Kasus Pencemaran Nama Baik Wali Kota Gunungsitoli

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Kasus pencemaran nama baik terhadap Wali Kota Gunungsitoli, yang diduga dilakukan terdakwa Fa’akhododo Mendrofa, yang juga ketua DPC Partai Berkarya Kota Gunungsitoli berlanjut. Fa’akhododo Mendrofa yang menjadi terdakwa dituntut terkait pelanggaran Undang-Undang (UU) Informasi Transaksi Elektronik (ITE), yaitu 2 (dua) tahun penjara, denda Rp 10 juta, Subsider 3 bulan kurungan.

Hal itu terungkap pada tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, Alexander Siagian SH, dalam sidang ketiga yang digelar di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Mudik-Gunungsitoli, Jumat, (21/2).

Alexander menerangkan, bahwa dalam fakta persidangan Fa’akhododo Mendrofa terbukti bersalah melanggar pasal 45 ayat 3 Jo pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

“Berdasarkan alat bukti dan fakta di persidangan serta keterangan 6 orang saksi, dan 1 saksi ahli bahasa Nias, maka JPU berkeyakinan terdakwa bersalah. Postingan terdakwa terbukti menghina dan mencemarkan nama baik Wali Kota Gunungsitoli dan keluarganya”, terang Alexander.

Sementara itu, ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Merry Donna Pasaribu SH MH, sekaligus ketua majelis hakim pada kasus ini, mengatakan sesuai ketentuan acara pidana, setelah JPU membacakan tuntutan, terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk mengajukan nota pembelaan ataupun pledoi.

“Terdakwa punya kesempatan mengajukan pledoi. Begitupun setelah vonis putusan, terdakwa bisa mengajukan banding terhadap hasil putusan,” kata Merry yang juga merupakan ketua majelis hakim pada kasus ini. Sidang kembali digelar Jumat depan (28/2) dengan agenda mendengarkan pledoi terdakwa.

Sebelumnya pada Februari 2019 yang lalu, Wali Kota Gunungsitoli, Ir Lakhomizaro Zebua melalui kuasa hukumnya Sehati Halawa melaporkan Faahakhododo Mendrofa ke Polres Nias. Ketua DPC Partai Berkarya Kota Gunungsitoli itu, dilaporkan terkait postingan di akun facebook Faa Mendrofa yang diduga mengandung unsur kebencian dan penghinaan terhadap Wali Kota Gunungsitoli dan keluarganya. (adl/ram)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PP, KB dan P3A) telah memberikan pelayanan KB berupa intrauterine device (IUD) kepada Tetty Sitompul (36), di RSUD Tarutung pada Kamis (20/2).

Hal ini sebagai tindak lanjut setelah Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan, MSi menerima informasi terkait pasangan suami istri Abel Sinambela dan Tetty Sitompul warga Desa Parbubu Dolok Kecamatan Tarutung yang merupakan penderita disabilitas.

Bupati langsung menginstruksikan beberapa OPD terkait bersama Camat Tarutung untuk segera turun ke lapangan dan segera memberikan bantuan kepada pasutri yang telah dikarunia 3 anak ini.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan telah memberikan bantuan susu, obat dan sembako, Dinas Dukcatpil telah memperbaiki dokumen administrasi kependudukan (KK/KTP), Dinas Sosial sedang memproses untuk pemberian bantuan pendampingan hidup dan Dinas PP, KB P3A telah melakukan pemeriksaan untuk pelayanan KB.

Atas kejadian ini, Bupati berpesan agar semua pihak saling membantu untuk warga yang kesusahan dan tidak perlu saling menyalahkan.

“Bukan saatnya lagi untuk saling menyalahkan, mari saling membantu dengan setulus hati. Aksi langsung yang mereka butuhkan bukan sekedar komentar atau kata-kata. Ketidakberuntungan saudara kita ini harus kita bawa dalam doa dan berikan uluran tangan tanpa menilai peran pihak lain,” ujar Bupati.

Kadis PP, KB, P3A, Sudirman Manurung yang turut serta mendampingi Tetty Sitompul di RSUD Tarutung berharap penderitaan keluarga ini dapat tertangani dengan baik dan kedepannya keluarga Abel Sinambela akan dapat meningkatkan kesejahteraanya setelah beberapa bantuan yang diberikan. (rel/des/ram)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan di tahun 2019 sebesar 8,75 persen atau sebanyak 16.60 ribu jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2018, angka ini menurun dari jumlah mencapai 9,00 persen atau setara dengan 16.93 ribu jiwa.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Humbang Hasundutan, Rudi melalui pesan singkatnya pada, Jumat (21/2).

“Angka ini tentu menunjukkan program terkait pengentasan kemiskinan yang dijalankan selama ini telah memberikan dampak positif untuk menurunkan jumlah penduduk miskin di Kabupatne Humbang Hasundutan,” terang Rudi.

Rudi menjelaskan, ada berbagai ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kemiskinan suatu wilayah, diantaranya jumlah penduduk miskin, presentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan serta indeks keparahan kemiskinan yang menjadi batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Kemudian, rata-rata pengeluaran perkapita perbulan.

Dari ukuran itu, salah satu penyebabnya garis kemiskinan di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah meningkatnya perkapita perbulan tahun 2019 menjadi Rp336.500 dari Rp329.189,00 perkapita perbulan pada tahun 2018.

“ Lebih jauh jika dilihat besarnya garis kemiskinan pada tahun 2015 yang mencapai Rp 262.317 perkapit perbulan. Maka garis kemiskinan Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2019 telah mengalami peningkatan sebesar 28.28 persen dalam kurun waktu 5 tahun terakhir,” kata Rudi.

Rudi menyebut, penghitungan kemiskinan itu tadi, BPS menggunakan konsep kemampuan kebutuhan dasar atau basic needs approach. Dengan metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan terdiri dari dua komponen yakni dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan bukan makanan.

Garis kemiskinan makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan itu tdi, diwakili oleh 52 jenis komoditas yang meliputi, padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahaan serta minyak dan lemak.

Sedangkan, garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahaan, sandaang, pendidikan dan kesehatan. Paket itu, lanjut dia, diwakili oleh 51 jenis komoditas diperkotaan dan 47 jenis komoditas diperdesaan.

Dan dari penghitungan garis kemiskinan itu lagi, juga dilakukan secara terpisah yakni untuk daerah perkotaan dan perdesaan.

“Jadi pemerintah harus berupaya lebih keras lagi untuk menurunkan kemiskinan yang mayoritas penduduknya bekerja disektor pertanian,” imbuhnya.

Terpisah, Politisi Partai Gerindra, Moratua Gajah menyampaikan, turunnya orang miskin di Kabupaten Humbang Hasundutan, pemerintah tidak perlu bawa perasaan (Baper). Selain baper, pemerintah diminta tidak perlu menganggap itu merupakan prestasi.

“ Penurunan itu tidak signifikan, makanya jangan dianggap sudah prestasi, entar jadi baper,” katanya saat dihubungi menanggapi soal data BPS tersebut.

Menurut Moratua, jumlah penduduk miskin di Humbang Hasundutan dinilai sudah turun, tetap saja belum signifikan dari tahun ke tahun. Fakta yang dilihat, sebanyak 16.60 ribu jiwa warga Humbang Hasundutan masih dikategorikan miskin.

Kemudian, Moratua juga menambahkan, penurunan kemiskinan tidak sekadar berbicara soal angka yang telah dicapai. Namun, seharusnya dilakukan melalui program-program atau pendekatan kepada masyarakat secara berkesinambungan.

“ Jadi kalau kita bicara angka, itu dinamis. Jadi pemerintah harus melakukan kebijakan yang nyata melalui kebijakan anggaran, jangan banyak menerima anggaran tapi balik kepusat. Kemudian, jangan hanya menerima bantuan dari pemerintah pusat, namun nyata dilapangan tidak dapat mengentaskan kemiskinan,” ujar dia. (des/ram)

Tak Kunjung Diperbaiki Pasca-Diterjang Banjir Bandang

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Desa Paropo 1 Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi gotong royong membangun jembatan darurat menggantikan Jembatan Binanga Hutauruk di Dusun 3 Desa Paropo 1. Gotong royong ini dilakukan agar mobiltas pertanian warga bisa lancar, karena jembatan ini merupakan akses menuju sentra pertanian di desa tersebut.

Warga Desa Paropo 1, Hermanto Situngkir menyatakan jembatan tersebut ambruk setelah diterjang bandang pada bulan November 2019 lalu dan tak kunjung diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi.

“Untuk pembangunan jembatan drurat ini, warga terpaksa mengumpulkan sejumlah uang untuk membeli semen. Karena jembatan ini sangat penting untuk pergerakkan ekonomi warga,” ujarnya, Jumat (21/2).

Dijelaskannya, ada sekitar 80 kepala keluarga (KK) berladang di daerah tersebut. Pascabanjir bandang, jembatan itu tidak bisa dilalui kendaraan. Akibatnya, petani tidak bisa mengeluarkan hasil pertanian seperti bawang. Petani juga kesulitan mengangkut sarana produksi (Saprodi).

Menurut Hermanto, jembatan yang putus itu sudah beberapa kali disampaikan kepada pemerintah melalui kepala desa, juga anggota DPRD Dairi yang berasal dari daerah pemilihan 4 (Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir dan Silahisabungan). Tetapi, tidak tanda- tanda perbaikan, sehingga dilakukan gotongroyong.

“Beberapa anggota DPRD Dairi yang duduk dari Dapil 4 terkesan diam, pada hal, kondisi jembatan itu sudah beberapa kali dilaporkan. Mungkin mereka lupa, bahwa mereka duduk di dewan karena dipilih masyarakat Paropo 1,” ucapnya.

Kita berharap jembatan itu dapat segera diperbaiki, sehingga petani tidak kesulitan mengeluarkan hasil pertanian. Mata pencaharian warga di desa itu didominasi dari pertanian bawang.

Kepala Desa Paropo 1, Hehe Raya Sihaloho membenarkan masyarakat gotongroyong untuk memdirikan jembatan darurat. Warga dan juga perantau mengumpulkan sejumlah uang untuk membeli semen dan material lainnya. Gotongroyong pada Jumat (21/2) kemarin, merupakan yang kedua kalinya.

“Permohonan sudah pernah disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dairi, tetapi hingga kini belum juga diperbaiki. Juga disurati kepada Camat Silahisabungan,” ungkapnya.

Hehe mengaku, perbaikan jembatan sudah pernah dibahas pada Musrembang desa, namun karena anggaran untuk perbaikan jembatan itu cukup besar. Sehingga dana desa Desa Paropo 1 tidak cukup. (rud/ram)

KARO, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo memusnahkan barang bukti yang beberapa perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap, Jumat (21/2). Barang bukti itu terdiri dari sabu seberat 239,63 gram (52 perkara), ganja seberat 359,09 gram (8 perkara) dan 17 butir ekstasi.

Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Denny Achmad SH MH melalui Kasi Barang Bukti Mas Beni Saragih SH mengatakan, hal ini sesuai dengan tupoksi Kejari Karo untuk melaksanakan putusan pengadilan, memusnahkan barang bukti baik orang, narkotika dan tindak pidana lainnya, yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Untuk kegiatan hari ini Kejaksaan Negeri Karo melakukan pemusnahan barang bukti untuk priodeisasi enam bulan terakhir, terhadap perkara yang sudah inkrah,” ujar Beni. Barang bukti sabu dan ekstasi tersebut dihancurkan dengan cara diblender dan ditanam ke tanah. Sedang barang bukti ganja dan lain sebagainya dibakar.

Pemusnahan barang bukti ini turut dihadiri perwakilan dari Dinas Kesehatan Karo Kabid P2P Arie, Kasi Brantas BNN Karo AKP Robinson Ginting, dan Ipda C Sipahutar Kanit 1 Narkoba Polres Tanah Karo. (deo/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi diwakili Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dedi Parulian Siagian membuka acara Sosialisasi Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di Lingkungkan Pemerintah Kota Tebingtinggi, baru-baru ini, di Aula Lantai 4 Balai Kota Tebingtinggi.

Dedi meminta, agar pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi, diharapkan dapat memahami materi yang disampaikan oleh Badan Siber dan Sandi Negara, sehingga didalam penggunaan aplikasi Sisumaker (Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar ke depannya tidak terkendala.

“Materi yang diberikan dapat bermanfaat. Semua admin dan Kepala OPD segera menggunakan aplikasil Sisumaker, agar pemberian Sertifikat Elektronik dari Badan Siber dan Sandi ini tidak terkendala,” jelasnya.

Sosialisasi ini dimoderatori oleh Kepala Bidang Aplikasi Informatika Kota Tebingtinggi, Muhammad Hamdani dan narasumber yang kompeten dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, Jonathan Gerhard Tarigan yang merupakan Kepala Seksi Pengolahan Sistem Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

Dijelaskan Jonathan Gerhard Tarigan, kesuksesan e-government adalah merubah kultur yang berbasis manual menjadi kultur berbasis elektronik.

“Dalam pembuatan dokumen elektronik yang rentan terhadap pemalsuan dan modifikasi, diperlukan sertifikat tandatangan elektronik yang dapat memverifikasi keaslian dokumen tersebut,” paparnya. (ian/han)

Pengurus Apdesi Labura 2020-2025 Dilantik

LABUHANBATU UTARA, SUMUTPOS.CO – Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) harus berkontribusi besar untuk kemajuan pembangunan daerah, apalagi merupakan ujung tombak pemerintah daerah di desa.

Demikian disampaikan Bupati Labura, H. Kharuddin SE, diwakili Plt Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdakab Labura, Nur Rahman dalam sambutannya pada pelantikan Pengurus Apdesi Kabupaten Labuhanbatu Utara periode 2020-2025, Kamis (20/2).

Nur Rahman juga mengingatkan, agar Apdesi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, apalagi fungsi asosiasi ini sebagai sarana komunikasi dan fungsi pemerintahan. “Kami berharap Apdesi Labura menjadi wadah dan persatuan bagi seluruh perangkat desa,”ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Apdesi Sumut, Suparman, berpesan kepada Pengurus Apdesi Labura yang baru dilantik, untuk memanfaatkan organisasi secara baik, dan mengayomi seluruh perangkat desa yang tergabung.

Suparman juga berpesan, agar nantinya ketua dan pengurus Apdesi Labura untuk tetap berkoordinasi baik dengan Pemkab Labura. “Saya ingatkan lagi, antar pengurus (Apdesi Labura) harus sering saling koordinasi,”ujar Suparman.

Sementara itu, Ketua Apdesi Labura periode 2020-2025 yang baru dilantik, Ridwan Tambunan mengatakan, akan melanjutkan semua program yang dilakukan Pemkab Labura, serta ikut serta dalam melanjutkan cita-cita kabupaten.

Sebagai Pemdes dan merupakan wadah masyarakat atau perangkat desa, Apdesi akan perjuangkan semua hak perangkat desa dan masyarakat.

Di momen Pilkada 2020, sambung Ridwan, Apdesi juga siap menengahi bila terjadi gesekan atau keretakan di masyarakat dan ikut melakukan pembinaan. “Harapan kami supaya dengan pelantikan dapat mempersatukan semua desa se-Labuhanbatu Utara,” harap Ridwan Tambunan.

Terpilih sebagai Ketua Apdesi Labura 2020-2025, Ridwan dilantik bersama pengurus lainnya yakni Sekretaris Jalaluddin S.Ag, dan Bendahara Agus Salim Siagian. (mag-7/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Selama empat hari pelaksanaan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) terhitung tanggal 17-20 Pebruari 2020, sebanyak 6.000 perserta Calon Pegawai Sipil Negara (CPNS) sudah melakukan seleksi dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT) di Kota Tebingtinggi.

Kepala BKD Tebingtinggi Syaiful Fachri, menjelaskan selama empat hari pelaksanaan SKD di Kota Tebingtinggi tepatnya di Gedung Balai Kartini, Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi berjalan lancar tanpa ada halangan apapun.

“Enam ribu peserta sudah melaksanakan SKD, penentuan lulus untuk mengikuti tahapan selanjutnya sesuai rangking pada tiga formasi yang ada sesuai dengan kebutuhannya,” bilang Fachri, Kamis (20/2).

Menurut Fachri, sebelum peserta mengikuti jadwal masuk SKD, peserta harus menjalani pemeriksaan ketat dari panitia pelaksana, beberapa barang tidak boleh dibawa masuk kedalam saat mengikuti pelaksanaan SKD yang dibagi lima gelombang dalam satu harinya.

“Panitia akan mengamankan dan melarang peserta SKD membawa telepon seluler, calkulator, pingsil, pulpen dan perhiasan yang menempel di badan. Selama ujian SKD, semua diamankan, setelah selesai dikembalikan kepada peserta,” bilangnya.

Pemeriksaan kepada peserta ini untuk menjaga ketertiban dalam pelaksanaan SKD, karena diupayakan pelaksanaan SKD ini bisa berjalan lancar dan tidak ada ganguan dari pihak luar, karena peserta harus terfokus kepada pelaksanaan SKD tersebut. Ditambahkannya, tinggal tiga hari pelaksanaan SKD, yaitu terhitung tanggal 20-23 Pebruari 2020, jadi diharapkan kepada peserta ujian untuk hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Sedangkan kepada peserta diimbau agar tidak mempercayai pihak lain ataupun orang luar yang bisa meluluskan untuk menjadi ASN dengan memberikan sejumlah janji janji manis dengan imbalan berupa uang, karena pelaksanaan untuk menjadi CPNS ini murni dan tidak ada kepentingan dari pihak luar manapun.

“Untuk kelulusan tahap selanjutnya yang berkompeten mengumumkan dan hasilnya sesuai rangking adalah BKN pusat,” ujar Fachri. (ian/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Tiga orang pekerja tewas di lokasi pembangunan tower, di Dusun III, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, sekira pukul 17.30 WIB, Kamis (20/2)

Ketiga pekerja yang tewas tersebut, yakni M Agus (25) warga Desa Paya Kerupuk, Kecamatan Tanjungpura, Kabupaten Langkat, Linggom (25) dan Vijai (27) keduanya warga Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang.

Kasubag Humas Polres Langkat, AKP Rohmat mengatakan, musibah maut yang menimpa ketiga korban terjadi sekira pukul 17.30 WIB. Saat ketiga pekerja sedang menaikkan tiang tower. Namun karena pondasi pecah, mengakibatkan tower tumbang, dan ketiganya jatuh dari ketinggian sekitar 42 meter.

“Ketiga korban sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bidadari. Namun ketiga korban meninggal dunia,”ujar Rohmat, Jumat (21/2).

Rohmat menambahkan, dua dari tiga jasad korban sudah dibawa pihak keluarganya ke rumah duka di Tanjungpura. Sedangkan seorang korban lagi masih menunggu dijemput pihak keluarga.(yas/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) menggelar acara Jambore Literasi Tingkat SMPN se-Kota Binjai di SMPN 1 Kota Binjai, Jumat (21/2)

Jambore Literasi diikuti 150 siswa/i dari SMPN 1 – SMPN 15 Kota Binjai selama satu minggu yang dimulai pada Jumat (21/2) hingga Minggu (23/2).

“Tujuan Jambore Literasi ini untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa, sehingga siswa seluruh SMPN Kota Binjai bisa saling berkomunikasi untuk meningkatkan kecakapan hidup mereka masing-masing karena ada yang hobi buat film pendek, buat puisi jadi semuanya bergabung yang nantinya mereka dibekali pelatihan & perlombaan” ujar Ketua Panitia Pelaksana, Edi Salim Chaniago.

Ketua TP PKK Kota Binjai sekaligus Bunda Literasi, Hj Lisa Andriani Lubis sebagai narasumber untuk Literasi Parenting memberikan sambutan. “Jadikan Gerakan Literasi sebagai bagian aktifitas Merdeka Belajar untuk membangun kompetensi generasi masa depan, salah satunya ajak mereka minat bakat karena bukan hanya pintar, tapi dengan minat bakat juga mereka akan berprestasi menjadi anak-anak yang berkualitas,” kata dia.

“Pendamping orangtua harus sangat serius dan bahwasanya keberhasilan kita sebagai orangtua adalah keberhasilan kita mendidik anak,” sambungnya. (ted/han)