Laga Perdana PSMS Tinggal Hitungan Jam, Manajemen Masih Cari Sponsor

13 March 2020 11:44 AM

LATIHAN: Kapten PSMS Medan Legimin Raharjo saat berlatih bersama tim di Stadion Kebun Bunga Medan, baru-baru ini. triadi wibowo/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sesuai jadwal yang dirilis PT Liga Indonesia Baru (LIB), Liga 2 2020 bakal kick-off besok (14/3), dan PSMS Medan menjalani laga perdananya pada Minggu (15/3). Namun, manajemen masih membuka peluang dan mempersilakan bagi siapa saja untuk mensponsori Ayam Kinantan.

Sebelumnya manajemen memprediksi, PSMS butuh dana setidaknya Rp10 miliar untuk mengarungi kompetisi musim ini. Sementara suntikan dana dari sejumlah sponsor, belum memenuhi kebutuhan tersebut.

Diketahui, PSMS bekerja sama dengan BUMN Pelindo 1, dengan jumlah suntikan dana mencapai Rp1 miliar. Selain itu, melanjutkan kerja sama sejak musim lalu dengan BUMD Bank Sumut. Selanjutnya dengan Adhoc Apparel untuk jersey, dan ada Vizta Gym Focal Point untuk kebugaran para pemain. Dari PT LIB, Ayam Kinantan pun mendapatkan subsidi mencapai Rp1,15 miliar.

Menyikapi kebutuhan dana tersebut, manajemen tidak memberikan kriteria khusus kepada semua pihak yang ingin mensponsori PSMS.

“Kami tidak berikan kriteria. Makanya, kalau ada yang mau bantu (mensponsori) PSMS, kenapa enggak? Perkara nama nempel di jersey, semua itu bisa dikombinasikan. Kami mengakui, PSMS memang butuh dana,” ungkap Sekretaris PSMS Julius Raja, Kamis (12/3).

King, sapaan karib Julius Raja, pun mengaku, masih terus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak yang ingin mensponsori PSMS, meski kompetisi segera bergulir.

“Misalnya, ada perusahaan yang memberi Rp100 juta, dan ingin namanya (perusahaan) nempel di jersey PSMS. Akan dikoordinasikan, bisa saja dibuat kecil di kanan atau kiri jersey, karena memang masih banyak space kosong. Tergantung nilai kontraknya,” jelasnya.

Sementara itu, jelang laga perdana, Pelatih PSMS Philip Hansen, mengaku sangat mengkhawatirkan kondisi para penggawanya, usai melakoni laga ujicoba terakhir bentrok KKBO Langkat United di Stadion Teladan Medan, Selasa (10/3) lalu. Kekhawatirannya, tak terlepas karena Liga 2 sudah di depan mata.

“Saya berharap pemain terhindar dari cedera. Saya ketakutan ini. Makanya saya mewanti-wanti pemain, agar lebih menjaga kebugaran jelang laga perdana. Makanya di laga (ujicoba) kemarin, ada beberapa pemain yang tidak main penuh. Terlalu berisiko kalau dipaksakan,” bebernya, Rabu (11/3) lalu.

Namun, diperkirakan Kiper PSMS, Abdul Rohim, kemungkinan menderita cedera di laga ujicoba tersebut. Eks kiper Persebaya Surabaya itu, cedera paha, usai berduel udara dengan pemain lawan, sebelum akhirnya diganti oleh Muhammad Adi Satrio di babak kedua.

“Itulah yang saya takutkan, Rohim sepertinya cedera. Tapi mungkin memar saja,” pungkas Philip. (isc/saz)

Ditetapkan WHO sebagai Pandemi Global, Rupiah Terjun Bebas

13 March 2020 11:17 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ditetapkannya virus corona (covid-19) menjadi pandemi global, sontak meningkatkan kekhawatiran pasar dan imbasnya rupiah hari ini, Kamis (12/3), tersungkur lebih dalam.

“Kekhawatiran investor terwujud setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Virus Corona sebagai pandemik global,” kata Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi di Jakarta, Kamis.

Rupiah ditutup melemah 148 poin atau 1,03 persen menjadi Rp14.522 per dolar AS dari sebelumnya Rp14.374 per dolar AS.

Dalam dua minggu terakhir jumlah kasus di luar Tiongkok, telah meningkat tiga belas kali lipat dan jumlah negara yang terkena dampak telah meningkat tiga kali lipat.

Virus Corona telah menginfeksi 118.000 orang di 114 negara dan telah menelan 4.291 korban jiwa dengan perkiraan jumlah tersebut akan terus meningkat.

Penyebaran COVID-19 sendiri membuat bank sentral dan lembaga keuangan global mengambil langkah-langkah stimulus untuk mengimbangi dampak virus tersebut terhadap ekonomi.

Bank sentral Inggris Bank of England sebelumnya memangkas suku bunganya 50 basis poin. Sementara itu, Pemerintah Inggris mengucurkan dana 12 miliar pound atau 15,43 miliar dolar AS untuk memerangi COVID-19.

Rupiah pada pagi hari dibuka melemah di posisi Rp14.384 per dolar AS. Sepanjang hari, rupiah bergerak di kisaran Rp14.384 per dolar AS hingga Rp14.522 per dolar AS.

Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Kamis menunjukkan rupiah melemah menjadi Rp14.490 per dolar AS dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.323 per dolar AS. (jpnn/ram)

Gaji Sudah Dipotong Pajak, Kenapa Harus Lapor SPT? ini Penjelasan DJP

13 March 2020 11:09 AM

*Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP, Kemenkeu Hestu Yoga Saksama saat berbincang dengan JawaPos.com, Kamis (12/3). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)*

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan agar masyarakat segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2020. DJP gencar melakukan berbagai sosialisasi pajak untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, DJP, Kemenkeu Hestu Yoga Saksama menyebut, total wajib pajak (WP) tahun ini sekitar 19 juta akun. Hingga kemarin, Kamis (12/3) telah ada 7 juta orang yang melaporkan SPT atau mencapai 37 persen.

Menurutnya, kesadaran masyarakat dalam melaporkan SPT meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada periode sama, baru sebanyak 5,5 juta yang lapor SPT, dari keseluruhan 18,3 juta WP.

Hestu menyebut, tahun ini pihaknya menargetkan, tingkat kepatuhan pelaporan SPT tahun ini bisa mencapai 80 persen. Realisasi kepatuhan pelaporan SPT tahun lalu hanya 73 persen, atau 13,4 juta akun yang melaporkan dari total 18,3 juta.

“Artinya, (tahun lalu) masih ada 27 persen WP yang seharusnya menyampaikan SPT (tapi) belum menyampaikan SPT. Nah sekarang kami coba yang belum ini, sudah punya NPWP tapi belum lapor diminta untuk lapor,” ujarnya kepada JawaPos.com.

Gandeng Mahasiswa

Guna menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar dan melaporkan pajak, DJP menggandeng mahasiswa sebagai relawan. Para relawan memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban bayar pajak serta tata cara melaporkan SPT.

Hestu menyampaikan, ini merupakan tahun ketiga DJP melibatkan mahasiwa. Mahasiwa yang terlibat dibekali pengetahuan dan wawasan mengenai kewajiban dan memanfaat membayar pajak. Selain itu, mahasiswa juga diajari cara mengisi SPT baik manual hingga secara elektonik (e-filling).

“Kami mengedukasi mereka. Ini bagian dari inklusi kesadaran pajak. Supaya ketika sudah selesai dari kuliah jadi wajib pajak entah jadi karyawan, pengusaha, enterpreneur enggak tanya lagi kenapa harus bayar pajak,” ucapnya.

Hestu menyebut, mahasiswa yang terlibat menjadi relawan pajak saat ini mencapai 7.700 dari berbagai universitas tanah air. Mereka ditempatkan di berbagai kantor pajak dan bertugas membantu masyarakat melaporkan SPT.

“Saya yakin itu bagus juga, jadi mereka punya pengalaman praktik langsung untuk melayani masyarakat untuk membantu mengisi e-filing nya. Nanti pengalaman yang berharga juga dapat sertifikat,” tuturnya.

Kendala Sosialisasi

Hestu mengaku, hingga saat ini kesadaran masyarakat untuk melaporkan SPT belum optimal. Sehingga, dengan keterbatasan petugas pajak, DJP mengembangkan IT selain meningkatkan sosialisasi dan edukasi.

Edukasi untuk meningkatkan kesadaran dimulai dari pendidikan yang paling rendah. Saat ini, materi tentang ini sudah masuk ke universitas.

“Enggak terbatas untuk jurusan ekonomi. Semua jurusan mahasiwa baru pasti dapat itu. Nah ini yang kita membangun dari awal

Selain itu, inklusi kesadaran pajak nantinya akan masuk ke kurikulum tingkat sekolah. Pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Nanti kami masukkan juga SD, SMP, SMA. Kami perluas lagi kerja samanya dengan yang lain seperi Kemenhan, calon pemimpin ini juga harus paham. Dengan Kemenag untuk pendidikan di pesantren pun kami masukkan juga materai perpajakan,” jelasnya.

Ada Sanksi

Hestu menjelaskan banyak manfaat dari melaporkan SPT pajak. Salah satunya adalah pencatatan keuangan terekam lebih baik. Ini merupakan bagian dari peningkatan literasi keuangan.

“Catatan gaji saya setahun sekian, penghasilan saya setahun, sekian. Nah nambah hartanya sekian. Itu kan bagus,” katanya.

Sementara itu, bagi WP yang tidak melaporkan SPT-nya, maka ada sanksi yang mengintai. Denda administrasinya sebesar Rp 100 ribu untuk WP orang pribadi, dan Rp 1 juta untuk WP badan.

“Lapor terlambat atau tidak sama sekali sama aja kena segitu. Itu formalnya,” katanya.

Bahkan, kata Heru, ada sanksi yang berujung hukuman pidana jika terdapat alasan kuat dengan unsur kesengajaan. “Tapi tergantung kasusnya,” katanya.

“Tapi, kami lebih mengarah edukasi dan pengawasan dan pemeriksaan sanksi administratif itu. Kecuali yang sudah bertahun-tahun, sudah diingatkan tetap enggak, ini yang (peringatan) terakhir (kalau diabaikan) bisa saja masuk ke pidana,” pungkasnya.

“THE 12 GROWTH STRATEGIES : UPDATING THE MOMENTUM”

13 March 2020 10:52 AM

Indonesia Marketeers Festival 2020

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Event roadshow marketing pertama dan terkini, Indonesia Marketeers Festival, kembali lagi untuk kedelapan kalinya. Gelaran pemasaran yang digelar sejak tahun 2013 tersebut hadir sebagai ajang bagi mereka pelaku pemasaran untuk mendapatkan ilmu dan insight menarik serta paling update untuk diaplikasikan di dunia pemasaran Indonesia.

Di tahun 2020, Indonesia Marketeers Festival hadir dengan konsep baru. Hadir di 8 kota utama Indonesia, dimulai dari Semarang pada tanggal 3 Maret 2020 hingga Denpasar pada tanggal 23 April 2020. Pada tahun 2019 Indonesia Marketeers Festival di hadiri lebih dari 8,000 marketers.

Tahun 2020 yang baru saja kita masuki dilihat oleh banyak pebisnis dan pengamat ekonomi sebagai tahun yang menantang. Jika di tahun 2019 kita harus menghadapi berbagai urusan dalam negeri, maka tahun 2020 kita harus memperhatikan berbagai masalah yang terjadi di percaturan internasional dengan adanya perang dagang China dan Amerika Serikat, proteksionisme, Brexit, krisis teluk, perlambatan ekonomi. Sedangkan dari dalam negeri, kita bakal menyambut kembali Pilkada secara serentak pada September 2020 nanti. Nantinya bakal ada 270 daerah yang menggelar hajatan ini, mulai sembilan di tingkat provinsi, 224 di tingkat kabupaten, dan 37 tingkat kota.

Walaupun demikian, di tahun 2020 pebisnis Indonesia diharapkan dapat menemukan kembali momentumnya setelah adanya rekonsiliasi pascapemilu. Tentunya, kita semua berharap dengan adanya rekonsiliasi pascapemilu plus kehadiran kabinet baru akan membawa angin segar bagi kita semua di dunia usaha dalam menghadapi tahun 2020.

Event IMF kali ini bertujuan untuk memberikan perspektif dan insight pagi para pebisnis untuk dapat menemukan momentum serta mengoptimalkan sales, service, dan promotion activity untuk terus bertumbuh di tahun 2020 yang menantang. Be Optimistic in 2020!

Kesemuanya disajikan dalam Indonesia Marketeers Festival 2020, di mana kali ini digelar di kota Medan pada hari Kamis, 12 Maret 2020. Medan merupakan kota Kedua kegiatan tahun ini, dan akan di lanjutkan di kota Balikpapan, Makassar, Solo, Bandung, Surabaya dan Denpasar.

Selain menghadirkan Associate Dean MarkPlus Institute Dimas Soerodjo, hadir pula pembicara lain yang tidak kalah menarik mulai dari juga Bapak Chandra Dion Sidabariba – Pertamina, Erwin Tanjung – Telkomsel, Muhammad Pintor Nasution – Bursa Efek Indonesia, Alif Patria – Nutrifood, Liany Simatupang – Mall Centre Point, Novryandi – Pegadaian, Bastian Zeller Marsudi – Nutrifood. Selain pembicara diatas, hadir pula pada sesi khusus Industry Outlook 2020 yang menghadirkan berbagai Asosiasi Industri antra lain Dewi Juita Purba – PHRI, Syafruddin Siregar – Perbarindo, Solahuddin-Asita, Beni Satria – Persi, Fikri Al Haq Fachryana – Asperindo, M. Fadil Syam – AAUI serta Liany Simatupang – APPBI.

Acara ini juga sekaligus penyerahan INDUSTRY MARKETING CHAMPION MEDAN 2020 yang diserahkan langsung Dimas Soerodjo Associate Dean MarkPlus Institute. (*)

Stok Gula Pasir Menipis, Harga Jadi Rp16.500 Per Kilogram

13 March 2020 10:43 AM

TUANG: Pedagang saat menuangkan gula pasir ke plastik untuk dipasarkan secara kiloan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan monitoring terkait dengan melonjaknya harga gula pasir yang mencapai Rp16.500 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp13 ribu per kg. Kenaikan harga ini dikarenakan stok gula menurun.

“Hasil monitoring awal kita, gula ini memang kurang pasokan. Kita akan kordinasikan dengan Disperindag untuk menyikapi hal ini,” ungkap Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli Simanjuntak kepada wartawan di Medan, Kamis (12/3).

Ramli sendiri mengkritisi Pemerintah Daerah tidak memiliki data yang pasti terkait berapa jumlah konsumsi gula bagi masyarakat di Sumut ini.” Ada, 20 ribu ton per bulan, itu data 5 tahun lalu. Disini lah Pemerintah perlu update berapa kebutuhan gula sebenarnya,” ucap Ramli.

Tidak sampai disitu, Ramli mengungkapkan untuk kebutuhan gula rafinasi untuk bahan olah bagi industri dan memiliki pasar khusus seperti UMKM kuliner, Hotel dan lainnya mengalami pasokan yang kurang ditingkat agen di Sumut.

“Distributor kita (dari Sumut) minta ke Lampung bulan lalu, namun kosong. Baru minggu inilah mereka dapat. Dan itu harganya sudah Rp 14.600 per kilogram,” tutur Ramli.Dijelaskan Ramli, pasokan gula rafinasi ini tergantung pada kuota yang ditetapkan pemerintah. Untuk Sumut, sekitar 51 ribu ton/semester. Padahal kebutuhan industri 15 ribu ton/bulan.üÿ“Jadi pasokannya juga kurang dan perlu dilakukan penataan pendistribusi dilakukan Pemerintah,” sebut Ramli.

Ramli mengatakan untuk mengatasi pasokan gula yang kurang. Pemerintah Indonesia harus mengambil andil dengan melakukan intervensi harga melalui PTPN II juga sudah dikasi penugasan untuk mengatasinya dan Bulog menggelar operasi pasar.

“Tapi yang menjadi catatan. Agar kebutuhan gula itu bisa didata dengan lebih baik. Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas terkait, harus mengevaluasi berapa sebenarnya kebutuhan gula Sumut per bulan,” sebut Ramli.

Ia menambahkan distributor gula di Sumut bukan saja menyalurkan gula ke Provinsi ini saja. Namun, sampai Provinsi Aceh. Hal itu, juga penyebab pasokan terus berkurang.

Bulog Sumut Belum Ada Niat Gelar Operasi Pasar

Sementara itu, Bulog Sumut belum ada niat untuk melakukan operasi pasar untuk menekan harga gula melonjak tinggi kembali normal. Hal tersebut, dibernakan oleh Humas Bulog, Karni Lubis saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.

“Sampai saat ini, belum ada kordinasi soal itu. Memang secara resmi ada di Dinas Perdagangan. Kordinasi ada, pasti langkah-langkah belum ada pergerakan,” tutur Karni.

Disinggung berapa jumlah pasokan gula dimiliki Bulog Sumut. Karni enggan menjelaskan, karena data secara detail itu disampaikan oleh pimpinan Bulog Sumut. “Belum bisa saya informasi. Karena itu, jangan sensitif dan langsung pimpinan. Kalau di Bulog harus tahu pimpinan,” sebut Karni.

Namun, Karni mengatakan pihak Bulog Sumut siap turun tangan bila ada diminta oleh Pemerintah Daerah.” Karena masih ditangani oleh Pemerintah Daerah. Bulog tidak seperti dulu, memang harus ada tindakan-tindakan secara sinergi,” pungkasnya. (gus/ram)

Sambangi Desa Kalang Simbara, Kapolres Dairi Jadi Warga Kehormatan

13 March 2020 10:25 AM

DIULOSI: Kapolres Dairi, AKBP Leonardo Simatupang diulosi keluarga besar marga Ujung dan masyarakat Desa Kalang Simbara, Sidikalang. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kepolisian Resor Dairi AKBP Leonardo Simatupang bersama jajaran pejabat utama polres menyambangi Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang dalam rangka menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Kegiatan silaturahmi berlokasi dirumah salahsatu tokoh masyarakat, Hasan Ujung, Rabu (11/3) malam.

Rombongan Kapolres disambut putra alm Hasan Ujung, Saut Martua Ujung didampingi istri Tetty boru Pasaribu yang juga Kepala Desa Kalang Simbara, keluarga besar marga Ujung ada Selamat Ujung, Delphi Masdiana Ujung serta suami Pana Akbar Simatupang dan seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa Kalang Simbara. Kapolres juga dijamu makan malam bersama.

Tuan rumah sekaligus Ketua LPM Desa Kalang Simbara, Saut Martua Ujung didampingi Kades Kalang Simbara, Tetty boru Pasaribu menyampaikan, terimakasih kepada Kapolres dan jajaran Polres Dairi bersedia menghadiri undangan dan bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Kalang Simbara.

“Ini suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami”, ucap Saut. Saut mengatakan, warga Desa Kalang Simbara sangat bersukacita atas kunjungan ini. Kunjungan kehormatan ini dapat memotivasi masyarakat untuk lebih gigih lagi menyekolahkan anaknya sehingga bisa berhasil dan mudah-mudahan ada yang menjadi Kapolres, ucap Saut.

Saut mengatakan, arahan Kapolres terkait kesadaran hukum sangat dibutuhkan untuk meningkatkan moral di tengah masyarakat. “Kadang warga takut jika melihat Polisi. Padahal sebetulnya, kita tidak perlu takut tetapi saling menghormati,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Saut Ujung mengangkat Kapolres AKBP Leonardo Simatupang sebagai warga kehormatan Desa Kalang Simbara. Saut juga memberi satu persil tanah pertapakan untuk pendirian rumah bagi Kapolres Dairi.

Salahsatu tokoh masyarakat bermarga Harianja menyampaikan apresiasi karena Kapolres Dairi mau turun dan berbaur dengan masyarakat. ”Ini strategi sangat baik dilakukan seorang pemimpin. Ini salahsatu penilaian tersendiri bagi masyarakat seorang Kapolres mau datang dan melihat kampung kami dan menjalin hubungan emosional dengan warga untuk itu kami sangat bangga,”terangnya.

Warga lainnya, Selamat Ujung menyebut, baru kali ini Kapolres turun ketengah-tengah masyarakat Desa. Kunjungan seperti ini membawa dampak positif bagi warga. Pelanggaran hukum dengan sendirinya akan menurun karena Kapolres turun ke masyarakat memberikan penyuluhan hukum.

“Kami mendukung penegakan hukum di Dairi dengan aturan yang lebih baik. Kunjungan ini membuat kesejukan di masyarakat,”kata Selamat.

Hal yang sama disampaikan Delpi Masdiana Ujung. Mantan Ketua DPRD Dairi itu menyebut, hal baik seperti ini hendaknya diikuti lembaga lain untuk menjalin silaturahmi dengan warga.

Kapolres AKBP Leonardo Simatupang mengaku terharu dan bahagia atas sambutan keluarga besar marga Ujung dan warga Kalang Simbara. Leonardo menegaskan, sudah menjadi kewajiban dan tugas Polri hadir di tengah masyarakat.

“Saya bangga diangkat sebagai warga kehormatan Desa Kalang Simbara. Polri harus dekat dan melayani seluruh masyarakat,”katanya.

Kapolres mengajak warga tetap kompak dan menjaga tali silaturahmi. Selain menjaga kondisi Kamtibmas tetap kondusif. Masyarakat diimbau agar proaktif memberikan informasi melalui Babinkamtibmas maupun Babinsa khususnya peredaran narkoba. (rud/han)

Sudah Berusia 74 Tahun, Kabupaten Karo Masih Krisis Air

13 March 2020 10:11 AM

FOTO BERSAMA: Bupati Karo, Sekdaprovsu, Ketua DPRD Karo, Wakil Bupati Karo foto bersama dengan Legiun Veteran di depan tumpeng cimpa Hari Jadi ke-74 Tahun Kabupaten Karo.

KARO, SUMUTPOS.CO – Tepat tanggal 8 Maret lalu, Kabupaten Karo genap berusia 74 tahun. Meski terbilang sudah ‘ujur’, namun segudang persoalan masih mendera Bumi Turang yang saat ini masih dipimpin Terkelin Brahmana, SH. Buruknya pelayanan publik, ketertinggalan sektor infrastruktur, pendidikan, pertanian dan pariwisata masih jadi PR Pemkab Karo yang tak kunjung selesai.

Bahkan yang paling miris, alih-alih melayani dan mensejahterakan rakyat, kebutuhan dasar seperti air saja pun tak terpenuhi. Ya, sampai detik ini, warga Kabupaten Karo, khususnya Kota Kabanjahe-Berastagi dan beberapa desa di sekitarnya masih kesulitan mendapatkan air.

Padahal, sebagai daerah pegunungan, air terbilang melimpah ruah di Kabupaten Karo. Namun pada kenyataannya, kabutuhan pokok itu jadi barang “mahal”.

Sebagai Putra daerah Karo, kondisi memalukan ini membuat Akademisi Sosial Politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Drs Wara Sinuhaji Mhum, gusar.

“Bupati silih berganti, tapi masalah air saja tak kunjung terselesaikan. Padahal, banyak mata air dan sungai di Kabupaten Karo,” kesalnya pada kru koran ini.

Meski tak sepenuhnya menyalahkan Bupati Terkelin Brahmana, namun menurut Wara, persoalan ini tak bisa lepas dari kebijakannya memilih Direktur PDAM Tirta Malem. Menurut Wara, siapa saja yang diangkat jadi direktur tidak tepat dan kreatif. Seharusnya bupati mencari dan mengangkat direktur yang tepat untuk menyelesaikan masalah ini.

“Bupati harus selektif memilih dan menempatkan orang yang tepat di sana. Memang tidak semua harus dibebankan ke bupati. Tapi sebagai pemimpin, warga pasti terus menyalahkannya. Jika serius dan kreatif, saya yakin masalah ini pasti terselesaikan,” tegas Wara.

Untuk itu, kedepan katanya, siapapun yang jadi Bupati Karo harus segera menyelesaikan masalah air ini. Karena putra daerah, Wara tahu betul banyak sumber air yang bisa dieksploitasi di Kabupaten Karo. Meski tak menampik APBD Karo terlalu kecil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Bukan bararti hanya bisa berpangku tangan, sebagai pimpinan, Bupati Karo harus melakukan terobosan-terobosan baru. “Kedepan pimpinan tiap OPD harus harus memiliki kreatifitas,” harapnya.

Selain itu, Wara juga mendorong Bupati Karo Terkelin Brahmana memanfaatkan kedekatannya dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

“Anggaran di Sumut itu sangat besar. Jadi harus ada terobosan agar dana tersebut dialokasikan ke Karo. Karena saya lihat, Bupati Karo sangat dekat dengan Gubernur. Jadi manfaatkanlah kedekatan tersebut untuk kepentingan rakyat,” pintanya.

Selain menyoroti masalah air, kedepan siapapun yang jadi bupati, harus melakukan pembenahan secara menyeluruh.

“Saya lihat birokrasi di Karo tak ada yang bagus. Pelayanan publik juga harus diperbaiki. Satu lagi infrastruktur ke desa-desa juga harus ditingkatkan,” tandasnya.

Sementara itu, Mami salah seorang pengusaha kedai kopi di Tiga Baru Kabanjahe mengaku gerah dengan kondisi PDAM Tirtamalem.

“Seminggu paling hanya 2 kali kami kebagian air. Sementara iuran dikutip tiap bulan,” kesalnya. Sementara itu, data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, panjang jalan Kabupaten Karo 1.218,15 km, jalan provinsi 932,31 km. Jalan yang sudah diaspal hanya 932,31 km, sisanya jalan berbatu sepanjang 232,11 km. Persentasenya 11,4 persen dalam keadaan rusak dan 26,5 persen lagi dalam keadaan rusak parah Mirisnya lagi, masih ada juga jalan yang belum tersentuh pembangunan alias jalan tanah sepanjang 123,53 km.

Di sisi lain, Kabupaten Karo juga mendapat predikat zona merah atau belum patuh terhadap standar pelayanan publik yang diamanahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nilai Pemkab Karo hanya berada di kisaran 47,20, jauh tertinggal dari Pemkab Pakpak Bharat yang mendapat nilai 86,21.

Hal ini sesuai hasil servei yang dilakukan Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara melakukan 2019. Seperti diketahui, daerah yang masum zona merah menggambarkan pelayanan publik di Pemkab Karo sangat buruk. Survei ini tujuannya untuk melihat tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap standar pelayanan publik. Cara melihat kepatuhannya dengan turun langsung ke unit-unit layanan publik yang ada di setiap kantor organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita lihat apakah mereka memampangkan (tangible) atributisasi standar pelayanan publik di ruang-ruang layanan. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan mempublikasi atributisasi standar pelayanan publiknya. Ini adalah hak masyarakat sebagai pengguna layanan,” ucap Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar dalam pernyataannya, beberapa waktu lalu.

Abyadi menilai, komitmen Pemkab Karo memberikan layanan terbaik kepada masyarakatnya masih buruk. Survei tersebut, kata dia adalah potret penyelenggaraan pelayanan publik di daerah itu sendiri. Kenyataan ini jelas memalukan. Apalagi Kabupaten Karo jauh tertinggal dengan Kabupaten Pakpak Bharat. Padahal kabupaten yang beribukota Salak ini baru diresmikan pada tanggal 5 Februari 2003 silam. (deo/han)

Umar Zunaidi Dukung UINSU Berdiri di Tebingtinggi

13 March 2020 10:09 AM

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan berkomitmen terkait pembangunan cabang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) berdiri di Kota Tebingtinggi, atas dukungan tersebut Pemko Tebingtinggi telah menyerahkan aset tanah kepada pihak Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

“Kami sangat berharap UINSU bisa membuka cabang di Kota Tebingtinggi. Ini untuk membangun sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman,” papar Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, Sekdako Muhammad Dimiythi, Inspektur Kota Tebingtinggi Kamlan Mursyid, Kadis Kominfo Dedi P Siagian saat mengadakan audiensi ke Kemenag RI yang diterima oleh Sekjen Kemenag RI yang diwakili oleh Kepala Biro Keuangan Muhammad Ali Irfan beserta Rektor UINSU Prof Kh Saidurrahman dan jajaran eselon II dan III Kemenag RI, Kamis (12/3).

Diterangkan Wali Kota Tebingtinggi melalui Kadis Komimfo Dedi P Siagian, bahwa audiensi dalam rangka penyerahan surat komitmen Pemko Tebingtinggi terkait penyerahan aset yang dihibahkan kepada Kemenag untuk UINSU.

“Memang strategisnya dibuka fakultas FKM UINSU di Kota Tebingtinggi, pendidikan itu sangat perlu untuk membangun kualitas SDM kita, sesuai slogan Presiden Joko Widodo SDM Unggul Indonesia Maju,” ujarnya.

Beliau juga menyampaikan, bahwa Pemko Tebingtinggi telah mengurus sertifikasi tanahnya untuk hal ini, begitu juga dengan bangunannya serta personil.

Sedangkan Sekjen Kemenag RI yang diwakili oleh Kepala Biro Keuangan Muhammad Ali Irfan, menyampaikan sangat berterima kasih kepada Pemko Tebingtinggi yang telah mengusulkan hibah aset dan kerja sama ini dan mengharapkan sertifikasi tanahnya segera selesai.

Ali Irfan juga menyampaikan bahwa hal ini merupakan amal ibadah karena untuk membangun pendidikan. “Harapan saya dalam waktu cepat agenda fakultas UINSU di Tebingtinggi ini menjadi program prioritas pembangunan Kemenag RI,” bilangnya. (ian/han)

Presiden Joko Widodo Andalkan Jahe Merah Hindari Corona

13 March 2020 10:02 AM

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo mengungkapkan saat ini mengonsumsi jahe merah tiga kali dalam satu hari sejak wabah corona menyebar. Padahal biasanya, Jokowi mengatakan konsumsi jahe merah hanya dilakukan satu kali sehari. Yaitu, pada pagi hari demi menjaga kesehatan.

“Saya biasanya tiap hari minum itu, temulawak, jahe, sereh, kunyit, saya campur. Saya minum hanya pagi hari. Sekarang karena ada virus corona, saya minumnya pagi, siang, malam,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (12/3).

Tak cuma untuk konsumsi pribadinya, Jokowi juga menyajikan minuman jahe merah ke seluruh tamu yang hadir di kantornya. Hal ini dilakukan demi menekan penularan virus corona.

“Sekarang tamu-tamu saya kalau pagi, siang, dan malam saya beri minuman itu. Bukan teh, tapi temulawak, jahe, sereh, kunyit, campur jadi satu,” jelasnya.

Jokowi menyadari kebiasaannya itu, termasuk masyarakat Indonesia yang sedang berburu rempah-rempah, membuat harganya melonjak hingga lima kali lipat belakangan ini.

Sebelumnya khasiat jahe merah juga disebutkan oleh Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto, Jahe merah tinggi akan antioksidan yang berfungsi sebagai zat pencegah radikal bebas yang menimbulkan kerusakan pada sel-sel tubuh.

Rimpang jahe mengandung 19 komponen bioaktif yang berguna bagi imun tubuh. Jahe merah merupakan tanaman asli yang ditanam oleh petani Indonesia, dan juga sudah digunakan turun temurun untuk berbagai penyakit.

Berbagai penelitian menyebutkan bahwa jahe merah memiliki fungsi sebagai antiinflamasi dan antioksidan, sehingga dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dari serangan virus maupun bakteri.

Jahe merah tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia, seperti di daerah Jawa, Sumatra dan Sulawesi.

Berdasarkan penelitian Dugasani pada 2010 dalam Comparative antioxidant and anti-inflammatory effects of gingerol dan shogaol,

Jahe Merah mengandung gingerol dan shogaol yang terbukti memiliki kemampuan meningkatkan kekebalan tubuh supaya tidak terserang penyakit, bakteri dan virus berbahaya termasuk virus corona.

Selain berfungsi sebagai antioksidan, tanaman rimpang bernama latin Zingiber officinale ini juga berfungsi sebagai antiemetik hingga antibakteri dan peradangan.

Kadar gingerol pada jahe merah lebih tinggi dibanding jahe gajah yang ternyata paling sering digunakan masyarakat saat ini.

Kadar gingerol yang lebih tinggi, berat per rimpang yang lebih berat, dan kandungan minyak atsiri yang lebih banyak membuat jahe merah lebih efektif buat kesehatan masyarakat dibanding jahe gajah dan juga jahe emprit.

Tips sederhana untuk mencegah virus corona adalah dengan rajin mencuci tangan dengan air dan sabun, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut saat tangan kotor.

Hindari juga kontak langsung dengan hewan liar dan ternak, serta menggunakan masker saat aktivitas.

Namun semua itu akan percuma bila kita tidak menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Untuk itu selalu konsumsi jahe merah sebagai tambahan imun bagi tubuh kita. Pilih produk yang mengandung jahe merah.

Pilih bejo jahe merah, yang ada jahe merahnya.

DPRD Sumut Desak Pemprovsu Perbaiki Jalan Humbahas-Pakpak Bharat

13 March 2020 09:49 AM

TINJAU: Anggota DPRD Sumut, Franc Bernhard Tumanggor saat meninjau jalan provinsi Kabupaten Humbahas-Batugajah Sion Julu tembus Kabupaten Pakpak Bharat yang rusak sehingga belum bisa dilintasi kendaraan umum.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terkesan menelantarkan perbaikan jalan provinsi Kabupaten Humbahas-Batugajah Sion Julu menembus ke Kabupaten Pakpak Bharat. Akibatnya, jalan tersebut belum bisa dilintasi transfortasi umum.

Melihat kondisi itu, membuat anggota DPRD Sumut Dapil Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor, kecewa terhadap penelantaran jalan rusak tersebut.

“Kami mendesak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Cq Dinas BMBK (Bina Marga dan Bina Konstruksi, red) Sumut untuk segera mengalokasikan anggaran perbaikannya di APBD Sumut, agar jalan penghubung antar kabupaten itu bisa segera dilintasi kendaraan roda empat,” ujar Franc Bernhard Tumanggor kepada wartawan, Kamis (12/3).

Menurut Franc, sudah 75 tahun Indonesia Merdeka, jalan provinsi jurusan Humbahas-Pakpak Bha rat masih belum layak untuk dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat.

Padahal, katanya, badan jalan hanya sepanjang 7 kilometer saja dari Batugajah Desa Sion Julu hingga ke Perbatasan Pakpak Bharat yang belum diaspal. Kondisi itupun berdampak terhadap masyarakat di wilayah kabupaten tersebut.

“Pemkab Pakpak Bharat sudah berulang kali mengusulkan ke Pemprov Sumut, baik melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD), untuk segera diperbaiki. Tapi hingga kini tidak ada realisasinya,” ungkap anggota Komisi B ini.

Menurut Franc, masyarakat sangat menginginkan agar ruas jalan ini menjadi prioritas pembangunan yang dianggarkan pada tahun mendatang, khususnya pada ruas Kabupaten Humbahas – Batu Gajah – Deleng Simpon yang kondisinya sangat tidak layak untuk dilalui.

Putra mantan Bupati Dairi MP Tumanggor ini memberi masukan, jika jalan tersebut diperbaiki dan diaspal, bukan saja membuka akses jalan antar kedua kabupaten, tapi juga akan ‘menjual’ panorama alam Pakpak Bharat yang memiliki potensi wisata yang luar biasa.

Menanggapi kondisi tersebut, Kadis BMBK Sumut, Ir Efendy Pohan yang dihubungi mengatakan, Pemprov Sumut bukan menelantarkan pembangunan jalan tembus Kabupaten Humbahas-Pakpak Bharat, tapi hanya menunggu penyelesaian proses hukum. “Status jalan itu dulu ada masalah hukum terkait putus kontrak terhadap perusahaan pemenang tender pada 2017. Jadi belum bisa kita lanjutkan pembangunannya atau pengalokasian anggarannya di APBN 2020, sehingga masih tertunda,” ujar Efendy Pohan.

Namun Efendy berjanji akan memprioritaskan pengalokasian anggaran pembangunannya di APBD 2021, karena sarana penghubung antar kabupaten ini sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. (mag-1/han)