TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli, Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si didampingi Asisten I Parsaoran Hutagalung dan Kadis Pendidikan Bontor Hutasoit Canangkan Penanaman 4.500 batang bibit pohon berbuah dan berbunga di lingkungan sekolah SD dan SMP Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (19/2).

Adapun sasaran dari kegiatan penanaman pohon di lingkungan sekolah terdiri dari 389 unit Sekolah Dasar dan 80 unit SMP Negeri/swasta yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Untuk tahap pertama, untuk tingkat SMP sebanyak 80 sekolah dengan jumlah bibit pohon sebanyak 4.500 batang.

Penanaman pohon berbuah ini bertujuan menjadikan sekolah yang rindang dan asri, mewujudkan sekolah yang nyaman dalam proses belajar mengajar, menanamkan budaya gotong royong, kepedulian kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah serta terbentuk karakter anak didik yang mencintai lingkungan sekolah.

Pada kesempatan itu, Tiopan Hutabarat dari Komite Sekolah menyampaikan terimakasih dan bangga kepada Bupati Nikson. “Karena pada masa kepemimpinan Bapak Nikson lah akhirnya bisa terwujud berdiri sekolah SMP di kampung kami ini pada tahun 2015 lalu, anak anak kami bisa sekolah disini, tidak perlu jauh jauh, terimakasih pak Bupati,” ujar Tiopan.(rel/des)

SMA DP PANGKALANBRANDA, SUMUTPOS.CO – Yayasan Pendidikan Dharma Patra (YPDP) Pangkalanbrandan mengayomi 6 sekolah mulai TK, MDTA hingga SMA-SMK menggelar Gebyar Dharma Patra (Gematra ) 2020 yang berlangsung di Halaman SMA DP Pangkalanbrandan, Senin (10/2) hingga Kamis (13/2 ).

Gebyar Dharma Patra 2020 ini mengambil tema ‘Meningkatkan Jiwa Kreativitas Menuju Sumber Daya Manusia yang Beriman, Bertaqwa, dan Berkualitas Sesuai Dengan Tujuan Pendidikan Nasional.’

“Kegiatan ini mempertandingkan dan memperlombakan berbagai kegiatan mulai dari perlombaan untuk jenjang TK, MDTA, SD, SMP hingga SMA dan SMK dengan mengikutsertakan para pelajar di wilayah Teluk Aru dan Kabupaten Langkat,” kata Ketua Panitia Penyelenggara Gematra 2020,” H Sugito SPd saat menyampaikan sambutan dan laporannya pada acara pembukaan.

Ketua YPDP Pangkalanbrandan ini juga menjelaskan bahwa tujuan digelarnya Gematra 2020 ini, selain untuk mempererat tali silaturahim antarpelajar juga sebagai ajang menggali potensi para siswa dalam memperlihatkan kemampuan dan ketrampilan untuk mencapai prestasi.

Sebagaimana diketahui, sambung Sugito. YPDP kini telah memasuki usia yang ke-41 tahun, dengan total siswa 2.278 siswa. Jumlah sekolah yang dilola sebanyak enam jenjang mulai TK,SD, MDTA, SMP, SMA, dan SMK.

“Dengan kegiatan Gematra 2020 ini diharapkan akan berdampak positif bagi para pelajar di Teluk Aru dan Langkat dalam pencapaian prestasi, sehingga ke depan masyarakat semakin percaya untuk memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah di lingkungan YPDP, karena YPDP adalah gudangnya siswa-siswa unggulan dan berprestasi,” terang Sugito.

Pimpunan Pertamina UP Areal Pangkalanbrandan Muhammad Nasir dalam sambutannya mengajak seluruh unsur pengurus, guru, dan siswa untuk terus mempertahankan dan melanjutkan kegiatan yang sangat hebat dan bermanfaat, sehingga warga Pangkalanbrandan terus menggandrungi sekolah- di lingkungan YPDP.

Sementara Kepala Cabang (Kacab) Dinas Pendidikan Stabat Dinas Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Ichsanul Arifin Siregar SSTP mengaku sangat bangga melihat kemampuan, keahlian, dan prestasi siswa-siswa di lingkungan YPDP.

Ichsanul Arifin Siregar SSTP juga sangat mengapresiasi apa yang telah dilaksanakan YPDP dalam kegiatan Gematra 2020.

Diharapkan kegiatan ini dapat terus dilaksankan secara berkesinambungan dalam upaya mewujudkan sekolah cerdas dan bermartabat.

Bupati Langkat diwakili Kepala Dinas P&P Langkat Dr H Saiful Abdi dalam sambutannya mengajak semua pengurus dan dewan guru untuk terus melaksanakan kegiatan yang sangat bermanfaat untuk menggali potensi diri menuju pencapaian prestasi.

Dinas P&P Langkat senantiasa mendukung semua program YPDP terkait penciptaan siswa berkualitas dan relegius. Karena dengan Gematra, YPDP telah ikut serta membantu Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mewujudkan masyarakat cerdas, bermartabat, dan relegius sebagaimana visi misi Bupati dan Wakil Bupati Langkat.

Keluar sebagai juara umum Gematra 2020 untuk tingkat SMP dan MTS adalah SMP Negeri I Babalan dan Tingkat SMA dan MA dan SMK adalah SMA DP Pangkalanbrandan.

Gematra 2020 YPDP ini diawali dengan acara pengalungan bunga kepada Bupati Langkat yang diwakili Kadis P&P Langkat dan ditandai dengan pelepasan balon berhadiah oleh Kadis P&P yang disaksikan para pejabat. Kemudian diteruskan dengan peninjauan stan pameran serta ditutup dengan doa.

Hadir dalam acara Gematra 2020, Pengurus YPDP Pangkalanbrandan, Kadis P&P Langkat mewakili Bupati Langkat, Kacab Dinas Pendidikan Stabat Dinas Provsu, Pimpinan Bank Syariah Mandiri, Dan Yon 08 Marinir, Pimpinan Pertamina Areal Pangkalanbrandan, Para Kepala SMA negeri dan SMK negeri serta SMK swasta Langkat-Binjai. (yas)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara (Taput), Drs. Nikson Nababan, M.Si bersama anggota DPRD Taput Dapil 1 dan didampingi beberapa Pimpinan OPD memmpin Musrenbang Kecamatan Tarutung, di aula Kantor Camat Tarutung, Rabu (19/2).

“Keterbatasan dana menjadi kendala kita. Tahun ini hampir 40 miliar untuk pembangunan jalan hotmix. Tetapi kita akan tetap menentukan prioritas yang paling dibutuhkan masyarakat. Skala prioritas menjadi penentuan pembangunan. Untuk itulah Musrenbang ini dilaksanakan. Sampaikan di sini apa yang menjadi prioritas dan paling dibutuhkan,” ujar Bupati mengawali sambutannya.

Dalam sambutannya, Bupati Taput memaparkan beberapa hal sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dengan cepat. “Ada 4 (empat) sektor yang menjadi pemicu sebuah daerah bisa cepat maju dan berkembang, yakni Sektor pariwisata, Sektor Kesehatan, Sektor Pendidikan dan Sektor Investasi. Terkait Sektor Pariwisata, misalnya Bali. Daerah ini bisa berkembang dan sangat di kenal di tingkat internasional karena keindahan alamnya. Tingginya kunjungan wisatawan ke daerah ini menjadi sektor utama pemicu pesatnya pembangunan di Bali,”terang Nikson.

Sektor kedua adalah Sektor Kesehatan, misalnya Penang. Memiliki pelayanan kesehatan yang sangat baik, dipercaya banyak orang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Banyaknya kunjungan untuk berobat ke daerah tersebut akan menggerakkan perekonomian.(rel/des)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi A DPRD Sumut meminta Kementerian BUMN untuk memberi kemudahan bagi kelompok masyarakat tidak mampu memiliki lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku. Kemudahan dimaksud antara lain meringankan pembayaran lahan eks HGU PTPN II yang selama ini diprotes oleh kelompok masyarakat tidak mampu.

Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution menyatakan, pihaknya sudah memohonkan keringanan pembayaran lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku ini kepada Kementerian BUMN. Menurut Irham, sudah sewajarnya kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mampu ini mendapat keringanan agar bisa secepatnya mendapatkan tanah eks HGU yang telah mereka perjuangkan selama bertahun-tahun.

“Keringanan membayar lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku ini harus segera direalisasikan oleh Kementerian BUMN, agar tanah-tanah yang selama ini dikelola oleh kelompok masyarakat tidak jatuh kepada pihak ketiga akibat tidak sanggup bayar karena kemahalan,” ujar Irham kepada wartawan, Selasa (18/2).

Dikatakan Irham, saat ini ada sekitar 20 persen dari total 5.873 hektare lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku dimiliki oleh kelompok masyarakat tidak mampu. Karenanya, lahan masyarakat ini harus diproteksi dengan memberi kemudahan bagi mereka untuk memiliki tanah tersebut.

“Kami di DPRD (Sumut) akan berupaya maksimal memperjuangkan agar hak masyarakat atas tanah eks HGU ini tidak hilang,” ucap Irham sembari menegaskan persoalan tanah eks HGU PTPN II ini menjadi agenda prioritas DPRD Sumut sejak dilantik 16 September 2019 lalu.

Irham menyebutkan, sudah beberapa kali memanggil PTPN II, Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta kelompok-kelompok masyarakat termasuk Ormas untuk membahas penyelesaian lahan eks HGU ini. Ia pun optimis permasalahan ini bisa segera diselesaikan tanpa ada yang dirugikan, termasuk kelompok masyarakat.

Sebelumnya, diketahui belum lama ini Kanwil BPN Sumut mengumumkan 5.873 hektare lahan eks HGU PTPN II yang telah dihapusbuku oleh Kementerian BUMN akan dibagi secara bertahap. Tahap pertama akan dibagikan 2.216 hektare dengan syarat penerima lahan diwajibkan membayar sesuai harga yang telah ditetapkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJJP).

Ketua Lembaga Pemulihan Hak-hak Tanah Rakyat (LPHTR), Kamisan Ginting mengatakan, pihaknya telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri BUMN Erick Tohir mengkaji ulang pembayaran lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku. Menurut Kamisan, kebijakan ini tidak adil karena masyarakat diminta untuk membayar lahannya sendiri yang masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan eks HGU PTPN II.

“Kita minta kebijakan untuk membayar lahan eks HGU PTPN II yang telah hapusbuku ini ditinjau ulang,” kata Kamisan sembari menambahkan PTPN II perlu mencontoh kebijakan manajemen PTPN V yang telah mengembalikan lahan seluas 2.800 hektar kepada warga desa Senama Nenek di Kabupaten Kampar, Riau tanpa harus membayar.

Kamisan menyatakan, tanah eks HGU adalah tanah negara yang perlu dibayar adalah tanaman, barang dan benda apabila lahan masih dikuasai bekas pemegang hak, seperti yang tertera dalam PP 40 Tahun 1996 pasal 18 dan Permen ATR 7 Tahun 2017 pasal 54. Ia juga menyatakan, permasalahan lahan eks HGU PTPN II ini rawan praktik korupsi. Dugaan korupsi ini bisa terjadi karena disebut adanya keharusan membayar tanah eks HGU yang sudah berstatus tanah negara ke kas PTPN II. (azw)

KARO, SUMUTPOS.CO – Peraturan Bupati (Perbub) Karo yang menguras Anggaran Pemerintahan Kabupaten Karo Tahun 2019 senilai Rp 2.289.400.000 untuk tunjangan insentif para pimpinan, kian menjadi persoalan di kalangan masyarakat Tanah Karo.

Perbup Karo nomor 48 tahun 2018 tentang kriteria dan besaran tambahan penghasilan berupa tunjangan khusus pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Karo diduga untuk memperkaya diri sendiri dan orang, dan berpotensi merugikan keuangan negara sehingga jadi temuan BPK RI Sumut.

Selain itu, proses pembahasan Perbub ini juga terkesan seperti “kejar tayang” atau dipaksakan. “Kalau tidak salah Rancangan Peraturan Bupati nomor 48 Tahun 2018, kita terima sekitar bulan Nopember 2018. Tanggal pastinya saya sudah lupa. Diundangkan di Lembaran Daerah Karo pada tanggal 18 Desember 2018. Karena itu Tahun 2018, pak,” ujar Kabag Hukum HAM Setdakab Karo, Monika Meytrisna Purba kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (18/2).

Dikatakan Monika, pembahasannya juga tidak dilakukan secara besar-besaran serta tidak melibatkan seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Begitu juga dengan DPRD nya tidak dilibatkan langsung dalam pembahasan Perbup. “Bagian Hukum dan HAM hanya menyusun materi dan perundang-undangan. Kami dibagian hukum hanya sebagai examinator. Yang bertanggungjawab adalah OPD (organisasi perangkat daerah) pemerakarsa,” jelasnya lagi.

Ketika disinggung bahwa Perbup nomor 48 tahun 2018 itu sudah menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI Perwakilan Sumatera Utara, Monika mengelak berkomentar. “Temuan BPK RI perwakilan Sumatera Utara tidak ada sama saya, jadi saya tidak tahu itu. Apa alasan BPK RI maka Perbupnya dihentikan, ada baiknya tanyakan saja ke Inspektorat,” tegasnya lagi.Menurutnya, temuan BPK biasanya disampaikan ke Inspektorat lalu diteruskan ke OPD yang terkait. (deo/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Bank Sampah Karya Mandiri Induk yang berada di Jalan Bukit Bundar, Kecamatan Rambutan Kota Tebingtinggi, persisnya di belakang Kantor Lurah Lalang, berhasil mengolah botol air mineral bekas menjadi sebuah kursi yang cantik.

Untuk satu kursi santai, mereka menggunakan botol air mineral bekas ukuran 1,5 liter dijajarkan sebanyak 15 botol. Kemudian, botol-botol tersebut dibalut kain jok warna warni.

Soal kualitas jangan ditanyakan, kursi santai ini bisa diduduki dengan bobot hingga 100 kilogram. Untuk satu unit kursi sila berbahan baku limbah botol plastik air mineral ini, ditawarkan dengan harga jutaan rupiah.

Lurah Lalang, Hadi Supeno SE didampingi Direktur Bank Sampah Iskandar, menyampaikan ini merupakan program unggulan dari Bank Sampah Karya Mandiri yang ada di Kelurahan Lalang. Inovasi ini sengaja dilakukan untuk terus memberdayakan bank sampah agar lebih produktif.

“Selain menampung sampah sampah dari masyarakat yang organik dan non organik, bank sampah Karya Mandiri juga mengelola limbah sampah plastik menjadi bahan jual seperti kursi dan hiasan kepada khalayak ramai,” bilang Supeno.

Bukan kursi santai dari limbah botol mineral saja, limbah bekas dari wadah cat ukuran 25 kg juga diolah menjadi tempat duduk santai yang indah. Dimana dibagian atas tutup dilapisi dengan habus an dibungkus dengan jok, kemudian wadah tong cat bagian luar dicat menggunakan cat minyak semprot dengan di lukis berbagai jenis karya lukis seperti gambar bunga, gambar awan dan gambar lainnya.

“Kita melakukan inovasi ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan bank sampah sekitar, juga untuk membudidayakan masyarakat untuk berkarya dan berlatih dalam membuat kursi santai dari limbah bekas yang tidak dimanfaatkan,” terangnya, Rabu(19/2)

Sedangkan Iskandar selaku Direktur Bank Sampah Karya Mandiri menjelaskan mulai tahapan pertama, sebelum membuat kumpulkan sembilan belas botol air mineral ukuran 1,5 liter lengkap dengan tutupnya, kemudian satukan dengan cara menggunakan lakban untuk mengikatnya, ambil tripleks yang dibentuk bulat langsung dipasangkan dibagian atas dan bawah botol mineral, kemudian rekadkan menggunakan lakban hingga benar benar kuat.

Mulai dengan membuat tutupnya yaitu lapisan busa dan kain jok untuk jenis kursi, langsung di kaitkan kemudian jok yang sudah di jahit keliling langsung dipasangkan.

“Dalam hitungan waktu hampir satu jam, siap satu untuk kursi santai bulat,” jelasnya.

Kadis Perkimsi Kota Tebingtinggi HM Hasbie Asshidhiqqi selaku pembina Bank Sampah Karya Mandiri mengatakan tetap akan mensupport Lurah Lalang dan Bank Sampah Karya Mandiri, karena bisa membuat inovasi inovasi baru dalam mengembangkan bank sampah tersebut.

Pihaknyapun sudah berdiskusi dengan orang nomor satu di Kota Tebingtinggi, rencana semua kantor kantor dinas dan UPTD harus membeli satu set kursi dan meja santai tersebut untuk di pergunakan di kantornya.

“ Karya ini bagus dan harus kita dukung, saat sekarang sudah banyak yang memesan kursi dan meja santai tersebut,” bilang Hasbie Asshidhiqqi. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Sidang perdana gugatan perdata yang dilayangkan Ikuten Sitepu dkk terhadap tergugat I Pemerintah Kabupaten Karo dan tergugat II, DPRD Kabupaten Karo digelar di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan agenda pemeriksaan para pihak dan penetapan hakim mediasi, Rabu, (19/2)

Sidang gugatan perdata ini berkaitan dengan kasus pemberian hibah kepada instansi vertikal dijajaran pemerintahan Kabupaten Karo. Perkara perdata dengan register Reg. No: 12/Pdt.G/2020/PN.Kbj diketuai hakim Sulhuddin dan Vera Yetti Mahdalena dan Arif sebagai anggota dibantu Panitera Pengganti Abadi Tarigan.

Penggugat dalam perkara perdata ini, Ikuten Sitepu (56) beralamat di Desa Sukanalu, Kecamatan Naman Teran, Robinson Purba (43) beralamat di jalan Samura Kelurahan Gung Negeri Kabanjahe, Soni Husni Ginting (44) warga jalan Kapten Pala Bangun Kabanjahe dan Aristo Sinulingga (30) warga Jalan Jamin Ginting, Gang Saudara Kabanjahe. Keempat penggugat memberikan kuasa khusus kepada Ronald Abdi Negara Sitepu,SH. Bupati Karo dalam perkara perdata ini disidang pertama ini mengutus Staf Ahli Bidang Hukum, David Trimei Sinulingga, Kabag Hukum HAM Setdakab Karo, Monika Meytrisna Purba. Turut mendampingi Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Kadis PPKAD Andreasta Tarigan.

Tergugat II dewan DPRD Kabupaten Karo menugaskan Sekretaris Dewan Petrus Ginting untuk menghadiri sidang. Usai sidang pemeriksaan para pihak,sidang dilanjutkan dengan agenda mediasi. Sebagai hakim mediator disepakati Sanjaya Sembiring, SH.

Dalam mediasi tidak ditemukan kesepakatan maka agenda persidangan dilanjutkan pada tanggal 26 Februari 2020. Kuasa hukum penggugat, Ronald Abdi Negara Sitepu,SH seusai sidang mengatakan, sangat menyesalkan ketidakhadiran Bupati Karo, Terkelin Brahmana, sebagai eksekutif serta Kepala Daerah yang merupakan pimpinan tertinggi di Pemerintahan Kabupaten Karo.

“Tadi sudah dimulai pemeriksaan para pihak. Baik itu pihak penggugat ataupun kuasanya, tergugat I dan II ataupun kuasanya. Pada pemeriksaan para pihak , majelis hakim meminta surat kuasa dari pihak tergugat satu dan tergugat kedua,” jelas Ronald.

Ditambahkan Ronald, pihak tergugat satu sudah mengembalikan surat kuasa tapi belum didaftarkan secara resmi ke Pengadilan Negeri. Katanya pada persidangan selanjutnya tergugat satu mengatakan akan mendaftarkan surat kuasa itu pada hari sidang minggu depan.

“Saya kurang tau dan paham betul apa alasannya makanya didaftarkan minggu depan padahal surat kuasa itu tadi sudah ditandatangani bupati,” tambah Sitepu.

“Sudah ada tandatangan bupati, cuman sepertinya masih ada kesalahan pada surat kuasa itu tadi. Karena ada double print yang terjadi dalam surat kuasa,” bebernya. Ditambahkannya lagi, kuasa dari pihak tergugat dua dalam hal ini DPRD Karo itu bukan surat kuasa, tapi surat tugas kepada Sekwan yang berisi bahwa menugaskan ataupun mewakilkan Sekwan pada persidangan Rabu. “Jadi hanya Rabu ini saja Sekwan mewakili tergugat dua,” terang Sitepu.

Didalam mediasi tadi tambah Ronald, pihak tergugat dua selaku surat tugas Sekwan memastikan pada persidangan berikutnya DPRD Karo atau tergugat dua akan hadir pada sidang berikutnya walaupun nanti ketua dewan tidak bisa dia akan menghadirkan wakil ketua ataupun anggota lainnya.

Yang lebih membingungkan lagi kata Ronald, tergugat satu melalui kuasanya sudah memastikan Bupati Karo, tidak dapat hadir tanpa konfirmasi kepada Bupati Karo terlebih dahulu. “Hakim mediasi menanyakan kepada kuasa, kapan bisa menghadirkan Bupati Karo dan langsung dijawab oleh kuasa tergugat satu pak Bupati tidak akan bisa hadir. Jadi disini saya sangat bingung kenapa dia bisa memastikan hal itu dan alasannya tugas kenegaraan,” kesal Ronald Abdi Negara Sitepu. (deo/han)