BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) menggelar acara pencanangan Bakti Sosial IBI-KB-Kesehatan Kota Binjai Tahun 2020, di pendopo umar baki, Jalan Veteran, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Rabu (19/02).
Pencanangan ditandai pemukulan gong oleh Sekdako Binjai M Mahfullah Pratama Daulay, didampingi Ketua TP PKK Hj Lisa Andriani, Ketua DWP Binjai Erni Mahfullah, Perwakilan Kepala BKKBN Sumut, Kadis Pengendalian Penduduk Binjai drg Lilik Rosdelawati, Kepala OPD, Camat dan Lurah serta tamu undangan.
Lisa mengatakan, jumlah penduduk yang besar adalah potensi daerah. Namun apabila tidak disertai dengan kesejahteraan, justru akan menjadi bencana di masa depan. Adalah, bertambahnya angka penduduk miskin dan pengangguran.
Menurut dia, sasaran kesehatan saat ini adalah percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, serta percepatan penurunan stunting. Di mana penurunan tersebut cepat didukung oleh program keluarga berencana (KB).
Karenanya, dia berharap kepada para bidan dan kader KB, agar selalu semangat dalam bekerja, memberikan advokasi dan KIE kepada pasangan usia subur.
“Sehingga merencanakan keluarga kecil bahagia sejahtera melalui program KB dan juga demi menciptakan generasi yang berkualitas,” serunya.
Sementara, Sekdako M Mahfullah P Daulay saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Binjai HM Idaham mengatakan, keluarga berencana merupakan program nasional. Di mana berhasil atau gagalnya usaha bangsa akan menentukan keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Karenanya, Sekdako berharap melalui pencanangan ini kiranya dapat tingkatkan jumlah peserta keluarga berencana baru di kota Binjai.
Kegiatan baksos ini, sambung Sekda, dimulai Januari hingga Mei 2020, secara berkesinambungan dituntut untuk terus mengedapankan profesional dalam menjalankan tugas.
“Semoga kegiatan hari ini bukan hanya sekedar euforia belaka. Namun dapat jadi semangat kebersamaan, kerja sama dan gotong royong untuk mndukung program pemko Binjai serta memberikan motivasi agar terus aktif dalam melaksanakan 10 program pokok PKK dalam membantu kesejahteraan keluarga,” tukasnya. (ted/han)
KUNKER: Kadis Kominfo memberikan penjelasan keberhasilan dalam pembuatan Perda dan Retribusi hingga pencapaian PAD melebihi target kepada kunjungan kerja Pemkab Aceh Tamiang.
elyas/sumut pos
KUNKER: Kadis Kominfo memberikan penjelasan keberhasilan dalam pembuatan Perda dan Retribusi hingga pencapaian PAD melebihi target kepada kunjungan kerja Pemkab Aceh Tamiang.
elyas/sumut pos
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Diskominfo Kabupaten Langkat berhasil membuat Perda serta mencapai over target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengawasan Retribusi Menara Telekomunikasi (RMT), selama dua tahun berturut – turut.
Hal ini bukan hanya membuat Pemkab Pidie Jaya Aceh datang untuk studi banding ke Langkat, beberapa waktu lalu, lebih dari itu. Juga mendatangkan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan Pemerintah Aceh Tamiang, untuk melakukan studi banding ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Langkat.
Kunjungan Pemkab Aceh Tamiang langsung diterima Kadis Kominfo Langkat, H. Syahmadi di dampingi Kabid Pengawasan Telekomunikasi Darman Ginting, Kabid IKP M. Faisal, Kabid PTAI Ade Audia Helmi beserta pejabat dan staf Diskominfo lainnya, di Ruang Rapat, Langkat Comand Canter (LCC) Kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (20/2)
Rombongan Pemerintah Aceh Tamiang, dipimpin wakil ketua DPRK T.Irsyadul Afkar bersama anggota DPRK lainnya yakni Irwan, Sugiono Sukandar, Sofia Adriani, Leka Saputra, serta Kasubag Persandian dan Risala Ruli Kurniawan, Kasubag Hukum Lisnawati, staf DPRK Feri Muliadi, staf Bag.Umum Reza.
T.Irsyadul Afkar dalam kesempatan kunjungan mengatakan, studi banding ini untuk mempelajari RMT Pemkab Langkat, yang telah berhasil membuat Perda dan mampu meraih PAD dengan over target.
Irsyadul berharap dengan melakukan studi banding ini, pihaknya dapat menambah PAD Aceh Tamiang, yang bisa digunakan bagi kemajuan pembangunan Aceh Tamiang diberbagai bidang.
Sementara itu, Kadis Kominfo Langkat, Syahmadi, mengatakan diawal tahun pertama dilaksanakannya pengawasan RMT pada tahun 2018 sempat dibatalkan. Namun melalui putusan Mahkamah Konstitusi RI No:46/PUU-XII/2014, dengan menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian UU No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terhadap UUD Negara RI tahun 1945. Serta keputusan Mentri Dalam Negeri No 188.34-6483 tahun 2016, maka peraturan daerah no 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum perlu direvisi.
Namun pihaknya tidak berdiam diri, terus mencari peluang, akhirnya Pemkab Langkat mampu melahirkan Perda no 3 tahun 2018, tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012, tentang retribusi jasa umum, yang kini menjadi dasar hukum pengawasan retribusi menara telekomunikasi atau RMT.
“Sehingga melalui Perda tersebut, kata mantan Kadis Dishub dan Kadis DKP itu, saat ini Diskomifo Langkat telah dapat melakukan pengawasan RMT, sesuai dengan yang tertuang pada pasal 5 jenis retribusi jasa umum huruf c retribusi pengendalian menara telekomunikasi,” kata Syahmadi.
Kabid Pengawasan Telekomunikasi Darman Ginting, menambahkan keberhasilan tersebut dapat tercapai, berkat kerja sama yang telah terbangun dengan baik, antara Pemkab Langkat dengan para provider menara telekomunikasi dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).
“Maka untuk terjalinnya hubungan itu, kita harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada provider menara telekomunikasi yang ada di wilayah kita,”katabDarman Ginting
Selain itu, kata Darman lagi, pihak Kominfo Aceh Tamiang, juga perlu melakukan pengawasan retribusi menara telekomunikasi, sekaligus memonitoring perizinannya.
Diskominfo Langkat meraih keberhasilan pengawasan retribusi, setalah melakukan pengawasan terhadap semua menara telekomunikasi yang ada di Langkat dengan teliti”sebut Darman Ginting(yas/han)
MEMEGANG: Kuasa hukum Tengku Osman Amal, Syahputra Lubis SH memegang salinan putusan Pengadilan Lubukpakam yang memenangkan gugatan pihaknya atas PTPN II.
MEMEGANG: Kuasa hukum Tengku Osman Amal, Syahputra Lubis SH memegang salinan putusan Pengadilan Lubukpakam yang memenangkan gugatan pihaknya atas PTPN II.
LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Kesultanan Deli memenangkan gugatan terhadap lahan PTPN II, sesuai putusan No.245/Pdt. 2018/Pn/lbp, Pengadilan Negeri Lubukpakam.
Diketahui, Kesultanan Deli atas nama Tengku Osman Amal Ganda Wahid bin Rengku Azmi Perkasa Alam, sebelumnya menggugat PTPN II terhadap lahan di Jalan Desa Sampali/Jalan Meteorologi Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, dengan dasar dan alas hak konsesi.
Lokasi itu berbatasan dengan Perumahan Mutiara Residen. Atas putusan ini, pihak PTPN II melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Medan.
Kuasa hukum Tengku Osman Amal, Syahputra Lubis SH mengatakan, isi putusan menyatakan Kesultanan Deli incasu penggugat adalah pemilik sah tanah adat kebun “Mabar” seluas 242.100 m2 atau setidak-tidaknya seluas 24.21 hektar dengan batas-batas; sebelah utara berbatasan dengan Jalan Meteorologi Pasar XII, sebelah selatan berbatasan dengan tembok Perumahan Pancing Mas. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Jalan Trikora atau kandang lembu dan sebelah barat berbatasan dengan Jalan Selamat Ketaren Ujung.
“Hal ini perlu kami sampaikan untuk memperjelas dan mempertegas bahwa lahan tersebut masih dalam proses hukum di pengadilan sehingga masyarakat dapat mengetahuinya,” kata dia kepada wartawan, Jumat (21/2). (prn/han)
PELAJAR: Rombongan pelajar foto bersama di stand Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.
istimewa/sumutpos
MTQ ke-53 Tingkat Kota Medan
PELAJAR: Rombongan pelajar foto bersama di stand Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan.
istimewa/sumutpos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kehadiran puluhan stand Dinas Ketahanan Pangan pada Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Kota Medan di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, menambah kemeriahan acara. Sebab, stand tersebut diminati pelajar.
Mulai dari SD, SMP dan anak-anak juga terlihat antusias berkunjung ke stand itu. Mereka terlihat cukup senang mendengar penjelasan makanan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
“Kita memang menampilkan gambar dan contoh makanan B2SA. Mungkin ini yang membuat anak-anak semakin tertarik karena mereka melihat langsung contoh makanan B2SA itu,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, Ir Emilia Lubis melalui Kasi Promosi, Penganekaragaman Konsumi Pangan Didi, Jumat (21/2).
Pelajar dan anak-anak itu semakin antusias ketika memperhatikan berbagai makanan produk UMKM binaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. Mereka menanyakan apakah makanan tersebut rasanya enak dan gizi. Termasuk harga produk makanan tersebut, ditanya oleh para pelajar dan anak-anak itu.
“Kalau harganya terjangkau, kami jadi bisa jajan makanan enak dan bergizi, “ celetuk seorang pelajar sambil tertawa, disambut senyum dan tawa petugas di stand.
Sedangkan pengunjung dewasa lebih antusias mendengarkan penjelasan soal tanaman hidroponik. Begitu juga soal Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), terlihat para pengunjung berkonsultasi dengan Petugas Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan. “Untuk bergabung menjadi UKM binaan Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan, bagaimana caranya, pak?” tanya seorang pengunjung.
Seorang pengunjung, Ratna mengaku senang datang ke acara MTQ Tingkat Kota Medan ke-53. Disebutnya, acara semakin semarak dengan hadirnya stand. Baginya, stand yang hadir di acara tersebut, menambah wawasannya, khususnya pada bidang program pemerintah. “Ternyata cukup banyak dan bagus program Pemerintah Kota Medan dalam membangun,” ujar Maya.
Stand Disdukcapil Jadi Favorit
Sedangkan stand milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan menjadi stand yang paling ramai atau menjadi favorit bagi para pengunjung.
“Di stand Disdukcapil, masyarakat bisa mendapatkan berbagai informasi kependudukan dan pencatatan sipil yang cukup banyak, seperti syarat-syarat kepengurusan dokumen kependudukan, bentuk-bentuk program pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan langsung ke lapangan (pelayanan keliling) dan juga informasi sarana dan prasarana pelayanan publik yang terus ditingkatkan serta program pengembangan yang direncanakan,” ucap Kepala Disdukcapil Kota Medan, Drs Zulkarnain MSi kepada Sumut Pos, Jumat (21/2).
Namun ada satu hal yang membuat stand Disdukcapil menjadi paling favorit hingga sangat banyak dikunjungi oleh para tamu yang mayoritas merupakan masyarakat Kota Medan yang tersebar di 21 kecamatan, yakni Disdukcapil memanfaatkan standnya dan kesempatan itu untuk membuka pelayanan administrasi kependudukan bagi warga Kota Medan.
“Di situ kita juga membuka stand pelayanan, mulai dari pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) baru, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA),” ujarnya.
Dikatakan Zulkarnain, selama 5 hari pertama dilaksanakannya MTQ, antusias masyarakat tampak begitu besar dengan adanya layanan tersebut. Dari data tamu yang datang setiap harinya ke stand itu, sedikitnya ada 300 masyarakat yang menggunakan layanan tersebut untuk mengurus dokumen kependudukannya.
“Rata-rata lebih dari 300 orang per harinya yang datang untuk mengurus dokumen kependudukannya. Masyarakat mengatakan memanfaatkan even pelayanan ini karena lebih mudah mereka akses dan juga dokumen yang diurusnya langsung diberikan dalam waktu 1 sampai 2 hari saja,” katanya.
Oleh karena itu, lanjut Zulkarnain, masyarakat merasa senang dengan adanya pelayanan kependudukan di arena MTQ itu. Sebab di samping berkunjung untuk mengikuti berbagai kegiatan MTQ, masyarakat juga bisa sambil mengurus berbagai dokumen kependudukan yang belum dimilikinya, sehingga masyarakat juga menganggap pembukaan stand di arena MTQ menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.
“Selain ingin lebih dekat dalam melayani masyarakat, adanya pelayanan yang kita buka di Stand itu juga sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat bahwa begitu pentingnya memiliki dokumen kependudukan, namun untuk mengurusnya tidak lah sulit. Masyarakat dapat mengurusnya secara langsung, tanpa perantara, seperti yang dilakukan pada kesempatan yang telah kita buka di Stand kita pada pelaksanaan MTQ ke-53 Kota Medan ini,” pungkasnya.
Seperti diketahui, MTQ berlangsung sejak 15 Februari yang lalu dan akan berakhir pada hari ini, Sabtu (22/2). MTQ diikuti 810 orang peserta yang berasal dari utusan seluruh kecamatan se-Kota Medan dan ditambah utusan dari Madrasah Aliyah Negeri serta swasta, khusus untuk cabang Fahmil Quran dan Syarhil Quran.
Di MTQ kai ini, ada 8 cabang yang dimusabaqahkan, yakni Cabang Seni Baca Al Qur’an (putra/putri) dengan peserta sebanyak 262 orang, Hafalan Al Qur’an (putra/putri) sebanyak 171 peserta, Fahmil Qur’an diikuti 36 regu atau 105 peserta, Syarhil Qur’an diikuti 31 regu atau 99 orang, Kaligrafi Al Quran (putra/putri) sebanyak 79 peserta, Tafsir Al Qur’an (putra/putri) sebanyak 56 peserta dan Karya Tulis Ilmiah (putra/putri) sebanyak 32 peserta. (dek/map/ila)
Pemeliharaan: Petugas PLN UP3 Medan saat melakukan pemeliharaan jaringan listrik.
Pemeliharaan: Petugas PLN UP3 Medan saat melakukan pemeliharaan jaringan listrik.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan kembali melakukan pemeliharaan jaringan listrik pada hari ini, Sabtu (22/2) hingga Kamis (27/2). Akibat pemeliharaan tersebut, maka sejumlah lokasi yang tengah dilakukan pemeliharaan akan dilakukan pemadaman hingga beberapa jam.
Manager Bagian Jaringan UP3 Medan, Aswad Subagio mengatakan, dalam melakukan pemeliharaan jaringan listrik tersebut, PLN terpaksa memadamkan listrik di wilayah yang tengah dilakukan pemadaman. “Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan atas pemadaman listrik di wilayah tengah dilakukan pemeliharaan,” ucap Aswad Subagio.
Sementara itu, adapun lokasi pemadaman yang tengah dilakukan pemeliharaan, yakni, pada Sabtu (22/2) di Jl. Universitas, Jl. Alumni, Jl. Perpustakaan, Jl. Abdul Hakim, Jl. Dr. Mansyur, Jl. SMTK, Jl. Pembangunan, Lorong Kabung, Jl. Tri Dharma, Jl. Prof. Zulkarnain.
Pada Selasa (25/2), pemadaman di wilayah Jl.M Yamin Jl. Sentosa lama Jl. Sei Kera. Sedangkan pada Rabu (26/2), pemadaman di wilayah Jl.Mandala By Pas, Jl. Selam I s/d Jl. Selam V, Jl. Pukat I s/d Jl. Pukat.VIII, Jl.Aksara,Jl.Wahidin, Jl. Sentosa Lama, Jl. M. Yamin, Jl. Letda Sujono, Jl.Pahlawan, Jl. Sejati., Jl Menteng VII, Komplek Green Menteng. Kemudian di Jl. SM. Raja, Jl. Seksama Pajak Simpang limun sebagian, Jl. Selamat, Jl. Garu I, PDAM Tirtanadi, Jl. Garu IIB.
Sedangkan pada Kamis (27/2), pemadaman di wilayah Express ke GH Sunggal. (rel/ila)
MANGROVE: Kapoldasu, Irjen Pol Martuani Sormin, Wakapoldasu, Brigjend Pol Mardiaz Kusin Dwihanantono dan lainnya, menanam mangrov di Medan Marelan.
fachril/sumut pos
MANGROVE: Kapoldasu, Irjen Pol Martuani Sormin, Wakapoldasu, Brigjend Pol Mardiaz Kusin Dwihanantono dan lainnya, menanam mangrov di Medan Marelan.
fachril/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin melakukan kegiatan penanaman mangrove di Palu Pompang, Palu Aliyah dan Palu Hamparanperak, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Jumat (21/2).
Kegiatan itu turut dihadiri Wakapolda Sumut, Brigjend Pol Mardiaz Kusin Dwihanantono bersama pejabat utama serta Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M R Dayan, Dansattrol Lantamal I Belawan, Senior Vice President Corporate Secretary Pelindo 1, Kelompok Nelayan Maju Bersama, Para Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat yang hadir, aktivis mangrove Wibi Nurgara yang mendapat peringkat konservasi tingkat nasional dan seluruh undangan yang hadir.
Kegiatan penanaman Pohon Mangrove ini dilaksanakan serentak di seluruh Polda di Indonesia adalah bentuk keperdulian Polri terhadap penghijauan pantai dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Acara penanaman mangrove dilaksanakan sekaligus penyerahan kunci bedah rumah kepada masyarakat bapak Radot Simorangkir, pembagian bibit kerang 1TON dan pembagian sembako.
Kapolda Sumut, Irjend Pol Martuani Sormin mengatakan hutan mangrove sangat berfungsi sebagai pagar terdepan menghadapi ombak air laut, sehingga berguna sebagai tempat berkembang biak biota laut, lalu sebagai filter untuk menyaring zat kimia yang tidak baik.
“Saya harap masyarakat pesisir pantai untuk tetap menjaga kelestarian Hutan Mangrove, dan terus bersahabat dengan alam, guna memberikan kesehatan bagi kita dan keluarga baik dalam bentuk udara, air, hewan, dan sebagainya” ucap Martuani
Kapolda juga berpesan agar masyarakat tidak lagi melakukan pengrusakan terhadap hutan mangrove, diminta untuk melestarikan dan juga mengimbau agar kepala sekolah yang berada di pesisir pantai melakukan kegiatan positif terhadap murid-muridnya untuk melestarikan hutan mangrove.
Di akhir kegiatan, Kapolda Sumut mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu pembangunan rumah masyarakat pesisir pantai sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Kegiatan berjalan lancar dan di akhiri dengan hiburan bernyanyi dan berjoget bersama menghibur masyarakat sekitar. (fac/ila)
Jual Beli Lapangan Bola Jalan Rebab Medan Diduga Ditunggangi Mafia Tanah
Ilustrasi
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Adanya dugaan proses campur tangan mafia dalam proses jual beli lapangan bola yang terletak di Jalan Rebab Pasar II, Medan Baru mengundang pernyataan Komisi I DPRD Medan. Wakil rakyat tersebut mempertanyakan keberadaan pemerintah dalam melindungi fasilitas umum bagi warga Kota Medan.
Anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani SH mengatakan diri bingung bila melihat ada sikap diam dari pemerintah kala melihat atau mengetahui adanya fasilitas umum milik masyarakat Kota Medan yang dapat diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang diduga atau disebut sebagai mati tanah.
“Secara pribadi saya belum mengetahui pasti duduk persoalan kasus itu, siapa yang menjual kepada siapa atau siapa yang membeli kepada siapa. Tetapi secara hukum, ya jelas, kalau itu statusnya adalah fasilitas umum, berarti itu bukan aset perorangan yang bisa dijual begitu saja oleh satu oknum ke oknum lainnya,” ucap Rani kepada Sumut Pos, Jumat (21/2).
Dikatakan Rani, bila benar masyarakat telah menguasai lapangan tersebut sebagai fasilitas umum sejak 1956, maka Pemko Medan harus menguatkan itu dengan adanya bukti-bukti kepemilikan, yang artinya lahan tersebut memang bukan milik swasta atau perorangan.
“Sebab apa yang menjadi fasilitas umum tidaklah dapat dikuasai oleh perorangan atau pihak swasta dengan begitu saja. Pemerintah juga harus mampu memberantas praktik-praktik mafia tanah, bila pemerintah sendiri tidak ingin dituding terlibat dalam praktik tersebut,” tegasnya.
Senada dengan Rani, Habiburrahman Sinuraya juga mengatakan belum memahami atau bahkan mengetahui siapa yang membeli dan menjual lapangan yang disebut warga sekitar berstatus fasilitas umum tersebut.
“Maka tugas pemerintah lah untuk hadir ditengah masyarakatnya untuk menjelaskan setiap duduk persoalan. Bisa jadi itu memang fasilitas umum yang akhirnya dikuasai dan diperjualbelikan oleh oknum. Tetapi bisa jadi juga tidak begitu, maka harus jelas dulu duduk persoalannya, apakah status lahan itu memang tercatat sebagai fasilitas umum atau tidak,” pungkasnya.
Seperti diketahui, masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat (Formas) Peduli Lapangan Olahraga Jalan Rebab Pasar II Medan Baru mengadu kepada Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Kamis (20/2). Mereka menuntut agar mafia tanah tidak menggangu fasilitas umum yang telah dikuasai masyarakat sejak 1956 itu.
Menurutnya, masyarakat merasa sangat terkejut ketika ada pihak-pihak tertentu ingin merebut dan menguasai lapangan bola tersebut dengan cara melakukan transaksi jual beli, sehingga masyarakat melakukan protes dengan tetap mempertahankan lapangan sepak bola itu.
Masyarakat menilai proses jual beli itu cacat hukum, sehingga masyarakat sudah sepakat akan terus mempertahankannya, walaupun putusan MA (Mahkamah Agung) memenangkan pihak penggugat.
Berkaitan dengan itu, masyarakat juga mengigatkan mafia tanah yang diduga kuat ikut bermain dalam pengambil-alihan lapangan bola itu, untuk segera menghentikan keinginannya menguasai lahan karena akan berhadapan dengan rakyat. (map/ila)
Pameran Foto: PFI Medan bersama STFJ dan PWB menggelar pameran foto di Kantor Yayasan Orangutan Lestari-Orangutan Information Centre, Jumat (21/2).
Triadi Wibowo/sumut pos
Pameran Foto: PFI Medan bersama STFJ dan PWB menggelar pameran foto di Kantor Yayasan Orangutan Lestari-Orangutan Information Centre, Jumat (21/2).
Triadi Wibowo/sumut pos
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sumatera Tropical Forest Journalism (STFJ) dan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, bersama Photographers Without Borders (PWB), YOSL-OIC, TFCA Sumatera, Leuser Conservation Partnership, menggelar diskusi fotografi lingkungan bertemakan Harmony With Nature di kantor Yayasan Orangutan Sumatera Lestari – Orangutan Information Centre (YOSL-OIC) Medan, Jumat (21/2).
Dalam acara tersebut, Ketua PFI-Medan sekaligus Direktur STFJ, Rahmad Suryadi menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pendukung kegiatan dan telah berkolaborasi melakukan diskusi fotografi lingkungan.
Rahmad berharap kegiatan yang rencananya digelar reguler ini akan menjadi momentum meyatukan visi bersama antara jurnalis dan NGO dalam mendorong isu-isu lingkungan n
yang lebih komprehensif. “Ini kesempatan yang sangat baik, berkolaborasi bersama sekaligus menjadi ajang kampanye kegiatan konservasi lingkungan,” ungkap Rahmad.
Danielle Da Silva seorang Fotografer National Geogrpahic asal Kanada sekaligus founder PWB juga ikut mengisi diskusi berpesan kepada para fotografer agar bertanggung jawab kepada kameranya tentang hasil visual yang diabadikan.
“Etika dalam menyampaikan foto itu harus fakta, baik itu positif atau negatif seorang fotografer harus menyampaikan dalam realita yang ada dihadapinya”, ucap Daniella.
Daniella berharap kepada para fotografer agar lebih peka dalam menyampaikan visual terutama isu-isu lingkungan saat ini
Sutanta Aditya, sebagai fotografer lepas yang juga ikut mengisi workshop menyampaikan materinya tentang perlunya perlindungan satwa di Sumatera yang nyaris punah.
Ia juga menambahkan banyak metode dalam melakukan peliputan terutama menggunakan teknologi informasi seperti google earth, maps, data satelit untuk melihat keadaan satu lansekap sekaligus panduan saat berada di lapangan.
Sementara itu, Direktur YOSL-OIC, Siska mengungkapkan pihaknya telah 5 tahun berkerjasama dengan Photographers without Borders (PWB) yang digawangi oleh Daniella.
“Kami sangat terbuka menjalin kerjasama dengan jurnalis agar isu-isu lingkungan menjadi kepedulian bersama lebih luas lagi,” ujarnya.
STFJ sendiri merupakan yayasan yang dinisiasi oleh para jurnalis dan pewarta foto di kota Medan bersama TFCA Sumatera terutama jurnalis yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu lingkungan. (tri/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebakaran terjadi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sumatera Utara (USU) pada Kamis (20/2) malam, sekitar Pukul 20.05 WIB. Beruntung, tak ada dokumen atau arsip yang ikut terbakar di ruangan penyimpanan barang tersebut.
“Tidak ada arsip terbakar dan bisa langsung diselamatkan serta api cepat dipadamkan,” ujar Kepala Humas USU, Elvi Sumanti kepada Sumut Pos, Jumat (21/2).
Kebakaran di FEB USU beralamat di Jalan Alamater Pintu 3 USU, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, bangunan dilalap si jago merah hanya 10 persen. Hal tersebut, menurut data dari BPBD Medan. “Iya, kebakaran terjadi di tangga gedung Fakultas Ekonomi USU. Sudah dilakukan pembersihan sisa material kebakaran itu,” ungkap Elvi.
Elvi mengaku belum tahu persis penyebab kebakaran di FEB USU itu. Karena, masih dilakukan penyeledikan oleh pihak kepolisian.”Tapi diduga kebakarakan akibat korslating listrik di seputran tangga tersebut,” pungkasnya.
Kebakaran itu, tidak menimbulkan korban jiwa. Namun, sejumlah armada pemadam kebakaran dari Dinas Pencegahan dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan diterjunkan untuk dilakukan pemadaman dengan secara cepat. (gus/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Berkaca dari beberapa edisi Pilkada di Sumut, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu mengusung kader sendiri. Lantas, akankah kans Akhyar Nasution diusung PDIP di Pilkada Medan 2020 lebih besar ketimbang Bobby Afif Nasution?
Saat ini, sejumlah partai politik (Parpol) besar sudah memberi sinyal akan mengusung Bobby sebagai bakal calon Wali Kota Medan. Bahkan, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, elektabilitas menantu Presiden Jokowi itu terus meningkat jelang Pilkada Medan 2020. Namun begitu, kata Hasto, keputusan tetap ada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Pengamat politik dari USU, Dr Warjio menilai, ada satu pertarungan di internal PDI Perjuangan. Di satu sisi ingin mencalonkan kader sendiri yakni Akhyar Nasution sebagai incumbent, di sisi lain ada Bobby Nasution yang merupakan menantu presiden. “Jadi kemungkinan, itu satu alasan mengapa pengumuman untuk bakal calon kepala daerah Kota Medan termasuk yang ditunda. Saya kira ini yang jadi problem, lantaran ada kepentingan-kepentingan itu,” kata Warjio kepada Sumut Pos, Jumat (21/2).
Meski PDI Perjuangan sering disebut-sebut bakal menjadi pengusung Bobby sebagai calon Wali Kota Medan, namun menurut Warjio, hal itu bisa saja tidak terjadi. “Sebab, PDI Perjuangan punya prioritas untuk mengusung kadernya sendiri dalam setiap kontestasi politik. Apalagi saat ini, PDI Perjuangan punya Akhyar Nasution yang merupakan kader murni sekaligus incumbent,” bebernya.
Menurutnya, jika benar PDI Pejuangan akan mengusung Akhyar, maka Bobby akan mencari peluang yang lain melalui Gerindra, Golkar, dan NasDem yang sinyalnya lebih kuat mengusung Bobby. “Jika ada dua calon Akhyar dan Bobby, ada kemungkinan paslon di Pilkada Medan bisa lebih dari dua. Ketika skema ini terjadi, akan ada calon alternatif yang lebih bisa diterima masyarakat. Ini peluang sebenarnya, baik bagi calon independen ataupun poros baru,” ujarnya.
Terlepas dari itu, lanjut Warjio, kepemimpinan di Medan juga masih menjadi masalah saat ini. Artinya, sangat sedikit saat ini tokoh-tokoh yang menonjol sebagai calon pemimpin. Termasuk kehadiran Bobby Nasution yang belum diketahui masyarakat rekam jejaknya, selain menyandang status menantu presiden. “Dua tahun lalu, tidak ada yang tahu Bobby Nasution ini, kecuali dia menantu presiden. Ini jadi persoalan juga, terutama di internal partai. Orang mungkin melihat dia tidak punya spirit kepemimpinan (melalui organisasi politik), selain mengandalkan nama besar mertuanya,” ungkapnya.
Karenanya, kata Warjio, jika berkaca pada edisi Pilkada di Sumut, kans Akhyar diusung PDI Perjuangan lebih besar. “Itu yang tadi saya sampaikan. Antara mengusung kader atau tuntutan simbolisasi kepresidenan. Ini kemungkinan alasan ditundanya pengumuan bakal calon Wali Kota Medan oleh DPP PDI Perjuangan. Tapi jika berkaca dari pengalaman, memang betul peluang Akhyar tetap besar untuk diusung,” sebutnya.
Kembali lagim Warjio menilai, aka nada poros baru atau calon dari perseorangan yang bakal ikut meramaikan Pilkada Medan selain Akhyar dan Bobby. “Saya kira nanti akan ada tiga calo. Selain dari perseorangan, PAN, PKS dan Demokrat juga saya kira bisa bergandengan, tergantung deal-deal politiknya. Untuk independen yang muncul sekarang ini, ada Azwir berpasangan dengan Abdul Latif Khan. Jika syarat dukungannya mencukupi, saya kira bisa jadi kuda hitam,” ungkapnya.
Belum Final
Terkait pernyataan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh yang menyatakan dukungan kepada Bobby Afif Nasution sebagai calon Wali Kota Medan, tak serta merta menjadi keputusan final bagi DPD Partai NasDem Medan untuk mendukung menantu Presiden Joko Widood tersebut. Pasalnya, hingga saat ini belum ada keputusan tertulis yang dikeluarkan DPP Partai NasDem.
Kepada Sumut Pos, Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan, Afif Abdillah mengatakan, ucapan Surya Paloh memang bisa dinilai sebagai sinyal dukungan dari Partai NasDem kepada Bobby. “Tetapi memang sampai saat ini, kita di DPD belum mendapatkan mandat dari DPP untuk mendukung atau mengusung Bobby di Pilkada Medan. Begitu juga dengan surat resmi dari DPP yang memutuskan untuk mendukung dan memenangkan Bobby, belum kami terima,” kata Afif, Jumat (21/2).
Dikatakannya, statement tersebut juga dinilai sebagai respon dari elektabilitas Bobby yang terus naik dan mengungguli pesaingnya, seperti Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution dan Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga. Berbeda dengan sosok calon wali kota, Afif mengatakan, hingga saat ini mereka belum ada melihat sosok calon Wakil Wali Kota Medan yang bakal dipasangkan dengan Bobby.
“Kalau untuk wakil, belum ada lihat siapa yang paling tinggi elektabilitasnya saat ini. Tapi dari sejumlah balon wakil (wali kota) yang sudah mendaftar ke penjaringan NasDem, kita di DPD memang sudah mengerucutkan ke-3 nama, yaitu Rusdi Sinuraya, Putarama Alkhairi dan Nezar Djoeli,” katanya.
Namun begitu, Afif mengatakan, saat ini hal itu belum dapat dibahas, sebab masih berfokus kepada Calon Wali Kota yang akan diusung. “Misalnya kita usung calon wali kota yaitu si A, tetapi kita juga mengusung si B untuk jadi wakil, belum tentu si A dan partai politik pengusungnya mau dipasangkan dengan si B tadi, artinya itu harus ada komunikasi politik lebih lanjut agar bisa ketemu satu keputusan yang sama. Dan kembali lagi keputusan ada di tangan DPP,” bebernya.
Lantas, kapan DPP NasDem akan mengumumkan siapa calon Wali Kota Medam yang akan diusungnya? Afif mengatakan secepatnya. “Soal mengusung kita yakin NasDem akan lebih cepat dari partai-partai lainnya, secepatnya nanti DPP akan umumkan,” tandasnya. (prn/map)