25 C
Medan
Friday, January 23, 2026
Home Blog Page 4471

Sejumlah SD Hanya Miliki Guru PNS 1-2 Orang Dairi akan Melakukan Pemerataan Guru

Kepala BKPSDM Dairi, Dapot H Tamba.
RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi, akan melakukan pemetaan sekolah yang jumlah gurunya minim. Pemetaan dilakukan untuk pemerataan guru setiap sekolah, mengingat masih banyak sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP) yang gurunya masih kurang.

Kepala BKPSDM Dairi, Dapot Tamba, mengatakan, sejumlah SD di Dairi hanya memiliki guru PNS satu dan dua orang.

Untuk menanggulangi itu, lanjut Dapot, pihaknya terlebih dahulu melakukan pemetaan sekolah mana saja yang gurunya kurang dan lebih. Sehingga bisa dilakukan mutasi. “BKPSDM juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Dairi. Pembukaan pelamaran CPNS juga bagian dari penanggulangan kekurangan guru di Dairi,” kata Dapot, Rabu (19/2).

Sebelumnya, Kepala Desa Bakkal Gajah, Humitar Sitorus mengatakan, saat ini SD di desa itu hanya memiliki satu guru PNS. Sebelumnya, guru di sekolah itu ada 4 orang PNS, tetapi sudah pensiun 3 orang dan satu di antaranya kepala sekolah.

Memang informasi kekurangan guru PNS di sekolah itu sudah beberapa kali disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi, agar kekurangan guru di SD Bakkal Gajah disikapi segera. Tetapi sampai sekarang belum ada kepala sekolah defenitif.

Proses belajar mengajar sempat memprihatinkan karena tidak ada guru. Pihak sekolah, orangtua siswa serta kepala desa menyikapi kekurangan guru tersebut dengan merekrut tenaga honorer. “Namun bagaimana peningkatan kualitas pendidikan anak, guru yang direkrut belum berlatar belakang pendidikan sarjana,” katanya.

Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Dairi, Elvis Panggabean mengatakan, tenaga pendidik/ guru untuk tingkat pendidikan SD di Dairi sangat kurang. Jumlah guru PNS yang mengajar di SD sebanyak 1.706 orang, dengan jumlah sekolah dasar sebanyak 244 sekolah per Januari 2020.

Saat ini, masih terdapat SD yang guru PNS-nya hanya satu orang yaitu kepala sekolah. Hal itu terdapat pada SD Kuta Karangan dengan jumlah siswa 45 orang, SD Parbuluan Sitohang dengan jumlah siswa 61 orang, SD Sonsang dengan jumlah siswa 53 orang, SD 23 Sumbul dengan jumlah siswa 47 orang, SD 72 Soban dengan jumlah siswa 45 orang, SD Lau Pangkeruken dengan jumlah 51 orang. Dan masih terdapat SD lain, yang guru PNS-nya 2-6 orang.

Pada hal, seyogianya satu SD harus memiliki minimal 11 guru PNS, dengan rata- rata 6 rombongan belajar (Rombel). Bahkan di Kecamatan Pegagan Hilir terdapat 60 orang guru PNS di 17 sekolah dasar.

Menanggulangi kekurangan guru, Dinas Pendidikan juga akan melakukan grouping/ pengelompokan sekolah yang berdekatan. “Pengelompokan akan terus berlanjut. Fokus pada sekolah yang berdekatan,” sebut Elvis. (rud/han)

Hotel Grand Royal Central Lakukan Penyimpangan Izin, DKPPR Kirim Surat Penindakan

file/sumut pos Benny Iskandar ST.MT
Benny Iskandar ST.MT

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan segera mengambil langkah tegas dalam menindak Hotel Grand Royal Central di Jalan Merak Jingga, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Tak main-main, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan mengaku telah menandatangani surat penindakan untuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan agar segera menindak Hotel yang telah melakukan penyimpangan izin tersebut.

“Surat penindakan Hotel Grand Royal Central sudah saya tandatangani tadi malam, hari ini langsung dikirim ke kantor Satpol PP Kota Medan,” ucap Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Kamis (20/2) siang.

Surat itu, kata Benny, ditujukan langsung kepada Kasatpol PP Kota Medan, M Sofyan. Tujuannya, agar pihak Satpol PP sebagai penegak Perda dapat langsung menindak hotel yang hanya memiliki izin mendirikan bangunan hingga 9 lantai tersebut, tetapi justru saat ini bangunan hotel telah berdiri tegak hingga 13 lantai.

“Suratnya ditujukan ke pak Kasatpol, pihak Satpol PP yang akan menindak berdasarkan surat penindakan dari kita,” ujarnya.

Sedangkan kepada pihak Hotel Central, Benny menuturkan tidak mengirimkannya surat peringatan kembali. “Ke pihak Hotel gak dikirim lagi, tinggal Pol PP saja yang menindak,” tuturnyan

Sebelumnya, Benny mengatakan, di tahun 2019 pihaknya telah sebanyak 3 kali mengirimkan surat peringatan kepada pemilik Hotel atas nama Purna Irawan ST yang terus melakukan proses pembangunan saat tinggi Hotel telah lebih dari 9 lantai.

Namun, peringatan yang diberikan Dinas PKPPR Kota Medan seakan hanya angin lalu bagi pihak pembangun Hotel yang hanya memiliki izin hingga 9 lantai tersebut. Terbukti, walaupun sudah mendapatkan surat peringatan untuk segera melakukan stanvas atau penghentian sementara proses pembangunan hingga melengkapi dokumen perizinan, namun pihak Hotel Grand Royal Central tetap melanjutkan pembangunannya yang kini telah sampai di posisi lantai ke 13.

Dari data yang diperoleh Sumut Pos, Dinas PKPPR mengirimkan surat peringatan kedua kepada pemilik bangunan hotel dengan nomor 640/11282/DPKPPR/IX/19 pada

tanggal 16 September 2019. Karena tidak mengindahkan surat peringatan kedua itu, Dinas PKPPR pun kembali memberikan surat peringatan yang ketiga dengan nomor 640/11609/DPKPPR/IX/19. Isi surat itu, meminta kepada pemilik

bangunan untuk segera menghentikan kegiatan pendirian bangunan dan membongkar sendiri bangunannya. (map/ila)

HUT Kaisar Jepang Diperingati di Medan

FOTO: Konsul Jenderal Jepang di Medan, ISHII Takeshi dan istri (tengah) foto bersama staf ahli Gubsu, Nouval Mahyar, Walikota Medan, Bupati Serdangberdagai, para Konsul Jenderal dan Konsul negara sahabat, dan tamu lainnya, pada perayaan HUT ke-60 Kaisar Jepang di Hotel Grand Aston, Medan, Rabu (19/2).
FOTO: Konsul Jenderal Jepang di Medan, ISHII Takeshi dan istri (tengah) foto bersama staf ahli Gubsu, Nouval Mahyar, Walikota Medan, Bupati Serdangberdagai, para Konsul Jenderal dan Konsul negara sahabat, dan tamu lainnya, pada perayaan HUT ke-60 Kaisar Jepang di Hotel Grand Aston, Medan, Rabu (19/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Konsulat Jenderal Jepang di Medan menggelar acara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-60 Kaisar Jepang di Hotel Grand Aston, Jl. Balai Kota No. 1 Medan, Rabu (19/2/2020).

“Acara diadakan untuk memperingati HUT Sri Baginda Kaisar Naruhito yang jatuh pada tanggal 23 Februari 1960. Sekaligus dan sebagai kesempatan yang baik untuk menjalin keakraban dengan para tamu undangan,” kata Konsul Jenderal Jepang di Medan, ISHII Takeshi, dalam sambutannya.

Saat ini, kata ISHII, Kaisar Jepang adalah Naruhito, putra mahkota Kaisar Akihito yang turun tahta pada 30 April 2019 lalu. Naruhito menjadi kaisar ke-126 Jepang pada 1 Mei 2019, dengan nama era kekaisaran ‘Reiwa’, yang artinya harnomi yang indah.

ISHII mengatakan, selama tahun 2019, Jepang dan Sumut saling mempererat relasi, antara lain lewat kunjungan Gubsu ke Jepang pada bulan Maret, kemudian kunjungan Walikota Tebingtinggi ke Kota Toyama pada bulan Agustus, dan adanya bantuan dana hibah grassroots Pemerintah Jepang pada acara Japan Day di Sumut.

“Sejak tahun 2000 hingga 2019, bantuan dana hibah Pemerintah Jepang mencapai hampir 270 ribu USD (sekitar Rp3,59 miliar) membiayai 72 proyek. Sebanyak 52 di antaranya berada di Sumatera Utara,” kata ISHII.

Masih banyak lagi kerjasama di bidang pertukaran budaya, bidang pendidikan, pariwisata, kerjasama dengan pemerintah daerah, dan ekonomi. “Di bidang ekonomi, di sekitar Danau Toba telah dimulai pembangunan PLTA Asahan ke-3, yang akan menyumbangkan kestabilan pasokan listrik di Sumut,” katanya.

Acara Peringatan HUT Kaisar ini juga dihadiri banyak pejabat dari berbagai bidang, antara lain Gubsu yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Nouval Mahyar, para Konsul Jenderal dan Konsul negara sahabat, dan tamu kehormatan lainnya.

Acara diawali dengan lantunan lagu Indonesia Raya dan Kimigayo yang disenandungkan oleh paduan suara El Shadai, kemudian kata sambutan dari Konsul Jenderal Jepang di Medan, Ishii Takeshi. Acara dilanjutkan dengan kampai (toast) yang dipimpin oleh Konsul Jenderal Jepang dan disusul para tamu undangan.

“Dengan acara seperti ini, diharapkan ke depannya masyarakat semakin mengenal tentang keberagaman budaya Jepang. Dan di masa yang akan datang hubungan Jepang – Indonesia akan semakin erat lagi baik dalam hubungan diplomasi maupun persahabatan,” kata Ishii. (rel/mea)

Puting Beliung Rusak 90 Rumah di Gunungsitoli

ATAP DIGANTI TENDA: Salahseorang warga Desa Moawo, menggunakan tenda biru sebagai atap rumah, karena atapnya rusak akibat terjangan angin puting beliung pada Rabu (19/2) dini hari.
Adi Laoli/Sumut Pos

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Angin puting-beliung yang melanda Kota Gunungsitoli, Nias pada Rabu (19/2) dini hari, merusaka 90 rumah milik 90 Kepala Keluarga (KK). Jumlah jiwa terdampak sebanyak 403 orang, dengan kerugian materil hampir Rp 1 miliar.

Kepala Badan Penanggulan Bencana (BPBD) Kota Gunungsitoli, Faoziduhu Telaumbanua, kepada Sumut Pos menjelaskan, selain di Desa Moawo, sebagian warga Desa Saewe, Desa Hilihao dan Kelurahan Ilir juga menjadi korban angin kencang tersebut.

“Pagi hari kemarin kita mendata ke lokasi. Jumlah kerugian di tiga desa dan satu kelurahan yang terkena dampaknya ditaksir Rp900 juta,” ungkapnya, Kamis (20/2).

Bantuan untuk penanganan rumah warga yang rusak, kata Faoziduhu, BPBD Kota Gunungsitoli tidak mempunyai anggaran. “Sore kemarin kita sudah memberi bantuan tenda serta makan malam untuk warga yang ada di dalam tenda. Namun BPBD tidak punya anggaran untuk penanganan rumah warga yang rusak,” terangnya.

Wizirham, salahseorang warga yang rumahnya terdampak terjangan puting-beliung, saat dijumpai Sumut Pos mengaku mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. “Separuh atap rumah saya ini rusak. Kandang ayam di belakang rumah hancur. Juga warung yang biasanya saya gunakan untuk potong ayam. Ya kalau dihitung-hitung hampir Rp20 juta, Pak,”kata Wizirham.

Warga Desa Moawo itu mengaku belum memiliki biaya untuk memperbaiki kerusakan rumahnya. Bahkan untuk bisa ditempati sementara, dirinya terpaksa menggunakan tenda biru buat menutupi atap. Dia pun berharap ada bantuan dari Pemerintah.

“Sementara begini dululah Pak. Untuk memperbaiki belum ada dana. Usaha saya selama ini potong ayam, kandangnya mendesak untuk diperbaiki. Kami berharap pemerintah mau membantu kami,” harapnya. (adl)

Tidak Ada Sidang PN Tarutung di Dolok Sanggul Tutup

TUTUP: Kantor Pengadilan Negeri Tarutung di Jalan SM Raja Desa Pasaribu Doloksanggul, Humbahas, tampak tutup, Kamis (20/2).
Dedi Simbolon/Sumut Pos

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sejumlah warga Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, tampak kecewa karena Pengadilan Negeri Tarutung di Dolok Sanggul Jalan Sisingamangaraja Ujung Desa Pasaribu, ternyata tutup pada Kamis (20/2). Padahal sedianya, kantor pengadilan ini tempat khusus gelaran sidang dalam perkara pidana umum ini digelar pada Kamis.

“Persidangan pada Kamis (20/2) diundur, karena Ketua Pengadilan Negeri Tarutung yang juga sebagai Ketua Majelis, lagi tugas di Jakarta. Sidang akan dilanjutkan Kamis (27/2) depan,” kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum Kejaksaan Humbahas, Retta Barus, saat dikonfirmasi.

Menurut Retta, sebelumnya Pengadilan Negeri sudah memberitahu pihak-pihak terkait pada sidang Kamis (13/2) lalu, agar gelaran persidangan ditunda selama dua minggu. Sehingga pihak-pihak terkait tidak perlu datang ke pengadilan.

Karena itu, menurut Retta, pihaknya terpaksa mengundur sidang hingga Kamis (27/2) depan. Sejumlah sidang yang ditunda yakni perkara judi togel, perusakan, pencabulan anak di bawah umur, dan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

“ Minggu depan, kita menjadwalkan pengajuan saksi, tuntutan, dan perkara yang baru pertama disidangkan,” tambah dia. Diakui Retta, baru kali ini sidang diliburkan di hari Kamis. “Karena Ketua PN yang juga sebagai Ketua Majelis sedang ke Jakarta. Tidak ada penggantinya,” kata Retta. (des)

Pengadaan Bulldozer Diduga Di markup

ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

KARO, SUMUTPOS.CO – Selain dinilai pemborosan anggaran, proyek penyediaan dan sarana pengelolaan persampahan di Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Karo, juga diduga bermasalah.

Apalagi dalam kegiataan ini hanya menghasilkan satu unit bulldozer. Padahal, proyek tersebut menghabiskan pagu anggaran mencapai Rp4 miliar. Anehnya, Gelora Tarigan selaku PPK dalam proyek ini juga terkesan tertutup saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (18/2) siang.

“Benar, saya PPK-nya. Satu unit bulldozer,” kata Geloria saat ditanya apa saja item yang dibeli dalam kegiatan tersebut. Namun Geloria enggan menyebut merek dan tipe bulldozer tersebut. “Bulldozer itu sekarang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Nangbelawan,” elaknya.

Dia mengaku pengadaan bulldozer tersebut dilakukan karena bulldozer yang selama ini dipakai Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup di TPA tersebut dalam keadaan rusak.

Apakah pantas pengadaan satu unit bulldozer menghabiskan anggaran Rp4 miliar? Geloria enggan berkomentar, dia hanya mengarahkan wartawan turun ke TPA. “Tengok saja ke lapangan,” tandasnya.

Sementara itu, pantauan wartawan TPA Desa Nangbelawan, Kecamatan Kabanjahe, ada satu unit bulldozer baru merek Komatsu D 68 ESS terparkir di samping tumpukan sampah. Salah seorang pekerja yang ditemui disana mengaku bulldozer tersebut sudah dioperasikan.

“Belum lamalah dozer ini masuk. Pastinya kapan, aku nggak tau,” kata pria yang enggan menyebut namanya itu.

Di samping dozer baru tersebut teronggok dozer lama yang tak terurus merek CAT. “Itu dozer lama, memang rusak karena tak pernah diurus. Tapi setauku masih bisa diperbaiki kok, kerusakannya nggak terlalu parah,” tandasnya.

Kalau dozer lama masih bisa diperbaiki, kenapa mesti beli baru? Hal ini juga jadi pertanyaan masyarakat di sekitar TPA. Mereka menilai pembelian dozer baru tersebut hanya bertujuan untuk mencari untung dan menghabis-habiskan anggaran.

Ironisnya lagi, harga pembelian dozer tersebut juga diduga dimark-up. Karena sesuai informasi yang diperoleh dari perusahaan yang bergerak dalam jual beli bulldozer. Khusus untuk bulldozer merek Komatsu D 68 ESS saat ini hanya dijual sekitar Rp 2,7 miliar. “Harga sekarang Rp 2,7 miliar, ini belum termasuk PPN,” kata lelaki bermarg Tobing yang perusahaannya berlokasi di Medan itu. (deo/han)

Jukir Suruhan Dishub Dairi Pungli Sopir Truk, TKP di Jalan Nasional Sidikalang-Medan

DIDUGA PUNGLI: Juru parkir suruhan Dinas Perhubungan Dairi diduga melakukan pungli terhadap truk yang melintas di jalan nasional Sidikalang- Medan tepatnya di dekat pintu TWI Sitinjo, Kamis (20/2).
Rudy Sitanggang/Sumut Pos

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pemuda mengaku juru parkir (Jukir) suruhan Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi diduga melakukan pungutan liar (Pungli) ke pengendara truk yang melintas di lintasan jalan nasional Sidikalang – Medan, tepatnya di dekat pintu masuk Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo, Dairi.

Amatan Sumut Pos saat melintas di daerah itu, Kamis (20/2), jukir berjumlah 4 orang itu menyetop semua truk-truk yang melintas. Kepada pengemudi (sopir), jukir itu menyodorkan karcis dan masing-masing dipungut Rp10.000 per truk. Saat ditanya wartawan, keempatnya mengaku resmi melakukan pengutipan pada truk yang melintas.

Mereka menunjukkan surat perintah tugas (SPT), karcis retribusi parkir bertuliskan berdasarkan peraturan daerah (Perda) Kabupaten Dairi nomor 7 tahun 2011 dan tertera Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi, bad nama serta memakai baju petugas parkir Dishub. Jukir mengaku baru satu minggu melakukan pemungutan dan masih percobaan.

Salahsatu sopir truk yang melintas dari Medan tujuan Aceh, Badalsyah ketika ditanya wartawan, mengaku membayar sebesar Rp10.000. Badalsyah mengaku heran kenapa mereka dipungut padahal hanya melintas, bukannya parkir. “Daripada bertengkar, terpaksa kami kasih pak,” ucap Badalsyah.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi, Datulam Padang membantah menyuruh mengutip uang dari truk melintas. “Tidak boleh mengutip uang dari truk melintas, itu sudah menyalahi aturan. Apa dasar mereka melakukan pengutipan truk melintas. Jukir tidak bisa mengutip dari truk yang sedang melintas,” ucapnya.

Menurutnya, retribusi parkir adalah jasa. Mereka mengatur kendaraan untuk parkir, kemudian jasanya dibayar. Bukan dengan mengutip dari truk yang melintas. Datulam menambahkan, pengelolaan jasa pengutipan retribusi parkir sudah diberikan kepada pihak ketiga. (rud/han)

Pukul Ibu Karena Cium Adik Anak Kandung Menyesal dan Memeluk sang Bunda

Ilustrasi.

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Personel Bhabinkamtibmas Polsek Tanjung Morawa Polresta Deliserdang, berhasil menyelesaikan konflik antara anak dan ibu kandung dengan metode problem solving, di kantor Kepala Dusun IX Desa Bangun Sari kecamatan Tanjung Morawa, Selasa (18/2).

Konflik berawal pada Selasa (18/2) sekira pukul 08.00 Wib. Saat itu, Tri AA (23) warga setempat, memukul ibu kandungnya Sumiatik (53), karena merasa iri melihat ibunya mencium adiknya. Tri AA menyikut wajah ibunya dengan tangan sebanyak dua kali, mengakibatkan bengkak di kening ibunya.

Ibunya pun mengadukan pemukulan itu ke aparat. Karena konflik keluarga, malam harinya pukul 20.40 Wib, perangkat Desa Bangun Sari Baru mengundang personil Bhabinkamtibmas Polsek Tanjung Morawa, Aipda Edwin Sasmito, dihadiri pelaku dan orangtuanya.

Aparat polisi dan desa mengedepankan mencari solusi guna penyelesaian masalah tersebut. Hasil campur tangan petugas, ibu dan anak sepakat membuat dan menandatangani surat perjanjian perdamaian, diketahui oleh Kepala dusun IX desa Bangun Sari Baru Septia Nanda serta Aipda Edwin Sasmito.

“Anak seharusnya berbakti kepada orangtua. Jangan ulangi lagi memukul ibu. Apabila terulang, akan saya bawa langsung ke kantor polisi untuk diproses secara hukum,” kata Aipda Edwin.

Tri AA pun meminta maaf dan mengaku khliaf telah memukul ibunya. Ia kemudian memeluk sang ibu dengan penuh rasa penyesalan, diiringi isak tangis sang anak dan sang ibu.

Aipda Edwin mengatakan, problem solving yang dikedepankan Polri khususnya personel Bhabinkamtibmas, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, agar keadaan menjadi kondusif dalam bingkai kekeluargaan. (btr)

Jasad Remaja yang Hanyut di Sungai Bilah Ditemukan

Ilustrasi
Ilustrasi

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Satu dari dua remaja yang hanyut saat mandi-mandi di Sungai Bilah, di Lubuk Boting Lingkungan Aek Siranda, Kelurahan Siringo ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, ditemukan sudah tak bernyawa lagi di tepian aliran sungai, Kamis (20/2).

Korban bernama Bima Albayan (11), hanyut bersama temannya saat mandi-mandi pada Selasa (18/2)sekira jam 16.30 WIB.

“Jasad korban ditemukan warga, berkisar 5 Km dari lokasi hanyutnya kemaren”, ungkap Idham (55), seorang warga Sibuaya yang turut serta dalam pencarian korban.

Sedangkan Angga korban hanyut yang belum ditemukan, terus dilakukan penyisiran oleh Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Labuhanbatu, dibantu Basarnas Tanjung Balai, serta warga sekitar

“Masih dilakukan pencarian satu korban lainnya,” ujar Plt Kepala BPBD Labuhanbatu, Atia Hasibuan.

Kata dia, tim yang diterjunkan dilengkapi dua perahu karet bermesin dan dibantu sejumlah perahu warga sekitar. “Tim dibantu warga sekitar terus melakukan penyisiran di sepanjang aliran sungai hingga korban ditemukan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan ,dua dari 6 orang remaja, dikabarkan hanyut di aliran Sungai Bilah. Keduanya, bernama Angga (13) warga Jalan Torpisangmata dan Bima (11) warga jalan Majapahit. Sedangkan, Iksan (12) sempat diselamatkan warga yang sedang memancing di tepian sungai tersebut serta temannya Gilang, Ilham dan Atan, selamat karena hanya mandi di tepian sungai.

“Mereka berenam berangkat mandi ke sungai naik sepeda sekitar jam 14.00 WIB. Tapi terdengar mereka hanyut sekitar jam 16.30 WIB,” ungkap Dian Herlina alias Dedek ibu kandung Gilang.

Kata Dedek, jarak dari kediaman mereka ke lokasi kejadian diperkirakan sekitar 2 kilometer. Menurut pengakuan Ilham, kepadanya, ketiganya, (korban) mandi di sungai dengan menggunakan rakit batang pisang.

“Hanya Iksanlah yang sempat terselamatkan orangtua yang sedang mancing, sedangkan kawan mereka yang Dua lagi terbawa derasnya arus sungai,” ungkapnya.

Saat ini, Sambung Dedek, keempat anak selamat mengalami trauma. Bahkan kata dia, anaknya Ilham tak dapat dimintai keterangan karena trauma. (fdh/han)

Kapoldasu Jenguk Polisi yang Dibacok Pengedar Sabu

BESUK: Kapoldasu Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si didampingi Kapolres Karo, AKBP Benny Remus Hutajulu membesuk personel Satres Narkoba Polres Karo, Aiptu Basmi Ginting
BESUK: Kapoldasu Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si didampingi Kapolres Karo, AKBP Benny Remus Hutajulu membesuk personel Satres Narkoba Polres Karo, Aiptu Basmi Ginting

KARO, SUMUTPOS.CO – Kapoldasu Irjen Pol Drs. Martuani Sormin, M.Si didampingi Kapolres Karo, AKBP Benny Remus Hutajulu membesuk personel Satres Narkoba Polres Karo, Aiptu Basmi Ginting yang masih dirawat ddi ruang VIP RSU Kabanjahe, Rabu (19/2) sore.

Aiptu Basmi Ginting yang juga menjabat Kanit II Satres Narkoba Polres Karo ini dilarikan ke rumah sakit karena dibacok oleh pengedar narkotika jenis sabu, Jeri Nando Ginting alias Ateng saat melakukan penggerebekan di Dusun Basam, Desa Barus Julu, Kecamatan Barusjahe, Sabtu 15 Februari 2020 lalu.

“Ini resiko jadi penegak hukum. Semua pekerjaan juga ada resiko. Salah satu dari tim Opsnal kami, akibat perlawanan dari pelaku, anggota kami terluka dan sekarang sedang dirawat. Saya datang ke sini untuk memastikan bahwa dia memang mendapat perawatan dan memberikan semangat,” tutur Martuani.

Menurutnya, pasca terjadinya insiden pembacokan tersebut, ia memerintahkan agar korban, Aiptu Basmi Ginting dirawat di Medan. Akan tetapi, Kapolres Karo AKBP Benny Remus Hutajulu meminta agar penanganan korban dipercayakan kepada pihaknya di Tanah Karo.

Ia mengingatkan, insiden pembacokan ini mengindikasikan kepada masyarakat bahwa pelaku kejahatan tidak akan segan-segan untuk melukai siapapun, termasuk polisi ataupun masyarakat. Untuk itu, ia berencana menawarkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo untuk bermusyawarah.

“Kita harus ketemu dengan tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda Karo. Untuk apa? Ini bahaya narkotika di Tanah Karo. Kalau menurut saya sudah pada tingkat darurat, sehingga kita perlu bicara untuk menjaga generasi muda dan masyarakat Tanah Karo dari bahaya penyalahgunaan narkotika,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan, pihaknya akan memberikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi korban. Untuk itu, pihaknya akan mengusulkan ke Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terkait penghargaan yang akan diberikan kepada korban.

Menurutnya, Kapolri memberikan tiga kategori penghargaan diantaranya, pin emas, pin perak, dan pin perunggu. Ketiga penghargaan tersebut dapat dipergunakan ketika yang bersangkutan akan sekolah ataupun Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB). “Jadi kalau dia melaksanakan panggilan tugas yang melebihi pelaksanaan tugas yang biasa, saya bisa mengusulkan untuk KPLB. Saya sudah perintahkan, kepada para pelaku yang mengancam keselamatan petugas atau orang lain, diberikan tindakan tegas, keras, tepat dan terukur, anggota tidak ragu dalam bertugas,”pungkasnya.(deo/han)