Home Blog Page 4498

Izin 9 Lantai, Bangun 13 Lantai, Akhirnya Hotel Central Ditindak

JEBOL DINDING: Petugas Satpol PP menjebol dinding bangunan milik Hotel Grand Royal Central di Jalan Merak Jingga, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Penindakan ini karena hotel tersebut menyalahi izin bangunan.
JEBOL DINDING: Petugas Satpol PP menjebol dinding bangunan milik Hotel Grand Royal Central di Jalan Merak Jingga, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Penindakan ini karena hotel tersebut menyalahi izin bangunan.
JEBOL DINDING: Petugas Satpol PP menjebol dinding bangunan milik Hotel Grand Royal Central di Jalan Merak Jingga, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Penindakan ini karena hotel tersebut menyalahi izin bangunan.
JEBOL DINDING: Petugas Satpol PP menjebol dinding bangunan milik Hotel Grand Royal Central di Jalan Merak Jingga, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Penindakan ini karena hotel tersebut menyalahi izin bangunan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan akhirnya menindak Hotel Grand Royal Central di Jalan Merak Jingga, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat. Pasalnya, hotel tersebut menyalahi izin mendirikan bangunan (IMB).

“Bersama tim kita sudah melakukan penindakan sudah kita tindak hari Senin (9/3) yang lalu,” ungkap Kepala Satpol PP Kota Medan, M Sofyan kepada Sumut Pos, Minggu (15/3).

Dikatakan Sofyan, tak hanya melakukan penindakan dengan meminta pihak pengembang dalam melakukan penghentian (stanvas) proses pembangunan, namun Satpol PP Kota Medan juga turut meminta pemilik bangunan untuk membuat surat pernyataan untuk tidak lagi melanjutkan proses pembangunan hotel sampai terbitnya izin yang sesuai.

Tak hanya itu, Sofyan juga menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam usai melakukan penindakan terhadap Hotel yang hanya memiliki izin mendirikan bangunan hingga 9 lantai tersebut. “Sampai dengan hari ini, kondisi di lokasi (pembangunan hotel) tetap kita pantau. Tidak boleh lagi ada lanjutan proses pembangunan sebelum adanya izin. Mereka bilang, saat ini proses pengurusan izin sedang berjalan. Ya tetap saja, kalau izinnya belum selesai diurus, maka proses pembangunannya belum bisa dilanjutkan,” tutupnya.

Sebelumnya, penindakan stanvas yang dilakukan Satpol PP Kota Medan kepada Hotel Grand Royal Central Kota Medan merupakan tindaklanjut dari surat penindakan yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan kepada Satpol PP Kota Medan.

Surat penindakan itu dikeluarkan oleh Dinas PKPPR sebagai reaksi dari rekomendasi Komisi IV DPRD Medan yang meminta Pemko Medan, dalam hal ini Dinas terkait untuk menstanvaskan proses pembangunan Hotel Central. Sebab, Hotel Central telah secara nyata melakukan penyimpangan izin mendirikan bangunan.

Diketahui, Hotel Central hanya mengantongi izin mendirikan bangunan hingga 9 lantai. Tetapi faktanya, saat ini bangunan hotel telah mencapai ketinggian 13 lantai atau 4 lantai melebihi izin yang dimiliki. (map/ila)

Proses Perekrutan 127 PHL di DPRD Medan Diduga Ada Kecurangan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretariat DPRD Kota Medan telah ‘merumahkan’ sejumlah pekerja harian lepas (PHL)-nya di awal tahun 2020. Saat ini, Sekretariat DPRD Medan diketahui telah melakukan kembali perekrutan tenaga PHL di DPRD Medan, guna menutupi kuota pekerja yang telah dirumahkan sebelumnya.

Namun salah satu anggota DPRD Medan dari Fraksi PAN, Abdul Rahman Nasution menduga adanya praktik-praktik kecurangan dalam proses perekrutan sejumlah tenaga PHL di lingkungan DPRD Medan tersebut.

“Mereka (Sekretaris DPRD) awalnya merumahkan 127 PHL-nya, lalu sekarang dilakukan perekrutan lagi. Kita menduga kuat ada praktik kecurangan dalam proses perekrutan 127 PHL itu,” ucap Abdul Rahman kepada Sumut Pos, Minggu (15/3).

Sebab, kata dia, dari 127 PHL itu, masih ada wajah-wajah lama dan ada wajah-wajah baru. Tetapi sayangnya, tidak semua anggota DPRD Medan, termasuk dirinya dilibatkan dalam proses perekrutan tenaga PHL tersebut.

Dikatakan Rahman, seharusnya Sekretariat DPRD Medan melibatkan seluruh anggota DPRD Medan dalam proses penerimaan tenaga PHL di DPRD Medan.

Sebab, nantinya para tenaga PHL itu yang akan bekerja untuk diperbantukan dalam mengurus keperluan Sekretariat DPRD Medan, termasuk untuk mengurus sejumlah kepentingan para anggota DPRD.

“Mereka kan nantinya juga akan bekerja dalam membantu pekerjaan kami sebagai anggota dewan, masak kami tidak mengetahui kapabilitas tenaga PHL di DPRD Medan, tiba-tiba sekretariat sudah main rekrut saja,” ujarnya.

Disebutkan Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan ini, kesan tertutupnya proses perekrutan PHL di DPRD Medan diduga banyak dibumbui praktik kecurangan.

“Entah siapa-siapa saja yang masuk jadi PHL di DPRD Medan itu pun kita gak tahu, bagaimana proses perekrutannya dan sebagainya, ini sangat tertutup. Seharusnya Sekwan (Sekretaris Dewan) dapat terbuka dan melibatkan kami semua (anggota dewan) dalam hal ini,” sebutnya.

Dikatakan Rahman, soal perekrutan PHL di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan, pihaknya telah menanyakannya secara langsung kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Al Rahman saat Paripurna di gedung DPRD Medan baru-baru ini.

“Tetapi Sekda menjawab saat Paripurna itu, bahwa wewenang pemberhentian dan perekrutan PHL itu merupakan hak masing-masing OPD dan tidak ada sangkut pautnya dengan Sekda Medan. Artinya kan jelas, bahwa perekrutan PHL di DPRD Medan adalah wewenang penuh Sekwan DPRD Medan,” katanya.

Abdul Rahman akan meminta Komisi I DPRD Medan untuk segera memanggil Sekwan Kota Medan, Abdul Azis untuk menjawab dan menjelaskan proses perekrutan PHL di DPRD Medan.

Rahman pun meminta Sekwan Kota Medan untuk membatalkan proses perekrutan 127 PHL di DPRD Medan itu bila memang prosesnya tidak melibatkan seluruh anggota dewan di DPRD Medan.

“Kita akan minta Komisi I untuk memanggil Sekwan, Sekwan harus menjelaskan semua ini. Kita akan minta agar seluruh anggota DPRD Medan dilibatkan dalam proses perekrutan tenaga PHL, sebab ini menyangkut kapabilitas orang-orang yang akan membantu kinerja kami kedepannya,” pungkasnya.

Sementara itu, saat Sumut Pos ingin mengklarifikasi kabar tersebut kepada Sekwan DPRD Medan Abdul Azis, Minggu (15/3), yang bersangkutan tidak dapat dihubungi via sambungan selulernya. (map/ila)

Polrestabes Medan Sarapan Pagi Bersama Petugas Pakaian Kuning

BERSAMA: Personel Polrestabes Medan foto bersama petugas pakaian kuning di Kantor Camat Medan Kota.
BERSAMA: Personel Polrestabes Medan foto bersama petugas pakaian kuning di Kantor Camat Medan Kota.
BERSAMA: Personel Polrestabes Medan foto bersama petugas pakaian kuning di Kantor Camat Medan Kota.
BERSAMA: Personel Polrestabes Medan foto bersama petugas pakaian kuning di Kantor Camat Medan Kota.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Reskrim Polrestabes Medan sarapan pagi bersama petugas pakaian kuning, di Kantor Camat Medan Kota, Jalan Jati I, Medan, Minggu (15/3) pagi. Hal ini guna meningkatkan kebersamaan dan menjaga suasana tetap aman dan kondusif di Kota Medan.

“Kegiatan yang dilaksanakan bersama petugas pakaian kuning Kecamatan Medan Kota berjalan lancar, “ ucap Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Maringan Simanjuntak.

Dia mengaku, kegiatan sangat bermanfaat untuk saling berkoordinasi untuk menciptakan suasana tetap aman dan kondusif di kota Medan.

Selaku orang nomor satu di Satuan Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Maringan Simanjuntak sangat peduli dengan petugas pakaian kuning yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk menjaga suasana tetap aman dan kondusif itu.

Sehingga dengan perhatian oleh Polrestabes Medan ini tidak ada jarak lagi di antara kedua belah pihak. “Kita hadir bersama masyarakat untuk menjaga suasana tetap aman. Tidak ada untuk penjahat di Sumut khususnya Kota Medan, “ jelasnya.

Hadir dalam kegiatan itu, Camat Medan Kota, Kanit Unit 3 Sat Reskrim, Kanit Unit 6 Sat Reskrim, personel PPA Polrestabes Medan, personel Kecamatan Medan Denai dan 55 orang pegawai Dinas Kebersihan, Kecamatan Medan Kota. (mbo/ila)

Susun Konsep Penanganan Narkoba dan HIV/AIDS, Moderamen GBKP & Anak Bangsa Gelar Diskusi

DISKUSI: Moderamen dan Yayasan Anak Bangsa saat menggelar diskusi tentang penanganan HIV/AIDS dan Narkoba.
DISKUSI: Moderamen dan Yayasan Anak Bangsa saat menggelar diskusi tentang penanganan HIV/AIDS dan Narkoba.
DISKUSI: Moderamen dan Yayasan Anak Bangsa saat menggelar diskusi tentang penanganan HIV/AIDS dan Narkoba.
DISKUSI: Moderamen dan Yayasan Anak Bangsa saat menggelar diskusi tentang penanganan HIV/AIDS dan Narkoba.

KARO, SUMUTPOS.CO – Moderamen melalui Komisi HIV, AIDS dan Napza bersama Yayasan Anak Bangsa Sumatera Utara serta Pusat Rehabilitasi Narkoba Anak Bangsa, turut serta Perkumpulan PEKA pada hari Jumat (13/3) di kantor Komyan HAN GBKP Simpang Enam, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo.

Sekretaris Komisi HIV,AIDS Dan Napza Pdt Monalisa Ginting mengaku sangat antusias dengan diskusi ini, karena banyak sekali pengalaman yang didapatkan. Selain itu, pemikiran juga betul-betul terbuka, apa lagi masukan masukan yang diberikan rekan rekan sangat sangat membangun, pasti nantinya bermaanfaat.

Manager Perkumpulan PEKA Eka Prahadian Abdulrahman yang sering dipanggil Bro Ewok menjelaskan, kita harus lebih relavan, harus bersama-sama dan bersinergi.

“Harus menyusun konsep dan saling bahu-membahu dimana saya tau di sini ada Pusat Rehabilitasi Narkoba Anak Bangsa, bisa saja bergabung dengan Moderamen yang punya segalanya. Tapi mungkin hanya perlu SDM nya mengingat kita sudah mempunyai masalah yang polimik.

Mari bersama sama, ini pasti bisa teratasi,” kata Ewok yang didampingi Stafnya, Yohanes Simatupang.

Sementara itu, PM Pusat Rehabilitasi Narkoba Anak Bangsa Agrifa Sinulingga menjelaskan, pihaknya juga sangat senang atas diskusi ini.

“Pengalaman ini sangat berharga, bro Ewok banyak mengajari kita, ya super sekali. Kita juga sangat tanggap dan siap membangun bersama sama dengan Moderamen,” katanya.

Ketua Yayasan Anak Bangsa Sumatera Utara Erianto Perangin-angin menjelaskan, diskusi ini adalah hal yang penting dan serius.

“Hingga perlu dukungan dan kepedulian, kalau tidak kita siapa lagi. Kita juga sangat senang bila saatnya nanti kita bekerja sama dengan Moderamen GBKP,” tegasnya.

Erianto juga menambahkan, pihaknya berharap dukungan dari pihak Pemkab Karo, karena ini adalah masalah bersama.

“Kita juga sudah membuat program, bersama Anak Bangsa yang rencananya kita lakukan setiap hari Senin. Ini akan terus berlanjut dan kita berharap bermanfaat bagi kita semua,” tandasnya. (deo)

Wujudkan Pembangunan Zona Integritas, Tim TPIP Kunker ke Polres Sergai

SAMBUTAN: Tim TPIP, Kombes (Pol) Meilina D Sririanti SH didampingi Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang memberi sambutan pada penilaian Zona Integeitas Polres Sergai, Sabtu (14/3).
SAMBUTAN: Tim TPIP, Kombes (Pol) Meilina D Sririanti SH didampingi Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang memberi sambutan pada penilaian Zona Integeitas Polres Sergai, Sabtu (14/3).
SAMBUTAN: Tim TPIP, Kombes (Pol) Meilina D Sririanti SH didampingi Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang memberi sambutan pada penilaian Zona Integeitas Polres Sergai, Sabtu (14/3).
SAMBUTAN: Tim TPIP, Kombes (Pol) Meilina D Sririanti SH didampingi Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang memberi sambutan pada penilaian Zona Integeitas Polres Sergai, Sabtu (14/3).

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Tim Penilai Internal Polri (TPIP) Mabes Polri dipimpin Kombes (Pol) Meilina D Sririanti SH bersama rombongan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Polres Serdangbedagai (Sergai).

Kunjungan tersebut dalam rangka penilaian pembangunan Zona Integritas (ZI) di Polres Sergai menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2020.

Setibanya di Polres Sergai, Tim TPIP disambut Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang bersama Waka Polres Sergai Kompol Gunawan Hery Sudarto dan jajaran, di Aula Patriatama Mapolres Sergai, Sabtu (14/3).

Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang mengatakan dalam membangunan Zona Integritas (ZI) di Polres Sergai, semoga dapat mewujudkan Good Governace dan Clear Governace. Polres Sergai sendiri berkomitmen mewujudkan pembangunan Zona Integritas.

Begitu juga dalam mewujudkan program kerja Kapolri dan Kapolda Sumut seperti pemberantasan judi dan narkoba.

Polres Sergai telah melakukan perubahan secara umum pada setiap unit pelayanan, yakni dengan mencanangkan wilayah Bersih dari narkoba (Bersinar) seperti Desa Nagur. “Sebelumnya, Desa Nagur memiliki gam baran yang sangat buruk dengan sebutan Kampung Narkoba yang bebas narkoba, kata Kapolres Sergai di sela-sela sambutannya.

“Namun, dengan adanya upaya sosialiasi dan kombur-kombur bersama masyarakat yang dilakukan oleh Polres Sergai, sekarang desa itu sudah mulai berubah, ternyata upaya yang dilakukan Polres Sergai mendapat respon posi tif dari masyarakat sekitar,” bilang Kapolres AKBP Robin.

Selain itu, disebutkan Robin, Polres Sergai beserta jajarannya akan berkomitmen untuk pembangunan Zona Integritas (Zl) yang telah dilakukan pada saat ini dengan penandatanganan Fakta Integritas.

Mantan Kapolres Batu Bara ini pun berharap, kepada Tim TPIP Mabes Polri agar memberikan masukan dan arahan kepada Polres Sergai guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap masyarakat.

“Semoga dengan kedatangan tim TPIP Mabes Polri ke Polres Sergai dapat tercapai Zona Integritas sesuai dengan kebutuhan komponen komponen pengungkit, harapnya. Pada kesempatan itu, Tim Penilai Internal Polri (TPIP) Mabes Polri Kombes (Pol) Meilina D Sririanti dalam arahannya mengatakan, kunjungan ke Polres Sergai dalam rangka membangun komitmen bersama membangun Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Polres Sergai. (sur/han)

Bupati Tinjau Jalan Rusak, Jalan Penghubung Desa Singa-Kubu Simbelang Langsung Diperbaiki

Ilustrasi
Ilustrasi

KARO, SUMUTPOS.CO – Warga dua desa di Kecamatan Tigapanah mengajak Bupati Karo Terkelin Brahmana meninjau jalan rusak yang menghubungkan Desa Singa- Desa Kubu Simbelang, Sabtu (14/3).

Peninjauan jalan rusak ini turut diikuti Kepala Bappeda Karo Nasib Sianturi, Kepala Dinas PUPR Edward Pontianus Sinulingga, Kepala Bidang Bina Marga Hendra Mitcon Purba, Kepala Bidang Bappeda Efanlit, dan Sekretaris Kecamatan Tiga panah Elisa Ginting beserta Kepala Desa Singa Abel Ginting dan Kepala Desa Kubu Simbelang Rahmat Ginting.

Ketua Runggun GBKP Desa Kubu Simbelang, Nomi br Tarigan bergembira dengan kesediaan Bupati Karo meninjau kondisi jalan di desa mereka. Lantas, mereka pun mengajak serta Terkelin Brahmana turut ke lokasi dengan menggunakan mobil bak terbuka.

“Kami nande-nande mengajaknya naik kendaraan untuk bersama-sama meninjau ke lokasi jalan yang rusak,” ungkap Naomi. Kepala Desa Kubu Simbelang, Rahmat Ginting mengungkapkan jalan penghubung Desa Kubu Simbelang dengan Desa Singa sepanjangan 2,5 kilometer, terdapat dua titik kerusakan yang cukup parah.

Setelah melihat langsung kondisi jalan yang rusak, Terkelin Brahmana mengakui ada dua titik kerusakan di jalan penghubung Desa Singa dengan Desa Kubu Simbelang yang harus segera diperbaiki. Di saat itu juga, Bupati Karo memerintahkan kepada Dinas PUPR Karo untuk memperbaiki jalan tersebut. “Saat ini juga kita instruksikan Dinas PUPR agar untuk sementara timbun dulu dengan pasir dan batu,” kata Terkelin.

Proses penimbunan yang segera dilakukan itu, sebut Terkelin, mengingat masyarakat membutuhkan akses jalan tersebut untuk beraktivitas dan juga mengantar anak mereka ke sekolah. Kepala Desa Kubu Simbelang dan Kepala Desa Singa akan menindaklanjuti saran Bupati Karo untuk perlebaran jalan antar desa tersebut.(deo/han)

Rayakan HUT ke-21, Tobasa Resmi Berganti Nama Menjadi Kabupaten Toba

RESMIKAN:Dirjend Depdagri, DR.Tumpak Haposan Simanjuntak, MA menandatangani peresmian nama Kabupaten Tobasa menjadi Kabupaten Toba di sela-sela perayaan HUT ke-21 di Tanah Lapang Raja Sisingamangara XII, Balige, Sabtu (14/3).
RESMIKAN:Dirjend Depdagri, DR.Tumpak Haposan Simanjuntak, MA menandatangani peresmian nama Kabupaten Tobasa menjadi Kabupaten Toba di sela-sela perayaan HUT ke-21 di Tanah Lapang Raja Sisingamangara XII, Balige, Sabtu (14/3).
RESMIKAN:Dirjend Depdagri, DR.Tumpak Haposan Simanjuntak, MA menandatangani  peresmian nama Kabupaten Tobasa menjadi Kabupaten Toba di sela-sela perayaan  HUT ke-21 di Tanah Lapang Raja Sisingamangara XII, Balige, Sabtu (14/3).
RESMIKAN:Dirjend Depdagri, DR.Tumpak Haposan Simanjuntak, MA menandatangani peresmian nama Kabupaten Tobasa menjadi Kabupaten Toba di sela-sela perayaan HUT ke-21 di Tanah Lapang Raja Sisingamangara XII, Balige, Sabtu (14/3).

BALIGE, SUMUTPOS.CO – Ribuan masyarakat hadiri puncak perayaan HUT ke-21 Kabupaten Tobasa dilaksanakan di Tanah Lapang Raja Sisingamangara XII, Balige, Sabtu (14/3).

Perayaan hari jadi ke-21 itu, juga dirangkai dengan diresmikannya Kabupaten Tobasa berganti dengan nama Kabupaten Toba.

Gubernur Sumatera Utara, Mayjend (Purn) Edy Rahmayadi bersama istri yang hadir mengatakan, dengan bergantinya nama Tobasa menjadi Toba memiliki nilai-nilai histori, dan hasil dari permintaan dari para tokoh tokoh adat dan masyarakat yang ada di daerah Toba.

“Oleh karena itu, kita harus menjaga dan merawat daerah ini menjadi lebih maju,”ujar Gubsu.

Sementara itu, mewakili Mendagri Jenderal Pol (Purn) Dr. Tito Karnavian untuk melakukan penandatanganan prasasti diwakilkan kepada DR.Tumpak Haposan Simanjuntak, MA.

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri ini menyampaikan perubahan nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba diproses sejak tahun 2017 dan berhasil PP nya diterbitkan dan ditanda tangani Presiden RI Ir.Jokowidodo tahun 2020.

Mendagri, kata Tumpak, berpesan denganadanya pergantian nama Daerah, Ibu Kota adalah di latar belakangi adat istiadat dan aspirasi masyarakat, kesepakatan masyarakat dengan DPRD beserta Pemerintah Daerah.

Untuk perubahan nama Daerah dan Ibu Kota, perpindahan ibu Kota atau perubahan rupa unsur bumi pada pemerintahan berdasarkan undang undang haruslah ditetapkan dengan melalui Peraturan Pemerintah (PP) yang ditandatangani oleh Presiden serta di catatkan dalam dokumen lembaran negara.

Atas amanah Peraturan Pemerintah (PP) No.14 Tahun 2020 tentang pergantian nama kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba, maka resmilah Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba.

Tumpak juga meminta kepada Dinas Duk Catpil Kabupaten Toba secepatnya melaporkan perubahan ini kepada Kementerian Dukcatpil RI. Hal ini supaya diprogramkan di kementerian untuk perubahan nama daerah Kabupaten pa da setiap administrasi Kependudukan.

”Kepada Dinas atau SKPD lainnyan di jajaran Pemerintahan Kabupaten Toba, supaya melaporkannya ke pada Kementerian masing masing untuk melakukan perubahan admistrasi dengan nama Kabupaten yang baru Kabupaten Toba,”pintanya.

Pengesahan dan penandatanganan prasasti Kabupaten Toba dilaksanakan oleh Dirjend Depdagri, disaksikan Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi disaksikan oleh Bupati Toba, Darwin Siagian dan Wakil Bupati Hulman Sitorus, anggota DPR-RI Martin Manurung, anggota DPRD Kabupaten Toba, Dandim Tapanuli Utara,Kapolres Toba, para mantan bupati dan wakil bupati terdahulu, tokoh Agama tokoh Adat

Tokoh Masyarakat kabupaten Toba dan Bupati & Wakil Bupati Tetangga juga dimeriahkan dengan penampilan seni Martumba,vokal group sanggar seni LP3KD Kabupaten Toba dengan lagu O..Tano Batak, serta penampilan Taruna Cilik binaan Polres Kabupaten Toba. (mag-14/han/bbs)

Pemko Gunungsitoli Cegah Virus Corona di Pelabuhan

GUNUNGSITOLI, SUMUTPOS.CO – Untuk mencegah masuknya virus corona (covid-19) melalui laut, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah membentuk tim lintas sektoral di pelabuhan Gunungsitoli, sebagai salah satu pintu masuk di kepulauan Nias.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informastika Kota Gunungsitoli, Onahia Telaumbanua ST MT saat dihubungi Sumut Pos, Minggu (15/3) sore.

“Pemko Gunungsitoli telah membentuk tim untuk langkah antisipatif atau pencegahan penyebaran virus corona, berupa imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat,”ungkapnya.

Onahia menjelaskan, langkah yang akan dikerjakan oleh tim saat ini antara lain, melakukan imbauan kepada para pengguna jasa pelabuhan PT Pelindo I Gunungsitoli, melakukan kebersihan dan penyemprotan area terminal pelabuhan, serta melakukan koordinasi dipusat terkait peralatan pencegahan Covid-19.

“Imbauan melalui spanduk, sambil memantau perkembangan Covid-19 di Pelabuhan Gunungsitoli,” jelasnya.

Terkait surat edaran Mendikbud RI Nomor: 3 tahun 2020, tentang pencegahan corona virus, Onahia mengaku dinas pendidikan Kota Gunungsitoli telah mensosialisasikan di tingkat sekolah-sekolah.

“Petunjuk belajar jarak jauh atau libur sekolah kepada anak-anak sekolah dan atau kerja dirumah kepada ASN sebagai antisipatif penyebaran virus corona sampai detik ini belum ada,”terangnya.

Sementara pembentukan satuan tugas tingkat Kabupaten/Kota sesuai Kepres nomor :7 tahun 2020 untuk percepatan penanganan corona virus, Onahia mengatakan hingga saat ini masih menunggu keputusan Walikota Gunungsitoli.

“Masih kita tunggu petunjuk dari pimpinan lebih lanjut dan nantinya disesuaikan topoksi masing-masing perangkat daerah,” bebernya.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, Marthin L.Harefa,SKM,M,Kes mengatakan hingga saat ini belum ditemukan warga yang mengalami gejala terinfeksi virus Corona.

Namun demikian, untuk meningkatkan kewaspadaan Pemerintah Kabupaten Nias telah mengintruksikan kepada para Camat dan seluruh fasilitas kesehatan untuk memberikan informasi terkait langkah-langkah pencegahan

“Untuk langkah pencegahan bapak Bupati Nias telah menyurati Camat dan seluruh fasilitas kesehatan. Dan sampai saat ini belum ditemukan ada warga baik yang positif maupun yang diduga mengalami gejala terinfeksi corona virus,” katanya.

Kadis Kesehatan Kabupaten Nias mengakui, hingga saat ini RSUD Gunungsitoli yang merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan di kepulauan Nias belum memiliki alat pendeteksi corona virus, maupun ruangan isolasi. Namun demikian jika ada pasien yang mengalami gejala terinfeksi corona virus akan dirujuk ke Medan.

“Pemeriksaan masih dilakukan secara umum, jika ada warga yang mengalami gejala corona virus seperti demam tinggi, sesak dan batuk-batuk kita akan rujuk keluar daerah. Kita di kepulauan Nias belum memiliki kemampuan untuk mengetahui seseorang positif terinfeksi corona virus,” bebernya.

Sebagai langkah antisipasi kepada individu, Marthin L.Harefa mengimbau masyarakat, untuk menjaga kebersihan serta mengkonsumsi makanan bergizi.

“Selain mengkonsumsi makanan bergizi, masyarakat harus menjaga kebersihan harus dijaga, juga dijaga kontak harus dijaga dengan warga lainnya,”pungkasnya. (adl/han)

Kepada Pemkab Langkat, SKK Migas-EMP Gebang Limited Sosialisasikan Survei Seismik 3D

PLAKAT: GM EMP Gebang Limited, Resha Rahardian, menyerahkan plakat yang diterima Asisten Bidang Administrasi Tata Pemerintahan Pemkab Langkat, Drs Abdul Karim, MAP didampingi Manager Administrasi dan Keuangan SKK Migas Sumbagut, Supriyono, di Kantor Bupati Langkat, Jumat (13/3).
PLAKAT: GM EMP Gebang Limited, Resha Rahardian, menyerahkan plakat yang diterima Asisten Bidang Administrasi Tata Pemerintahan Pemkab Langkat, Drs Abdul Karim, MAP didampingi Manager Administrasi dan Keuangan SKK Migas Sumbagut, Supriyono, di Kantor Bupati Langkat, Jumat (13/3).
PLAKAT: GM EMP Gebang Limited, Resha Rahardian, menyerahkan plakat yang diterima Asisten Bidang Administrasi Tata Pemerintahan Pemkab Langkat, Drs Abdul Karim, MAP didampingi Manager Administrasi dan Keuangan SKK Migas Sumbagut, Supriyono,  di Kantor Bupati Langkat, Jumat (13/3).
PLAKAT: GM EMP Gebang Limited, Resha Rahardian, menyerahkan plakat yang diterima Asisten Bidang Administrasi Tata Pemerintahan Pemkab Langkat, Drs Abdul Karim, MAP didampingi Manager Administrasi dan Keuangan SKK Migas Sumbagut, Supriyono, di Kantor Bupati Langkat, Jumat (13/3).

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – SKK Migas – EMP Gebang Limited melakukan sosialisasi kegiatan seismik 3D kepada Pemerintah Kabupaten Langkat, Jumat (13/3) di Kantor Bupati Langkat.

Sosialisasi ini merupakan sosialisasi awal dan untuk selanjutnya sosialisasi serupa akan dilakukan di tingkat kecamatan hingga desa.

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Langkat yang diwakili Asisten bidang Administrasi Tata Pemerintahan Pemkab Langkat, Drs Abdul Karim, MAP, Kepala SKK Migas Perwakilan Sumatra Bagian Utara yang diwakili Manajer Administrasi dan Keuangan, Supriyono, Polres Langkat, Dandim Langkat serta sejumlah kepala dinas, kepala bagian, camat dan aparatur pemerintah Kabupaten Langkat.

Kegiatan survei seismik merupakan salah satu kegiatan eksplorasi untuk mengambil data bawah permukaan dengan menggunakan sumber getar dan alat perekam khusus. Survei seismik ini merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan eksplorasi migas sebelum dipergunakan untuk melihat potensi migas yang ada di areal kerja EMP Gebang Limited.

General Manager EMP Gebang Limited, Resha Ramadian, mengatakan, kegiatan seismik tersebut akan beroperasi di areal seluar 348 kilometer persegi yang dibagi ke dalam dua fase. Fase pertama seluas 127 kilometer persegi dan fase kedua seluas 221 kilometer persegi. “Pekerjaan untuk fase pertama ini akan berlangsung sekitar tujuh bulan, dimulai dari bulan April dan berakhir pada Oktober 2020,” kata Resha Ramadian.

Seluruh areal lokasi pekerjaan seismik dilakukan di Kabupaten Langkat. Untuk fase satu, lintasan seismik akan beraktifitas di Kecamatan Tanjung Pura dan Kecamatan Gebang. Sedangkan untuk fase dua, lintasan seismik berada di Kecamatan Gebang, Babalan, Brandan Barat, Pangkalan Batu dan Pangkalan Susu.

Menurut Resha Ramadian, survei seismik akan membawa manfaat bagi semua pihak. Bagi EMP Gebang Limited, kegiatan ini untuk meningkatkan kualitas data eksplorasi dan probabilitas kesusksesan pengeboran minyak dan gas bumi. Sementara keuntungan bagi negara antara lain adalah untuk meningkatkan potensi cadangan migas negara.

Manajer Administrasi dan Keuangan SKK Migas Perwakilan Sumbagut, Supriyono, dalam sambutannya berharap dukungan dari Pemerintah Kabupaten Langkat karena kegiatan survei seismik 3D merupakan kegiatan strategis pemerintah dalam eksplorasi migas untuk mengetahui dan mendapatkan cadangan migas, dalam rangka merealisasikan visi SKK Migas untuk meraih second golden era, Road to 1 Million BOPD (Menuju Satu Juta BOPD) pada tahun 2031 dimana saat ini produksi minyak bumi pada akhir Februari 2020 baru mencapai 728 Ribu BOPD.

“Kami berharap dukungan dari semua pihak, khususnya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Langkat, agar apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi semua pihak,” ungkap Supriyono

Sementara itu, Asisten bidang Administrasi Tata Pemerintahan Pemkab Langkat, Drs Abdul Karim, MAP, dalam sambutannya menyambut baik survei seismik yang dilakukan oleh SKK Migas – EMP Gebang Limited. Pemerintah daerah siap mendukung kegiatan negara ini sesuai dengan aturan yang berlaku. (rel)

Relawan KSJ Langkat Dikukuhkan

TERIMA: Salah seorang ibu duafa menerima paket sembako dari KSJ Langkat. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
TERIMA: Salah seorang ibu duafa menerima paket sembako dari KSJ Langkat. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
TERIMA: Salah seorang ibu duafa menerima paket sembako dari KSJ Langkat. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS
TERIMA: Salah seorang ibu duafa menerima paket sembako dari KSJ Langkat. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat sangat mengapresiasi kegiatan penyaluran sembako edisi ke-31 untuk kaum duafa yang dilakukan Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) Langkat, di sela-sela pengukuhan di Masjid Raya Stabat Jumat (13/3)

Kabag Kesos Langkat, H.Syahrizal mewakili Bupati Langkat Terbit Rencana. PA, berharap seluruh komponen masyarakat bersatu, untuk bergotong- royong membantu antar sesama, khususnya terhadap saudara-saudara kita yang duafa di wilayah Kabupaten Langkat.

Ke depannya, tambah Syahrizal, hadirnya KSJ dapat bersinergi dengan pemerintah. Misalnya, dalam kesigapan mempercepat proses menyalurkan bantuan kepada penerima. Semoga, organisasi yang tidak memiliki hasil finansial ini, terus berkesinambungan dan sukarela membantu umat.

“Kepada para relawan, ingatlah semua program kalian adalah tabungan akhirat. Teruslah berbuat dengan semangat, ikhlas dan sabar dalam menyalurkan amanah umat, “ sebutnya.

Sementara, itu Ketua KSJ Langkat Zainuddin, mengucapkan terimakasih kepada Pemkab Langkat atas dukungannya.

Zainuddin menjelaskan, salah satu program KSJ yakni menghimpun bantuan atau sedekah dari para donatur dan sukarelawan, lalu menyalurkannya kepada yang berhak.

Pada kesempatan itu, Ketua KSJ Langkat Zainuddin menyalurkan 50 paket sembako berupa beras, gula, teh dan minyak makan.

Kabag Kesos Langkat dalam kesempatan itu juga ikut serta menyerahkan bantuan sembako secara simbolis, bersama KSJ Langkat kepada masyarakat penerima. (yas/han)