MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan hingga hari ini belum diterapkan secara maksimal di masyarakat. Pemko Medan sebagai penyediaan fasilitas pendukung perda ini, harusnya menyediakan tempat sampah, sarana pengangkut sampah dan instrumen yang merupakan fasilitas persampahan lainnyan

“Ketika tanggungjawab pemerintah sebagai yang utama dilaksanakan, maka harapannya masyarakat bisa memahami fungsi dari aturan ini,” ujar Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rudiyanto Simangunsong, S.Pd.I saat saat melaksanakan Sosialisasi Perda tersebut di Jalan Sisingamangaraja,Minggu (16/2).

Sebab, lanjutnya, dalam memaksimalkan peran Perda Pengeloaan Persampahan di Kota Medan, merupakan tanggungjawab utama dari pemerintah Kota Medan.

“Dalam pelaksanaan Perda ini di masyarakat, tanggungjawab utama adalah pemerintah Kota Medan sendiri. Peran Pemerintah Kota harus signifikan, sehingga kesadaran masyarakat benar-benar tumbuh,” tegas Rudiyanto.

Sedangkan sanksi dalam perda ini misalnya, Rudiyanto menegaskan bahwa semangat dari sanksi adalah dalam rangka mengedukasi warga. “Dalam Perda ini ada sanksi pidana 3 bulan dan denda Rp10 juta bagi para pelanggarnya. Namun harus dipahami masyarakat, bahwa semangat dari sanksi ini adalah dalam rangka mengedukasi warga agar benar-benar memahami aturan ini dan mencintai lingkungannya,” jelasnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini menyadari, terkait sanksi ini banyak elemen masyarakat yang meminta segera diterapkan. Meski begitu, banyak juga yang meminta sanksi dalam perda ini tidak buru-buru diterapkan karena sebagian besar warga belum tahu betul dengan adanya Perda ini.

“Jadi harus dipahami bersama penerapan sanksi dalam perda ini belum bisa dilakukan. Untuk itulah kita mendorong pemerintah kota Medan untuk memaksimalkan perannya di masyarakat,” jelasnya.

Dalam sosialisasi perda ini, warga yang hadir juga mengharapkan agar Pemko Medan mau memperhatikan fasilitas berupa tempat sampah di kawasan Kelurahan Masjid, fasilitas pengangkut sampah dan pengelolaan retribusi sampah. (map/ila)

Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu mengamini bahwa dalam waktu dekat open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprovsu 2020 akan dilakukan.

“Saya baru dapat informasi rekomendasi KASN sudah ada (atas open bidding JPTP Pemprovsu). Dalam waktu dekat, belum pasti apakah di bulan dua ini atau bulan tigan

Itu semua tergantung pimpinan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKD Setdaprovsu, Afifi Lubis menjawab wartawan, Senin (17/2).

Soal berapa JPTP yang akan diseleksi ulang kembali nanti, pihaknya selaku penanggungjawab administrasi belum mengetahui. Namun menurut Afifi, dari sembilan jabatan yang lowong sebelumnya sebagian bakal ada yang dibuka lagi.

“Ada dua jalur dalam pengisian jabatan. Pertama melalui job fit dan kedua open bidding. Kemungkinan sebagian akan dibuka lagi (seleksi), lalu bisa saja melalui job fit berdasarkan asesmen yang dilakukan sebelumnya,” terangnya.

Ia menerangkan, job fit umumnya diterapkan untuk seluruh pejabat di lingkungan Pemprovsu. Sementara melalui open bidding, seluruh pejabat di pemerintahan Indonesia boleh mendaftar dan mengikutinya.

“Salah satunya bisa melalui asesmen (pengisian pejabat), baik rotasi ataupun mutasi. Kalau open bidding, pejabat dari luar Sumut boleh ikut selama persyaratannya mencukupi,” tuturnya.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebelumnya memberi lampu hijau pelaksanaan kembali seleksi terbuka JPTP Pemprovsu. Rekomendasi KASN tersebut sudah diberikan sejak 16 Desember lalu.

“Rekomendasi untuk selter JPTP (Pemprovsu) sudah ada tertanggal 16 Desember 2019, ya tentunya tindaklanjut hasil selter setiap tahapannya silahkan publik pantau saja,” kata Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana, Kamis (13/2).

Menurut dia, Panitia Seleksi JPTP Pemprovsu sudah membalas surat KASN sekaligus menjawab alasan pembukaan ulang seleksi jabatan eselon II yang sebelumnya telah terlaksana.

“Iya, karena semua alasan yang diminta KASN sudah disampaikan oleh gubernur dengan ibu sekda melalui surat dan dokumen yang diminta KASN udah diterima KASN,” katanya.

Hanya saja mengenai jadwal pelaksanaan seleksi JPTP kapan dibuka, pihaknya belum mendapat informasi lanjutan. “Belum dapat laporan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, terdapat 10 pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprovsu masih lowong dan saat ini dihuni plt. Yakni antara lain; Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, BKD, BPKAD, BPPRD, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PMPPTSP, Dinas Kehutanan, serta Dinas Pendidikan. Jumlah itu dapat bertambah karena ada beberapa pimpinan OPD yang akan memasuki masa pensiun.

Berdasarkan informasi dari BKD, sebanyak sembilan pejabat eselon II Pemprovsu masuk masa pensiun tahun ini. Yakni Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis, Asisten Administrasi Pemerintahan sekaligus Plt Kadis Pendidikan, Arsyad Lubis, Staf Ahli Gubsu Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Naufal Mahyar, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Ida Mariana, Kadis Perpustakaan dan Arsip Halen Purba, Kepala Satpol PP Suriadi Bahar, Kepala Badan Kesbangpol Antony Siahaan, Kabiro Bina Sosial dan Kesejahteraan M Yusuf, dan Kepala Dinas Perkebunan sekaligus Plt Kepala Dinas Kehutanan, Herawati. (prn/ila)

DPD K-SPSI Sumut Gelar Dialog Publik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law secara keseluruhan, sesungguhnya baik. Sebab, di dalamnya ada target-target bidang ekonomi, perpajakan, dan sebagainya.

Semua itu demi kepentingan bangsa. Sayangnya, proses pembuatannya, terkhusus RUU Cipta Kerja ini dibuat tanpa melibatkan pimpinan serikat pekerja. Ini yang sangat disesalkan elemen buruh dan pekerja.

“Karena hanya disampaikan dan tidak dilibatkan dalam pembuatannya, maka muncul berbagai isu, termasuk adanya RUU palsu. Tetapi, mari ambil langkah yang baik untuk menyelesaikan masalah ini. Kita percayakan kepada pemerintah, tapi tak salah untuk memberi masukan sehingga hasil RUU yang dituangkan dalam peraturan pemerintah bisa lebih baik,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Sumut, CP Nainggolan di sela dialog Omnibus Law di Hotel Grandhika, Jalan dr Mansyur, Medan, Senin (17/2)n

Dalam dialog yang menghadirkan sejumlah pemateri, serta undangan dari kalangan serikat buruh, pekerja, pengusaha dan akademisi itu, CP Nainggolan mengatakan, ada jalan terbaik yang bisa ditempuh jika RUU itu dianggap merugikan buruh, misalnya diskusi atau bahkan mengajukan gugatan yang telah diatur dalam undang-undang. Nainggolan memastikan, dialog ini menargetkan bisa memberi masukan terhadap pemerintah, khususnya pada RUU Cipta Kerja.

“Kami tidak mau mendengar isu negatif, kemudian menggelar aksi unjuk rasa. Sebab, kami juga bertanggung jawab menjaga kondusifitas Sumut, khususnya Kota Medan. Melalui dialog ini, semua elemen bisa memberikan pendapat, dan nantinya disampaikan ke pusat untuk ditunggu hasilnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Kadisnaker) Sumut, Harianto Butar-butar meminta masyarakat agar jangan memandang RUU Omnibus Law ini secara negatif. “Di ajang seperti ini, berikan pendapat atau masukan untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Mari kita kawal bersama-sama,” ajaknya.

Butar-butar menuturkan, di RUU Omnibus Law terkait ketenagakerjaan nanti, akan ada pasal yang hilang, pasal baru atau diperbaiki. Otomatis, akan berpengaruh kepada seluruh pekerja di Indonesia, termasuk Sumut.

Tapi sesungguhnya, sebut Butar-butar, Omnibus Law dibuat guna menyikapi dinamika perubahan yang saat ini terjadi begitu cepat. Semua negara mengalami perubahan dan itu wajib disikapi bersama antara dunia usaha dan pekerja.

“Sejatinya Omnibus Law harus tetap memberi perlindungan kepada tenaga kerja. Selama ini, banyak pekerja outsourcing kurang terlindungi. Semoga dalam RUU Omnibus Law ini para pekerja outsourcing tersebut bisa lebih dijamin, termasuk program perlindungan bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sementara, saat sesi tanya jawab, sejumlah elemen pengusaha dan pekerja menyampaikan berbagai kendala dihadapi di lapangan, di antaranya kesulitan mengurus izin, pungutan liar (pungli), outsourcing, serta dugaan RUU Omnibus Law tersebut sebagai jalan memudahkan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.

Menyikapi dugaan mudahnya tenaga kerja asing ke Indonesia, Butar-butar meminta agar serikat pekerja jangan terlalu khawatir sebab kebijakan itu dikawal UU Ketenagakerjaan Dunia. “Yang pasti, RUU Omnibus Law ini ada sisi baik dan buruknya,” pungkasnya. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan berencana melakukan penataan kawasan Kesawan menjadi kawasan wisata malam di Kota Medan layaknya seperti Malioboro di Yogyakarta. Sebagai fokus awal, Pemko lebih dulu meremajakan Gedung Heritage (bangunan bersejarah).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga mengatakan, saat ini Pemko Medan masih berfokus kepada penataan dan peremajaan serta perawatan gedung heritage termasuk, gedung Warenhuis.

“Memang sedang ditata, mulai dari wilayah Istana Maimun sampai Podomoro (Deli Park City). Di sana banyak gedung tua yang akan kita bangun atau revitalisasi, termasuk gedung Warenhuis di tahun 2021. Jalan dan trotoarnya juga akan kita buat lebih baik, agar lebih ramah dengan pejalan kaki dengan konsep trotoar untuk wisatawan. Supaya nantinya, para wisatawan bisa lebih tenang saat berjalan sambil menikmati gedung-gedung heritage,” kata Irwan.

Terkait wisata malam sendiri, Irwan Ritonga mengaku belum mengetahuinya dan mendapatkan konsep yang akan dibuat.

“Bisa saja dibuat seperti kesawan square, bisa saja tidak. Saya sendiri belum dapat konsepnya seperti apa, jadi belum bisa kita simpulkan akan seperti apa wisata malam itu,” ujarnya.

Anggota Komisi III DPRD Medan, T Edriansyah Rendy SH menyatakan dukungannya terhadap adanya program wisata malam itu. Alasannya, wisata malam dengan menonjolkan kuliner khas Kota Medan, gedung heritage dan beragam kebudayaan seperti tarian dan musik daerah khas Medan, sangat cocok diterapkan dan akan berdampak besar bagi perekonomian masyarakat di Kota Medan.

“Itu bagus sekali, itu bisa menghidupkan roda perekonomian di Kota Medan. Itu juga akan menjadi sektor pendukung yang menjadi nilai jual bagi pariwisata di Kota Medan. Wisata kuliner itu bisa menghasilkan PAD yang besar bagi Kota Medan,” ucap Rendy kepada Sumut Pos, Senin (17/2).

Apalagi, kata Rendy, bila sudah menyangkut masalah gedung heritage, ini sangat berpotensi untuk ditonjolkan di wisata malam yang sedang direncanakan. “Menata Kesawan di malam hari dengan konsep wisata malam akan mengulang kembali julukan ‘Paris Van Sumatera’. Kesawan ini letaknya strategis, di inti kota, lokasinya juga berdekatan dengan hotel-hotel berbintang yang tamunya bukan saja dari dalam negeri tetapi juga wisatawan dari mancanegara. Ini akan jadi ajang promosi pariwisata Kota Medan ke mancanegara,” kata Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Medan tersebut.

Namun, Rendy mengingatkan OPD terkait, yakni Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan Kota Medan untuk secara penuh mendukung program ini dengan kinerja yang maksimal.

“Jangan sampai wisata malam ini justru tidak menunjukkan ciri khas Kota Medan dengan kuliner yang bukan ciri khasnya, yakni kehilangan kuliner khas tanah deli. Atau kita yang ingin menonjolkan gedung-gedung Heritage kita, tapi justru gedung-gedung itu belum diremajakan dan dibuat lebih baik hingga lebih layak untuk ‘dijual’. Ini tugas masing-masing OPD, terutama untuk gedung-gedung heritage bersejarah di Kota Medan,” jelasnya.

Secara teknis, Rendy mengatakan, bahwa pihaknya memang belum mengetahui pasti konsep wisata malam itu sendiri. Tetapi setiap OPD di Pemko Medan tentu harus berperan aktif karena harus adanya sinergitas antar OPD dalam mewujudkan program tersebut.

“Misalnya, kalau konsepnya mau dibuat seperti Malioboro di Jogja atau seperti Kesawan Square beberapa tahun yang lalu, arus lalu lintas tentu juga harus jadi perhatian khusus. Itu sebabnya, semua OPD harus bersinergi, pastikan wisata yang disuguhkan itu menyajikan kuliner yang bersih, gedung heritage yang nyaman dan indah, tetapi tetap dengan tidak menggangu arus lalu lintas,” katanya.

Terkhusus soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari sektor pariwisata, Rendy mengharapkan, dengan adanya wisata malam ini, PAD dari pariwisata di Kota Medan bisa naik secara signifikan.

“Banyak hal sebenarnya yang bisa digali dari sektor pariwisata untuk meningkatkan PAD Kota Medan. Kita harapkan rencana yang baik dari Plt Wali Kota Medan ini bisa membuahkan hasil yang baik pula bagi PAD Kota Medan dari sektor pariwisata, kita dukung hal itu,” tegasnya.

Seperti diketahui, program ini sudah dibicarakan oleh Plt Wali Kota Medan Ir Akhyar Nasution MSi dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. Selain untuk meningkatkan Pariwisata di Kota Medan, program ini juga dinilai sangat mendukung program Pemko Medan Rumah Kita dan Yok Bikin Cantik Medan. (map/ila)