MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gedung-gedung heritage di Jalan Hindu VII Kota Medan mayoritas bukan merupakan aset Pemko Medan. Pemko sendiri diketahui hanya memiliki Gedung Warenhuis sebagai asetnya di kawasan tersebut, sedangkan gedung sekitarnya merupakan milik pihak lainnya, seperti perseorangan atau coorporate.

Karena hal ini, Pemko Medan telah menyiapkan strategi untuk mensukseskan rencana pembentukan kawasan Heritage tersebut. “Seusai hasil rapat Senin (16/3) kemarin dengan pak Plt Wali Kota dan OPD lainnya sebagai tindak lanjut studi ke Kota Tua Semarang beberapa waktu yang lalu, setidaknya Pemko sudah menetapkan 5 hal,” ucap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Kamis (19/3).

Dijelaskan Benny, untuk yang pertama Pemko Medan akan membentuk badan pengelola kawasan cagar budaya yang salah satu poin pertamanya adalah kawasan Kesawan yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, akademisi hingga pemilik bangunan.

“Lalu yang kedua, Pemko akan menetapkan Perwal Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Ketiga, Pemko akan melakukan sosialisasi dengan mendatangi serta mengajak pemilik bangunan untuk aktif dalam mendukung rencana penataan ini,” ujarnya.

Berikutnya, Pemko Medan akan memperbaiki atau merenovasi gedung Warenhuis sebagai tanda diawalinya pembangunan kawasan Heritage di Kota Medan. Tak hanya itu, Pemko Medan juga berencana untuk membeli bangunan yang dinilai potensial dan butuh perawatan pada kawasan Kesawan menjadi aset milik Pemko Medan.

Terakhir dan yang paling menarik, Pemko Medan akan memberikan insentif kepada masyarakat pemilik bangunan yang koorperatif dalam mengikuti pola penataan kawasan Kesawan sebagai pusat kawasan Heritage di Kota Medan.

“Pemko akan memberikan insentif berupa keringanan pajak dan retribusi bagi masyarakat yang mengikuti pola penataan kawasan bersama pemko. Misalnya, Pemko akan memberikan potongan pajak seperti PBB hingga 50 persen,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Medan dari PPP, Abdul Rani menyatakan dukungannya kepada Pemko Medan untuk memberikan insentif bagi masyarakat pemilik bangunan yang kooperatif dalam mengikuti pola penataan kawasan Kesawan.

“Kalau ada masyarakat yang dengan senang hati mendukung rencana pemerintah, wajar lah rasanya kalau pemerintah memberikan bonus seperti itu. Kita menilai hal itu sebagai penghargaan bagi masyarakat yang ingin membantu percepatan pembangunan di Kota Medan,” katanya.

Namun, Rani mengingatkan agar Pemko Medan tidak merugikan masyarakat dalam rencana tersebut. Misalnya rencana Pemko Medan untuk membeli gedung-gedung di kawasan tersebut yang dinilai potensial dan butuh perawatan.

“Kalau memang nantinya mau dibeli, ya pastikan masyarakat nya juga harua bersedia dan proses appraisalnya harus berjalan baik agar membuat harga yang pantas atas gedung itu. Kita harapkan terbentuknya kawasan Heritage di Kota Medan ini dapat meningkatkan PAD di Kota Medan secara signifikan dari berbagai sektor,” pungkasnya.

Seperti diketahui, penataan heritage Kota Medan mulai dilakukan, Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi juga telah memimpin Rapat Penataan Kawasan dan Gedung Warenhuis di Balai Kota Medan, Senin (16/3) yang lalu.

Rapat itu digelar dalam rangka pembentukan tim yang nantinya akan melakukan penataan dan revitalisasi gedung Warenhuis yang telah berdiri sejak tahun 1919 tersebut. Akhyar berharap, tim yang terbentuk benar-benar berkompeten sehingga proses penataan dapat berjalan lancar lewat ide serta gagasan yang diberikan.

Seperti diketahui, bangunan tua yang merupakan supermarket pertama di Kota Medan itu akan direnovasi untuk mengawali dimulainya pengembangan wisata heritage di ibukota Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai tempat pertunjukkan seni, gedung tua yang dibangun tahun 1919 itu nantinya juga direncanakan menjadi tempat pemasaran aneka kerajinan tangan unggulan para pelaku UMKM yang ada di Kota Medan.

Selain itu, akan menjadi tempat bagi warga untuk menikmati aneka kuliner khas Kota Medan. Kehadiran gedung Warenhuis itu diharapkan mampu menjadi ikon baru di Kota Medan sekaligus mendorong peningkatakan ekonomi masyarakat dan menjadi wadah terbukanya lapangan pekerjaan baru. (map/ila)

HAMPARANPERAK, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 32 remaja dan anak – anak keracunan bakso bakar keliling di Desa Klumpang Kebun dan Desa Kelambir, Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, Rabu (18/3) sore.

Keracunan dialami para korban setelah mengalami mual, muntah, pusing dan sakit perut. Para korban yang mengalami keracunan menjalani perawatan di Puskesmas Hamparanperak. Dari 32 orang tersebut, 6 di antaranya sudah pulang.

Salah satu korban, Nining Arningsi (18) mengatakan, dirinya keracunan setelah memakan bakso bakar yang dibelinya dari pedagang keliling saat melintas di depan rumahnya. Bakso bakar itu dibeli seharga Rp1.000 pertusuk.

“Saya sudah sering beli bakso bakar pedagang itu. Tapi kali ini kok beda, ada rasa sakitn

setelah 4 jam mengalami mual, muntah dan pusing,” kata remaja yang menetap di Pasar 1, Dusun 16, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak ini.

Keracunan massal yang menimpa warga, mendapat respon dari Kepala Desa Desa Klumpang Kebun Handayanto, Camat Hamparanperak Amos Karo Karo dan petugas kepolisian Hamparan Perak turun ke Puskesmas tempat paea korban dirawat.

Camat Hamparanperak, Amos Karo Karo mengungkapkan, pihaknya masih melakukan pendataan terkait jumlah warga yang keracunan. Dari informasi diperoleh, para korban keracunan usai menyantap bakso bakar keliling.

“Saat ini ada ada 32 warga yang sudah kita data, tapi 26 masih dirawat dan 6 sudah pulang. Penyebabnya masih diteliti. Ini masih diduga keracunan jajanan bakso bakar, tapi harus kita pastikan dengan pemeriksaan laboratorium dari pihak kepolisian. Kita imbau kepada orangtua agar tidak membeli jajanan sembarangan kepada anaknya,” kata Amos.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M R Dayan didampingi Kapolsek Hamparanperak, Kasat intel dan Kasat Binmas mengecek kondisi korban yang mengalami keracunan.

“Kita mengimbau kepada orangtua korban untuk mengawasi anak-anaknya agar tidak jajan sembarang serta hindari makan makan yang tidak higienis,” kata Kapolres.

Untuk penyebab keracunan, Dayan masih meyelidiki, sample bakso akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan kandungan dari bakso tersebut.

“Kita sudah memeriksa beberapa saksi, bahkan pedagang bakso sudah kita periksa. Pengakuan pedagang bakso, dia tidak tahu kalau daganganya yang menjadi penyebab keracunan, sebab dia sudah berjualan 2 tahun tidak pernah ada masalah. Jadi, kita masih selidiki kasus ini,” ungkap Dayan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan menutup sementara pelayanan tilang untuk mengantisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) di lingkungan kejaksaan. Tetapi, pelanggar tilang dapat menggunakan aplikasi Siabang Lae atau WhatsApp.

“Mengantisipasi Covid-19 tidak menyebar, kami sampaikan ke pelanggar tilang, bahwa pelayanan tilang ditutup sampai batas waktu yang tidak ditentukan,” kata Kepala Kejari Medan, Dwi Setyo Budi Utomo, sesuai dengan instruksinya.

Dikatakan Dwi, langkah itu dilakukan sebagai bentuk layanan dan pengabdian Kejari Medan untuk warga.

Namun, pelanggar tilang dapat menggunakan aplikasi Siabang Lae (Sistem Antar Barang Bukti Lewat Aplikasi Online) atau WhatsApp (WA) di nomor 081370820455 dan pengantaran secara gratis.

“Pelanggar tilang dapat mengisi nama (sesuai KTP), alamat (tempat diantar) dan foto kertas tilang tersebut. Kita berharap dengan ini warga Kota Medan, khususnya pelanggar tilang agar tidak menumpuk massa saat mengambil tilang,” pungkasnyan

PN Medan Belum Tunda Persidangan

Sementara itu, Pengadilan Negeri (PN) Medan belum berencana melakukan penundaan persidangan mengantisipasi penyebaran virus corona (covid-19). Hanya saja, penundaan persidangan bergantung kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara.

“Untuk penundaan sidang, seluruhnya adalah kewenangan majelis yang menyidangkan perkara masing-masing,” ungkap Ketua PN Medan, Sitio Jumagi Akhirno kepada wartawan, Kamis (19/3).

Menurut Sitio, tanpa arahan darinya, para majelis juga sudah ada yang menunda persidangan selama 14 hari kedepan.”Tanpa adanya arahan dari ketua, ada juga majelis yang menunda sidang. Ya tidak apa-apa sebagai bentuk antisipasi,” ujarnya.

Menurutnya, hal tersebut dilakukan karena telah menyadari adanya sosial disetensi untuk menghindari penyebaran Covid-19. “Karena menyadari adanya sosial disetensi itukan,” bilangnya.

Namun tak semua majelis memberlakukan hal tersebut, karena adanya masa tahanan yang tak bisa ditunda atau habis. “Kalau ditunda ya bisa bebas tahanannya. Jadi ada beberapa sidang yang tidak bisa diberhentikan, karena pemeriksaannya yang memerlukan waktu panjang, seperti Tipikor, Praperadilan. Maka dari itu semua diserahkan kepada Majelis untuk mengambil kebijakan ini,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini belum ada arahan dari pusat untuk memberlakukan Lockdown untuk pelayanan umum seperti Pengadilan Negeri Medan.

“Sebelum adanya arahan dari pusat, maka dari itu semuanya saya serahkan kepada Majelis untuk memilih-milih, atau untuk memilah-milah bila ada sidang yang memungkinkan untuk ditunda selama 14 hari, maka silahkan untuk ditunda,” terangnya.

Menurutnya arahan yang turun dari Mahkama Agung (MA) hanya saja mengurangi perjumpaan-perjumpaan di luar persidangan. “Saat ini MA masih belum ada keluarkan surat perintah soal pemberhentian sidang, hanya saja saat ini perintah untuk pengurangan penjumpaan,” pungkasnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretariat DPRD Medan secara resmi melakukan pemeriksaan suhu badan dengan termometer infrared terhadap seluruh tamu dan pegawai yang masuk ke gedung dewan.

Hal itu juga ditegaskan dengan dikeluarkannya surat edaran Nomor: 800/3876 tertanggal 18 Maret 2020, terkait pencegahan penularan covid-19 di wilayah Kota Medan yang ditandatangani Sekretaris DPRD Medan Abdul Azis, sebagaimana imbauan Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasutionn

Kabag Umum DPRD Medan Andi Syukur Harahap kepada sejumlah wartawan, pihaknya sudah melaksanakan arahan Plt Wali Kota Medan mengenai pencegahan penyebaran covid-19 di gedung DPRD Medan dengan cara penyemprotan disinfektan di tiap-tiap lantai dan ruangan.

Tidak hanya itu, pihaknya juga telah menyiapkan hand sanitizer di tiap-tiap laintai, dan penyemprotan disinfektan akan dilakukan secara berkala. Bahkan, pihaknya sudah menerapkan pemeriksaan suhu badan terhadap seluruh tamu dan pegawai yang masuk ke gedung dewan.

“Seluruh pegawai dan tamu yang masuk dari pintu lobby DPRD Medan akan diperiksa satu persatu suhu badannya,” ujar Andi kepada Wartawan, Kamis (19/3).

Dijelaskannya juga, pihaknya sudah menginstruksikan kepada seluruh staf yang bertugas di Sekretariat DPRD Medan untuk menjaga kesehatan diri masing-masing. Sementara untuk akses keluar masuk gedung, ke depan akan diterapkan satu akses.

“Staf atau ASN yang sakit akan kita pantau dan laporkan ke Pemko Medan. Bukan mencurigai, tapi sebagai langkah mengantisipasi dalam rangka pencegahan Covid-19 di jajaran Sekretariat DPRD Medan,” ujarnya.

Disebutkannya, sejauh ini belum ada arahan untuk meliburkan atau menginstruksikan ASN agar bekerja dari rumah. “Yang kami terima informasinya, baru di jajaran pendidikan saja meliburkan siswa. Untuk ASN belum ada arahan,” jawabnya.

Pantauan wartawan terlihat, seluruh tamu yang masuk ke gedung dewan diperiksa dengan menggunakan termometer infrared. Menurut petugas yang berjaga di lobby DPRD Medan, tamu yang diperbolehkan masuk adalah tamu yang memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat celcius. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menindak lanjuti surat edaran Wali Kota Medan tentang antisipasi pencegahan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Medan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan melakukan sosialisasi kepada anak-anak sekolah maupun orangtua yang berada di luar rumah atau pusat keramaian.

Sebelum melakukan sosialisasi, terlebih dahulu Satpol PP melaksanakan apel yang dipimpin Sekretaris Satpol PP Kota Medan Rahmat Harahap yang bertempat di pelataran Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto No 30, Kamis (19/3).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Satpol PP memberikan arahan kepada anggotanya agar melakukan sosialisasi dan mengimbau masyarakat yang anak-anaknya masih berada di luar rumah atau di pusat keramain untuk segera membawa anaknya kembali ke rumah, guna untuk mencegah meluasnya wabah Virus Corona.

Dalam sosialisasi ini, Satpol PP dibagi menjadi 4 tim. Tim pertama melakukan sosialisasi di kawasan Plaza Medan Fair dan Berastagi Supermarket di Jalan Gatot Subroto, tim kedua mendatangi Manhattan Times Square dan Ringroad City Walks, tim yang ketiga mendatangi Pasar Petisah dan Plaza Millenium, dan tim terakhir mendatangi warnet-warnet yang ada di sekitaran Kota Medan.

Dikatakan Rahmat, saat ini Pemko Medan memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait wabah corona virus untuk tidak berada di tempat-tempat keramaian dan mengurangi aktivitas di luar rumah.

“Hari ini kita hanya memberikan sosialisasi dan imbauan tanpa adanya sanksi yang diberikan. Ini kami lakukan meneruskan dari keputusan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution Msi agar anak-anak belajar di rumah, bukan malah keluar ke tempat-tempat keramaian. Jadi tolong orangtua yang bawa ana,knya ke tempat keramaian, bqawa pulang anaknya segera!” tegas Rahmat.

Rahmat mengungkapkan, dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa siswa dan mahasiswa mulai diliburkan sejak tanggal 17 hingga 30 Maret dan melakukan proses kegiatan belajar di rumah melalui e-learning (belajar online) dengan menggunakan WA grup mata pelajaran, rumah belajar, ruang guru, dan atau jenis pembelajaran online lainnya, tentunya dengan bimbingan orangtua.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali mengeluarkan imbauan ke 33 pemerintah daerah. Kali ini, seluruh kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diminta lakukan patroli anak sekolah yang berkeliaran pada spot-spot keramaian.

Patroli petugas Satpol PP tersebut, guna memantau dan memastikan bahwa para pelajar tetap belajar dari rumah dengan diawasi intens oleh orangtua mereka.

Kasatpol PP Sumut Suriadi Bahar mengamini ihwal SE partoli wilayah yang pihaknya keluarkan mulai 18 Maret 2020. Kata dia, SE bernomor 812/Satpol.PP/I/2020 itu merupakan tindak lanjut dari SE Gubsu No.440/2666/2020 pada 17 Maret tentang Kewaspadaan terhadap resiko penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) dan arahan langsung Gubsu kepada pihaknya pada 18 Maret tentang wabah berbahaya tersebut di Sumut.

“Sifatnya lebih kepada patroli wilayah bukan razia. Kalau razia pasti ada hukuman. Namun ini kita mau memastikan bahwa para pelajar tidak berkeliaran keluar rumah selama sekolah diliburkan dua minggu,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (19/3).

Terdapat dua poin krusial dalam SE tersebut. Pertama, patroli wilayah bermaksud memonitoring keberadaan pelajar (SD, SMP, dan SMA) yang berkeliaran di tempat-tempat umum seperti plaza, warnet dan cafe.

Kedua, melakukan pengecekan ke pusat-pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi serta tempat keramaian lainnya. Apabila ditemukan ada warga yang panic buying (membeli dalam jumlah yang berlebihan) agar memberi penyuluhan, pemahaman, dan pengertian untuk tidak resah dalam menghadapi Covid-19.

“Kami juga mengimbau agar para orangtua dapat mengawasi anak-anaknya dengan baik di rumah, dan tetap memastikan bahwa mereka tetap belajar seperti biasa serta tidak berkeliaran ke titik-titik keramaian tersebut,” harapnya.

Seperti diketahui, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi pada Selasa (17/3) telah mengeluarkan surat edaran meliburkan seluruh sekolah menengah atas (SMA) sederajat dan meminta siswa-siswi belajar secara mandiri dari rumah.

Sementara itu, kemarin petugas dari Kodam I/BB telah berjaga-jaga dan mengawasi aktivitas pelajar dan sekolah-sekolah. Para petugas tersebut memberikan pemahaman bahwa sekolah diliburkan sementara waktu. Sebab didapati masih ada pelajar yang datang ke sekolah untuk mengikuti proses belajar dan mengajar. (map/prn/ila)