Ajak Mahasiswa Partisipasi SP 2020 Online, BPS Sumut dan UMSU Jalin MoU

21 February 2020 09:35 AM

Online: Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi dan Rektor UMSU, Dr Agussani saat meninjau pengisian SP 2020 Online di Kampus UMSU. BAGUS SP/Sumut Pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) mengharapkan masyarakat melakukan pengisian Sensus Penduduk (SP) 2020 secara online sebesar 20 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Hal ini terus ditingkatkan partisipasi masyarakat dalam program nasional ini.

“Perkembangannya cukup baik dari hari pertama sampai sekarang sangat meningkat. Target kita 20 persen harus kita capai. Sekarang baru dari 80 ribu hingga 100 ribu,” ungkap Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi kepada wartawan usai melakukan penandatanganan MoU antara BPS Sumut dan UMSU di Kampus UMSU jalan Muchtar Basri, Medan, Kamis (20/2) sore.

Namun, Syech belum mendapatkan data terakhir sudah berapa banyak masyarakat melakukan pengisian data SP 2020 secara online hingga kemarin. Karena, aplikasi untuk memantau jumlah pengisian SP? tersebut, sedang rusak. Tapi, data pada 18 Januari 2020, sudah mencapai 10.675 kepala keluarga di Sumut.

“Hari ini (kemarin,red), dashboardnya terganggu aplikasi memantu terganggu. Masih banyak waktu sampai 31 Maret 2020,” kata Syech.

Syech mengimbau kepada masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pengisian SP Online ini. Karena, sensus penduduk merupakan amanah dari Undang-undang untuk melakukan sensus setiap 10 tahun sekali.

“Pertama kami harapakan kami untuk membantu pemerintah. Untuk mencatat diri pelaksanaan Sensus Penduduk mandi melalui SP Online. Karena ini, amanah undang-undang karena 10 tahun sekali kita harus melakukan Sensus penduduk. Kalau tidak pengisian dari Online, bulan Juli akan kita terjunkan petugas hampir 20 ribu mendata kembali,” imbau Syech.

Dalam MoU ini, Syech menjelaskan kerja sama tersebut dengan mengerahkan 200 mahasiswa UMSU untuk mengarahkan masyarakat dalam peningkatkan partisipasi SP 2020 online.

“Relawan kami untuk bekerja dengan jujur dan baik serta displin. Mengarahkan masyarakat dengan baik dan bagus,” pungkas Syech.

Sementara itu, Rektor UMSU, Dr Agussani menyambut baik dengan kerjasama tersebut, antara UMSU dan BPS Sumut. Ia mengatakan pihaknya sangat mendukung pemerintah dalam menyukseskan sensus penduduk tahun ini.

“Terkait itu, kita meminta apa-apa saja yang bisa disinergikan kepada UMSU. Kita mempunyai relawan 200 orang. Ratusan mahasiswa bisa menularkan, akan peningkatkan jumlah yang sensus dan kita mendukung program pemerintah,” tutur Agussani.(gus/ila)

4 Pegawai PN Binjai Dapat Promosi Jabatan

21 February 2020 09:34 AM

BERSAMA:
Ketua PN Binjai, Fauzul Hamdi foto bersama dengan pegawai yang mendapat promosi dan purnabakti.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Binjai, Fauzul Hamdi dan jajaran melepas empat pegawainya karena mendapat promosi jabatan.

Keempatnya masing-masing adalah Effendi Siregar, Panitera Muda Pidana dipromosikan menjadi Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Sumut. Sumardi, Panitera Pengganti dipromosikan ke PN Kelas I A Khusus.

Mardiana Rajagukguk, Staf menjadi Panitera Pengganti PN Stabat Kelas I B. Eko Putra Bangun, staf bergeser dengan amanah serupa ke PT Medan.

Terakhir yang purnabakti adalah Nanny S Purba, yang sudah mengabdi selama 34 tahun. “Selamat datang juga kepada Pak Yusmadi yang menjadi hakim baru di PN Binjai. Pak Yusmadi ini sudah lama ketemu dengan saya,” kata Fauzul, Kamis (20/2).

Dia berpesan, agar seluruh pegawai dan staf PN Binjai dapat meniru hal yang baik. Seperti Effendi Siregar, kata dia, semangatnya pantas ditiru.

“Mudah-mudahan dapat menjadi lebih baik lagi di tempat yang baru. Begitu juga yang ditinggalkan. Terima kasih atas pengabdiannya. Saya mewakili keluarga besar PN Binjai memohon maaf,” beber dia.

Di akhir acara, Fauzul yang bertepatan dengan hari lahir mendapat kejutan dari para staf, pegawai dan hakim di lingkungan PN Binjai. Tepat hari ini, Fauzul genap berusia 54 tahun. (ted/han)

Diduga Korsleting Listrik, Ruang Panel AC Masjid Agung Terbakar

21 February 2020 09:32 AM

TERBAKAR: Bagian belakang bangunan Masjid Agung Medan, atau tepat di ruang panel AC terbakar yang diduga akibat korsleting listrik, Kamis (20/2) siang. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ruang panel air conditioner (AC) pada bagian belakang Masjid Agung Medan, Jalan Pangeran Diponegoro terbakar, Kamis (20/2) siang. Kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik.

Menurut saksi mata yang melihat pertama kali api menjalar keluar dari kantor Gubernur Sumut, kebakaran bermula dari dalam ruang panel AC lalu menyambar kabel yang tersambung keluar mengarah pada AC yang ada di bagian belakang masjid.

“Kejadiannya spontan, begitu cepat tiba-tiba api menjilat ke atas dinding. Mulanya saat itu api masih kecil,” ungkapnya kepada Sumut Pos.

Melihat api sudah menjalar, ia dan beberapa rekan yang tengah duduk di tongkrongan sopir pejabat eselon Pemprovsu di kantor Gubsu, lantas memanggil petugas keamanan Masjid Agung Medan. “Satpam masjid tidak tahu kejadiannya. Setelah kami kasih tahu barulah mereka cek ke belakang. Mereka pun bergegas mematikan api tersebut,” katanya.

Kemudian setelah dicek sumber api berasal, ternyata ada terjadi korsleting listrik dari ruang panel AC. Tak lama berselang, suara ledakan beberapa kali terdengar kuat dan membuat api berkobar makin besar.

“Informasinya kondisi AC pada saat itu belum dimatikan yang mengakibatkan suara ledakan terjadi. Setelah dimatikan suara ledakan pun hilang, lalu petugas keamanan masjid memadamkan api pakai racun api,” katanya.

Kejadian tersebut sempat menyedot perhatian orang-orang yang sedang beraktivitas di kantor Gubsu dan Masjid Agung Medan. Bahkan pada saat api mulai membesar dan tampak percikan-percikan listrik keluar, membuat aparatur sipil negara kantor Gubsu berhamburan keluar untuk melihat titik kebakaran. “Kebakaran, kebakaran,” teriak sejumlah orang yang melihat kejadian itu.

Menurut pekerja proyek pengembangan masjid, api berhasil dipadamkan oleh sekuriti masjid. Sebelum memadamkan api, sekuriti tersebut mematikan aliran listrik di masjid agung, guna tidak merembet ke sisi lain bangunan tua tersebut.

“Sekuriti langsung mematikan aliran listrik untuk dapat memadamkan apinya,” katanya

Syukurnya kebakaran tak sampai menjalar ke sisi lain gedung lama Masjid Agung. Ini disebabkan tidak adanya material lain di sekitar titik api yang dapat memancing kebakaran lebih besar. Mendengar adanya info kebakaran Masjid Agung, aparat kepolisian dan TNI juga terlihat turun ke lokasi melakukan pengamanan. (prn/ila)

PD IPHI Langkat Dilantik

21 February 2020 09:32 AM

DIABADIKAN: Bupati Langkat, Terbit Rencana PA diabadikan bersama Pengurus PD IPHI LANGKAT periode 2019-2024.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat, Terbit Rencana PA mengaku yakin Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) dapat memberi kebaikan bagi negeri bertuah, serta memperkuat terwujudnya visi religius Pemkab Langkat, sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Terbit Rencana PA, saat menghadiri pelantikan Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PD IPHI) Kabupaten Langkat priode 2019-2024, di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Rabu (19/2).

Bupati Langkat berharap, PD IPHI Langkat periode 2019-2024, dapat mengemban amanah sebagai pembina ummat, sekaligus memberikan kontribusi positif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan perhatian.

Bupati Langkat juga sangat menaruh harapan besar kepada pengurus IPHI untuk memberikan bantuan pada kepemimpinannya, baik itu tenaga, saran serta masukan untuk kebaikan dan keberkahan daerah ini, agar selalu mendapat berkah dan selalu dalam penjagaan Allah SWT

Sementara, itu Ketua dewan pembina IPHI Sumut, H Ahmad Husin, mengatakan, IPHI Langkat selalu siap mendukung terwujudnya visi Langkat relgius, selain itu IPHI juga selalu siap sedia membatu dalam menjalankan program keummatan Pemkab Langkat.

Susunan kepengurusan PD IPHI Langkat masing-masing Ketua IPHI Langkat H.Irfan Yusuf, Wakil Ketua H. M. Kasim Surbakti, H Syahmadi (Kadis Kominfo) dan H. Mulyono. Sedangkan Sekretaris, H.Syahrizal, bendahara H.Iskandar Zulkarnain Tarigan. (yas/han)

Edukasi Masyarakat Tanggulangi Cacing Pita

21 February 2020 09:31 AM

Tim FK UISU Bersama Kemenkes RI dan Dinkes Sumut ke Negeri Dolok Simalungun

SERAHKAN: Ketua Tim Peneliti FK UISU DR dr Umar Zein bersama Subdit Zoonosis Kemenkes RI dr Sorta Sianturi dan Kasi P2P Dinkes Sumut dr Yulia Maryani saat menyerahkan secara simbolis obat praziquantel kepada Kepala Puskesmas Negeri Dolok dr Bima Barus.

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Tim Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU) bersama Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, turun ke Negeri Dolok, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, Rabu (19/2) siang. Kehadiran tim yang dipimpin Ketua Prodi Profesi Dokter FK UISU DR dr Umar Zein SpPD, DTM&H, KPTI, tak lain untuk memberikan edukasi dan pengobatan massal kepada warga di 16 kelurahan di Kecamatan Silau Kahean.

Dalam paparannya, Umar Zein menyampaikan, kasus cacing pita ini pernah ditemukan di Papua tepatnya di Kabupaten Jaya Wijaya, di Bali, dan Silau Kahean.

“Tahun 1997, cacing pita kali pertama ditemukan di Sumatera Utara yakni di Pulau Samosir. Namun, pada 2017 lalu kita dari FK UISU telah menemukan cacing pita di Negeri Dolok ini yang kami dapatkan dari salah seorang warga bernama Kalekson Saragih dengan panjang sekitar 10,5 meter dan saat itu kami berikan nama Taenia Asiatica Simalungun,” ujar Umar di hadapan warga di 16 kelurahan di Kecamatan Silau Kahean.

Sejak penemuan itu, lanjut Umar, 3 universitas di Jepang berkeinginan kuat bersama FK UISU untuk turun kembali ke Negeri Dolok, namun lebih kepada pemeriksaan terhadap babi.

“Kedatangan kita kemari, ingin mengedukasi warga dan juga sekaligus melakukan pengobatan. Kemungkinan dalam waktu yang tak terlalu lama, kita akan turun kembali ke sini,” terangnya.

Umar juga sangat berkeinginan, Tim Peneliti FK UISU bekerjasama dengan seluruh pihak untuk membuat buku dan film dokumenter mengenai cacing pita ini. “Sebab ini adalah ilmu pengetahuan dan ke depan buku yang kita tuliskan nanti dapat digunakan di Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Saya berharap ini bisa kita lakukan demi kepentingan bersama,” tandasnya.

Di tempat yang sama, Kabid P2P Dinkes Simalungun, dr Henny Rosella Pane menerangkan, rata-rata penduduk di Silau Kahean ini merupakan petani dan peternak seperti babi, sapi dan mengakui kebiasaan warganya yang mengonsumsi makanan yang kurang dimasak.

“Kami sangat berterimakasih sekali atas kehadiran Tim dari FK UISU, Kemenkes dan Dinkes Provsu akan kehadirannya di tempat kami ini,” terangnya.

Kasi P2P Simalungun, Gimbrot Sinaga, berharap pemerintah kecamatan dapat memutus mata rantai yakni tidak membuang air besar sembarangan.

“Kalau tidak punya jamban, kita di dinas memiliki program jamban sehat. Kemudian, ternak (babi) harus dikandangkan,” pintanya.

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Silau Kahean, Rajaima Purba, berharap dengan adanya pemberian obat cacing pita tersebut, akan terputusnya mata rantai.

“Untuk memutus mata rantai, dibuatlah pembinaan melalui dinas peternaka dan dinas kesehatan, dibuat sosialisasi bagaimana mengonsumsi daging yang baik, bagaimana menjaga kesehatan yang baik. Itu saya rasa,” ujarnya.

Rajaiman juga mengakui, mengon sumsi daging babi tanpa dimasak sudah menjadi tradisi bagi warga.

“Masih menjadi budaya makan daging Holat itu. Dia direndam air panas, memasaknya hanya dengan menggunakan asam,” katanya.

Di tempat yang sama, Kasi P2P Dinkes Sumut, dr Yulia Maryani menerangkan, terkait pemeriksaan dan sosialisasi cacing pita ini, pihaknya menggandeng Tim dari FK UISU. “Jadi kerjasamanya kita libatkan tim peneliti dari FK UISU. Dengan bantuan tim peneliti itu kita menindaklanjuti. Karena ini masih baru, karena selama ini tidak ada kasus cacing pita yang muncul,” jelasnya.

Di akhir penyuluhan, Subdit Zoonosis Kemenkes RI, dr. Sorta Sianturi memberikan secara simbolis 1.000 obat praziquantel pembasmi cacing pita kepada Kepala Puskesmas Negeri Dolok, dr Bima Barus. (rel/adz)

Lapangan Bola Diduga mau Dijual

21 February 2020 09:29 AM

MENGADU: Formas Peduli Lapangan Olahraga Jalan Rebab Pasar II Medan Baru, mengadu ke Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Kamis (20/2). prans/sumut pos

Masyarakat Mengadukan Mafia Tanah ke Ketua DPRDSU

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat (Formas) Peduli Lapangan Olahraga Jalan Rebab Pasar II Medan Baru mengadu kepada Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting, Kamis (20/2), menuntut mafia tanah agar jangan “mengobok-ngobok” fasilitas umum yang telah dikuasai masyarakat sejak 1956.

“Lapangan bola kaki di Jalan Rebab Pasar II Medan Baru telah lama dikuasai masyarakat dan tidak seorang pun berhak merebutnya, karena status lahan tersebut saat ini sebagai fasum dan sarana olahraga bagi masyarakat kawasan tersebut,” ujar juru bicara formas, Zakaria Bangun.

Menurut dia, masyarakat merasa sangat terkejut ketika ada pihak-pihak tertentu ingin merebut dan menguasai lapangan bola tersebut dengan cara melakukan transaksi jual beli, sehingga masyarakat melakukan protes dengan tetap mempertahankan lapangan sepak bola itu.

“Kami melihat jual beli itu cacat hukum, sehingga masyarakat sudah sepakat akan terus mempertahankannya, walaupun putusan MA (Mahkamah Agung) memenangkan pihak penggugat. Terbukti saat turun tim eksekusi ke lapangan sebanyak 5 kali, tapi berhasil dihalau masyarakat,” katanya.

Berkaitan dengan itu, Zakaria mengigatkan mafia tanah yang diduga kuat ikut bermain dalam pengambil-alihan lapangan bola itu, untuk segera menghentikan keinginannya menguasai lahan karena akan berhadapan dengan rakyat.

“Kami ingatkan oknum-oknum pejabat, kelompok premanisme maupun organisasi kesukuan jangan sekali-kali ikut membela mafia tanah dengan menakut-nakuti rakyat yang mempertahankan fasilitas umum yang telah digunakan rakyat sejak 1956,” tegasnya.

Berkaitan dengan itu, mantan anggota DPRD Sumut itu berharap kepada Baskami Ginting untuk segera mengundang pihak-pihak terkait untuk membahas masalah ini dalam rapat dengar pendapat di Komisi A yang membidangi hukum dan pertanahan.

Zakaria juga mengigatkan pimpinan ormas pemuda Karo, agar jangan membenturkan masyarakat dengan organisasi Karo, karena bisa menimbulkan perpecahan di lapangan. “Masyarakat Jalan Rebab bukan hanya dihuni suku Karo, tapi didiami berbagai suku dan agama,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Baskami Ginting berjanji secepatnya merekomendasikan masalah ini ke Komisi A untuk segera memanggil instansi terkait seperti BPN Sumut, Pemprov Sumut, Pemko Medan, Poldasu maupun masyarakat Jalan Rebab untuk RDP sehingga mengetahui duduk persoalan secara rinci sekaligus mencari solusinya.

“Pada intinya kita sangat mendukung masyarakat yang mempertahankan fasum. Namun untuk lebih jelasnya, Komisi A yang membidangi hukum dan pemerintahan termasuk masalah tanah, akan mengundang sejumlah instansi terkait untuk membahasnya secara rinci,” katanya. (prn/ila)

Terbit Rencana Laksanakan Sensus Penduduk Perdana di Langkat

21 February 2020 09:29 AM

PERDANA: Terbit Rencana PA melaksanakan Sensus Penduduk online perdana di Kabupaten Langkat.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sebagai wujud nyata dalam rangka menyukseskan dan mendukung terlaksananya program pemerintah pusat, Bupati Langkat Terbit Rencana PA, menjadi orang yang pertama kali melaksanakan Sensus Penduduk secara online di Kabupaten Langkat.

Pelaksanaan Sensus Penduduk secara online itu, Terbit Rencana dipandu langsung Kepala BPS Langkat, Hj Tuti Hidayati didampingi Staf Ahli Bidang Pembangunan Mulyono, Kadis Kominfo H.Syahmadi, Kadis Dukcatpil Amansyah, Kabag Humas dan Protokol Mahardika Sastra Nasution, di Rumah Dinas Bupati Langkat, Rabu (19/2).

“Ayo sukseskan Sensus Penduduk menuju satu data kependudukan, untuk Indonesia maju,”ajak Bupati Langkat.

Bupati Langkat juga mengimbau kepada seluruh ASN, agar ikut berpartisipasi aktif dalam menyukseskan Sensus Penduduk 2020.

“Keberhasilan Sensus Penduduk 2020 dipengaruhi banyak faktor, salah satu di antara faktor kuncinya adalah partisipasi dari masyarakat, dengan memberikan jawaban yang jujur dan benar,”pungkasnya.

Kepala BPS Langkat, Hj. Tuti Hidayati mengatakan, teknis pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 ini adalah mengunakan metode kombinasi dengan menggunakan data Dukcatpil sebagai data dasar.

Maksud Kombinasi ialah, mengumpulkan data dengan 2 metode, yakni SP online dengan cara mengakses web sensus bps.go.id, pada 15 Februari-31 Maret 2020. Sedangkan bagi masyarakat yang belum mengikuti SP online, akan didatangi petugas sensus kerumahnya, untuk melakukan wawancara dengan mengunakan kuesioner atau wawancara untuk melakukan verifikasi langsung (metode tradisional), pada 1 sampai 31 Juli 2020. (yas/han)

Eks Kepala BPKAD Siantar Dituntut 1 Tahun 6 Bulan

21 February 2020 09:28 AM

ADITUNTUT: Kepala BPKAD Siantar, Adiyaksa Purba terdakwa kasus pungli dana insentif menjalani sidang tuntutan, Kamis (20/2).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD), Pematangsiantar, Adiyaksa Purba, dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara, di ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (20/2).

Dalam nota tuntutan yang dibacakan JPU Hendrik Sipahutar, terdakwa Adiyaksa Purba dinilai melakukan pungli dana insentif dan lembur sebesar 15 persen pegawainya. Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp50 juta subsider 2 bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti melanggar Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana,” ujarnya, dihadapan hakim ketua, Jarihat Simarmata.

Dalam persidangan, jaksa menyebutkan bahwa terdakwa sebagai inisiator pemotongan bagi ASN, honorer dan pihak ketiga untuk menutupi biaya yang tidak ditanggung oleh anggaran (Non Budgeter) dalam operasional kegiatan.

“Meski uang yang dipungli tidak dinikmati oleh terdakwa namun itu sudah terbukti menerima hadiah karena jabatan,” katanya.

Usai membacakan tuntutan, tim penasehat hukum terdakwa mengajukan pembelaan pada pekan depan. Mengutip surat dakwaan, pada tahun anggaran (TA) 2019 APBD kota Pematangsiantar, menganggarkan dana kepada kantor BPKD kota Siantar, berupa alat tulis kantor (ATK), makan minum kegiatan dan belanja modal.

Dari dana-dana tersebut, termasuk dana insentif Pemungutan Pajak Daerah dan uang lembur yang dibayarkan pertriwulan.

Lebih lanjut, terdakwa sekira bulan Februari 2019, telah bekerjasama dengan bendahara pengeluaran yaitu Erni Zendrata mengadakan rapat dengan mengumpulkan para kepala Bidang (Kabid). Dimana para Kabid yang ada pada kantor BPKD, yang dalam pengelolaan keuangan berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). (man/han)

Pasca Kerusuhan, Karutan Kabanjahe Dicopot

21 February 2020 09:26 AM

DIKUMPULKAN: Ratusan warga binaan Rutan Klas II B Kabanjahe dikumpulkan di halaman Polres Tanah Karo, pasca kerusuhan dan pembakaran beberapa waktu lalu.

KABANJAHE, SUMUTPOS.CO – Kerusuhan dan pembakaran Rutan Klas IIB Kabanjahe yang dilakukan warga binaan beberapa waktu lalu, berdampak kepada Kepala Rutan Kelas IIB Kabanjahe Simson Bangun SH. Terhitung Rabu (19/2), Enjat Lukmanul Hakim BcIP SH dari Kemenkumham Kanwil Sumatera Utara ditunjuk menjadi Plt Kepala Rutan Kabanjahe, menggantikan Simson Bangun.

Sedangkan ratusan warga binaan Rutan Kabanjahe yang dititip di tahanan Polres Karo dan sejumlah Polsek pada Rabu (12/2) lalu telah dikembalikan ke Rutan Kabanjahe. Hal ini disebutkan sumber dari sejumlah Pejabat Rutan Kabanjahe kepada wartawan, Kamis (20/2) sore.

Menurut sumber, Plt Rutan Kabanjahe Enjat Lukmanul Hakim BcIP SH sebelumnya menjabat Kepala Subbidang Pembinaan Informasi dan Kerjasama Kanwil Kemenkumham Sumut. Sementara Simson Bangun ditarik kembali ke Kanwil Kemenkumham Sumut.

Menurut salah seorang petugas Rutan Kabanjahe, Plt Kepala Rutan Kabanjahe yang baru masih ada tamu, hingga belum bisa dikonfirmasi. Ditanya berapa warga binaan yang telah kembali ke Rutan Kabanjahe? Petugas yang enggan menyebut identitasnya tersebut mengaku belum bisa merinci.

“Sedang dalam pendataan, sampai hari ini seluruh warga binaan yang dititip di Polres Karo dan 9 Polsek di wilayah Karo sudah kembali ke Rutan. Adapun tahanan yang sudah kembali yakni, dari Polsek Berastagi, Barusjahe, Tigapanah, Payung, Munte, Juhar, Tigabinanga, Laubaleng, Simpangempat,” ujarnya.

Seperti diketahui, jumlah napi yang mengalami vonis dan dipindahkan ke Rutan Tanjung Gusta, 4 napi pria, napi wanita, 16 jiwa. Binjai 61 napi, Sidikalang, 34 Napi, Langkat 75 Napi. Sementara di 8 Polsek jajaran Polres Tanah Karo, seperti Polsek Berastagi 10 napi, Simpang Empat, 10 napi, Juhar 20 napi,Tiga Binanga 5 napi, Payung 5 napi, Munte 5 napi, Tiga Panah 20 napi, dan Polsek Barusjahe 5 napi. (deo)

Akhir Tahun, RS Pirngadi akan Dibangun

21 February 2020 09:21 AM

Rumah_RS-Pirngadi — SUTAN SIREGAR/SUMUT POS PIRNGADI: Suasana di RSU Pirngadi Medan. Rumah sakit ini terganggu biaya operasionalnya hingga tak mampu membayar gaji honorernya akibat klaim belum dibayar BPJS Kesehatan.

PIRNGADI: Suasana di RSU Pirngadi Medan.
SUTAN SIREGAR/SUMUT POS

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepanjang tahun 2020 Pemerintah Kota (Pemko) Medan sedang berfokus untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor. Namun Pemko Medan telah mengklasifikasikannya ke dalam 3 hal prioritas, yakni sektor Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur. Berbagai rencana pembangunan pun telah masuk ke dalam agenda Pemko Medan hingga agenda nasional dan ditargetkan untuk dapat terealisasi di tahun ini.

“Sejak tahun lalu kita memang sudah targetkan akan memprioritaskan 3 sektor itu, yakni Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur. Ada yang merupakan agenda kita, agenda provinsi dan agenda nasional,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga kepada Sumut Pos, Rabu (19/2).

Dikatakan Irwan, saat ini agenda nasional untuk pembangunan di Kota Medan yang pasti akan berjalan di tahun 2020 adalah terminal terpadu Amplas. “Di tahun ini Terminal Amplas yang pasti akan dibangun, anggarannya sudah disetujui oleh Kementerian Perhubungan. Untuk terminal Pinangbaris sepertinya tahun ini juga, tapi menyusul,” ujarnya.

Sedangkan untuk proyek pembangunan lainnya yang merupakan agenda nasional, kata Irwan, masih merupakan usulan dari Pemko Medan dan belum mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. “Yang sudah kita usulkam ke pusat ada banyak, misalnya Underpass Glugur, Underpass Aksara dan termasuk Pasar Akbar sendiri. Dulu pemerintah pusat meminta kita untuk menyediakan lahan untuk pembangunan pasar Aksara, sudah kita sediakan, tetapi belum juga dibangun,” katanya.

Di sektor Kesehatan, Irwan mengatakan, pembangunan RSUD Pirngadi telah bersifat mendesak. Hingga saat ini Pemko Medan pun tengah berupaya untuk mencari solusi lain dari pembangunan rumah sakit tersebut setelah belum kunjung mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.

“Ini lagi diupayakan lewat sistem KPBU, sedang berproses. Kita kejar target supaya paling lama di akhir tahun pembangunan RSUD Pirngadi sudah bisa dilakukan. Tetapi bila pada akhirnya KPBU juga tidak bisa dilakukan, maka rencananya kita akan menggunakan APBD Kota Medan dengan cara Multi Years, atau dibangun secara bertahap dengan anggaran yang bertahap pula,” jelasnya.

Di sektor lainnya, tidak adanya SMP Negeri di salah satu kecamatan di Medan Utara cukup menjadi perhatian bagi Pemko Medan. Pemko juga berencana untuk membangun sekolah SMP Negeri di kawasan tersebut.

“Kalau saya gak salah di Kecamatan Medan Deli tidak ada SMP Negerinya, itu yang sedang diupayakan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah minta untuk disediakan lahan untuk dibangun sekolah SMP disana, tetapi ternyata ukuran dan letak lahannya tidak memenuhi standar, jadi saat ini sedang dicari lahan untuk sekolah itu,” pungkasnya. (map/ila)