dalam raker penyusunan RKPD Tahun 2020di Hotel Grand Orri Berastagi, Kamis (27/2).
solideo/sumut pos
RAKER: Bupati Karo, Terkelin Brahmana turut menghadiri Forum Lintas OPD dalam raker penyusunan RKPD Tahun 2020di Hotel Grand Orri Berastagi, Kamis (27/2).
solideo/sumut pos
KARO, SUMUTPOS.CO – Forum Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Karo, menggelar rapat kerja (Raker) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2020, di Hotel Grand Orri Berastagi, Kamis (27/2). Kegiatan ini dihadiri Bupati Karo Terkelin Brahmana, pimpinan DPRD Karo, serta pimpian OPD Pemkab Karo.
Bupati Karo Terkelin Brahmana dalam sambutannya, menyatakan, kegiatan yang digelar Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan, sebagaimana yang diamanatkan undang undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah.
“Forum Lintas Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” ujar Terkelin.
Ditegaskannya, dalam rencana penyusunan RKPD Pemkab Karo 2020, tetap memprioritaskan aspirasi yang dihasilkan dari Musrenbang (Musyawarah Rencanan Pembangunan) dari tingkat kecamatan,” tegasnya. Bupati dari kegiatan pembahasan penyusunan RKPD Pemkab Karo 2020, yang digelar selama dua hari, sejak Kamis 27 Februari 2020 hingga Jumat 28 Februari 2020, menghasilkan kemajuan pembangunan di Kabupaten Karo.
“Menuju kemajuan pembangunan, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,” tegas Terkelin.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Karo, Jani dalam sambutannya, meminta Pemerintah Kabupaten Karo (eksekutif) memperhatikan pokok pikiran DPRD Karo dan diakomodir dalam RKPD. “Utamakan pembangunan sumber daya manusia. Tingkatkan kinerja dan sinkronisasi pelayan kepada masyarakat,” kaanya. (deo/han)
CENDERAMATA: Bupati Langkat, Terbit Rencana PA memberikan cenderamata plakat kepada Kapolres AKBP Edi Suranta Sinulingga dan Kapolres Langkat, AKBP Doddy Hermawan SIK.
Ilyas Effendy/ Sumut Pos
CENDERAMATA: Bupati Langkat, Terbit Rencana PA memberikan cenderamata plakat kepada Kapolres AKBP Edi Suranta Sinulingga dan Kapolres Langkat, AKBP Doddy Hermawan SIK.
Ilyas Effendy/ Sumut Pos
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat, Terbit Rencana PA menghadiri pisah sambut Kapolres Langkat, AKBP Doddy Hermawan SIK dengan penggantinya AKBP Edi Suranta Sinulingga yang digelar di Lapangan Futsal Bharadaksa Polres Langkat, Kamis (27/2).
Sebelumnya, sesuai telegram Kapoldasu,AKBP Doddy Hermawan mendapat tugas baru sebagai Kasubag Bingkar Bag SDM Brimob Mabes Polri.
Dan AKBP Edi Suranta Sinulingga, yang sebelumnya bertugas sebagai Kapolres Batang Jawa Tengah, dipercaya kembali sebagai Kapolres di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Bupati Langkat dalam kesempatan tersebut berharap Kapolres Langkat AKBP Edi dapat terus bersama dengan jajaran Forkopimda Langkat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai tupoksinya, guna mewujudkan Langkat yang aman, kondusif serta untuk memerangi narkoba.
“Terimakasih untuk semuanya, jika selama saya bertugas terdapat kesalahan di sana sini, saya dan keluarga memohon maaf,”ujar AKBP Dody.
Bupati Langkat dalam kesempatan tersebut, juga memberikan cenderamata Plakat tugu T. Amir Hamzah dan menerima cenderamata dari AKBP Edi dan AKBP Doddy.(yas/han)
TELECONFERENCE: Jajaran Lapas Kelas II A Binjai mengikuti teleconference dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, Kamis (27/2).
TELECONFERENCE: Jajaran Lapas Kelas II A Binjai mengikuti teleconference dengan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami, Kamis (27/2).
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai mengikuti teleconference yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami. Teleconference dikemas dalam media gathering sekaligus resolusi pemasyarakatan tahun 2020.
Sri Puguh menjelaskan, ada 400-an ribu orang yang keluar-masuk di Pemasyarakatan. Baik itu Lapas maupun Rutan.
Kasus terbesar narkoba. “Resolusi pemasyarakatan tahun 2020 memuat penetapan target yang terukur, akuntabel dan transparan. Kemudian meningkatkan kualitas layanan di lingkungan pemasyarakatan,” kata dia, Kamis (27/2).
Dia menambahkan, sudah ada Satuan Kerja di bawah pemasyarakatan yang berhasil menerapkan Wilayah Bebas Korupsi. Selain itu, Ditjen Pemasyarakatan tengah mendorong 681 Satker baik Lapas maupun Rutan untuk meraih predikat WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
“Nah pada 2020 ini, 658 Satker diusul WBK dan 22 Satker diusul WBBM. Yang 1 sudah WBK, akan kami pertahankan,” jelas dia.
Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 15 poin yang sudah dideklarasikan sebagai resolusi 2020. Salah satunya mendorong 681 Satker Pemasyarakatan meraih predikat WBK/WBBM.
Kemudian pemberian hak remisi kepada 288.530 narapidana, pemberian program integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB) kepada 69.358 narapidana. Lalu, pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 narapidana pengguna narkotika, pemberian layanan makanan siap saji di UPT Pemasyarakatan Tangerang dan Nusakambangan, pencegahan dan pengendalian penyakit menular di seluruh Lapas/ Rutan, peningkatan kualitas WBP menjadi SDM unggul melalui pelatihan keterampilan bersertifikasi kepada 35.860 narapidana, mewujudkan ketahanan pangan melalui penanaman tanaman pangan seluas 100 hektar, mewujudkan zero overstaying, mewujudkan penyelesaian overcrowding, meningkatkan PNBP sebesar Rp 7 miliar, pembentukan kelompok masyarakat peduli Pemasyarakatan pada tiap wilayah, menyelenggarakan sekolah mandiri bagi anak merdeka belajar pada 19 LPKA, mewujudkan revitalisasi pengelolaan basan dan baran pada 64 Rupbasan dan mengantarkan 48 narapidana teroris berikrar kesetiaan kepada NKRI.
Menanggapi teleconference ini, Pelaksana Harian Kalapas Kelas II A Binjai, Syamsinar Simatupang menyatakan siap menjalani resolusi tersebut. Terlebih, Lapas Binjai juga sudah melakukan deklarasi sekaligus pencanangan zona integritas WBK yang dihadiri unsur masyarakat dan Ombudsman.
“Kami mengikuti teleconference dan mengajak seluruh pegawai supaya mengetahui tentang resolusi pemasyarakatan 2020 dan dapat dilakukan bersama,” tukasnya didampingi Kepala Pengamanan LP Rinaldo Tarigan. (ted)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Terkait tulisan Bupati Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor, melalui akun Facebook pribadinya, tentang pengunduran diri Yanto Sihotang sebagai calon Wakil Bupati Humbahas pada Pilkada 2020 ini, berbuntut panjang.
Kini, pengunduran diri Yanto, dikaitkan kepada kumpulan marga Si Raja Oloan (SRO, Naibaho, Si Ganjang Ulu, Sihotang, Si Godang Ulu, Bangkara, Sinambela, Sihite, dan Simanullang), dengan menyebutkan tidak dipecah-pecah.
Awalnya, Dosmar menyampaikan ke publik melalui akun Facebook pribadinya, calon wakil bupatinya pada Pilkada 2020 ini, yang telah mendapat rekomendasi dari PDIP, telah mengundurkan diri.
Adapun pengunduran diri Yanto, kata Dosmar, memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, Yanto menghormati keputusan PDIP yang sudah merekomendasikannya menjadi calon Wakil Bupati Humbahas pada Pilkada 2020.
Kedua, Yanto meminta maaf dengan menyampaikan pengunduran dirinya sebagai calon Wakil Bupati Humbahas, karena peraturan di tempat kerjanya saat ini, tak memungkinkan pensiun dini. Hal ini akan sangat mengganggu proses pencalonan dirinya sebagai Wakil Bupati Humbahas.
Ketiga, Yanto menyampaikan, selain pekerjaan, pengunduran dirinya juga karena pertimbangan keluarga yang sangat membutuhkan fokus dan perhatian khusus yang tidak bisa dia tinggalkan.
Keempat, Yanto mengaku tidak ada masalah pribadi antara dia dengan Dosmar, terkait pengunduran dirinya. Dan dengan ini, Yanto mengaku, akan tetap mendukung Dosmar sebagai calon Bupati Humbahas pada Pilkada 2020.
Unggahaan Dosmar pun selanjutnya dianggap seorang netizen, Arnold Sihite, telah memecah kumpulan marga dari SRO. Dia menyebutkan, agar Dosmar tidak memecah SRO.
“Kita ingatkan kepada saudara Dosmar, jangan memecah Si Raja Oloan,” tulis Arnold di laman Facebook, belum lama ini.
Tak hanya itu, pada 25 Februari, Arnold kembali menanyakan status pengunduran diri Yanto, yang perlu diklarifikasi. Dia menuliskan, ‘Kepada masyarakat Humbang Hasundutan yang saya banggakan dan saya hormati, pengunduran diri Yanto Sihotang, calon Wakil Bupati Humbang Hasundutan, menjadi pertanyaan besar. Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2018, tentang Keterbukaan Informasi Publik, menjadi jawaban dari itu semua, karena sejak sehari ditetapkan menjadi pasangan calon, Yanto Sihotang mundur. Terus terang, Bang Erwin Sihite calon alternatif’.
‘Kemudian tiba-tiba muncul surat pernyataan dari Yanto, tanpa tanda tangan, dan isinya sangat diragukan, terutama poin 2 dan 4. Pertanyaannya, kenapa wakil mundur sehari setelah penetapan, alternatif pasangan lanjut ke calon Erwin Sihite? Kenapa pernyataan tidak dibuat surat resmi ke publik dan memakai materai terkait pengunduran diri Yanto? Apalagi posting-an Dosmar di Facebook, tanpa tanda tangan Yanto’.
‘Poin 2 surat pernyataan Yanto ini, juga sangat diragukan, yakni terkait masalah aturan pekerjaan, sementara beliau bukan bekerja di perusahaan asing, atau perusahaan negara, yang bisa cuti. Dan poin 4, yang menyatakan tetap akan mendukung Dosmar jadi calon Bupati Humbahas pada Pilkada 2020, namut tak disertakan tanda tangan Yanto’.
‘Sebagai pejabat publik, apalagi Dosmar untuk dapat menjaga kepercayaan masyarakat, harusnya bisa terbuka apa adanya, sebelum masyarakat menentukan pilihannya. Jadi diperlukan transparansi dan akuntabilitasi tata kelola pemerintahaan yang baik, karena dimulai dari pencalonan inilah yang jadi harapan masyarakat untuk memilih nantinya di September 2020’. Itulah unggahan Arnold pada 25 Februari tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Arnold membenarkan posting-annya. Namun, dia tak banyak bicara.
“Benar, dan silakan ditulis,” ujarnya singkat kepada wartawan.
Sementara Bupati Humbahas, Dosmar menegaskan, terkait posting-annya tentang pengunduran diri Yanto, tak memiliki perbedaan sama sekali. “Apa bedanya? Hanya urutan yang beda, konteksnya sama,” jelas Dosmar, belum lama ini.
Namun ketika disinggung terkait posting-an seorang netizen, hingga berita ini diturunkan, Dosmar enggan menjawab. Demikian juga soal pengganti calon Wakil Bupati Dosmar pada Pilkada 2020 ini. (des/saz)
GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Meski telah dilaporkan atas dugaan tak memenuhi syarat administrasi sebagai calon Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) pada Pilkada Kota Gunungsitoli 2020, namun SZ tetap lolos sebagai peringkat 4 teratas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gunungsitoli. Dan dalam waktu dekat akan dilantik sebagai anggota definitif PPK Kecamatan Gunungsitoli Utara.
Sebelumnya, dugaan pelanggaran syarat administrasi tersebut, terungkap atas laporan seorang warga pada 21 Februari lalu, terkait istri SZ, Rosma Dermawati Zalukhu, yang bekerja sebagai honorer di Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli.
Adapun laporan warga tersebut, berdasar pada surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal calon anggota PPK bermaterai Rp6.000. Pada poin 8 surat pernyataan itu, disebutkan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu. Namun anehnya, SZ tetap lolos dari seleksi administrasi hingga wawancara.
Terkait persoalan itu, Komisioner KPU Kota Gunungsitoli, Happy Suryani Harefa mengatakan, berdasar sidang klarifikasi pada 24 Februari dan pleno klarifikasi pada 25 Februari, diputuskan, pengaduan warga tersebut dinyatakan gugur. Alasannya, istri SZ telah mengundurkan diri sebagai hononer di Sekretariat KPU Kota Gunungsitoli.
“Pengunduran diri Rosma Darmawati Zalukhu, istri dari Sumardin Ziliwu, telah diterima KPU Gunungsitoli pada 24 Februari. Sehingga kami menetapkan, Sumardin tak lagi berada dalam ikatan perkawinan sesama penyelenggara,” ungkap Happy, Rabu (26/2) lalu.
Happy juga mengatakan, pekerjaan RDZ sudah diketahuinya saat tes wawancara. Namun saat itu tidak dipersoalkan. Karena menurutnya, pedoman teknis pembentukan PPK, larangan memiliki ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu, staf pendukung/honorer di sekretariat KPU Kota Gunungsitoli, tidak termasuk penyelenggara Pemilu.
“Pada waktu wawancara, saya sudah tanyakan Sumardin, dan dia mengakui. Namun berdasarkan pedoman teknis, pemahaman saya, staf pendukung itu tidak termasuk penyelenggara Pemilu,” jelasnya. Namun saat ditanya, alasan pengunduran diri RDZ berkaitan dengan suaminya sebagai calon PPK, Happy tidak bisa menjawab secara tegas.
Terpisah, mantan Komisioner KPU Kota Gunungsitoli, Aroli Hulu mengatakan, lolosnya SZ, baik seleksi administrasi hingga tes wawancara, karena adanya perbedaan penafsiran.
“Bisa jadi ada perbedaan penafsiran, yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu itu hanya ada di tingkatan Komisioner, PPK, PPS, dan KPPS. Sehingga si calon PPK itu lolos,” bebernya.
Menurut Aroli, laporan warga tersebut, terbukti secara fakta setelah dilakukan penelitian, ternyata keduanya mengakui ada kesalahpahaman. Dia pun menyanyangkan lolosnya SZ pada tahap seleksi administrasi hingga tes wawancara.
Dia menjelaskan, larangan tak memiliki ikatan perkawinan antara sesama penyelenggara Pemilu, bertujuan agar tak terjadi konspirasi atau persekongkolan antara suami-istri dalam konteks penyelenggaraan Pemilu.
Ditanya tentang ada kepentingan oknum tertentu sehingga calon PPK ini dipertahankan, Aroli tak bisa menyimpulkan.
“Saya tidak bisa menyimpulkan itu, tapi jika ada penyelenggara Pemilu terbukti memiliki ikatan perkawinan, maka seorang dari mereka harus mengundurkan diri,” pungkasnya. (adl/saz)
SILATURAHIM: Balon Wakil Wali Kota Medan Rusdi Sinuraya (4 kanan) foto bersama Pimred Sumut Pos, Dame Ambarita saat bersilaturahim ke Sumut Pos, Kamis (27/2).
triadi wibowo/sumut pos
Balon Wakil Wali Kota Medan
SILATURAHIM: Balon Wakil Wali Kota Medan Rusdi Sinuraya (4 kanan) foto bersama Pimred Sumut Pos, Dame Ambarita saat bersilaturahim ke Sumut Pos, Kamis (27/2).
triadi wibowo/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berminat menjadi Bakal Calon (balon) Wakil Wali Kota Medan, Drs Rusdi Sinuraya, bersilaturahim ke Kantor Harian Sumut Pos di Gedung Graha Pena, Jalan Sisingamangaraja Kota Medan. Rusdi mengutarakan niatnya yang serius ingin maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan 2020. Kata dia, ada 4 komitmennya untuk menjadikan Kota Medan lebih bersih, aman, dan tertata baik.
“SAYA hadir ke sini untuk bersilaturahim sekaligus memperkenalkan diri saya kepada Harian Sumut Pos. Saya tahu peran media, khususnya Sumut Pos begitu penting dalam perjalanan karir saya. Terutama niat saya saat ini yang ingin maju di Pilkada untuk posisi Medan 2,” ucap Rusdi, yang hadir bersama para pendukungnya dari persatuan Pedagang Bersatu (Pedas) Kota Medan, Kamis (27/2).
Diterima Pemimpin Redaksi Harian Sumut Pos, Dame Ambarita dan sejumlah staf redaksi, Rusdi pun menceritakan alasannya untuk maju di Pilkada Medan. Ia mengawali dengan bercerita tentang kiprahnya selama masih aktif mengelola PD Pasar, yang menaungi 53 Pasar di Kota Medan serta membawahi 800-an pegawai PD Pasar.
“Saya dilantik di Januari 2017. PD Pasar itu sudah ada sejak tahun 1993 dan tidak pernah memberikan laba lebih dari Rp500 juta. Tetapi di tahun pertama saya jadi Dirut PD Pasar, saya memberikan PAD lebih dari Rp1 miliar. Bahkan di tahun 2018, PD Pasar berhasil memberi PAD Rp2,8 milliar. Untuk 2019 masih dihitung oleh audit,” tuturnya.
Selain menyumbang PAD, kata Rusdi, dirinya juga berhasil menyelesaikan persoalan sejumlah pasar yang ada di Kota Medan. “Untuk menjadi Dirut, saya melewati jalur fit and proper test yang dibiayai oleh negara. Dari 200-an yang melamar, saya yang diloloskan tim seleksi,” katanya.
Berdasarkan pengalamannya dalam mengelola pasar, Rusdi pun berniat untuk maju di Pilkada Medan.
Dalam bincang-bincang tersebut, Pemred Harian Sumut Pos, Dame Ambarita, mempertanyakan alasan Rusdi maju di Pilkada Kota Medan sebagai Calon Wakil Wali Kota Medan.
Rusdi pun menuturkan, awalnya ia memang tidak berniat untuk maju menjadi Wali Kota atau Wakil Walikota Medan. Namun dorongan dari para pedagang, membuatnya mulai pikir-pikir. Hingga akhirnya, bersedia mendaftar untuk posisi Wakil Wali Kota Medan.
“Saya bilang ke teman-teman yang mendukung saya ini: saya tahu diri lah. Saya jadi wakil saja sudah cukup. Yang penting niatnya, saya ingin membangun Kota Medan. Saat saya di PD Pasar banyak hal yang ingin saya lakukan untuk teman-teman pedagang dan masyarakat. Tapi tidak punya kekuatan untuk itu. Makanya, apabila saya diberi amanah menjadi Wakil Wali Kota Medan, saya akan bisa berbuat lebih banyak,” tuturnya.
Setelah menyatakan diri mau maju, para sahabatnya dari organisasi Pedas (pedagang sejahtera), berkeliling mendaftarkan diri ke seluruh partai politik, kecuali PKS yang hingga saat ini belum membuka penjaringan. NasDem menjadi satu partai yang menurutnya telah memberikan sinyal positif mendukungnya.
Lantas, siapa yang diharapkan Rusdi untuk didampinginya maju di Pilkada Medan?
“Saya sudah kantongi satu nama. Saya berharap, calon Wali Kota itu nantinya akan ‘meminang’ saya sebagai wakilnya. Saya optimis akan dipinang calon tersebut. Kita sudah punya tim yang menjalin komunikasi terkait hal itu,” jawab Rusdi.
Apakah sosok dimaksud adalah salahsatu Bakal Calon Wali Kota Medan yang masih berusia muda?
Rusdi membenarkan. Menurut Rusdi, ia berkeinginan maju di Pilkada Medan untuk mendampingi si tokoh muda, yang menurutnya belum bisa disebut nama. “Ibarat gadis yang ingin dilamar pria yang disukainya, saya pun saat ini sedang berusaha ‘mempercantik diri’, agar layak dilamar dan dapat maju ke Pilkada Medan bersama tokoh muda itu,” ungkapnya, seraya tersenyum dikulum,.
Alasan lain untuk maju menjadi Wakil Wali Kota Medan, kata Rusdi, sebab dirinya juga merasa terdorong sebagai Putra Karo. Menurutnya, hingga saat ini belum satupu putra suku Karo yang pernah menjadi pemimpin Kota Medan, yang notebene didirikan oleh tokoh Karo, Guru Patimpus Pelawi.
“Masyarakat Karo di Kota Medan sepakat dan mendorong saya untuk maju. Jadi tidak ada lagi keraguan. Bismillah, saya siap untuk maju,” terangnya.
Lantas apa program Rusdi untuk Kota Medan, jika diusung oleh parpol untuk maju?
“Saya memiliki 4 komitmen utama. Yakni masalah-masalah yang real dihadapi warga Kota medan saat ini. Yakni mengatasi kemacetan lalu-lintas, memperbaiki jalan yang rusak dan berlobang, mengatasi banjir, dan mengatasi masalah sampah,” cetusnya mantap.
Ketua Rusdi Sinuraya Centre (RSC), Joni Sitepu, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, mengatakan soal visi misi Rusdi yang ingin membuat Kota Medan bebas macet, bebas banjir, dan bebas sampah, ia yakin akan dapat sejalan dan disinergikan dengan visi dan misi calon walikota yang diharapkan melamarnya.
Ditanya tentang peta politik Pilkada Medan, ia memprediksi kemungkinan besar akan diikuti oleh 2 paslon. “”Kita harapkan sih lebih dari dua paslon. Tetapi nampaknya bakal mengerucut ke dua paslon saja. Kita berharap, salahsatunya adalah Pak Rusdi berpasangan dengan tokoh muda yang disukainya,” katanya.
Para pendukung Rusdi yang sebagian besar para pedagang, dalam kesempatan itu angkat suara mendukung Rusdi. Mereka semua menyatakan percaya Rusdi Sinuraya mampu membawa Kota Medan ke arah yang lebih baik, karena telah melihat kinerja Rusdi saat aktif menjabat sebagai Dirut PD Pasar Kota Medan.
“Banyak perubahan yang dilakukan pak Rusdi di pasar-pasar di Kota Medan. Kami percaya Pak Rusdi mampu membawa perubahan bagi Kota Medan,” kata Ketua Pedagang Bersatu (Pedas) Kota Medan, Guntur Limbong.
Tak lupa dalam kesempatan itu, Rusdi Sinuraya mengucapkan selamat kepada Harian Sumut Pos yang berhasil meraih penghargaan sebagai salah satu koran terbaik di Sumatera kategori Bronze Winner di ajang Indonesian Print Media Award (IPMA) oleh SPS Pusat.
“Saya ucapkan selamat untuk Sumut Pos. Saya yakin Sumut Pos akan semakin terdepan dan akan terus menjadi mitra dalam membangun Kota Medan,” tutupnya.
Pertemuan ditutup dengan acara foto bersama. Turut hadir dalam kesempatan itu, Sekretaris Pedas Hardi Chan da sejumlah pengurus Pedas lainnya seperti Ambo, Frangky Napitupulu, Putra dan Aulia. (map)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut masih berharap berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional (PAM) dan Partai Demokrat di Pilkada Medan 2020. Sampai hari ini, komunikasi politik terus digalang, sembari menunggu rekomendasi nama yang akan diusung dari DPP partai.
“Ya, kita berharap kalau bisa PKS, Demokrat dan PAN berkoalisi. Karena partai lain kita dengar sudah ke Bobby,” kata Ketua DPW PKS Sumut, Hariyanto menjawab Sumut Pos, Kamis (27/2)n
Adanya pasangan calon lain di Pilkada Medan, menurutnya, akan menunjukkan demokrasi berjalan baik di ibukota Provinsi Sumut. “Supaya tidak lawan kotak kosong, karena tak bagus bagi demokrasi kita. Mudah-mudahan terwujud (koalisi PKS, PAN dan Demokrat) ini,” katanya.
Pihaknya juga mengamini, di Pilkada Medan bisa ada tiga paslon yang muncul. Sebab PDI Perjuangan dan Gerindra dapat mengusung calon sendiri mengingat perolehan kursi yang memenuhi syarat di legislatif. “Ya, PDIP bisa maju sendiri. Begitupun dengan Gerindra. Mudah-mudahan bisa ada tiga pasang, dinamis jadinya,” kata anggota DPRD Sumut itu.
Sekretaris Jenderal DPP PKS, Mustafa Kamal mengakui, pihaknya tetap membuka peluang untuk mengusung menantu Presiden Jokowi, Bobby Afif Nasution. Menjawab ini, Hariyanto menyebut adalah pendapat pribadi Mustafa. “Itu mungkin pribadi beliau. DPP sampai hari ini belum mengeluarkan statemen apapun karena masih lakukan kajian dan timbang menimbang,” katanya.
Mengenai kajian terhadap sosok yang bakal diusung pada kontestasi 23 kabupaten dan kota di Sumut, diakuinya ada sejumlah indikator. “Aspirasi kader, aspirasi masyarakat, itu semua jadi pertimbangan. Tapi komunikasi tetap terbuka semuanya,” ujarnya.
DPW PKS Sumut berharap, rekomendasi DPP segera diumumkan sehingga pihaknya bisa bergerak menyosialisasikan sosok tersebut ke masyarakat. “Kemarin itu rencananya akhir bulan ini. Namun ada perkembangan lagi di lapangan dan dinamika terus terjadi, kemungkinan di April nanti. Jadi ya kita tunggu saja,” katanya.
Diketahui, Gerindra, Golkar dan NasDem sebelumnya sudah memberi sinyal kuat mendukung Bobby Nasution maju sebagai calon wali Kota Medan, meski rekomendasi secara resmi belum diumumkan ke publik. Sedangkan PDI Perjuangan berpeluang mencalonkan kader sendiri, yakni Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution selaku petahana.
Kemungkinan besar partai banteng moncong putih mendukung kadernya sendiri, terlihat dari rekomendasi yang diumumkan untuk empat daerah di Sumut baru-baru ini. Bahwa mayoritas kader PDIP sekaligus petahana, kembali diusung dalam kontestasi di Pilkada Serentak 2020.
Sementara itu baik PAN dan Demokrat, juga sama-sama belum menentukan arah dukungan di Pilkada Medan. Kedua parpol tersebut pernah mengungkapkan siap membuat poros baru bersama PKS dan juga parpol lain. (prn)
TEMU PERS: Dirut BOPDT, Arie Prasetyo (tiga kiri) memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (27/2).
BAGUS SP/Sumut Pos
PTUN Medan Tolak Gugatan Warga Sigapiton
TEMU PERS: Dirut BOPDT, Arie Prasetyo (tiga kiri) memberikan keterangan kepada wartawan, Kamis (27/2).
BAGUS SP/Sumut Pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan akhirnya menolak gugatan Mangatas Togi Butarbutar bersama dua lainnya, warga Sigapiton, Kabupaten Toba Samosir, Kamis (27/2). Gugatan tersebut terkait penerbitan sertifikat hak pengelolaan lahan (HPL) seluas 279 Ha di Sigapiton, Kabupaten Toba Samosir, dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kepada Badan Otoritas Pariwisatawa Danau Toba (BOPDT) Dengan begitu, hak pengelolaan lahan tersebut sepenuhnya berada pada BPODT.
Direktur Utama (Dirut) BOPDT, Arie Prasetyo menyambut gembira putusan PTUN Medan tersebut. Arie pun mengajak masyarakat agar terlibat dalam pembangunan di lahan tersebut untuk memberikan tambahan ekonomi keluarga. “Dengan adanya putusan tadi (kemarin) pagi, maka menjadi legal standing sertifikat yang kami pegang telah memenuhi peraturan,” ungkap Arie kepada wartawan di Kantor BOPDT di Kota Medan, kemarin sore.
Dengan putusan itu, BPODT pun akan melanjutkan pembangunan di sana. Ada sejumlah proyek yang harus dikebut. Mulai dari pembangunan akses jalan hingga hotel berbintang. Sementara persidangan di PTUN bergulir selama empat bulan terakhir. Mulai dari pendaftaran gugatan, pemeriksaan saksi dari kedua pihak, sidang lapangan, eksepsi hingga putusan.
Dalam prosesnya, kata Arie, pihaknya selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mulai dari perencanaan pembangunan, pelepasan lahan, penyusunan Amdal dan lainnya. “Dari sejak Perpres diterbitkan 2016. Sudah dilakukan banyak sosialisasi,” ungkap Arie.
Selama ini, BOPDT juga terus melakukan komunikasi kepada masyarakat. Bahkan sosialisasi sudah dilakukan sejak awal pembangunan kepada tiga desa yang bersiggungan langsung dengan zona otorita, Sigapiton, Pardamean, Sibisa, dan Motung. Pihak BOPDT juga membuka keran kerjasama kepada desa-desa itu. Contohnya di Desa Motung. Mereka siap mendukung pengembangan kreatifitas lewat kesenian tari budaya.
Kemudian, BOPDT juga menjalankan program beasiswa kepada lulusan setempat. Beasiswa itu berkaitan dengan peningkatan kapasitas SDM untuk pariwisata.”Kami menyekolahkan lulusan dari ini di Bandung dan Bali,” ungkapnya.
Kata Arie, pelibatan masyarakat ini akan diteruskan. Bahkan dalam waktu jangka panjang. Berbagai pelatihan akan dilakukan kepada masyarakat. Khususnya yang berkaitan dengan pariwisata. Misalnya, pelatihan Bahasa Inggris, kuliner, sadar wisata, dan yang lainnya. “Ini akan terus ditingkatkan,” imbuhnya.
Jika rampung seutuhnya, kawasan yang dinamai Toba Caldera Resort (TCR) itu juga akan menyerap begitu banyak tenaga kerja. Kemudian, masyarakat juga bisa menyalurkan berbgai produk kreatif untuk dipasarkan. Misalnya kerajinan tangan, produk kuliner hingga pertunjukan seni budaya. “Nanti kita akan kurasikan. Kita tingkatkan kualitasnya supaya bisa ditampilkan. Kita ingin masyarakat tampil di situ. Masyarakat juga harus punya rasa memiliki terhadap proyek ini,” ujarnya.
Pelibatan masyarakat dalam pembangunan Danau Toba harus menjadi pemantik peningkatan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat, kata Arie, menjadi tujuan utama pembangunan pariwisata.
Pemerintah juga terus menggeber pembangunan. Beberapa infrastruktur penting, seperti bandara dan pelabuhan terus ditingkatkan kualitasnya.
Arie juga menyebut jika 2020 menjadi tahun penting bagi pariwisata Danau Toba. Sejumlah proyek yang sudah digarap sejak 2017 juga sudah rampung. “Banyak infrastruktur yang sudah dibangun mulai dari Bandara Silangit, jalan tol sudah sampai Tebing Tinggi, ada pelabuhan dan kapal-kapal akan selesai di 2020,” tuturnya.
Lanjut Arie, mereka juga menyiapkan program beasiswa kepada masyarakat sekitar. Nantinya, anak-anak yang mendapat beasiswa akan dilibatkan dalam proyek pembangunan pariwisata di kawasan Danau Toba yang telah rampung. “Mereka bisa memulai belajar secara formal di institusi pariwisata sehingga proyek ini selesai pada tahun 2022 dan 2023 sudah ada hotel yang beroperasi mereka bisa jadi bagian dalam proyek ini,” ujarnya.
Saat ini BPODT sedang fokus untuk mengisi infrastruktur yang telah selesai dibangun sehingga sanggar seni, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta ekonomi kreatif yang telah dikembangkan di kawasan Danau Toba bisa menjadi etalase pariwisata Danau Toba.(gus)
SUMUTPOS.CO – KEPUTUSAN penghentian sementara perjalanan umrah oleh pemerintah Arab Saudi keluar mendadak. Akibatnya, ribuan jamaah yang sudah tiba di bandara, terkatung-katung tanpa kejelasan kapan bisa berangkat. Keputusan ini diambil Arab Saudi untuk pencegahan penyebaran virus Corona.
Menurut data sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umrah dan haji khusus (Siskopatuh) Kemenag menyebutkan, sepanjang Kamis (27/2) kemarin, dijadwalkan ada 4.448 jamaah umrah yang bakal terbang ke Saudi. Dari jumlah itu, jamaah yang berhasil terbang mencapai 2.500 orang. Sisanya sebanyak 1.948 orang jamaah gagal terbang.
Jamaah yang berhasil terbang, karena menggunakan flight sebelum pukul 12.00 WIB. Pada jam tersebut, penerbangan menuju Jeddah atau Madinah masih diizinkan. Baru kemudian sekitar pukul 12.00 WIB penerbangan menuju Jeddah atau Madinah sudah dihentikan. Jamaah yang tidak jadi terbang tersebar di tiga bandara. Yakni di bandara Soekarno Hatta sebanyak 1.540 orang, di Juanda 364 orang, dan di Kertajati sejumlah 44 orang. Sementara itu total jamaah umrah Indonesia yang sedang berada di Saudi mencapai 10.156 orang.
Presiden Joko Widodo kemarin (27/2) angkat bicara soal penghentian sementara aktivitas umrah di Saudi. Bagaimanapun, itu adalah kebijakan dari pemerintah Arab Saudi. ’’Kita menghargai, kita menghormati, karena apapun yang namanya kesehatan itu memang dinomorsatukan oleh pemerintah Arab Saudi,’’ terangnya di Jakarta, kemarin.
Sejauh ini, tutur Jokowi, dia belum berkomunikasi dengan Menag agau menterinya yang lain terkait hal tersebut. Dia juga baru mendapatkan informasi itu Rabu (26/2) lalu. Lagipula, larangan itu tidak hanya berlaku untuk Indonesia. Melainkan untuk semua negara. ’’Karena mereka ingin memproteksi, melindungi warga negaranya dari virus korona,’’ lanjut presiden. Karena itu, pemerintah memilih menghargai keputusan itu.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan Duta Besar Indonesia di Riyadh sedang berusaya supaya orang Indonesia tidak dimasukkan dalam daftar negara yang dilarang masuk oleh Arab Saudi. ’’Karena Indonesia kan tidak terpapar virus (Covid-19, Red). Jadi jamaah kita mestinya aman,’’ kata Ma’ruf. Dia berharap nantinya pemerintah Saudi memberikan kelonggaran untuk membuka akses kembali bagi jamaah Indonesia untuk melakukan ibadah umrah.
Dia juga menanggapi adanya kabar jamaah Indonesia yang tertahan di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Ma’ruf mengatakan perwakilan Indonesia di Jeddah sedang melakukan negosiasi. Supaya para jamaah yang sudah mendarat di Jeddah bisa melanjutkan perjalanan umrahnya sampai ke kota Makkah.
Ma’ruf mengatakan para prinsipnya ibadah umrah tidak distop. Bagi warga atau jamaah Indonesia yang sudah berada di Makkah, tetapi bisa menjalankan ibadah umrah atau ibadah lain di Masjidilharam seperti biasa. ’’Kalau alasannya itu virus Corona, Indonesia (seharusnya, Red) tidak masuk yang (dilarang, Red) sementara itu. Mestinya (Indonesia, Red) tidak terkena embargolah,’’ tutur Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia itu.
Menlu Retno Marsudi kemarin langsung memanggil Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia Essam bin Abed Al-Thaqafi. Dalam pertemuan tersebut, dia mendapatkan penjelasan bahwa Saudi menghentikan izin untuk melakukan ibadah umroh sementara waktu.
Kebijakan itu juga berlaku segera setelah ditetapkan. Dalam hal ini, penghentian penerbangan dimulai pukul 8 waktu Saudi atau 12.00 WIB. Yang menjadi soal, kemarin sudah ada ada penerbangan dari Jakarta pukul 11.00. mereka dijadwalkan tiba pukul 17.00 WIB atau 13.00 Waktu Saudi.
Karena itu, dalam pertemuan tersebut Menlu mencoba meminta keringanan. ’’Harapannya yang sudah terlanjur landing dapat diperkenankan untuk umrah,’’ terangnya di kompleks istana kepresidenan Jakarta kemarin. Indonesia tidak mempermasalahkan bila saat tiba harus ada pemeriksaan kesehatan yang dilakukan. Yang penting jamaah yang terlanjut berangkat sebelum larangan diberlakukan tetap bisa umrah.
Retno juga sudah meminta para dubes RI di Kawasan timur tengah untuk memantau perjalanan para WNI. Khususnya KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh. Karena kebijakan itu datang dari Riyadh. Kemungkinan perjalanan terhenti saat transit juga masih ada. Bila itu terjadi, maka akan dikoordinasikan dengan maskapai dan biro travel masing-masing.
Disinggung mengenai batas waktu penghentian umrah, Retno menyatakan belum mendapat informasi dari pihak Saudi. ’’Karena semua ini sangat tergantung pada perkembangan Covid-19 seperti apa,’’ lanjutnya. Begitu pula mengenai WNI yang sudah ada di Saudi dan sedang menjalankan umrah. Belum ada informasi apakah mereka masih bisa lanjut atau harus berhenti.
Retno menjelaskan, KBRI Riyadh sudah bersurat kepada otoritas Saudi untuk meminta kejelasan. Baik mengenai visa maupun kondisi Indonesia saat ini kaitannya dengan Covid-19. Bagaimanapun, saat ini Indoensia masih dalam kategori green zone dan zero case untuk Covid-19.
’’Jadi alasan bahwa Covid-19 sudah confirm dan sebagainya, sampai saat ini kan sebenarnya belum relevan diberlakukan untuk Indonesia,’’ tutur Retno. Pertanyaan itu juga dia sampaikan kepada Essam dan akan diteruskan ke Riyadh.
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menjelaskan, bila diperlukan pihaknya akan berusaha menjelaskan kondisi Indonesia kepada otoritas Saudi. Tetapi caranya juga harus halus, karena bagaimanapun itu adalah keptusan sebuah negara yang harus dihormati. ’’Ngomong-ngomong kan enak, negosiasi, tapi kita nggak memaksakan diri,’’ ujarnya di kompleks istana kepresidenan kemarin. Agar tidak pula menjadi preseden buruk yang bisa berdampak lebih jauh pada Indonesia di kemudian hari.
Keputusan Arab Saudi menutup pintu masuk wilayah mereka pasca merebaknya virus korona belum lama diketahui pemerintah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD pun menyebutkan, pemerintah tidak bisa banyak berbuat. “Pemerintah harus ikuti kebijakan negara lain,” ungkap dia kemarin.
Menurut Mahfud, kebijakan yang dibuat oleh Arab Saudi berdasar lantaran mereka tidak ingin virus yang menyebar dari Wuhan, Tiongkok itu masuk ke wilayah mereka. “Di sana belum (ada kasus korona),” terang dia. Tentu ada banyak dampak dari keputusan yang diambil Arab Saudi. Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Yang berangkat umrah ke tanah suci sangat banyak.
Mahfud termasuk salah seorang yang berniat melaksanakan umrah dalam waktu dekat. Dia mengakui bahwa dirinya sudah terjadwal berangkat umrah dua pekan mendatang. “Terpaksa nggak jadi karena kebijakan Arab Saudi,” ungkapnya. Walau ikut terdampak, dia memaklumi langkah yang diambil oleh Arab Saudi. “Ya kita harus taati itu. Karena itu untuk kebaikan,” kata pejabat yang juga pernah bertugas sebagai menteri pertahanan (menhan) tersebut.
Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan, Kemenag meminta travel umrah atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk sementara tidak memebrangkatkan jamaah umrah ke bandara. Sampai ada kepastian dibukanya kembali izin berkunjung atau terbang ke Arab Saudi.
Arfi juga mengatakan PPIU diminta untuk tidak memaksakan keberangaktan bagi jamaah umrah yang saat ini sudah terlanjur berada di bandara. Sebab nanti justru menimbulkan persoalan saat mereka tiba di Jeddah atau Madinah. Sebaiknya PPIU memfasilitasi kepulangan para jamaah ke derah masing-masing.
’’Kami mengimbau supaya calon jamaah umrah dapat tetap tenang,’’ katanya. Para jamaah diminta untuk memahami kondisi yang terjadi saat ini di luar otoritas pemerintah Indonesia. Arfi menuturkan dalam waktu dekat akan bertemu dengan asosiasi PPIU untuk mencari solusi dampak penghentian sementara penerbangan umrah itu.
Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi kemarin menyurati Presiden Joko Widodo. Dalam isi surat itu, mereka meminta Presiden untuk ikut mencari solusi atas penghentian perjalanan umrah itu. Sebab bakal berdampak pada mitra perjalanan umram. Mulai dari maskapai, hotel, penyedia katering, layanan handling, dan lainnya.
’’Dalam melindungi hak jamaah umrah Indonesia, Sapuhi berkoordinasi dengan Kedutaan Arab Saudi di Jakarta,’’ tuturnya. Tujuannya untuk meminta bantuan perpanjangan masa berlaku visa umrah jamaah yang batal berangkat akibat penutupan akses itu.
Syam menuturkan sampai kemarin tidak ada jamaah yang sudah mendaftar dan melunasi biaya umrah meminta refund. Dia meminta jamaah untuk tetap tenang sampai menunggu perkembangan resmi dari otoritas Arab Saudi. Syam mengatakan seluruh travel di bawah bendera Sapuhi sudah komitmen untuk mulai menyusun skenario pengaturan jadwal ulang. Meskipun sampai sekarang belum ada kabar kapan keputusan penghentian penerbangan berjalan hingga kapan.
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro meminta calon jamaah umrah tidak melakukan pembatalan. Sebaliknya jamaah cukup melakukan penjadwalan ulang dengan waktu yang disesuaikan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy menuturkan, bakal menghormati keputusan pihak Arab Saudi soal pelarangan sementara penerbangan masuk ke Saudi tersebut. Sebab hal itu merupakan hak sepenuhnya dari Pemerintah Arab Saudi untuk menentukan kebijakan tersebut.
Kendati begitu, dia menegaskan bahwa pemerintah juga akan terus mengusahakan agar kebijakan itu bisa dicabut. Mengingat, tak ada kasus positif Covid-2019 di Indonesia. “Kita akan langsung membicarakan dengan Pemerintah Arab Saudi. Tapi juga mohon dipahami itu mutlak hak Pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.
Sehingga, jika seandainya usaha tersebut tidak langsung membuahkan hasil, masyarakat diharapkan tidak berfikir pemerintah kurang sungguh-sungguh. ”Atau Pemerintah Arab Saudi dianggap keras, misalnya, bukan,” sambungnya.
Karena menurut hematnya, keputusan ini juga sebetulnya tidak hanya untuk kepentingan Arab Saudi saja. Ada kepentingan jamaah yang akan menjalankan ibadah umrah juga dalam keputusan tersebut. Sebab nantinya, mereka akan berkumpul dan bercampur dengan warga negara dari luar. “Jadi saya kira, kalau saya diminta bagaimana pandangan saya, itu sangat bijak keputusan Pemerintah Arab Saudi,” ungkap Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut.
Selain itu, perlu dipahami jika bukan hanya Indonesia saja. Ada beberapa negara yang dilarang sementara untuk beribadah umrah ke tanah suci. Meski, sayangnya belum ada kepastikan sampai kapan larangan tersebut bakal diterapkan.
Disinggung soal jamaah yang sudah memiliki visa dan tiket penerbangan, Muhadjir turut prihatin karena untuk sementara harus ditangguhkan perjalanan ibadahnya. Dia memohon pada masyarakat yang terpaksa harus ditunda keberangkatannya untuk bersabar. ”Karena umrah itu kan ibadah, ibadah kan harus ikhlas, kalau memaksakan diri kan ndak baik,” ungkapnya.
Lebih lanjut Muhadjir mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi agar jamaah yang sedang melakukan ibadah tetap bisa melakukan ibadahnya. “Kedua agar yang sudah terlanjur (terbang) atau akan mendarat supaya diijinkan untuk melakukan ibadah,” tuturnya.
Dia juga akan menggelar rapat lanjutan untuk melakukan pembahasan lebih teknis. Rapat kedepan akan memetakan upaya untuk melindungi calon jamaah, biro perjalanan, maskapai, akomodasi, dan visa.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa mulai hari ini sudah tidak ada penerbangan menuju Arab Saudi. “Yang memutuskan penghentian bukan kita (pemerintah Indonesia), tapi Arab Saudi,” bebernya.
Dia belum tahu skema apa untuk ganti rugi calon penumpang. Budi berjanji akan segera membahasnya. “Seminggu itu ada lebih dari 100 flight ke Arab Saudi. Artinya 1 hari sekitar 13 flight,” ungkapnya.
Direktur Utama Angkasa Pura (AP) 1 Faiq Fahmi menyatakan bahwa dalam jangka pendek menjemen memikirkan cara penanganan penumpang yang akan berangkat namun tidak jadi terbang. Ada tujuh bandara milik AP 1 yang melayani penerbangan ke Arab Saudi. “Setahun itu ada 341 ribu penerbangan dan 280 ribu penumpang,” ujarnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo ikut angkat bicara terkait larangan penerbangan jamaah umrah. Dia tetap meminta kebijaksanaan pemerintah Arab Saudi untuk mempertimbangkan kembali penghentian sementara umrah. Sebab, sampai saat ini Indonesia masih bersih dari Covid-19.
Berbeda dengan negara lain, seperti Malaysia, Thailand, Singapura, India, Pakistan, dan negara lainnya yang banyak warganya terkena virus Covid-19. “Di Indonesia sejauh ini masih bersih,” papar Bamsoet saat menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami) Sheikh Mohammed bin Abdulkarim Al Issa, di Gedung MPR RI kemarin (27/2).
Menurut mantan Ketua DPR RI itu, pelarangan tersebut akan membuat sedih para jamaah Indonesia yang setiap tahunnya tak kurang dari 1 juta jamaah melakukan ibadah umrah. Dia masih berharap jamaah Indonesia masih bisa melaksanakan umrah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ihsan Yunus mengatakan, Pemerintah Indonesia perlu melakukan pendekatan melalui Duta Besar Indonesia di Arab Saudi. “Kami minta Pak Dubes lakukan pendekatan agar semua informasi semakin jelas, “ terangnya.
Ihsan mengatakan, antusiasme umat Indonesia sangat besar. Jadi, jangan sampai dikorbankan. Dia berharap semua masyarakat tetap tenang menyikapi masalah tersebut. “Saya berharap masyarakat tenang, calon jamaah umrah yang akan berangkat juga tenang. Kita akan dorong Pemerintah ambil langkah konkrit soal ini” pungkas politikus PDI Perjuangan itu. (wan/byu/syn/lum/mia/lyn)
