FOTO: Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai mengamankan tersangka curanmor, Prasetya Budi alias Black dan barbut motor curian.
FOTO: Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai mengamankan tersangka curanmor, Prasetya Budi alias Black dan barbut motor curian.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Petugas Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Polres Binjai meringkus Prasetya Budi alias Black (31), warga Jalan Teluk Betung, Kelurahan Rambung Timur, Binjai Selatan, tak jauh dari lokasi rumahnya, Rabu (19/2) siang.
Awalnya, tersangka tak melawan saat ditangkap. Namun saat pengembangan, yang bersangkutan malah melawan dan coba kabur. “Saat dibawa untuk menunjukkan TKP beraksi dan mengumpulkan barang bukti, tersangka melawan serta coba melarikan diri. Tembakan peringatan pun tidak diindahkan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur,” kata Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Wirhan Arif, Kamis (20/2).
Tersangka roboh dengan peluru bersarang di kaki kirinya.
Oleh polisi, tersangka dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Djoelham Binjai untuk mendapat perawatan medis. “Sekarang tersangka sudah di Polres Binjai guna kepentingan penyidikan lebih lanjut,” tambah dia.
Perwira kelahiran Lampung ini menjelaskan, tersangka merupakan DPO Polres Binjai sesuai Laporan Polisi Nomor 147/II/2020 pada 19 Februari 2020 dalam tindak pidana pencurian. Yang bersangkutan ternyata spesialis curanmor.
Korbannya terakhir Siti Nurbaya (47) warga Jalan Nuri, Lingkungan III, Kelurahan Mencirim, Binjai Timur. “Korban kehilangan sepeda motor Honda Vario di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pekan Binjai, Binjai Kota, tepat depan BRI. Saat itu, korban memarkirkan sepeda motor dan ingin ke ATM,” kata dia.
“Setelah keluar dari mesin ATM, korban tak melihat lagi sepeda motornya dan kemudian melapor ke Polres Binjai,” sambung dia.
Hasil pengembangan, tersangka sudah beraksi di 8 lokasi sejak 2016 lalu. “Barang bukti yang diamankan berupa 1 sepeda motor Honda Vario warna hitam dan 1 telepon genggam,” tandasnya. (ted)
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Seorang perampok yang kerap beraksi menggunakan senjata tajam, Syafrizal Siregar alias Robot (27), ditembak aparat dari unit Reskrim Polsek Belawan, Rabu (19/2) malam.
Penangkapan warga Gudang Kapur, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan itu dilakukan atas laporan Gabriel Sihombing (17) dan Romaida Siregar (54), korban perampokan pelaku di lokasi berbeda.
Hasil penyelidikan polisi, pelaku sudah berulang kali beraksi di berbagai tempat. Setelah mengetahui keberadaannya, petugas turun untuk menangkapnya.
Namun pelaku berusaha kabur. Karenanya, petugas memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kirinya.
Setelah terkapar, pelaku dilarikan ke RS TNI AL, sebelum diboyong ke Mapolsek Belawan.
Kapolsek Belawan, Kompol Safaruddin Tama, Kamis (20/2), membenarkan telah mengamankan pelaku. Kata dia, selama ini pelaku sudah berulang kali beraksi dengan menodongkan pisau ke arah korban di jalanan.
“Pelaku kita tangkap tadi malam. Kini pelaku sudah kita amankan dan masih kita lakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya,” ungkap Kapolsek Belawan. (fac)
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menggeledah Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh, Selasa (10/7).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan, Syahrul Efendi Rambe sudah lama sakit, sejak tahun lalu. Akibat dari sakitnya, Syahrul diketahui tidak dapat bekerja secara maksimal untuk menjalankan OPD yang dipimpinnya tersebut. Padahal, sejumlah program di Dispora Kota Medan harus terus berjalan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap mengatakan, saat ini Kadispora Medan, Syahrul Efendi Rambe benar dalam kondisi sakit. “Kadispora memang sedang tidak sehat, beliau memang sedang sakit, ada sakit gula (diabetes),” ucap Muslim kepada Sumut Pos, Kamis (20/2)n
Dikatakan Muslim, banyak pihak yang memang sudah mempertanyakan kinerja dari Kadispora Kota Medan tersebut. Tetapi hingga saat ini, kondisi sakitnya Kadispora masih dapat dimaklumi berbagai pihak. “Termasuk DPRD, komite-komite olahraga, sudah banyak yang mempertanyakan. Itu sebabnya Pemko sedang mempertimbangkan posisi beliau saat ini,” katanya.
Untuk itu, Muslim mengakui, pihaknya sudah mengusulkan agar Kadispora mundur dari jabatannya agar bisa fokus dalam melakukan pengobatan. Apalagi katanya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyarankan agar Syahrul mundur dari jabatannya. “Masa jabatannya kan masih di bawah 2 tahun, saran KASN sebaiknya beliau mundur sendiri, tetapi beliau belum bersedia,” ujarnya.
Sementara itu, Komisi II DPRD Medan mengaku prihatin. “Baru-baru ini memang kita panggil RDP, tapi beliau tidak bisa hadir. Kita tanya alasannya, katanya beliau sakit dan harus cuci darah. Kita sangat prihatin atas kondisi kesehatan beliau, akhirnya kita tidak jadi RDP seperti yang sudah kita jadwalkan sebelumnya,” ucap Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rahman kepada Sumut Pos, Kamis (20/2).
Aulia mengaku, sudah cukup sering mendengar kabar sakitnya Kadispora Syahrul Rambe yang membuatnya tidak selalu bisa hadir di kantornya di Jalan Ibus Raya, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan itu. Aulia khawatir, sakit yang diderita Aulia membuatnya tidak bisa bekerja secara optimal dan tidak bisa berkonsentrasi untuk menjalani proses pengobatannya.
“Beliau itu harus konsentrasi, supaya bisa sembuh. Posisinya sebagai Kadis itu kan menuntut beliau untuk bekerja dengan intensitas tinggi, tetapi disisi lain beliau juga sedang sakit dan tak mungkin bisa menjalaninya. Disisi lain, beliau butuh berkonsentrasi untuk bisa fokus dalam menjalani kesembuhannya, beri beliau waktu untuk itu,” ujarnya.
Untuk itu, Aulia berencana untuk segera membicarakan hal itu kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman. Dikatakannya, Pemko Medan harus memberikan solusi yang terbaik bagi Kadispora secara pribadi dan bagi Dispora sebagai salah satu OPD di Kota Medan.
“Saya akan koordinasi ke Sekda soal Kadispora. Disatu sisi, Dispora tidak boleh stagnan, program OPD harus terus berjalan. Disisi lain, pak Syahrul Rambe butuh fokus untuk menjalani proses pengobatannya. Harus ada solusi dari Pemko untuk Kadispora dan OPD nya. Kami doakan semoga pak Syahrul Rambe segera sembuh dari sakitnya,” harapnya. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution meminta agar seluruh masyarakat, warga Kota Medan untuk menjaga bahasa Indonesia dialek/logat Medan sebagai identitas dan ciri, dari gerusan budaya populis. Pernyataan itu disampaikannya saat akan membuka Seminar Nasional Kebahasaan ‘Bahasa dan Sepeda Bangsa’, di Hotel Polonia Medan, Kamis (20/2).
“Kota Medan memiliki identitas kebahasaan yang disebut dengan bahasa Indonesia dialek (aksen) Medan, yang kini mulai tergerus dengan budaya populis. Ini harus tetap kita jaga. Karena ini merupakan kebanggaan bagi warga Kota Medan,” ujar Plt Wali Kota.
Untuk itu harap Akhyar, semua pihak harus mengembalikan penggunaan dialek Medan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sebagai warga, harus bangga dengan identitas tersebut. Meskipun secara Nasional, puncaknya adalah bahasa Indonesia.
“Ini kegelisahan saya sebagai pemegang amanah (Plt Wali Kota Medan). Jadi jangan hilang kan budaya kita. Dan keberagaman yang ada ini jangan sampai dihempang budaya populis tadi. Saya juga mengajak para pegiat budaya, sama-sama kita kembalikan marwah, harkat dan martabat bahasa Indonesia dialek Medan,” pungkasnya.
Sementara Kepala Balai Bahasa Sumatera Utara Dr Maryanto mengatakan bahwa tema ‘Bahasa dan Sepeda Bangsa’ diambil sebagai filosofi bahwa di kendaraan tersebut, ada rantai yang jika terputus satu saja, maka tidak akan bisa dijalankan. Karena itu, sub tema seminar yang diambil adalah ‘Dari Barus ke Barus Pemusatan Kebudayaan Melayu di Sumatera Utara, Menangkal Gelombang “Tsunami” Kebahasaan’.
“Dalam sebuah laporan temuan mutakhir dari Iman Ghosh (15 Februari 2020) yang mengeluarkan daftar ‘Seratus Bahasa Berpenutur Terbanyak Sedunia (‘The 100 Most-Spoken Languages Around the World). Dari situ, ada mata rantai yang terputus. Jadi seolah (asal) bahasa kita (Indonesia) di dalam laporan itu, dibaca (maaf) sebagai Melayu dalam konteks ras,” sebut Maryanto yang mengatakan bahwa Melayu dalam kajian mereka adalah keberagaman, bukan ras tertentu.
Penjelasan lebih lanjut kata Maryanto, Barus merupakan pusat pelabuhan, dimana ada perjumpaan manusia lintas ras. Misalnya ada yang dari Arab, melahirkan peradaban Islam disana dan mempengaruhi budaya Melayu. Sehingga ada yang berkembang dengan tradisi Arab (Arab Melayu). Karena itu, persoalan bahwa Melayu yang melahirkan ke-Indonesiaan melalui bahasa, justru dari Sumatera Utara. Namun bukan untuk menghilangkan Melayu.
“Justru dengan kelahiran bahasa Indonesia, Melayu juga tumbuh menjadi beragam. Ya di sini daja ada Sultan Langkat, Deli, Serdang dan Asahan. Jadi ketiak berbicara Melayu, adalah bicara keberagaman,” katanya.
Terkait keberagaman melalui Barus (Tapteng) tersebut dikaitkan dengan lahirnya aksen/dialek Medan, Maryanto melihat hal itu bisa dicari kesamaan. Yakni Kota Medan sebagai sarana perjumpaan antar manusia berlatar belakang beda seperti Melayu, Batak, Jawa, Minang, dan lainnya, dimana masing-masing saling menjaga identitas kesukuannya.
“Nah, hebatnya Medan ini, dengan kekuatan masing-masing (suku/bahasa), melahirkan satu varian yakni bahasa Indonesia sebagai bahasa resminya, dengan dialek Medan. Karena itu mengapa Kongres Bahasa Indonesia pertama sejak lahirnya NKRI adalah di Medan pada 1954. Alasannya adalah, kalau mau melihat bahasa Indonesia yang baik, itu di Medan,” pungkasnya.
Dalam seminar tersebut, juga diusulkan nama Sanusi Pane menjadi Pahlawan Nasional sebagai tokoh penggerak lahirnya bahasa persatuan dan berdirinya lembaga bahasa. Hadir juga di kegiatan tersebut, Wakil Ketua BPIP Prof Hariyono serta sejumlah tokoh budayawan Sumut. (*)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebuah bangunan liar diduga tak berizin berdiri di belakang Kantor Wali Kota Medan atau persisnya Jalan Tembakai Deli 1, Kelurahan Kesawan, Medan Barat. Informasi dihimpun, bangunan tersebut adalah bangunan tambahan dari bangunan yang sudah ada sebelumnya. Bukan hanya itu, letaknya berada persis di bantaran Sungai Deli.
Bahkan, sejak sepekan terakhir suara pengerjaan bangunan tersebut terdengar sampai masjid yang berada di Kantor Wali Kota Medan. “Kok setiap mau Salat Ashar dan Zuhur ada suara bising dari seberang masjid, ada bangun apa warga di pinggir sungai,” kata seorang ASN Pemko Medan yang salat di masjid tersebut.
Pantauan di lokasi, Kamis (20/2/2020) di Jalan Tembakau Deli 1, selain membangun gedung di bagian belakang rumah, terlihat juga ada pekerjaan renovasi rumah utama. Sayangnya, renovasi tersebut tidak ditutup dengan pengaman atau jaring. Sehingga batu pekerjaan berhamburan dan debu-debu bertebaran di sekitaran perumahan. Sampai pada akhirnya ada mobil warga sekitar terkena timpa reruntuhan batu.
Kepala lingkungan sekitar, Mujahidi, mengakui bangunan yang dimaksud tidak memiliki izin. Sebab, ia tidak pernah mengeluarkan rekomendasi terkait perizinan untuk proses pembangunan tersebut. Alasannya, pihaknya tidak pernah meminta rekomendasi.
“Pada prinsipnya kan kita akan memproses jika ada permohonan, sampai saat ini tidak ada permohonon rekomendasi ke kita,” ujarnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Medan, Sofyan mengaku sudah mengetahui informasi Ihwan adanya bangunan liar yang berada di belakang Kantor Wali Kota.
Hanya saja, ia belum bisa bertindak karena tidak adanya rekomendasi dari Dinas Perumahan, Pemukiman dan Penataan Ruang (Perkimtaru). “Pengawasannya itu di sana (Perkimtaru), kalau ada surat dari mereka supaya di bongkar, kami (Satpol PP) akan bertindak,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga menyayangkan munculnya bangunan liar di belakang Kantor Wali Kota Medan. Ia menilai, hal tersebut menjadi bukti bahwa selama ini Pemko Medan melalui instansi terkait lemah dalam melakukan pengawasan bangunan liar.
“Ini jadi bukti, Pemko Medan lemah dalam pengawasan. Yang di dekat kantornya saja pun gak tahu, bisa sampai kebobolan ada bangunan liar. Bagaimana di tempat lain, banyaklah bangunan liar dibiarkan,” katanya.
Menurutnya, hal ini harus menjadi perhatian khusus dari Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dalam menilai kinerja jajarannya. “Kalau yang gak bisa kerja, ganti aja. Selama ini pendapatan PAD dari retribusi IMB minim, gak memenuhi target. Ternyata karena apa, salah satunya karena lemahnya pengawasan,” bebernya. Politikus Partai Gerindra ini pun meminta agar Pemko Medan segera menertibkan bangunan liar tersebut. (adz)
JEMAH: Jemah sedang mengikuti ibah umroh di tanah Suci Mekkah.
JEMAH: Jemah sedang mengikuti ibah umroh di tanah Suci Mekkah.
SUMUTPOS.CO – Kementerian Agama menyatakan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) wajib menyetorkan uang jaminan kepada pemerintah minimal Rp200 juta. Aturan ini untuk mengantisipasi agar kasus penipuan umrah seperti yang dilakukan First Travel tak terulang.
“Regulasi mengatur bahwa penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) harus memiliki kemampuan finansial untuk menyelenggarakan ibadah umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank sebesar minimal Rp200juta,” kata Menteri Agama Fachrul Razi dalam jumpa pers di Kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (18/2).
Kasus penipuan agen perjalanan umrah First Travel terkuak pada 2018. Kasus ini mengakibatkan kerugian hingga Rp905,3 miliar.
Uang tersebut merupakan akumulasi dana yang disetorkan calon jemaah sebesar Rp14,3 juta per orang. Sementara jumlah korban penipuan mencapai 63.310 orang.
Selain First Travel, agen perjalanan umrah Abu Tours juga melakukan penipuan. Diperkirakan jumlah kerugian akibat penipuan itu mencapai Rp1,8 triliun. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, sekitar 86.720 menjadi korban Abu Tours.
Fachrul mengatakan demi mencegah hal itu terulang kembali, pihaknya sudah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan umrah. Satgas lintas kementerian/lembaga ini secara intensif sudah turun ke lapangan pada akhir 2019.
“Untuk melakukan sidak sekaligus pembinaan kepada para travel di beberapa provinsi terkait UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” tuturnya.
Selain itu, Kemenag juga mengembangkan sistem perizinan online melalui Siskopatuh (Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji khusus). Aplikasi ini menjadi sarana mengurus perizinan secara online sehingga akan memudahkan masyarakat.
Terdapat tiga jenis perizinan, yaitu: izin Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) baru, perubahan izin, dan akreditasi PPIU.(cnn/jpg)
SAMPAIKAN;
SAMPAIKAN: Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian sampaikan bahwa Dana Desa bisa dipakai bikan SPBU pada rapat kerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa tahun 2020.
SAMPAIKAN;
SAMPAIKAN: Mentri Dalam Negeri Tito Karnavian sampaikan bahwa Dana Desa bisa dipakai bikan SPBU pada rapat kerja pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa tahun 2020.
SUMUTPOS.CO – Dana Desa sekarang boleh digunakan untuk membuat tempat pengisian BBM di desa, yang wilayah kecamatannya belum ada SPBU. Namun namanya nanti bukan pertamini seperti yang beken saat ini, melainkan Pertashop.
Program SPBU desa ini merupakan kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan PT Pertamina (Persero). Kerja sama ini ditandai penandatanganan nota kesepakatan antara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, di sela-sela Rapat Kerja Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa tahun 2020 di Holy Stadium Marina, Semarang, kemarin.
Nicke mengatakan di Indonesia belum semua Kecamatan memiliki SPBU sehingga ada yang kesulitan untuk mencari bahan bakar. Ia memastikan 7.196 Kecamatan di seluruh Indonesia, minimal terdapat satu outlet pelayanan Pertamina.
“Pertamina akan membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat melayani masyarakat hingga ke pedesaan dengan memperluas penyediaan atau availability energi. Pembangunan Pertashop akan diprioritaskan bagi daerah yang belum terjangkau SPBU,” kata Nicke.
Pertashop dibangun dengan tiga kategori kapasitas penyaluran yaitu antara 400 liter per hari (Gold), 1.000 liter per hari (Platinum) dan 3.000 liter per hari (Diamond). Ada dua skema kerjasama yakni skema investasi oleh Pertamina dan skema investasi oleh lembaga di desa.
Untuk skema investasi oleh Pertamina, yang perlu disiapkan mitra atau dari desa adalah lahan dan dana mulai Rp 100 juta. Sedangkan skema investasi oleh desa dana yang dibutuhkan mulai Rp 300 juta dengan keuntungan untuk mitra yang tentu lebih besar. “Kalau investasi oleh pertamina, bapak ibu menyediakan lahan dan investasi untuk yang gold Rp 100 juta,” jelasnya.
Untuk produk yang dijual di kios tidak hanya bahan bakar minyak, namun ada juga LPG, pelumas, hingga UMKM. Barang yang dijual bisa lebih banyak tergantung luas lokasi.
Sementara itu Tito Karnavian menyambut baik Pertashop. Hal itu bisa untuk membantu pemasukan desa. Jika sukses maka akan langsung dikembangkan. “Pertashop ini luar biasa, untuk bantu perekonomian desa, untuk pemasukan desa. Memang bertahap, lihat contohnya sukses tidak, kalau sukses akan kembangkan,” kata Tito. (dtc/jpg)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sumut akan menggelar musyawarah daerah (musda) sekaligus pemilihan ketua dalam waktu dekat. Sejauh ini, dua nama muncul untuk merebut kursi Ketua DPD Partai Golkar Sumut.
Adalah Yasir Ridho Lubis (Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sumut) dan Musa Rajekshah (Wakil Gubernur Sumut). Menyikapi soal pilihan yang sudah muncul, DPD Partai Golkar Binjai menegaskan mendukung kader untuk merebut kursi Ketua DPD Partai Golkar Sumut.
“Dari 2 orang itu, siapa yang kader?” tanya wartawan Sumut Pos. “Yasir Ridho Lubis,” jawab Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai, H Noor Sri Syah Alam di Gedung Sementara DPRD Binjai, Rabu (19/2). Meski demikian, Ketua DPRD Binjai ini menjelaskan, DPD tingkat II belum ada melakukan pembahasan atau musyawarah secara internal. “Belum ada memang melakukan musyawarah,” jelas dia.
“Pada intinya, Partai Golkar itu partai yang taat aturan AD/ART dan Peraturan Organisasi. Semua mengikuti Juklak dan Juknis, dan semuanya mengacu itu,” sambung pria yang akrab disapa H Kires ini.
Lazimnya, kata dia, DPD Tingkat II seperti di Binjai juga akan melakukan pleno untuk memberi dukungan kepada calon ketua yang bakal maju nanti. Memang sejauh ini, baru 2 nama yang muncul.
“Kami akan mendukung kader terbaik. Dan pleno dilakukan jelang musda. Kami akan mendukung calon yang merupakan kader. Sementara untuk Musda kami, dilakukan setelah tingkat I,” tukasnya.
Dua nama calon Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang muncul dinilai menjadi bagian dari acuan untuk menunjukkan solidnya kader partai berlambang pohon beringin tersebut. Diketahui, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah atau Ijeck menegaskan dirinya siap ikut bursa pencalonan ketua DPD Golkar Sumut melalui musyawarah daerah (Musda) X partai yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Namun, rencana Ijeck tersebut menuai polemik di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.
Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut, Amas Muda Siregar menilai, Ijeck tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumut periode 2020-2025. Alasannya, Ijeck tidak pernah menjadi kader aktif di Golkar, dan pengurus minimal dalam lima tahun atau satu periode.
“Seperti orang kalau mau jadi imam salat, dia itukan mesti paling rendah tamat alif-alif. Dia becakap ada tajwidnya, pandai baca Alquran, jangan asal-asal saja mau jadi imam salat, begitulah contohnya. Jadi kalau di Golkar itu, pernahlah dia jadi pengurus, aktif sebagai kader, ada lagi istilahnya ikut pengkaderan dan lain sebagainya. Memangnya di Golkar itu suka-sukanya, tak bisa. Ada syaratnya. Namanya partai besar, masak suka-sukanya mau jadi pimpinan,” katanya.
Kata Amas di Golkar Sumut banyak kader hebat dan mumpuni dari sisi pengalaman berorganisasi. “Kalau calon pemimpin banyak di Golkar tidak perlu dropping dari luar, gak ada itu,” pungkasnya. (ted/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh pada hari ini dijadwal meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasional Demokrat (NasDem) Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Prof HM Yamin Medan.
“Acara peresmian dijadwalkan pada pukul 10.00.WIB. Peresmian gedung baru DPW Partai NasDem Sumut akan dilakukan oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh,” kata Ketua DPW Partai NasDem Sumut, Iskandar melalui siaran pers yang diterima Sumut Pos, Selasa (18/2) malam.
Ia mengatakan di usia ke-8 tahun Partai NasDem, pihaknya sangat bersyukur karena DPW NasDem Sumut kini sudah memiliki kantor yang sangat representatif, dengan prasarana yang memadai pula.
“Kita siapkan semua infrastruktur yang diperlukan di dalam gedung untuk membawa kemenangan Partai NasDem pada Pemilu 2024 ,” katanya.
Pembangunan kantor baru ini, menurutnya, wujud implementasi dan karakteristik NasDem dalam membangun kepercayaan masyarakat baik tingkat pusat maupun daerah. Iskandar menyampaikan, adapun kepala daerah yang akan hadir dalam peresmian kantor baru itu antara lain; Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, Fachrori Umar (Gubernur Jambi), Herman Deru (Gubernur Sumsel), Marwadi Yahya (Wagub Sumsel), Abdul Fatah (Wagub Babel), Dedy Hermansyah (Wagub Bengkulu), Sugianto Sabran (Gubernur Kalteng), dan Ali Mazi (Gubernur Sultra).
Selain itu direncanakan hadir Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Wakil Ketua DPR RI, Rahmad Gobel, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dan mantan Jaksa Agung HM Prasetyo. Sedangkan Ketum Surya Paloh, sebut dia akan didampingi Wakil Ketua Umum Ahmad Ali dan Pengurus Harian DPP NasDem sekaligus Anggota DPR RI yaitu Prananda Surya Paloh, Ahmad Sahroni, Martin Manurung, Willy Aditya, Rusdi Masse, Felly Runtuwene, Sulaeman L Hamzah.
“Ditambah Anggota DPR RI Dapil Sumut Delmeria dan Rudi Bangun. Pengurus DPP NasDem lainnya yang turut hadir Nining Indra Shaleh, Siar A Siagian hingga para ketua DPW Partai NasDem dari berbagai wilayah Indonesia.
Amatan Sumut Pos, meskipun belum diresmikan, kantor baru NasDem Sumut yang bercat warna putih dengan lambang berbentuk lingkaran biru yang dibalut dengan warna jingga terlihat cukup megah dan moderen. Fasilitas dalamnya juga cukup lengkap untuk menunjang pemenangan partai. Antara lain terdapat ruang aula berkapasitas 500 orang, ruangan pengurus serta ruang rapat internal dengan fasilitas wifi, lift, musala dan lainnya.
“Mengenai jadwal kegiatan Bapak Surya Paloh selain meresmikan dan meninjau sejumlah ruangan kantor DPW Partai NasDem Sumut, beliau juga akan memberikan sambutan dan arahan kepada para kader NasDem. Kami tentu sangat bersyukur atas kehadiran ketua umum beserta rombongan yang sengaja langsung datang untuk meresmikan kantor baru DPW Partai NasDem Sumut,” pungkasnya. (prn/azw)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan mengaku belum ada menerima satu pun bakal pasangan calon (bapaslon) yang datang menyerahkan syarat minimal dukungan hingga Rabu (19/2) sore kemarin.
KPU Medan juga belum mendapatkan informasi terkait rencana kedatangan bapaslon perseorangan seperti yang disepakati sebelumnya dalam rapat koordinasi dan sosialisasi bahwa bapaslon atau tim pemenangan diminta untuk memberitahukan rencana kedatangan sehari sebelumnya.
“Belum ada yang datang, dan belum ada yang mengkonfirmasi rencana kedatangannya,” ucap Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara KPU Kota Medan M Rinaldi Khair di Kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan No 37, Rabu (19/2).
Dalam kesempatan itu, Rinaldi menyampaikan, mengingat banyaknya jumlah syarat minimal dukungan bapaslon perseorangan yakni 104.954 surat pernyataan, KPU Kota Medan telah melibatkan 60 mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Potensi Utama dan Universitas Sumatera Utara (USU) untuk membantu proses tahapan penyerahan syarat dukungan pada 19-23 Februari 2020.
“KPU Kota Medan akan dibantu 60 mahasiswa yang direkomendasikan oleh pihak kampus untuk membantu proses pemeriksaan berkas dukungan mulai 19-23 Februari nanti,” ujarnya
KPU Kota Medan bekerjasama dengan UMSU, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) USU, dan Potensi Utama dalam merekrut tenaga pendukung tambahan sebagai operator dalam proses pemeriksaan berkas. Sebelum melakukan pemeriksaan berkas, 60 mahasiswa tersebut dibekali dengan bimbingan teknis, pengarahan dan simulasi pemeriksaan berkas syarat dukungan yang dipandu oleh Kasubbag Teknis dan Hupmas KPU Kota Medan Taufiq Harun didampingi pegawai sekretariat Sondang Sherly dan Aci.
Setelah diberi materi terkait calon persorangan, langsung dibagi per kelompok untuk simulasi pemeriksaan berkas dan penginputan daftar dukungan tidak memenuhi syarat (TMS) ke instrumen alat kerja KPU Kota Medan. Dalam simulasi banyak terjadi interaksi dan tanya jawab terkait tahapan pengecekan berkas.
Merekrut tenaga tambahan dari unsur kampus dinilai penting selain untuk menjamin indepedensi, juga untuk bekal pengalaman mahasiswa dalam bidang kepemiluan. (map/azw)
Sehingga mahasiswa yang direkrut dapat berpartisipasi terjun langsung mengetahui proses tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020.
“Intinya kita ingin keterlibatan banyak pihak, terutama mahasiswa, pelajar dan masyarakat dalam setiap tahapan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020,” ujar Rinaldi.
KPU Kota Medan membutuhkan banyak tenaga pendukung mengingat jumlah syarat minimal dukungan calon perseorangan yang akan diperiksa cukup banyak yakni 104.954 formulir surat pernyataan dukungan atau form B.1-KWK Perseorangan dan tersebar di minimal 11 kecamatan.
Dari simulasi yang dilakukan, 104.954 form dukungan B.1-KWK Perseorangan bisa mencapai 10 meter lebih tingginya. Jika yang daftar lebih dari satu bapaslon, tentu akan membutuhkan banyak tenaga bantuan untuk memeriksa kelengkapannya.
Apalagi di saat yang sama, KPU Kota Medan juga melaksanakan tahapan lainnya yakni rekrutmen terbuka pendaftaran calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) mulai 18-24 Februari. Sehingga perlu membagi tugas dan peran agar seluruh tahapan bisa berjalan maksimal dan terlayani dengan baik. (map/azw)
