Harga Komoditas akan Naik

SUMUTPOS.CO – Pemerintah Indonesia akan melakukan antisipasi terhadap kemungkinan yang membuat perekonomian melambat. Berbagai kebijakan telah dibuat untuk memantau perekonomian global dan domestik.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengungkapkan ada berbagai hal yang membuat perekonomian dunia memburuk, seperti konflik di timur tengah antara Amerika Serikat dan Irak juga virus corona.

“Penyebaran Virus Corona berisiko mempengaruhi perekonomian global dapat kita lihat dari estimasi para pakar,” ungkap Wiwiek. Wiwiek menjelaskan seperti dari ekonom China, Zhang Ming kalau tingkat pertumbuhan China diprediksi akan turun di bawah level 5 persen lebih rendah dari tahun sebelumnya 6 persen (Disetahunkan) pada Q1-2020. Lalu UOB Group berasumsi Virus Corona bertahan selama 6 bulan.

“Perekonomian Tiongkok tahun 2020 diprediksi menurun 0,5-1,0 persen dari proyeksi pre-virus. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Singapura diprediksi menurun 0,5-1,0 persen dan Indonesia sendiri menurun 0,1- 0,2 persen terhadap proyeksi pre-virus ini, “ jelas Wiwiek.

Meskipun adanya ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi global sambung Wiwiek, perbaikan ekonomi global di tahun 2020 akan diiringi dengan peningkatan harga berbagai komoditas. Dengan itu, pihaknya sudah mempersiapkan langkah-langkah kedepannya.

“Harga CPO disinyalir meningkat didorong oleh keterbatasan stok di tengah peningkatan permintaan, baik dari negara penghasil maupun negara lainnya. Di samping itu, harga kopi dan dan aluminum juga mengalami perbaikan, “terangnya.

Untuk memperkuat momentum pertumbuhan dan mempertahankan stabilitas, dirinya juga mengatakan ada beberapa fokus kebijakan yang telah diambil berdasarkan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Januari 2020 seperti kebijakan moneter tetap akomodatif dan konsisten dengan prakiraan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran, stabilitas eksternal yang terjaga, serta upaya untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik. Kemudian strategi operasi moneter terus ditujukan untuk menjaga kecukupan likuiditas dan mendukung transmisi bauran kebijakan yang akomodatif.

Kebijakan makroprudensial yang akomodatif ditempuh untuk mendorong pembiayaan ekonomi sejalan dengan siklus finansial yang di bawah optimal dengan tetap memperhatikan prinsi kehati-hatian. Kemudian kebijakan sistem pembayaran dan kebijakan pendalaman pasar keuangan terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Ke depan, Bank Indonesia akan mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik dalam memanfaatkan ruang bauran kebijakan yang akomodatif untuk menjaga tetap terkendalinya inflasi dan stabilitas eksternal, serta turut mendukung momentum pertumbuhan ekonomi. Koordinasi Bank Indonesia dengan Pemerintah dan Otoritas terkait terus diperkuat guna mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata dan aliran masuk modal asing termasuk Penanaman Modal Asing (PMA), “ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga memberitahukan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2019 tetap berdaya tahan di tengah kinerja perekonomian dunia yang melambat yakni 5,02 Persen. “Pertumbuhan ekonomi tersebut ditopang oleh permintaan domestik yang tetap baik. Sedangkan kinerja ekspor menurun. Perkembangan keseluruhan tahun 2019 dicapai setelah pada triwulan IV 2019 pertumbuhan ekonomi tercatat 4,97 persen, “ pungkasnya. (gus/ram)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Awal tahun 2020, satuan tugas waspada investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menemukan 120 entitas layanan fintech p2p lending ilegal yang tidak terdaftar. Berita negatif terkait pinjaman online dan investasi online “bodong” belum lama ini memang sangat digandrungi masyarakat.

Tidak sedikit masyarakat bahkan menjadi ketakutan untuk mencoba instrumen investasi p2p lending. Maraknya berita negatif tentang korban investasi online & pinjaman online perlahan membangun persepsi negatif terhadap industri ini. Sehingga literasi terkait seleksi terhadap perusahaan fintech legal masih sangat diperlukan.

Melihat fenomena ini, tentu OJK tidak diam saja. Sebagai badan regulasi yang mengatur kinerja lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang terkait dengan mitigasi risiko, salah satunya adalah pengadaan tanda tangan elektronik bagi perusahaan fintech p2p lending.

Peraturan tersebut dimuat dalam SEOJK 18/2017 tentang Tata Kelola Manajemen Risiko Penyelenggaraan LPMUBTI pasal 41 ayat 3, yakni tanda tangan elektronik wajib diselenggarakan bagi semua perusahaan fintech p2p lending.

“Legalitas tanda tangan digital di Indonesia sudah memiliki payung hukum melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Pasal 52 Ayat 1 dan 2 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2008 Pasal 11 Ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan payung hukum tersebut, tentu tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah seperti tanda tangan manual,” ungkap Stanislaus M.C. Tandelilin (CoFounder & President PT Modal Rakyat Indonesia).

Modal Rakyat sebagai salah satu perusahaan p2p lending yang telah terdaftar di OJK sejak Juni 2018 bekerjasama dengan PrivyID dalam mengadakan tanda tangan elektronik. Modal Rakyat memilih PrivyID karena perusahaan tersebut telah memiliki izin pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO RI) sebagai penyedia jasa layanan tanda tangan elektronik.

Saat ini di Modal Rakyat tercatat lebih dari 47.000 Pendana telah terdaftar, dimana sebanyak 69.8% Pendana laki-laki dan 30.2% Pendana Perempuan. Adapun rentan usia pendana masih didominasi oleh usia 19-34 tahun sebanyak 55.9%, usia 35-54 tahun sebanyak 28.4%, usia <19 tahun sebanyak 8.8%, dan 6.8% Pendana rentan usia lebih dari 54 tahun.

Pada tahun 2020, Modal Rakyat menargetkan semua pengguna baru akan melakukan tanda tangan elektronik, tentunya dengan dibarengi sosialisasi kepada pengguna. Sosialisasi dilakukan secara langsung melalui dashboard pengguna dan sosial media. Hingga saat ini Modal Rakyat telah menyalurkan pendanaan kepada UMKM lebih dari Rp160 Miliar. Tahun 2020 ini Modal Rakyat optimis dapat menyalurkan pendanaan kepada UMKM sebanyak Rp500 Miliar.

Modal Rakyat yakin bahwa salah satu cara mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia harus diimbangi dengan adanya literasi tentang “gotong-royong mendanai UMKM melalui p2p lending”. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan peran serta masyarakat. (rel/ram)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga gas tabung LPG 3 Kg. Pasalnya, banyak isu beredar terkait naiknya harga LPG yang dikonsumsi mayoritas masyarakat Indonesia tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan hal tersebut tidak pernah dibahas dalam rapat koordinator maupun rapat terbatas. Bahkan, kementerian terkait pun terheran-heran mengenai isu tersebut.

“Pemerintah itu belum pernah merapatkan kenaikan harga gas, kita belum pernah mengkoordinasikan, justru para menteri heran kok keluar isu kenaikan harga,” ujarnya dalam Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Kamis (13/2).

Menurutnya, segala sesuatu kebijakan strategis yang berdampak luas bagi masyarakat itu harus diputuskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Begitu pula dengan isu kenaikan listrik yang ia anggap mengada-ada.

“Itu enggak bener ada kenaikan harga, di rakor aja, di ratas belum pernah ngomong soal kenaikan gas, enggak ada itu, listrik juga gitu enggak ada. Segala sesuatu yang berdampak kepada masyarakat, apalagi menaikkan harga BBM atau TBL (tabung gas LPG) ataupun gas,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Jumat (7/2) lalu juga melempar komentar akan hal tersebut dan menyatakan keengganannya untuk menindaklanjuti kenaikan gas melon itu. “Enggak usah ditanya lagi deh,” sanggahnya.

Sebelumnya beredar isu rencana pemerintah untuk mengatur ulang skema subsidi LPG 3 Kg. Kebijakan itu menuai banyak kecaman. Karena sangat membebani rakyat kecil. (jpc/ram)

BATANG ANGKOLA, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Gus Irawan Pasaribu yang membidangi energi dan lingkungan hidup menegaskan, negara harus bertanggungjawab menghadirkan listrik murah bagi rakyat.

Hal tersebut disampaikkan pada seminar publik kerja sama dengan PLN bertema ‘Peran Negara dalam Menghadirkan Listrik Murah’, bekerja sama dengan PLN di Pondok Pesantren Istana Nagaga Najugal Angkola Muaratais, Tapanuli Selatan, Sabtu (8/2).

Gus Irawan menyatakan, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja,dan ketahanan Nasional.

Menurut Gus Irawan, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka seluruh sumber daya energi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak, terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja,dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata dia mempertegas isi pasal 33 tersebut.

Maka, kata Gus Irawan, PLN harus mampu mengimplementasikan perencanaan kebutuhan listrik nasional dengan pemenuhan kebutuhan energi yang mencukupi, memiliki keandalan yang baik, berkelanjutan, harga yang terjangkau oleh masyarakat secara luas dan keadilan dalam mengakses bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia menekankan, PLN harus mampu mengimplementasikan perencanaan kebutuhan listrik nasional dengan pemenuhan kebutuhan energi yang mencukupi bagi seluruh rakyat.

“Sekali lagi saya sampaikan perusahaan negara yang membidangi listrik yaitu PLN harus memiliki keandalan, berkelanjutan, harga yang terjangkau oleh masyarakat secara luas, dan berkeadilan. Jika tidak masyarakat akan kesulitan,” tuturnya.

Gus Irawan menyatakan, Menurut dia, sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup Rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja,dan ketahanan Nasional.

Menurut Gus Irawan, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka seluruh sumber daya energi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai Negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“Sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak terutama dalam peningkatan kegiatan ekonomi, kesempatan kerja,dan ketahanan nasional maka sumber daya energi harus dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata dia mempertegas isi pasal 33 tersebut.

Maka, kata Gus Irawan, PLN harus mampu mengimplementasikan perencanaan kebutuhan listrik nasional dengan pemenuhan kebutuhan energi yang mencukupi, memiliki keandalan yang baik, berkelanjutan, harga yang terjangkau oleh masyarakat secara luas dan keadilan dalam mengakses bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dia menekankan PLN harus mampu mengimplementasikan perencanaan kebutuhan listrik nasional dengan pemenuhan kebutuhan energi yang mencukupi bagi seluruh rakyat. “Akhir pekan lalu di daerah pemilihan ada banyak keluhan soal listrik. Bahkan di beberapa daerah yang ada mesin pembangkit listriknya tapi masyarakat tak menikmati, maka kami dorong agar negara memperhatikannya,” kata dia. (rel/ila)