DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Resor Dairi AKBP Leonardo Simatupang bersama jajaran pejabat utama polres menyambangi Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang dalam rangka menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Kegiatan silaturahmi berlokasi dirumah salahsatu tokoh masyarakat, Hasan Ujung, Rabu (11/3) malam.

Rombongan Kapolres disambut putra alm Hasan Ujung, Saut Martua Ujung didampingi istri Tetty boru Pasaribu yang juga Kepala Desa Kalang Simbara, keluarga besar marga Ujung ada Selamat Ujung, Delphi Masdiana Ujung serta suami Pana Akbar Simatupang dan seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa Kalang Simbara. Kapolres juga dijamu makan malam bersama.

Tuan rumah sekaligus Ketua LPM Desa Kalang Simbara, Saut Martua Ujung didampingi Kades Kalang Simbara, Tetty boru Pasaribu menyampaikan, terimakasih kepada Kapolres dan jajaran Polres Dairi bersedia menghadiri undangan dan bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Kalang Simbara.

“Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami”, ucap Saut. Saut mengatakan, warga Desa Kalang Simbara sangat bersukacita atas kunjungan ini. Kunjungan kehormatan ini dapat memotivasi masyarakat untuk lebih gigih lagi menyekolahkan anaknya sehingga bisa berhasil dan mudah-mudahan ada yang menjadi Kapolres, ucap Saut.

Saut mengatakan, arahan Kapolres terkait kesadaran hukum sangat dibutuhkan untuk meningkatkan moral di tengah masyarakat. “Kadang warga takut jika melihat Polisi. Padahal sebetulnya, kita tidak perlu takut tetapi saling menghormati,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Saut Ujung mengangkat Kapolres AKBP Leonardo Simatupang sebagai warga kehormatan Desa Kalang Simbara. Saut juga memberi satu persil tanah pertapakan untuk pendirian rumah bagi Kapolres Dairi.

Salahsatu tokoh masyarakat bermarga Harianja menyampaikan apresiasi karena Kapolres Dairi mau turun dan berbaur dengan masyarakat. ”Ini strategi sangat baik dilakukan seorang pemimpin. Ini salahsatu penilaian tersendiri bagi masyarakat seorang Kapolres mau datang dan melihat kampung kami dan menjalin hubungan emosional dengan warga untuk itu kami sangat bangga,”terangnya.

Warga lainnya, Selamat Ujung menyebut, baru kali ini Kapolres turun ketengah-tengah masyarakat Desa. Kunjungan seperti ini membawa dampak positif bagi warga. Pelanggaran hukum dengan sendirinya akan menurun karena Kapolres turun ke masyarakat memberikan penyuluhan hukum.

“Kami mendukung penegakan hukum di Dairi dengan aturan yang lebih baik. Kunjungan ini membuat kesejukan di masyarakat,”kata Selamat.

Hal yang sama disampaikan Delpi Masdiana Ujung. Mantan Ketua DPRD Dairi itu menyebut, hal baik seperti ini hendaknya diikuti lembaga lain untuk menjalin silaturahmi dengan warga.

Kapolres AKBP Leonardo Simatupang mengaku terharu dan bahagia atas sambutan keluarga besar marga Ujung dan warga Kalang Simbara. Leonardo menegaskan, sudah menjadi kewajiban dan tugas Polri hadir di tengah masyarakat.

“Saya bangga diangkat sebagai warga kehormatan Desa Kalang Simbara. Polri harus dekat dan melayani seluruh masyarakat,”katanya.

Kapolres mengajak warga tetap kompak dan menjaga tali silaturahmi. Selain menjaga kondisi Kamtibmas tetap kondusif. Masyarakat diimbau agar proaktif memberikan informasi melalui Babinkamtibmas maupun Babinsa khususnya peredaran narkoba. (rud/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Tepat tanggal 8 Maret lalu, Kabupaten Karo genap berusia 74 tahun. Meski terbilang sudah ‘ujur’, namun segudang persoalan masih mendera Bumi Turang yang saat ini masih dipimpin Terkelin Brahmana, SH. Buruknya pelayanan publik, ketertinggalan sektor infrastruktur, pendidikan, pertanian dan pariwisata masih jadi PR Pemkab Karo yang tak kunjung selesai.

Bahkan yang paling miris, alih-alih melayani dan mensejahterakan rakyat, kebutuhan dasar seperti air saja pun tak terpenuhi. Ya, sampai detik ini, warga Kabupaten Karo, khususnya Kota Kabanjahe-Berastagi dan beberapa desa di sekitarnya masih kesulitan mendapatkan air.

Padahal, sebagai daerah pegunungan, air terbilang melimpah ruah di Kabupaten Karo. Namun pada kenyataannya, kabutuhan pokok itu jadi barang “mahal”.

Sebagai Putra daerah Karo, kondisi memalukan ini membuat Akademisi Sosial Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Drs Wara Sinuhaji Mhum, gusar.

“Bupati silih berganti, tapi masalah air saja tak kunjung terselesaikan. Padahal, banyak mata air dan sungai di Kabupaten Karo,” kesalnya pada kru koran ini.

Meski tak sepenuhnya menyalahkan Bupati Terkelin Brahmana, namun menurut Wara, persoalan ini tak bisa lepas dari kebijakannya memilih Direktur PDAM Tirta Malem. Menurut Wara, siapa saja yang diangkat jadi direktur tidak tepat dan kreatif. Seharusnya bupati mencari dan mengangkat direktur yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.

“Bupati harus selektif memilih dan menempatkan orang yang tepat di sana. Memang tidak semua harus dibebankan ke bupati. Tapi sebagai pemimpin, warga pasti terus menyalahkannya. Jika serius dan kreatif, saya yakin masalah ini pasti terselesaikan,” tegas Wara.

Untuk itu, kedepan katanya, siapapun yang jadi Bupati Karo harus segera menyelesaikan masalah air ini. Karena putra daerah, Wara tahu betul banyak sumber air yang bisa dieksploitasi di Kabupaten Karo. Meski tak menampik APBD Karo terlalu kecil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Bukan bararti hanya bisa berpangku tangan, sebagai pimpinan, Bupati Karo harus melakukan terobosan-terobosan baru. “Kedepan pimpinan tiap OPD harus harus memiliki kreatifitas,” harapnya.

Selain itu, Wara juga mendorong Bupati Karo Terkelin Brahmana memanfaatkan kedekatannya dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

“Anggaran di Sumut itu sangat besar. Jadi harus ada terobosan agar dana tersebut dialokasikan ke Karo. Karena saya lihat, Bupati Karo sangat dekat dengan Gubernur. Jadi manfaatkanlah kedekatan tersebut untuk kepentingan rakyat,” pintanya.

Selain menyoroti masalah air, kedepan siapapun yang jadi bupati, harus melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Saya lihat birokrasi di Karo tak ada yang bagus. Pelayanan publik juga harus diperbaiki. Satu lagi infrastruktur ke desa-desa juga harus ditingkatkan,” tandasnya.

Sementara itu, Mami salah seorang pengusaha kedai kopi di Tiga Baru Kabanjahe mengaku gerah dengan kondisi PDAM Tirtamalem.

“Seminggu paling hanya 2 kali kami kebagian air. Sementara iuran dikutip tiap bulan,” kesalnya. Sementara itu, data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, panjang jalan Kabupaten Karo 1.218,15 km, jalan provinsi 932,31 km. Jalan yang sudah diaspal hanya 932,31 km, sisanya jalan berbatu sepanjang 232,11 km. Persentasenya 11,4 persen dalam keadaan rusak dan 26,5 persen lagi dalam keadaan rusak parah Mirisnya lagi, masih ada juga jalan yang belum tersentuh pembangunan alias jalan tanah sepanjang 123,53 km.

Di sisi lain, Kabupaten Karo juga mendapat predikat zona merah atau belum patuh terhadap standar pelayanan publik yang diamanahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nilai Pemkab Karo hanya berada di kisaran 47,20, jauh tertinggal dari Pemkab Pakpak Bharat yang mendapat nilai 86,21.

Hal ini sesuai hasil servei yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara melakukan 2019. Seperti diketahui, daerah yang masum zona merah menggambarkan pelayanan publik di Pemkab Karo sangat buruk. Survei ini tujuannya untuk melihat tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik. Cara melihat kepatuhannya dengan turun langsung ke unit-unit layanan publik yang ada di setiap kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita lihat apakah mereka memampangkan (tangible) atributisasi standar pelayanan publik di ruang-ruang layanan. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasi atributisasi standar pelayanan publiknya. Ini adalah hak masyarakat sebagai pengguna layanan,” ucap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dalam pernyataannya, beberapa waktu lalu.

Abyadi menilai, komitmen Pemkab Karo memberikan layanan terbaik kepada masyarakatnya masih buruk. Survei tersebut, kata dia adalah potret penyelenggaraan pelayanan publik di daerah itu sendiri. Kenyataan ini jelas memalukan. Apalagi Kabupaten Karo jauh tertinggal dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Padahal kabupaten yang beribukota Salak ini baru diresmikan pada tanggal 5 Februari 2003 silam. (deo/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terkesan menelantarkan perbaikan jalan provinsi Kabupaten Humbahas-Batugajah Sion Julu menembus ke Kabupaten Pakpak Bharat. Akibatnya, jalan tersebut belum bisa dilintasi transfortasi umum.

Melihat kondisi itu, membuat anggota DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, kecewa terhadap penelantaran jalan rusak tersebut.

“Kami mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Cq Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi, red) Sumut untuk segera mengalokasikan anggaran perbaikannya di APBD Sumut, agar jalan penghubung antar kabupaten itu bisa segera dilintasi kendaraan roda empat,” ujar Franc Bernhard Tumanggor kepada wartawan, Kamis (12/3).

Menurut Franc, sudah 75 tahun Indonesia Merdeka, jalan provinsi jurusan Humbahas-Pakpak Bha rat masih belum layak untuk dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Padahal, katanya, badan jalan hanya sepanjang 7 kilometer saja dari Batugajah Desa Sion Julu hingga ke Perbatasan Pakpak Bharat yang belum diaspal. Kondisi itupun berdampak terhadap masyarakat di wilayah kabupaten tersebut.

“Pemkab Pakpak Bharat sudah berulang kali mengusulkan ke Pemprov Sumut, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD), untuk segera diperbaiki. Tapi hingga kini tidak ada realisasinya,” ungkap anggota Komisi B ini.

Menurut Franc, masyarakat sangat menginginkan agar ruas jalan ini menjadi prioritas pembangunan yang dianggarkan pada tahun mendatang, khususnya pada ruas Kabupaten Humbahas – Batu Gajah – Deleng Simpon yang kondisinya sangat tidak layak untuk dilalui.

Putra mantan Bupati Dairi MP Tumanggor ini memberi masukan, jika jalan tersebut diperbaiki dan diaspal, bukan saja membuka akses jalan antar kedua kabupaten, tapi juga akan ‘menjual’ panorama alam Pakpak Bharat yang memiliki potensi wisata yang luar biasa.

Menanggapi kondisi tersebut, Kadis BMBK Sumut, Ir Efendy Pohan yang dihubungi mengatakan, Pemprov Sumut bukan menelantarkan pembangunan jalan tembus Kabupaten Humbahas-Pakpak Bharat, tapi hanya menunggu penyelesaian proses hukum. “Status jalan itu dulu ada masalah hukum terkait putus kontrak terhadap perusahaan pemenang tender pada 2017. Jadi belum bisa kita lanjutkan pembangunannya atau pengalokasian anggarannya di APBN 2020, sehingga masih tertunda,” ujar Efendy Pohan.

Namun Efendy berjanji akan memprioritaskan pengalokasian anggaran pembangunannya di APBD 2021, karena sarana penghubung antar kabupaten ini sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (mag-1/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 6 ruko souvenir di komplek Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo, Dusun 2 Kutalimbaru, Desa Sitinjo Induk, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, rusak berat dihantam angin puting beliung. Pada waktu yang sama, sekeluarga yang sedang bertani disambar petir, satu di antaranya terpaksa dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, Kamis (12/3) pukul 15.00 WIB.

Peristiwa dimaksud, Kamis (12/3) sekira pukul 15.00 Wib disaat daerah itu diguyur hujan lebat bercampur kilat dan dentuman petir yang cukup keras. Satu orang warga yakni Kesia Nainggolan (5) beralamat di kompleks gereja HKBP Sitinjo dikabarkan disambar petir dan terpaksa dilarikan ke RSUD Sidikalang. Akibat bencana alam itu, kerugian ditaksir ratusan juta rupiah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dairi, Sahala Tua Manik saat dihubungi mengatakan, bencana alam angin puting beliung tersebut diawali hujan deras yang melanda Desa Sitinjo.

Enam rumah warga milik Sahyunan Kudadiri, Pasuamin Capah, Isman Lubis, Donal Sibarani, Jekson Simangunsong dan Marolop Lumbangaol, mengalami rusak berat.

Tak hanya itu saja, sejumlah pohon juga turut tumbang hingga menutup badan jalan.”jaringan listrik banyak rusak karena pohon tumbang menimpa kabel,”kata Sahala.

Terpisah, Plt Kepala Desa Sitinjo Induk, Rudianto Kudadiri mengatakan, selain rumah warga yang menjadi korban puting beliung. Hujan deras disertai petir itu juga menimbulkan korban. Kesia Nainggolan (5), terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah disambar petir.

“Korban sudah mendapat perawatan,”kata Rudianto.

Ditemui wartawan di RSUD Sidikalang, orangtua Kesia Nainggolan, Halasson Robin Nainggolan menuturkan, sore itu dia bersama keluarganya berjumlah 5 orang sedang berada di sawah menjaga burung.

Namun hujan turun deras disertai petir. Karena hujan, ia dan keluarganya pun berteduh di bawah pondok.

Tak diduga, petir menyambar pondok mereka. Ia dan dua anaknya, Rahel Nainggolan dan Kesia Nainggolan terlempar dari pondok. Sementara, istrinya, Kartiani boru Sinaga dan putrinya Sinta Nainggolan tetap berada di pondok.

Nasib malang, salah satu putrinya Kesia Nainggolan sempat membiru akibat dihantam petir.

Namun dengan sigab, mereka mengubur badan Kesia ke lumpur di areal persawahan mereka. Selanjutnya, Kesia dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat peng obatan. (rud/han)