MEDAN, SUMUTPOS.CO – SMP Negeri 38 Medan menggelar kegiatan Edukasi Sadar Lingkungan (EdarLing) di sekolahnya, Jalan Marelan VII, Jumat (21/2).

Kegiatan ini bekerja sama dengan PT Coca – Cola Amatil Indonesia (CCAI) serta berkolaborasi bersama Khadijah Sharaswaty Indonesia (KSI) yang juga dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution, MSi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Camat Medan Marelan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT/Kepala Sekolah) SMP Kota Medan, dan beberapa tokoh masyarakat serta penggiat lingkungan.

Akhyar dalam sambutannya mengatakan, edukasi sadar lingkungan ini penting dilakukan untuk menanamkan rasa cinta akan kebersihan kepada para siswa. Dengan demikian, para siswa nantinya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari- harinya, sehingga sangat membantu Pemko Medan dalam upaya menjadikan Kota Medan bersih sampah.

Akhyar selanjutnya berpesan kepada seluruh guru agar senantiasa mengembangkan karakter dan budaya bersih kepada para siswa. Jika ini terus dilakukan, Akhyar optimis dapat membentuk para siswa menjadi pribadi yang peduli dan cinta akan kebersihan. “Jika semua siswa peduli kebersihan, insya Allah keinginan mewujudkan Medan bersih dari sampah dapat terwujud,” tutur Akhyar.

Usai memberikan arahan, Akhyar selanjutnya meninjau urban farming di halaman sekolah yang dikelola para siswa. Di tempat itu para siswa diajarkan bercocok tanam dengan memanfaatkan kantong plastik sebagai sebagai wadahnya. Kemudian Akhyar mengecek kondisi kamar mandi sekolah untuk memastikan kebersihannya.

Di samping itu juga mantan anggota DPRD Medan itu juga meninjau taman literasi dan menyaksikan sejumlah siswa tengah mengajar tentang proses daur ulang sampah. Terakhir, Akhyar membubuhkan tanda tangan di lukisan mural di pagar beton sekolah.

Kepala UPT/Kepala Sekolah SMPN 38 Medan, Hj Rohanim SPd, MM mengatakan, dalam edukasi sadar lingkungan ini, siswa bertani dengan konsep urban farming yakni membuat kebun sayur yang mengganti lahan tani dengan menggunakan limbah karung plastik gula dari CCAI.

Sedangkan Siswa Mengajar adalah untuk kelas kreatif Daur Ulang Mendulang Uang. Di mana, para siswa dipersiapkan untuk dapat menjadi influencer dengan salah satunya adalah untuk dapat berbagi ilmu bagaimana menciptakan produk bernilai ekonomi dari limbah yang ada di sekitar. Pada kelas ini siswa telah mampu membuat gantungan kunci dan bros cantik dari limbah botol CCAI serta membuat hiasan tanaman hijau dari tas plastik bekas.

UPT SMPN 38 Medan adalah sekolah yang terpilih sebagai tempat kelima dalam pelaksanaannya. Selama sebulan, siswa diberikan edukasi penguatan lingkungan yang berkelanjutan. KSI menyebut para siswa sebagai Sahabat Sharaswaty untuk program Siswa Bertani dan Siswa Mengajar. “Dengan adanya edukasi sadar lingkungan ini, kami ngin menggugah hati para siswa untuk sama-sama menjaga lingkungan agar muncul di hati mereka bahwa menjaga lingkungan sangat penting,” ujar Hj Rohanim yang juga akrab disapa Bunda ini.

Seperti diketahui, banyak prestasi yang diraih SMPN 38 Medan di Bidang Akademik maupun non Akademik di masa kepemimpinan Rohanim yang dinilai mampu membangun Sinergitas dengan masyarakat, orangtua siswa, pihak Muspika dan Muspida. Didukung dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) para guru-guru yang sangat kompak dan penuh kekeluargaan, kekuatan sekolah ini adalah membangun Tri Sentra dalam memajukan Pendidikan yaitu Sekolah Keluarga dan masyarakat.

Bahkan, SMP Negeri 38 Medan meraih Adiwiyata Nasional, juga dari kegigihan Hj Rohanim menggandeng penggiat lingkungan dan stakeorder lain dengan membangun komunikasi dan sinergitas bersama menjaga lingkungan bersama para siswanya. SMP Negeri 38 Medan saat ini menjadi Sekolah Piloting Karakter Nasional dan Sekolah Ramah Anak. “Sejak kita mendapat penghargaan itu, kita harus membina beberapa sekolah agar bisa meraih Adiwiyata kita. Dan ini kami sedang berjuang membina SD 40 dan SMP 47,” ujar Hj Rohanim.

Bunda Rohanim juga merupakan salah satu fasilitator nasional penguatan pendidikan karakter yang diamanahkan Kemendikbud sebagai narasumber nasional. Makanya tak heran hal inilah yang menjadi inspirasi para kepala sekolah SMP/ MTs Kota Jayapura untuk menimba ilmu atau study banding di SMPN 38 Medan baru-baru ini. (*)

KARO, SUMUTPOS.CO – Temuan BPK RI Perwakilan Sumut terkait dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbub) Karo No.48 Tahun 2018, masih jadi bahan cibiran di tengah masyarakat Bumi Turang. Apalagi Bupati Karo Terkelin Brahmana dan wakilnya, Cory S Sebayang, turut menerima uang tambahan penghasilan. Bahkan, jumlah jatah mereka lebih besar dari yang diterima ASN lainnya.

Padahal orang nomor satu dan dua di Pemkab Karo tersebut tidak berstatus sebagai ASN. Kejanggalan ini yang jadi bahan pergunjingan. Apalagi Perbup ini dinilai “abal-abal” karena tanpa persetujuan Kemendagri dan sepengetahuan dari wakil rakyat (DPRD Karo).

Beruntung Perbup “bagi-bagi” ini keburu diketahui Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sumut. Jika tidak, dipastikan anggaran yang nonabene adalah milik rakyat ini kian terkuras.

Bahkan pasca jadi temuan, Bupati Karo dan wakilnya telah mengembalikan uang yang mereka terima tersebut ke kas daerah.

Pengembalian uang tersebut diakui Kepala Inspektorat, Philimon A. S. Brahmana, SH. “Sudah,” kata Philimon saat dikonfirmasi Sumut Pos, Kamis (20/2) sore.

Apakah pengembalian uang tersebut karena bupati dan wakilnya tidak berstatus ASN? Ditanya demikian, Philimon menyangkal. “Nggak ada hubungannya dengan status. Memang pengembalian tersebut sesuai dengan rekomendasi BPK,” imbuhnya.

Ditegaskan Philimon, uang tersebut langsung dikembalikan bupati dan wakilnya saat pemeriksaan dan audit BPK selesai. “Selesai pemeriksaan langsung dikembalikan sesuai dengan rekomendasi BPK,” tandasnya.

Sementara itu, Koordintor Karo Corruption Watch (KCW) E. Sinulingga, Amd menilai Perbup 48 tahun 2018 tersebut hanya akal-akalan untuk memperkaya oknum-oknum tertentu. Apalagi, Perbup ini dibuat tanpa persetujuan Kemendagri RI. Ironisnya, Perbup ini juga dibuat tanpa sepengetahuan wakil rakyat, DPRD Karo.

Lanjut Sinukingga, jika tak jadi temuan BPK RI Perwakilan Sumut, dipastikan Perbup “abal-abal” ini akan terus berlaku sampai hari ini. Hingga uang milik rakyat dipastikan akan terus terkuras. Meski bupati dan wakilnya sudah mengembalikan uang tersebut, bukan berarti masalah Perbup ini selesai begitu saja.

Seharusnya lanjut Sinulingga, temuan BPK RI Perwakilan Sumut

ini seharusnya jadi celah bagi penegah hukum untuk melakukan penyelidikan. “Jangan-jangan Perbup ini dikajadikan modus baru untuk korupsi. Seharusnya penegak hukum segera melakukan penyelidikan,” tandas Sinulingga.

Sekedar mengingatkan, Perbup Nomor 48 Tahun 2018 ini mengatur tentang kriteria dan Besaran Tambahan Penghasilan Berupa Tunjangan Khusus Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo. Dalam Perbup Karo No 48 Tahun 2018 tersebut menyebut besaran tambahan penghasilan yang diterima sejumlah pejabat daerah di lingkungan Pemkab Karo. Adapun pejabat yang menerima diantaranya, Bupati Karo Rp 40.000.000, Wakil Bupati Karo Rp 35.000.000, Sekretaris Daerah 26.000.000, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Karo Rp 22.000.000, Kepala DPPKAD Rp 20.100.000, Sekretaris DPPKAD Rp 10.300.000.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Rp 6.100.000, Kepala Subbagian Keuangan Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Rp 6.100.000, Staf Sekretariat BPKPAD Rp 1.600.000. Kemudian, Kepala Bidang Anggaran BPKPAD sebesar Rp 10.100.000, Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran Rp 6.900.000, Kepala Subbidang Pengendalian Anggaran Rp 6.900.000, Keapala Subbidang Wvaluasi dan Pelaporan Anggaran Rp 6.900.000, Staf Bidang Anggaran Rp 1.800.000.

Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah BPKPAD Rp 10.100.000, Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Rp 6.900.000, Kepala Subbidang Perbendaharaan Rp 6.900.000, Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah Rp6.900.000, Staf Bidang Akuntansi dan Aset Rp 1.800.000.

Kepala Bidang Pendapatan BPKPAD Rp 9.100.000, Kepala Subbidang Pendapatan Asli Daerah Rp 6.100.000, Kepala Subbidang Dana Perimbangan Rp 6.100.000, Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Rp 6.100.000, Staf Bidang Pendapatan Rp 1.400.000.

Kepala bidang PBB – P2 BPKPADRp 8.000.000, Kepala Subbidang PBB-P2 Wilayah-I Rp 5.200.000, Kepala Subbidang PBB- P2 Wilayah II Rp 5.200.000, Kepala Subbidang PBB-P2 Wilayah III Rp 5.200.000, Staf Bidang PBB-P2 Rp 1.300.000. Eselon IV.A Pada UPT Rp 3.100.000, Eselon IV.B Pada UPT Rp 2.500.000, Staf pada UPT Rp 1.100.000, dan Muasa BUD sebesar Rp 2.000.000. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat, Terbit Rencana PA meminta agar MUI dan Dai turut serta dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Langkat. Hal itu disampaikan Bupati Langkat di sela-sela menerima audiensi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat bersama rombongan yang dipimpin Ketua MUI Langkat, Buya H. Ahmad Mahfudh, Rabu (19/2)

Audiensi tersebut bertujuan, untuk memperkuat hubungan antara MUI dan Pemkab Langkat dalam membina umat, serta mewujudkan Langkat yang religius.

Bupati Terbit Rencana PA juga meminta Ketua MUI untuk mengarahkan seluruh Dai di Langkat, berpartisifasi memerangi narkoba yang sudah banyak meracuni masyarakat Langkat. Baik di masjid, sekolah, lokasi pengajian dan tempat lainnya.

Menanggapi permintaan bupati, Buya Mahfudz mengatakan, MUI bersama para DAI akan mengupayakan memberantas narkoba di Kabupaten Langkat melalui seruan agama. Maksudnya, menyadarkan semua kalangan umat untuk menjauhi narkoba.”Bukan hanya para Dai, MUI juga akan mengajak tokoh masyarakat dan pemuda serta seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama menekan angka penyalagunaan narkoba di Bumi Bertuah,” kata Buya Mahfudz.

Meski tidak mudah mengajak semua kalangan, sambung Buya Mahfudz, hal ini akan tetap dilaksanakan, sebab merupakan jihad yang berbuah pahala dan surga dari Allah SWT. Karena memerangai narkoba adalah bentuk amar makruf nahi mungkar, yakni sebuah ketakwaan dan pengabdian kepada bangsa.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Langkat juga menerima audiensi KPU Langkat, dalam rangka penyampaian laporan pelaksanaan pengunaan anggaran hibah Pemkab Langkat pada Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Dipimpin oleh ketua KPU Langkat, Sopyan Sitepu bersama komisioner dan jajaran KPU lainnya.

Bupati Langkat berharap, KPU Langkat terus dapat mempertahankan exsitensinya dalam menyelenggarakan Pemilu yang bersih dan transfaran. Serta selalu berjalan dengan kondusif tentram, aman dan terkendali. (yas/han)