JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Bank Tabungan Negara (Persero) meminta pemerintah menambah kuota pembiayaan rumah subsidi hingga dua kali lipat dari yang dianggarkan pada 2020. Saat ini, pemerintah menganggarkan pembiayaan rumah bersubsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sekitar 110 ribu unit rumah.
Direktur Keuangan BTN Nixon Napitupulu mengatakan usulan tersebut sudah disampaikan ke pemerintah. Nantinya pembiayaan rumah bersubsidi tetap menggunakan anggaran pemerintah.
“Kami memang sedang dan akan menjajaki kemungkinan adanya kuota tambahan. Kalau bisa double lebih baik. Mekanismenya belum tau karena baru usulan, pasti banyak hitungan pemerintah dan prosesnya juga tidak gampang,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin (17/2).
Menurutnya penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi dapat mempercepat pelaksanaan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan menambah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah.
“Kami yakin pasti akan ada kebijakan baru, tetapi untuk tambahannya kami belum tahu. Kalau dari kami usulannya minta tambahannya kalau bisa double dari yang sudah dialokasikan, kalau bisa sampai 300 ribu unit,” ungkapnya.
Hingga saat ini, Nixon menyebutkan ada 271 ribu unit rumah yang sudah terbangun dan siap dijual. Hanya saja, masih memerlukan tambahan kuota agar bisa terserap secara optimal oleh masyarakat.
“Diharapkan pemerintah bisa mengeluarkan total kuota pembiayaan rumah bersubsidi sebanyak rumah yang sudah terbangun agar bisa segera dijual,” ucapnya. (rol/ram)
KETERANGAN: Ketua Bawaslu RI Abhan (kiri) bersama Ketua KPU RI Arief Budiman memberi keterangan, beberapa waktu lalu.
KETERANGAN: Ketua Bawaslu RI Abhan (kiri) bersama Ketua KPU RI Arief Budiman memberi keterangan, beberapa waktu lalu.
SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Itu dilakukan untuk mencegah peredaran dana “siluman” dalam penyelenggaraan kampanye di Pilkada Serentak 2020. Selain itu juga sebagai langkah meningkatkan pengawasan dana kampanye dan sumbangan dana partai politik untuk peserta calon Pilkada.
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, perlu dilakukan penguatan kerja sama antara Bawaslu dan PPATK dalam mengawasi dana peserta Pilkada 2020.
“Bawaslu bisa bersinergi dengan PPATK sesuai dengan kewenangan masing-masing,” ujar Abhan di Jakarta, baru-baru ini.
Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menambahkan, Bawaslu membutuhkan bantuan PPATK agar mengetahui transak si yang dilakukan para peserta pilkada.
Fritz berharapkerja sama tersebut dapat memperluas ruang lingkup hubungan yang dilakukan, seperti membuka kerja sama dengan pihak bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).”Kerja sama ini semakin ditingkatkan intensitas dan ruang lingkupnya dapat semakin menguatkan penegakkan hukumnya,” jelasnya.
Dia mencontohkan, salah satu mahar politik yang terjadi saat Pilkada 2018 di Palangkaraya. Fritz bercerita, saat itu hakim meminta bukti lebih dari satu, meskipun pemberi dan penerima mengakui adanya transaksi terbit. Sayangnya, bukti transfer itu telah hilang.
Dia mengakui, ada keterbatasan kewenangan Bawaslu terutama untuk meminta bukti transaksi dari perbankan. Keterbatasan ini, lanjutnya, menjadi salah satu kendala yang penghambat proses penegakan hukum terkait politik uang.
“Kasus saat Pilkada 2018 di Palangkaraya soal mahar politik, si pemberi dan penerima telah mengaku adanya transaksi. Namun, hakim meminta lebih dari satu alat bukti karena satu alat bukti saja tidak cukup di pengadilan,” ucapnya.
“Bagaimana caranya kita minta ke bank seperti bukti setoran. Belum lagi proses itu bisa melebihi batas waktu penyelesaian sengketa yaitu 3 ditambah 2 hari yang kamimiliki,” tambah Fritz.
Menanggapi hal itu, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin sepakat meningkatkan kerja sama dengan Bawaslu.
“Kami dari PPATK merasa perlu ditingkatkan lagi. Sebab masih banyak hal yang perlu dilakukan perbaikan dalam penyelengagra pemilu atau pilkada,” kata Kiagus.
Dia menyatakan harapan adanya pertemuan lebih detail dan teknis lagi untuk membicarakan hal-hal yang memerlukan langkah-langkah lebih lanjut. (bbs/azw)
BERKAS: Komisi Pemilihan Umum Binjai menyiapkan berkas pendaftaran bagi pelamar, kemarin.
BERKAS: Komisi Pemilihan Umum Binjai menyiapkan berkas pendaftaran bagi pelamar, kemarin.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Binjai sudah mengumumkan 50 nama calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Sabtu (15/2). Selanjutnya KPU kembali membuka pendaftaran untuk calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada September 2020 mendatang.
Dalam Pengumuman Nomor 4/PP.04.2-Pu/1275/Kota/II/2020, 50 nama yang diumumkan. masing-masing kecamatan, ada 10 nama calon anggota PPK. KPU Binjai, kemudian melakukan pleno. Hasilnya ditetapkan nomor 1 sampai 5, menjadi calon anggota PPK. Dalam pengumuman itu juga disebutkan nomor 6 sampai 10 sebagai pengganti antar-waktu (PAW).
Menurut Ketua Divisi Parmas dan SDM KPU Binjai, Robby Effendi, nama-nama calon anggota PPK yang masuk 5 besar hampir 50 persen wajah baru. Bahkan, menurut dia, keterwakilan perempuan terakomodir mengisi di setiap kecamatan.
“KPU Binjai mengundang dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mengawal proses seleksi dengan menyampaikan tanggapan terkait rekam jejak dari nama-nama hasil seleksi wawancara ke Kantor KPU Kota Binjai dengan alamat Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 10 B Binjai atau melalui surat elektronik ke kota_binjai@kpu.go.id dengan melampirkan identitas diri sampai dengan tanggal 21 Februari 2020,” tambah dia.
Sementara, KPU Binjai melanjutkan tahapannya dengan melakukan proses perekrutan calon anggota Panitia Pemungutan Suara mulai Selasa (18/2). Sesuai formasi, KPU Binjai akan menempatkan total sebanyak 111 anggota PPS pada 37 kelurahan di Kota Binjai, dengan rincian tiga anggota PPS untuk setiap kelurahan.
“Sosialisasi tahapan perekrutan calon anggota PPS sudah dilakukan sejak 15 Februari 2020 sampai 17 Februari 2020,” kata Ketua KPU Binjai, Zulfan Effendi, Senin (17/2).
Dalam hal ini, proses sosialisasi perekrutan calon anggota PPS dilakukan melalui pengumuman tertulis di Kantor KPU Kota Binjai dan seluruh kelurahan yang ada di Kota Binjai, serta pengumuman elektronik melalui alamat website http://kota-binjai.kpu.go.id/, dan media sosial KPU Kota Binjai.
“Untuk tahap pendaftaran calon anggota PPS, sesuai agenda akan kita laksanakan selama satu pekan, terhitung besok (18/2) hingga 24 Februari 2020,” beber Zulfan.
Terkait syarat pendaftaran calon anggota PPS, tambah dia, hal tersebut berpedoman pada Peraturan KPU RI Nomor: 3/2018, tentang pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum, serta Keputusan KPU RI Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020, tentang pedoman teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
Syarat-syarat pokoknya antara lain, warga negara Indonesia, berumur minimal 17 tahun, jenjang pendidikan minimal SMA sederajat, berdomisili dan memiliki KTP eletronik di wilayah kerja PPS, sehat jasmani dan rohani, bukan pengurus suatu partai politik, tidak pernah dipidana penjara dengan vonis hukiman lima tahun atau lebih, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai penyelenggara pemilu, tidak memiliki ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu, serta belum pernah menjabat dua kali sebagai anggota PPS. (ted/azw)
“Secara umum, syarat pendaftaran calon anggota PPK sama dengan syarat pendaftaran calon anggota PPK. Bahkan ujian tertulis calon anggota PPS nantinya turut menerapkan sistem CAT (Computer Assited Test),” pungkas Zulfan. (ted)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bank Mandiri Syariah fokus melakukan transformasi digital pada 2019. Perusahaan meluncurkan fitur pembukaan rekening online, digital branch, memperkaya fitur digital channel seperti tarik tunai tanpa kartu ATM, fitur-fitur pembelian, pembayaran termasuk QRIS, dan lain-lain.
Sekretaris Perusahaan, Ahmad Reza mengatakan ini merupakan langkah pertama untuk transformasi bank syariah. Perusahaan berkomitmen mengakomodasi kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi dan beribadah Mandiri Syariah sehingga menjadikan Mandiri Syariah Mobile sebagai Superapp.
“Kita ingin fokus sekali di digital tapi tidak terkait dengan penutupan cabang,” katanya saat ditemui di Jakarta, Senin (17/2).
Aplikasi Mobile Banking Mandiri Syariah membuat nasabah bisa melakukan transaksi keuangan, berbagi melalui fitur pembayaran zakat, sedekah, wakaf, kurban, sekaligus beribadah melalui kemudahan mendapatkan jadwal shalat, arah kiblat, lokasi masjid, juz amma, kutipan hadis, dan lainnya. Untuk kemudahan transaksi, terdapat juga Mandiri Syariah Mobile Keyboard, blokir kartu Mandiri Syariah Debit, dan juga kemudahan payment untuk transaksi e-commerce, pelunasan haji, top up e-wallet (e-money, Gopay, Ovo).
Direktur IT, Operation and Digital Banking Mandiri Syariah Achmad Syafii menambahkan pengembangan fitur digital berdampak pada peningkatan pendapatan Fee Based Income (FBI) digital channel. FBI tercatat naik 24,86 persen dari Rp 166,47 miliar per Desember 2018 menjadi Rp 207,86 miliar per Desember 2019.
FBI dari mobile banking berkontribusi tertinggi dengan pertumbuhan sebesar 88,03 persen dari Rp 27,46 miliar per Desember 2018 menjadi Rp 51,64 miliar per Desember 2019. Sampai dengan Desember 2019, user Mandiri Syariah Mobile mencapai 1,05 juta pengguna dengan jumlah transaksi sebanyak 24 juta transaksi.
Pertumbuhan transaksi tertinggi berasal dari transaksi Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Ziswaf) yang naik 374 persen. Semula 440 ribu transaksi di 2018 menjadi dua juta transaksi di 2019. (rol/ram)
NOBAR: Bobby Nasution (dua kiri) menonton bareng film garapan Anak Medan di Halaman Kopi Jolo Jalan Cik Ditiro Medan, Sabtu (15/2)
NOBAR: Bobby Nasution (dua kiri) menonton bareng film garapan Anak Medan di Halaman Kopi Jolo Jalan Cik Ditiro Medan, Sabtu (15/2)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gala perdana Night Movie Medan Berkah, diisi dengan pemutaran film Karya Bisu, Sabtu (15/2) malam.
Film berdurasi 15 menit yang diproduksi PPA Sahabat Kota ini, disaksikan langsung Bakal Calon (Bacalon) Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama para relawan PPA Sahabat Kota diantaranya, Yabes Situmorang, Kasoem Nainggolan, Nanda dan Andrian yang duduk mendampingi Bobby.
Bobby tersebut tampak asyik menonton film pemenang Festival Film Anak 2019 yang digelar di halaman Kopi Jolo Jalan Cik Ditiro Medan ini.
Sesekali, suami Kahiyang Ayu ini tertawa melihat akting kocak, kolaborasi Angella Barus yang berperan sebagai Luna, Maurent Chenzia (Maurent), Ruth Dohona (Dira) dan Ksatria Simanjuntak (Ksatria).
“Medan kali ini filmnya,” ucap Bobby mengomentari logat Batak yang digunakan setiap pemeran, serta narasi yang terkesan alami.
Usai menonton, penggagas Kolaborasi Medan Berkah itu diminta memberikan tanggapan tentang film karya anak Medan ini. Kepada para relawan Sahabat Kota yang turut hadir, Bobby mengucapkan terima kasih karena diundang untuk menyaksikan film yang mendidik ini.
“Ini film, film juara. Mengangkat tentang anak dan disabilitas. Kalau disuruh membuat quote, saya akan gunakan quote yang dibuat oleh sahabat-sahabat yang beberapa waktu lalu saya kunjungi,” ucapnya.
Bobby mengaku cukup tertegun dengan quote dari teman sahabat kota, bahwa seorang lelaki hebat dapat dilihat dari anaknya. Hasil didikan kepada anak merupakan keberhasilan orangtua. Rasa salut juga diungkap pengusaha muda asal Medan ini kepada sahabat difabel.
“Kita tidak bisa lebih berkreasi dibandingkan dengan difabel. Kami (penyandang difabel,red) jangan dianggap sebelah mata, karena semua orang bisa jadi difabel. Tua nanti kita bisa difabel. Kadang kita tidak pernah sadar kita masuk ke zona difabel,” tutur jebolan S2 Agribisnis IPB tersebut.
Diungkap Bobby, idenya, setiap malam Minggu akan dibuat kegiatan untuk mengulas film-film anak bangsa, bertajuk Night Movie. Ini dilakukan lantaran Bobby yakin, setiap film yang dibuat memiliki makna positif yang bisa diambil untuk anak bangsa.
“Kita harap, teman-teman Bobby bisa ikut mendampingi untuk memberikan pesan positif. Ke depan, akan dihadirkan sineas lokal lain untuk mengisi panggung Night Movie ini. Sehingga kita bisa berkolaborasi membuat tim untuk jadikan kota Medan lebih baik,” ucap Bobby.
Sementara perwakilan Sahabat Kota, Yabes Situmorang menjelaskan, Sahabat Kota adalah yayasan advokasi anak, pembina dan pembela hak-hak anak. Lebih dari 20 tim relawan Sahabat Kota turut hadir dalam kegiatan ini.
“Film berjudul Karya Bisu ini, mendapatkan penghargaan unggulan dalam Festival Film Anak 2019, sebagai film fiksi terbaik, sutradara terbaik dan karya terbaik,” jelas dia.
Melalui film, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat lebih baik lagi tentang mendidik anak yng yang baik.
“Kita harap, kolaborasi tidak sampai di sini, namun hingga Medan bisa menjadi terbaik. Karena kami rindu kota Medan yang ramah anak. Kami akan bergerak ke segala hal termasuk film untuk memunculkan generasi menginspirasi seperti bang Bobby,” pungkasnya. (rel/azw)
TANDA TANGAN: Pj Bupati Pakpak Bharat Dr H Asren Nasution MA menandatangani fakta integritas di hadapan Gubsu. DEDDI MULIA PURBA
KANTORGUBSU, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumut Letjen TNI (Purn) H Edy Rahmayadi melantik Pj Bupati Pakpak Bharat Dr H Asren Nasution MA untuk masa tugas hingga 17 Februari 2021. Ini pengangkatan kedua sebagai Pj Pakpak Bharat. Sebelumnya Dr H Asren Nasution MA dilantik pada jabatan yang sama pada 17 Januari 2019 untuk masa tugas satu tahun.
Letjen TNI (Purn) H. Edy Rahmayadi kembali mempercayai Dr H Asren Nasution MA sebagai Pj Bupati Pakpak Bharat untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Gubsu juga meminta Pj Bupati dapat melaksanakan pemilihan kepala daerah di Pakpak Bharat dengan baik.
Di hadapan Forkopimda Sumut dan Pakpak Bharat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pem provsu dan Pemkab Pakpak Bharat, Ketua Umum PB Al-Washliyah Beragama Dr H Yusnar Yusuf MS Ketua Umum Lembaga Pengem bangan Tilawatil Quran (LPTQ) Sumut Drs H Fuad Helmi Lubis, tokoh masyarakat Sumut dan Pakpak Bgarat serta undangan lainnya, Gubsu meminta dukungan semua pihak agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pakpak Bharat. kata gubernur. memiliki potensi besar termasuk mendukung pembangunan daerah-dae rah di sekitar Pakpak Bharat. Untuk itu Gubsu mendorong sejumlah ren cana strategis pembangunan Pakpak Bharat. Ia juga meminta istri Pj Bupati Pakpak Bharat sebagai penyemangat buat suami agar dapat bekerja lebih baik.
Secara terpisah Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Al-Washliyah yang juga Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pada Bidang Kerukunan Umat Beragama Dr H Yusnar Yusuf MS mengutarakan tahniyah hormat dan terima kasih kepada Gubsu beserta seluruh jajaran yang masih mempercayakan Dr H Asren Nasution MA sebagai Pj Bupati Pakpak Bharat untuk periode kedua.
‘’Asren Nasution adalah kader terbaik Al-Washliyah dengan jenjang pendidikan sejak Madrasah Ibtidaiyah, Muallimin Univa dan Alqismul Aly Ismailiyah dan berbagai pengalaman tugas di dunia militer dengan pangkat terakhir Kolonel, Anggota DPRD di Riau dan eselon II-a di Pemprovsu,’’ katanya.
Dr H Yusnar Yusuf MS menegaskan bahwa pelantikan ini bentuk penghargaan dan perhatian Gubsu kepada kader A-Washliyah. Disebutkan dia, Al-Washliyah punya banyak kader untuk turut mengawal pembangunan Sumut.
‘’Al-Washliyah tetap istiqomah sebagai ormas independen. Tapi Al-Washliyah sebagai organisasi modern tetap fleksibel mengikuti dinamika politik nasional, regional dan lokal. Fleksibelitas Al-Washliyah menjadi jembatan untuk berkomunikasi dengan berbagai elemen sesama anak bangsa bahkan antar-bangsa,’’ tegasnya.
Sebagai organisasi yang lahir sebelum kemerdekaan Dr H Yusnar Yusuf MS mengatakan bahwa Al-Washliyah terus aktif mengikuti perkembangan tanah air dan dunia internasional. Pada posisi inilah kader Al-Washliyah di mana saja berada dan bertugas hendaknya dewasa dan cer das menghadapi berbagai dinamika yang ada. ‘’Konsistensi sebagai ormas keumatan harus menjadi dasar pijakan seluruh kader,’’ katanya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pakpak Bharat Sonni Berutu menegaskan dukungan DPRD Pakpak Bharat terhadap Pj Bupati Pakpak Bgarat untuk melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan dan dirumuskan Dr H Asren Nasution MA pada tahun pertama sebagai Pj Bupati dalam penyusunan APBD 2020. ‘’Kita berharap bekerja lebih terukur dan meningkatkan pengawasan pada setiap kegiatan,’’ kata ketua DPRD.
Ia juga melihat setahun kepemimpinan Dr H Asren Nasution MA mem bawa suasana kondusif dan tataran sosial terbangun dengan baik di Pakpak Bharat. Kedepan, lanjut ketua DPRD, Pj bupati dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pakpak Bharat. Pemerintah provinsi dan nasional dapat melakukan intervensi pada pembangunan Pakpak Bharat.
Mohon Dukungan Semua Pihak Pj Bupati Pakpak Bharat Dr H Asren Nasution MA dalam kesempatan ini juga memohon dukungan spirit dari semua pihak tanpa terkecuali termasuk dari tokoh-tokoh Pakpak dimana saja berada dan bertugas. ‘’Secara bersama membangun dan membesarkan Pakpak Bharat adalah suatu keniscayaan,’’ harapnya.
Dr H Asren Nasution MA juga menyebutkan bahwa perintah tugas pada hakikatnya adalah kehormatan. ‘’Itu sudah ternanam dan menjadi bahagian dari karakter kehidupan yang sudah lebih 30 tahun saya lakoni. Itulah yang mendasari saya untuk siap ditugaskan pimpinan dimana dan kapan saja di medan apapun. Karena perintah tugas bagi saya adalah suatu kehormatan. Maka semua saya lakukan dengan semangat untuk berbuat yang terbaik.
‘’Walaupun saya menyadari di sana-sini, saya punya banyak kelemahan, kekurangan dan keterbatasan. Pimpinan mungkin pasti sangat tahu titik lemah saya dan secara bersamaan pula memahami potensi yang kita miliki. Kelemahan, kekurangan dan keterbatasan sedikit demi sedikit bisa tertutupi dengan melibatkan dan memberdayakan tokoh-tokoh berbagai elemen yang ada di masyarakat. Sinergitas dengan stakeholder dan pihak-pihak lain dan mengerahkan semua potensi sehingga keterbatasan dan kelemahan menjadi suatu kekuatan,’’ ujarnya.
Pj Bupati Pakpak Bharat juga meng akui bahwa membangun Pakpak Bharat selain butuh anggaran yang besar tapi juga tidak boleh dilupakan membangun mental dan spirit hidup warga. Ini sangat substansial.
‘’Pakpak Bharat punya sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Sektor pertanian, perkebunan, sumber daya air dan pariwisata sesungguhnya sektor-sektor yang mampu mengangkat martabat Pakpak Bharat,’’ sebutnya.
Pada kondisilah sesungguh semangat kejuangan masyarakat dan aparaturnya perlu terus menerus ditumbuhsuburkan. Selain itu perhatian dan kepedulian pemerintah yang lebih tinggi baik provinsi dan nasional secara responsif perlu intervensi. ‘’Tanpa pro aktif pemerintah pro?vinsi dan nasional, kita berjalan tapi belum berlari. Keseimbangan dan pemerataan di desa-desa pedalaman adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan masyarakat yang bermartabat,’’ tambahnya.
Sesuai dengan motto gubsu untuk membangun desa, menata kota, lanjut Pj Bupati, semestinya Pakpak Bharat pantas, layak dan tepat jadi objek sasaran. Sebab Pakpak Bharat secara geografis langsung berbatas dengan Provinsi Aceh. Gerbang Sumut di wilayah Barat adalah desa-desa yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat.
Pj Bupati Pakpak Bharat menambahkan bahwa dari beberapa sektor pembangunan walaupun dana APBD yang terbatas, namun pelayanan dasar untuk masyarakat terus dipacu. Pelayanan kesehatan, pendidikan dan pertanian terus dibangkitkan. ‘’Namun sekali lagi sebagai kabupaten yang relatif baru dengan berbagai keterbatasan, hendaknya intervensi pemerintah provinsi dan pusat perlu penambahan penguatan yang signifikan,’’ pungkasnya. (dmp)
TERIK MATAHARI:
Seorang warga menggunakan payung sebagai pelindung dari teriknya panas matahari di Jalan Jamin Ginting Medan, baru-baru ini. Saat ini Kota Medan memasuki musim kemarau hingga Maret mendatang.
DANIL SIREGAR/SUMUT POS
TERIK MATAHARI:
Seorang warga menggunakan payung sebagai pelindung dari teriknya panas matahari di Jalan Jamin Ginting Medan, baru-baru ini. Saat ini Kota Medan memasuki musim kemarau hingga Maret mendatang.
DANIL SIREGAR/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan memprediksi, memasuki pertengahan bulan Februari hingga Maret mendatang, Kota Medan dan sekitarnya diprediksi telah memasuki musim kemarau.
Namun, meski telah memasuki musim kemarau, curah hujan masih akan terjadi di Kota Medan dan sekitarnya. “Perkiraan kami, secara umum Kota Medan dan wilayah lainnya di Sumut telah memasuki musim kemarau.
Namun bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Dan menurut catatan kami, hal ini masih akan berlangsung hingga bulan Maret mendatang,” ucap Kepala Bidang Data dan Informasi BMKG Wilayah I Medan, Erida kepada Sumut Pos, Senin (17/2).
Dikatakan Erida, hal itu bisa terjadi karena topografi wilayah Sumatera Utara yang terletak di equatorial atau garis equator.
“Secara umum kita dalam satu tahun dua kali musim kemarau dan dua kali musim hujan. Tapi saat kemarau bukan berarti tidak ada hujan. Tapi jelas saat ini kita sudah memasuki musim kemarau, bukan musim hujan,” ujarnya.
Walaupun memasuki musim kemarau, lanjut Erida, suhu udara yang terjadi di Kota Medan dan sekitarnya masih terbilang wajar.
“Pantauan kami, saat ini suhu maksimal itu masih sekitar 33 derajat, hal ini juga masih akan terjadi hingga bulan Maret mendatang,” paparnya.
Sedangkan untuk hujan yang terjadi selama musim kemarau di Kota Medan dan sekitarnya, diprediksi masih relatif aman dari cuaca ekstrem seperti angin kencang hingga intensitas hujan dalam periode dan intensitas tinggi yang menyebabkan banjir.
“Hujan masih akan terjadi, bisa juga dengan intensitas sedang sampai tinggi. Tetapi itu hanya secara intensitasnya. Secara periode, curah hujan sudah lebih rendah,” pungkasnya. (map/ila)
SUMUTPOS.CO – Maskapai penerbanan Citilink Indonesia menawarkan diskon hingga 50 persen untuk semua rute domestik. Hal tersebut dilakukan untuk mendongkrak lesunya bisnis penerbangan khususnya untuk destinasi wisata sebagai dampak virus corona dari Wuhan China yang tengah mewabah di hampir di seluruh negara di dunia. VP Corporate Secretary & CSR Citilink Indonesia, Resty Kusandarina, mengatakan, diskon harga tiket ini berlaku untuk semua rute domestik.
“Tentunya dengan alokasi kuota yang terbatas, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku,” ujar Resty, Minggu (16/2).
Resty mengharapkan, dengan adanya promo tersebut dapat bertambahnya jumlah penumpang. “Serta dengan mengedepankan pelayanan terbaik, maka diharapkan pendapatan akan tetap seimbang,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perhubungan mendiskusikan bersama dengan sejumlah maskapai nasional seperti Garuda Indonesia Indonesia dan Lion Air untuk menjual tarif tiket pesawat yang lebih murah di wilayah destinasi terdampak oleh kunjungan wisatawan China.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, kebijakan tersebut sudah dirapatkan bersama dengan Presiden Joko Widodo. Hasilnya, tiga destinasi yang terdampak oleh kunjungan wisatawan China, yakni Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Bali mengalami penurunan kunjungan wisatawan asal China akibat kebijakan pembatasan penerbangan. (kpc/ram)
ANDALAN: Suzuki XL7 yang baru diluncurkan menjadi andalan baru Suzuki untuk bertarung di pasar low SUV. Mobil ini diluncurkan di Tmana Mini Indonesia Indah, Jakarta, Sabtu (15/2).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – XL7 jadi andalan baru Suzuki bertarung di pasar low SUV Indonesia. Terdiri dari tiga varian, berikut daftar harga Suzuki XL7, yang resmi dirilis hari ini. Sabtu (15/2), di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur.
Suzuki XL7 diperkenalkan dalam 3 varian yakni Zeta, Beta dan Alpha. SUV ini banderol mulai Rp 230 juta hingga Rp 267 juta.
“Dalam membangun Suzuki XL7, mobil ini memiliki tiga konsep utama. Konsep Muscle Eksterior, Convertible Interior, dan Advance fitur. Ini konsep kami dalam membangun XL7,” ujar Head of Marketing 4W PT SIS, Donny Saputra.
Suzuki XL7 memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan Suzuki Ertiga. Terutama pada bagian kaki-kaki yang kini terlihat lebih tinggi. Wajar, karena memang Suzuki XL 7 ini memiliki ground clearence lebih jangkung dibandingkan dengan Ertiga.
“Suzuki XL7 memiliki Ground Clearance hingga 200 mm. Ini berbeda dengan Ground Clearance Suzuki Ertiga yang hanya mencapai 180 mm,” lanjut Donny.
Soal mesin, Suzuki XL 7 memiliki dapur pacu yang sama dengan Ertiga. Yakni berjenis K15B, dengan 4 silinder berkapasitas 1.462cc. Daya Maksimum mesin Suzuki XL 7 diklaim akan mampu menyemburkan 104,7 di RPM 6.000 dan torsi maksimum 138 di RPM 4.400, namun memiliki beberapa perbedaan di dalamnya.
“Untuk mesin sama seperti Ertiga tapi memiliki beberapa perbedaan, baik setting-an, accu, dan lain-lain,” kata Donny.
Suzuki XL 7 memiliki beberapa varian warna, yakni Suzuki XL 7 Zeta & Suzuki XL 7 Beta dengan pilihan Prime Cool Black, Pearl Snow White, Pearl Burgundy Red, Magma Grey Met.
Sedangkan untuk Suzuki XL 7 Alpha memiliki pilihan warna Rising Orange+Black, Brave Khaki + Black, Prime Cool Black, Prime Snow White.
Berdimensi lebih panjang sedikit dari Ertiga, Suzuki XL7 juga menawarkan konfigurasi 7 tempat duduk. Suzuki XL7 dibekali mesin K15B berkapasitas 1.462 cc yang menghasilkan daya sebesar 104,7 PS per 6.000 rpm, serta torsi maksimal 138 Nm per 4.400 rpm. SUV terbaru Suzuki ini memiliki jarak sumbu roda sepanjang 2.740 milimeter dan ground clearance setinggi 200 mm.
“Hasil konsumsi BBM XL7, untuk transmisi otomatis 15,78 kilometer per liter, sedangkan transmisi manual saya belum bisa sebutkan,” ujar Donny.
Selain pasar domestik, SIS juga berencana mengekspor XL7 yang diproduksi di Indonesia, ke sejumlah negara pada sejak dirilis secara global akhir pekan lalu. (rel/ram)
WAWANCARA:
Gubsu, Edy Rahmayadi saat diwawancarai wartawan, Senin (17/2). Gubsu tampak kaget saat diberitahu wartawan kalau dirinya dilaporkan 6 warga Sumut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
WAWANCARA:
Gubsu, Edy Rahmayadi saat diwawancarai wartawan, Senin (17/2). Gubsu tampak kaget saat diberitahu wartawan kalau dirinya dilaporkan 6 warga Sumut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kaget mendengar kabar dirinya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh enam orang warga Sumut, sekaitan penerbitan surat perintah pembayaran (SPP) lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN 2 Mansyur, Medan, Senin (17/2).
“Hah? Warga, tentang? Aku belum tahu ini, baru tahu ini dari wartawan,” katanya dengan raut wajah kaget menjawab wartawan, Senin (17/2).
Menurut Gubsu, hal ini sudah mencemarkan nama baik dirinya. Karenanya ia berencana akan melaporkan balik keenam warga tersebut. “Nanti biar Biro Hukum yang urus. Biar ditentukan nanti siapa yang salah (oleh pengadilan),” katanya yang belum menyebut kapan mau melaporkan balik keenam warga itu.
Kata Gubsu, selama ini ia diam dalam merespon semua hal yang menyangkut dirinya. Bahkan tak sedikit cenderung membawa-bawa dirinya ke ranah hukum. “Selama ini aku diam-diam, ke depan ini tak boleh lagi diam, oke. Nanti aku baca dulu (kabarnya kalau dari medsos). Ya, kita laporkan balik. Ini namanya pencemaran nama baik. Yang berhak mengeluarkan surat adalah PTPN. Itu saja sudah salah dia,” tegas Gubsu.
Apakah dalam konteks ini menyangkut hak nominatif pelepasan tanah eks HGU dua ribu hektare lebih yang sampai sekarang belum juga beres? “Udah salah itu, ngarang-ngarang aja, aku aja belum ikut-ikut itu. Kamu tau gak itu ada distribusi baru? Kalau belum, berarti salah itu,” katanya.
Diketahui, enam warga Sumut melalui kuasa hukumn Hamdani Harahap, Rion Arios, Raja Makayasa dan Rahmad Yusup Simamora dari Kantor Hukum Citra Keadilan melaporkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi; mantan Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi; mantan Kakanwil BPN Sumut, Bambang Priono; Direktur Utama PTPN2, Mohammad Abdul Ghani; mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno; Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN, Sofyan Djalil dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke KPK pada Kamis (13/2).
Enam warga Sumut tersebut yakni Saharuddin, Sahat Simatupang, Muhammad Arief Tampubolon, Timbul Manurung, Lomlom Suwondo dan Burhanuddin Rajagukguk, melaporkan gubernur Sumut, Dirut PTPN 2 hingga menteri ATR/BPN atas dugaan korupsi dan atau gratifikasi dan perdagangan kekuasaan untuk kepentingan masing-masing atas penerbitan SPP lahan eks HGU PTPN 2.
Salah seorang pelapor, Saharuddin, didampingi pengacara Hamdani Harahap dan Rahmad Yusup Simamora usai melaporkan para pejabat tersebut ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, mengatakan, PTPN 2 tidak berhak menjual lahan eks HGU hanya berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumut, Nomor 188.44/384/KPTS 2017 dan perhitungan kantor penilai publik (KJPP) seperti yang tertera di SPP yang ditandatangani Dirut PTPN 2, Mohammad Abdul Ghani. (prn/ila)
