MARELAN, SUMUTPOS.CO – Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTR) Kota Medan, Kecamatan Medan Marelan masuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) kawasan pemukiman dan perdangan.

Kenyataannya, masih banyak berdiri pergudangan secara ilegal seperti di Jalan Nipon, Danau Siombak, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan dan Jalan Rachmadbuddin, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, telah menyalahi.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrusmyah, mengatakan, fungsi pemerintahan dari tingkat bawah sampai ke atas tidak berjalan dengan baik melakukan pengawasan. Buktinya, bangunan gudang secara liar berdiri di Kecamatan Medan Marelan masih dilakukan pembiaran oleh camat.

Ia sangat kecewa dengan kepemimpinan camat yang tak mampu mengawasi gudang yang berdiri secara ilegal, padahal Kecamatan Medan Marelan masuk dalam kawasan pemukiman dan perdangan dalam RTRW Kota Medan.

“Jangankan izin, mendirikan industri dan pergudangan memang tidak bisa. Harusnya, pihak kecamatan jangan pura – pura tidak tahu. Saya sangat kecewa dengan camat yang menjawab tidak tahu, berarti ada kelemahan kordinasi dari sistem tingkat kepling dan kelurahan kepada camat,” tegasnya.

Dijelaskan Ketua DPD PAN Kota Medan ini, kepada pemerintah setempat khususnya camat sudah sepatutnya mengambil tindakan terhadap gudang yang berdiri di wilayanya dengan menghentikan pembangunan gudang yang sedang berlangsung untuk meneruskan ke Satpol PP Kota Medan.

“Sudah di Perda No 2 Tahun 2015 tentang RDTR Kota Medan itu sudah menyalahi. Jadi, camat harus datangi untuk menghentikan pembangunannya, bukan membiarkan. Jangan nanti ada asumsi negatif dari masyarakat,” tegas Bahrum lagi.

Camat Medan Marelan, M Yunus mengaku, pembangunan gudang di Marelan memang tidak diperbolehkan, secara kewenangan ia mengaku tidak punya hak untuk menindak gudang tersebut.

“Kita sifatnya hanya menyurati untuk menghimbau, masalah ini sudah kita laporkan ke dinas terkait,” katanya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan setidaknya telah menangani 52 kasus kebakaran di Kota Medan dan sekitarnya sejak awal tahun 2020.

Angka itu memang bukan jumlah yang sedikit, tapi Dinas P2K mengaku siap untuk terus membenahi diri dalam meningkatkan pelayanan dalam melakukan pemadaman kebakaran di Kota Medan.

“Sampai hari ini ada 52, ini sedang terjadi di Jalan Bajak V walaupun hanya kebakaran kecil. Tadi pagi kebakaran yang cukup besar terjadi di kawasan Star Kim, Tanjung Morawa, Deliserdang. Itu pabrik vulkanisir, tidak ada korban jiwa, kerugian sedang dihitung. Kebakaran sering terjadi, dan kita akan terus meningkatkan pelayanan kita,” ucap Kepala Dinas P2K Kota Medan, Ambon Sidauruk kepada Sumut Pos, Kamis (12/3).

Dikatakan Albon, saat ini jumlah mobil pemadam kebakaran (damkar) yang dimiliki oleh Dinas P2K Kota Medan sudah cukup mumpuni.

“Kita saat ini ada 43 unit mobil pemadam kebakaran yang kita sebar di tiap-tiap UPT dan Pos kita di Kota Medan. Jumlah itu sudah cukup bagus, itu sudah 93 persen dari ju lah yang direkomendasikan oleh kemendagri,” ujarnya.

Namun yang menjadi masalah Dinas P2K Kota Medan saat ini adalah terkait kecepatan waktu untuk merespon (Respon Time) setiap laporan peristiwa kebakaran yang ada di Kota Medan.

Dijelaskan Albon, saat ini Dinas P2K hanya memiliki 4 UPT/Pos unit damkar di Kota Medan, dan jumlah itu memang sangat sedikit atau tidak sesuai dengan luas wilayah Kota Medan yang cukup besar.

“Kota Medan ini Kota besar, sangat luas. Tapi kita hanya ada 4 UPT dan Pos di Kota Medan, yaitu di Jalan Borobudur, Amplas, KIM (Kawasan Industri Medan) dan Belawan. Jumlah itu jelas masih sangat kurang, mengingat Kota Medan punya 21 kecamatan,” katanya.

Idealnya, kata Albon, Kota Medan harus memiliki 9 UPT/Pos damkar di Kota Medan agar bisa memberikan Respon Time yang baik bagi setiap laporan peristiwa kebakaran di Kota Medan.”Itu sudah di observasi oleh Provinsi, Medan harus punya 9 UPT atau Pos Damkar,” terangnya.

Untuk itu, saat ini Pemko Medan tengah berupaya dalam membangun 5 UPT/Pos Damkar tambahan untuk Dinas P2K hingga tahun 2024 mendatang. Rencananya untuk tahap awal, tahun ini Pemko Medan akan menambah 2 UPT/Pos damkar di Kota Medan.

“Bertahap dulu, tahun 2020 ini rencananya mau dibangun di Medan Tuntungan dan Medan Tembung. Lahan yang di Tuntungan itu memang milik Pemko, kalau yang di Tembung mau dilakukan pembebasan lahan dulu. Dua lokasi ini cukup jauh untuk dijangkau oleh 4 UPT damkar kita saat ini,” tuturnya.

Selanjutnya, di tahun 2021 mendatang, Pemko Medan berencana untuk membangun 2 UPT/Pos tambahan lagi, yakni UPT di kawasan Helvetia dan 1 Pos di Universitas Sumatera Utara.

“Di Helvetia lahannya memang punya Pemko. Kalau di USU, itu nanti akan MoU dengan pihak USU. Mereka nanti yang akan menyediakan lahan dan bangunannya, sedangkan armada nya dari kita. Untuk Pos yang di USU, itu bukan hanya dipakai apabila ada kebakaran di kampus saja, tapi juga bisa digunakan untuk kebakaran di kawasan sekitar jalan Dr Mansyur, seperti daerah padang bulan hingga simpang pos, atau Tanjung Sari sampai Selayang,” paparnya.

Sedangkan 1 Pos lainnya, rencananya akan dibangun di Kawasan Jalan Bilal Kota Medan. Pembangunan itu direncanakan akan dilakukan setelah 4 UPT/Pos sebelumnya selesai dibangun, pembangunan UPT di Jalan Bilal ditargetkan paling lama pada tahun 2024.

“Tetapi tetap saja, kita terus mengimbau kepada masyarakat agar terus waspada dalam mencegah terjadinya kebakaran. Sebab, lebih dari 95 persen kebakaran yang terjadi adalah karena kelalaian manusia. Jadi bukan berarti penambahan UPT/Pos ini nantinya membuat masyarakat untuk tidak waspada, justru harus menjadi pelajaran bahwa UPT itu dibangun karena begitu banyaknya peristiwa kebakaran yang terjadi di Kota Medan,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Dedy Aksyari Nasution menyambut baik niat Pemko Medan yang ingin menambah UPT Damkar di Kota Medan.

“Bagus sekali itu, harus segera direalisasikan, jangan wacana-wacana saja. Damkar ini kan menyangkut masalah nyawa dan keselamatan, tentu ini harus menjadi salah satu yang diutamakan, sebab menyelamatkan nyawa dan keselamatan rakyat adalah tugas pemerintah,” tegasnya.

Namun begitu, lanjut Dedy, ia berharap agar Dinas P2K juga tidak hanya berfokus kepada tindakan pemadaman tetapi juga kepada tindak pencegahannya. Sebab, besarnya angka kebakaran di Kota Medan juga sebagai salah satu bentuk gagalnya fungsi pencegahan oleh Dinas P2K.

“Namanya juga Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran, berarti kan ada fungsi pencegahan juga di Dinas itu. Fungsi pencegahan ini juga harus dimaksimalkan. Sebab pencegahan itu jauh lebih baik dari pada penindakan. Masyarakat harus terus diberi sosialisasi tentang pentingnya mencegah kebakaran dari lingkungan sekitar, ini pasti akan sangat berpengaruh menekan angka peristiwa kebakaran,” pungasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut menggelar pelatihan pembuatan eco enzyme dan briket sampah organik yang diadakan di 25 titik Kota Medan.

Kegiatan ini bekerjasama dengan Yayasan Budaya Hijau Indonesia, Rumah Briket dan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) yang diadakan sejak September 2020.

Wakil Ketua Umum Kadin Sumut bidang Good Corporate Governance (GCG), Corporate Social Responsibility (CSR), dan Lingkungan Hidup, Martono mengatakan.

kegiatan ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat eco enzyme dan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

“Kita sudah lakukan di sebanyak 25 titik yakni pelatihan pembuatan eco enzyme dan juga diiringi dengan pelatihan pembuatan arang sehat. Tujuannya adalah mengedukasi masyarakat bahwa eco enzyme memiliki banyak sekali fungsi untuk masyarakat dan yang paling penting adalah berkontribusi untuk mengurangi jumlah sampah organik yang dihasilkan,” ujar Martono.

Antusiasme warga di tiap titik diadakannya pelatihan pembuatan eco enzyme ini, terang Martono sangat besar.

Oleh karena itu, pihaknya berharap kegiatan ini bersifat berkelanjutan sehingga masyarakat bisa mandiri dan memulai gaya hidup baru yang ramah lingkungan.

“Antusiasme kita lihat sangat besar. Makanya kita ingin di masing-masing titik ini, sifatnya berkesinambungan dan terus menerus. Jadi warga bisa dengan mandiri membuat eco enzyme di rumahnya sendiri,” tambahnya.

Dari seluruh 25 titik diadakan Kampung Kadin, terdapat tidak hanya kelurahan tetapi juga institusi pendidikan dan pemerintahan.

Martono menerangkan, sekolah-sekolah ataupun institusi pendidikan menjadi target penting bagi Kampung Kadin karena merupakan tempat belajar formal bagi SDM yang ada di Medan.

“Kita juga melakukan pelatihan ini di sekolah-sekolah, perguruan tinggi, juga di instansi-instansi pemerintah,” katanya.

Martono berharap, semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap benyaknya manfaat yang dapat diambil dari eco enzyme.

Selain itu juga dapat jumlah limbah organik yang dihasilkan.

“Semoga semakin banyak yang tahu mengenai eco enzyme ini. Perlahan-lahan kita ubah mindset dan perilaku kita dan masyarakat khususnya di Kota Medan,” katanya.

Dalam waktu dekat, Martono mengatakan, pihaknya akan mengadakan penyiraman secara serentak eco enzyme ke sungai-sungai yang ada di Kota Medan.

Hal ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas air sungai yang ada di Medan.

“Hari bumi nanti kita juga akan adakan penyiraman eco enzyme ke sungai-sungai yang ada di Medan. Harapannya teman-teman bisa turut ikut andil dalam kegiatan tersebut, juga mengajak teman-teman lainnya. Sehingga pelan-pelan apa yang diinginkan dapat terwujud yakni perubahan mindset dan perilaku masyarakat,” katanya.

Senada dengan itu, Bathara Surya Yusuf, Ketua Yayasan Budaya Hijau Indonesia (YBHI) sekaligus fasilitator pelatihan eco enzyme pada program Kampung Kadin ini mengatakan bahwa dirinya berharap semakin banyak masyarakat yang mengerti mengenai apa itu eco enzyme dan apa pentingnya bagi kehidupan.

Eco enzyme, bagi Bathara merupakan cairan multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti pengganti pembersih lantai, untuk mandi, obat kumur, bahkan dapat juga menghilangkan jerawat dan bekas luka.

Dalam isu yang tengah marak yakni wabah virus corona, eco enzyme, terang Bathara dapat memangsa penyebaran virus yang ada di udara sehingga udara dapat lebih bersih dan segar.

“Harapannya agar masyarakat semakin banyak yang teredukasi akan pentingnya cairan eco enzyme ini. Saat ini wabah virus corona tengah merebak sehingga sebagian besar masyarakat dilanda ketakutan yang berlebih, nah dengan eco enzyme disemprot ke udara dia bisa memangsa virus dan bakteri yang terkandung di dalam udara termasuk virus corona,” ujarnya.

Ketua Umum Umat Buddha Nusantara (UBN) Indonesia, Charles Tandoko mengatakan, dirinya mengikuti beberapa kali pelatihan yang diadakan di Kampung Kadin.

Namun dirinya tetap antusias untuk mengikuti kembali agar bisa semakin mengerti bagaimana cara membuat eco enzyme.

“Niatnya memant untuk belajar soalnya di sini kan diadakan pelatihan, jadi kita sekaligus membuka wawasan dan pelan-pelan bisa merubah gaya hidup menjadi lebih ramah lingkungan dan peduli terhadap isu-isu kerusakan lingkungan,” kata Charles.

Bagi Charles, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat memberikan sosialisasi dan penyadaran terhadap masyakarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

“Kegiatan ini sangat baik, bisa mengedukasi dan mensosialisasikan masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Karena eco enzyme ini memiliku sejuta manfaat dan berdampak sangat baik dalam pengurangan jumlah limbah organik,” pungkasnya. (trb/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kemakmuran Masjid Ar-Ramadan meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar keberadaan Higher Steps HS Cafe dan Penginapan/hotel Pinacolada House segera ditutup. Pasalnya, dinilai telah mengusik ketenangan warga sekitar dan jamaah Masjid (BKM) tersebut.

Penasehat BKM Ar-Ramadhan Dr H Hardi Mulyono Surbakti mengungkapkan, pengelola cafe itu terkesan tidak menghormati masyarakat sekitar Masjid Ar-Ramadhan yang berada tepat di depan usahanya dengan tetap menghidupkan musik pada saat atau sedang ada kegiatan ibadah di Masjid tersebut. “Volume musik tersebut juga mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga sekitar yang sedang beristirahat,” katanya, Kamis (12/3).

Kemudian, lanjutnya, pemilik/pengelola HS cafe telah mengerahkan OKP yang berjumlah sekitar 40 orang ke rumah Ketua Harian BKM Ar-Ramadhan dengan tujuan mengancam dan menakut-nakuti di hadapan keluarga agar Ketua Harian BKM tersebut mengurungkan niatnya untuk mengirimkan surat pengaduan kedua kepada Wali Kota Medan.

“Peristiwa itu terjadi pada Jumat 28 Februari 2020 kemarin, sekitar pukul 19.30 WIB,” ungkap Hardi Mulyono lagi.

Ia menambahkan, warga bersama Ketua Harian BKM Ar-Ramadhan telah mengadu dalam bentuk tertulis kepada Wali Kota Medan. Namun, sampai saat ini belum mendapatkan konfirmasi mengenai tindaklanjut atas surat warga tersebut. “Makanya dikirimkan lagi surat kedua, tapi rumah Ketua Harian BKM Ar-Ramadhan didatangi OKP berjumlah sekitar 40 orang,” ungkapnya.

Dia juga menduga, HS Cafe menjual minuman keras dan Penginapan Pinacolada House yang berada di Lacoste Paradise diduga tidak memiliki perizinan sesuai peruntukannya. “Juga terindikasi akan dijadikan sebagai tempat lokalisasi dan peredaran narkoba,” ujarnya.

Oleh karena itu, Hardu bersama warga dan jamaah serta penasehat dan pengurus BKM Ar-Ramadhan segera menutup HS Cafe dan Pinacolada House. “Kiranya bapak Wali Kota dapat menyikapi dan memberikan atensi atas apa yang telah dilakukan oleh warga masyarakat dan jamaah masjid dalam menjaga iklim kondusif,” tukas Hardi Mulyono yang juga merupakan Rektor UMN ini. (mag-1/ila)