LABUHANBATU UTARA, SUMUTPOS.CO – Anggota MPC Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) ikut membantu ketersedian darah di Palang Merah Indonesia (PMI) setempat.

Melalui program rutin empat bulanan di kantor MPC PP Labura, di Jalan Angkatan 66 Wonosari, anggota PP se-Labura mengikuti aksi donor darah, yang juga dihadiri Ketua MPC PP Labura Arly Simangunsong, Ketua KNPI Labura Hendriyanto SE, dan pengurus MPC PP Labura.

Ketua Panitia Ardiansyah Harahap SH, juga Ketua Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) PP Labura, menjelaskan program rutin empat bulanan donor darah diadakan organisasinya setiap Februari, Juni, dan Oktober.

Aksi donor darah diprakarsai BPPH PP Labura kerja sama dengan KNPI Labura dan instansi terkait diikuti anggota Srikandi, MPO, Komando Inti, dan menggandeng petugas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Labura dan PMI.

“Intinya kita berbagi karena untuk Labura kebutuhan darah cukup tinggi, dimana biasanya kalau terjadi kecelakaan untuk kebutuhan darah sulit didapatkan,” ungkap Ardiansyah kepada Sumut Pos, Rabu (12/2).

“Untuk itu PP hadir di sini, itu makanya ada istilah PMI ‘Setetes Darah Anda Nyawa Mereka’,” tambahnya.

Ardiansyah mengaku darah yang terkumpul dari hasil aksi donor akan diserahkan ke PMI, sedangkan untuk pengelolaan stok darah dilakukan RSUD Labura.

“Rata-rata setiap kegiatan diikuti oleh ratusan anggota PP Labura,” pungkas Ardiansyah.

Pada aksi donor darah, panitia menyediakan dua bus pelayanan. Setiap calon pendonor mengikuti proses pemeriksaan kesehatan lebih dulu di dalam bus. Setelah dinyatakan sehat dan layak baru bisa mendonorkan darahnya di bus lainnya. (mag-6/han)

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Seluruh Kepala Desa yang ada di Kecamatan Simanindo menggelar Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) di Hotel King Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu (12/2).

Selain para Kades, Musrenbang itu juga dihadiri oleh Ketua BPD, Tokoh Agama dan Masyarakat serta forum koordinasi pimpinan kecamatan. Usulan-usulan program pembangunan para Kades tersebut, nantinya ditampung dalam Musrenbang Kecamatan untuk diproyeksikan tahun 2021.

Camat Simanindo, Hans Ricardo Sidabutar menyampaikan, bahwa usulan-usulan yang akan disampaikan para Kades dan masyarakat sudah dibahas dalam rembuk desa sebelumnya.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi usulan kami dapat direalisasikan tahun 2021 mendatang, demi kemajuan Kabupaten Samosir dan Simanindo pada khususnya,”kata Hans Ricardo.

Sementara itu, Anggota DPRD Samosir, Haposan Sidauruk menyampaikan, selain mengharapkan dana APBD dalam Bumdes menjadi perhatian bagi Kepala Desa guna peningkatan ekonomi masyarakat.”Apa yang sudah diperjuangkan Kepala Desa agar menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Samosir,”pinta Haposan.

Haposan juga mengimbau Kepala Desa yang baru terpilih untuk bekerja keras. “Jika ingin yang terbaik, mulailah dari diri sendiri dan mulai dari sekarang demi Samosir yang lebih baik” katanya.

Sementara itu, Bupati Samosir diwakili Sekretaris Daerah Jabiat Sagala mengatakan, pembangunan yang direncanakan harus sesuai dengan Visi Kabupaten Samosir guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, berdaya saing berbasis pertanian dan pariwisata. Sehingga apa yang tertuang pada RKPD tahun 2021 sesuai dengan visi tersebut.

Dijelaskan Jabiat Sagala, berbagai usulan yang disampaikan akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021. “Namun secara umum usulan tersebut tidak seluruhnya akan terlaksana. Hal ini diakibatkan keterbatasan dana APBD, sehingga pemerintah daerah akan memilih skala super prioritas dari setiap usulan,”terangnya.

Dengan keterbatasan dana tersebut, Lanjut Jabiat Sagala, Pemerintah Kabupaten Samosir terus melakukan pendekatan dan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengambil dana pembangunan dari pusat.

Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebanyak Rp825, 2 Miliar dana pusat digulirkan untuk kabupaten Samosir. Nilai APBN ini dapat mengimbangi dana APBD Kabupaten Samosir. “Bupati Samosir mengimbau masyarakat dan stakeholder lainnya agar mendukung program tersebut terutama dalam pembebasan lahan,”pintanya.

Diungkapkan Jabiat Sagala, Kabupaten Samosir baru-baru ini mendapat penghargaan dibidang Sakip dengan predikat nilai BB dimana tahun sebelumnya nilai B. Dengan keberhasilan ini, Pemkab Samosir mendapat dana insentif daerah dari pusat sebesar Rp8,9 Miliar.

“Segala usulan dari desa dan kecamatan akan dipilih sesuai dengan skala prioritas dan keterbatasan APBD. Namun usulan yang telah diusulkan akan tetap menjadi prioritas perhatian kedepan,”terang Jabiat Sagala.

Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, Rudi SM Siahaan menyampaikan, usulan Super Prioritas dari prioritas itulah yang ditampung dalam APBD.

“Setiap desa memperoleh dana melalui dana bagi hasil setiap desa. Apa yang akan dilaksanakan pada 2021 harus tertampung dalam RKPD. Setiap usulan akan dipertajam kembali pada forum SKPD sebelum Musrembang Kabupaten. Pada bulan mei RKPD tahun 2021 akan ditetapkan”,pungkasnya.

Turut hadir Anggota DPRD Dapil II, Haposan Sidauruk, Paham Gultom, Parluhutan Samosir, Asisten II Saul Situmorang, pimpinan OPD dan Camat Simanindo Hans Ricardo Sidabutar. (win/han)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Dampak peralihan kewenangan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi, kebanyakan sekolah mulai membuat program baru dengan memberlakukan uang sumbangan pembinaan pendidikan atau disebut SPP kepada siswa.

Selain di SMAN 1 Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang sebelumnya diberitakan, kini terjadi juga di SMAN 1 Parlilitan. Malah, pemberlakuan uang sumbangan pembinaan pendidikan itu yang biayanya sama sebesarnya Rp25 ribu. Ternyata sudah berlangsung 1 tahun 6 bulan. Dimulai sejak bulan Juli tahun 2018 lalu.

Kepala SMAN 1 Parlilitan, Panutur Simorangkir menjelaskan, bahwa pengutipan uang sumbangan pembinaan pendidikan itu sudah dimulai bulan Juli tahun 2018 dengan pungutan sebanyak Rp25 ribu per kepala keluarga bukan per siswa.

Panutur mengaku, pengutipan itu tadi dikarenakan adanya kesepakatan pihak komite sekolah dan orangtua siswa. Untuk bagaimana menanggulangi permasalahaan yang ada disekolahnya, semisal pembayaran gaji guru honor yang tidak dibiayai oleh Pemerintah Provinsi.

“Ada, 25 ribu melalui rapat sekolah, komite dan orangtua siswa dan itu salah satunnya pembiayaan gaji guru honor yang dibiaya oleh komite sekolah,” kata Panutur saat dihubungi, Rabu (12/2).

Panutur menegaskan, pungutan sumbangan pembinaan itu mereka ambil dari acuan Peraturan Pemerintah (PP) bernomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan atas keterlibatan orangtua siswa. Dengan tujuan, membiayai kegiatan hari besar selain pembayaran gaji guru honorer yang tidak ada surat penugasan dari provinsi.”Jadi egak ada masalah pungutan ini, justru dipandu dari cabang dinas, jika tidak mana mungkin kita berani,” tegas Panutur.

Panutur menuturkan, pungutan uang sumbangan pembinaan pendidikan itu diminta perkepala keluarga bukan per siswa dikarenakan melihat dalam satu keluarga ada memiliki dua anak masuk disekolah itu. Biarpun, di samping ada yang memiliki kartu program indonesia pintar.

“ Tidak ada pakai kategori, maka tidak kita sama ratakan, biarpun memiliki program indonesia pintar,” jelasnya.

“ Justru itu, dengan kesepakatan itu, kami minta supaya ditolong untuk memberikan honor gurunya, itu kita minta bersama komite, orangtua dan kita mengundang dan dipandu dari cabang dinas. Sehingga dari PP 48 itu kita berani, selain alasannya karena pemrov belum mampu menggaji secara keseluruhan honor dan guru yang kita rekrut itu tidak berstatus S1 karena dulunya diangkat oleh komite sekolah. Contoh guru agama islam, guru agama muatan lokal diangkat jadi guru, jadi kita temukan hal-hal seperti itu, kalau ada perysaratan mereka tidak bisa karena egak S1, jadi yang lainnya itu memang kebutuhan dan kemampuan pemprov dan tidak semua menampung honor kita karena terakhir SK Gubernur tahun 2017 kalau tidak salah ada 6 guru honor kita dan ada sekitar 7 orang yang penggajinya dari komite,” katanya mengakhiri sembari mengaku mendapat prestasi juara II pada kegiatan pemilihan kepsek berpestasi jenjang SMA/SMK tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2019. (des/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sekreatris Desa (Sekdes) Gunung Sitember Kecamatan Gunung Sitember Kabupaten Dairi tantang Inspektorat Dairi melakukan pemeriksaan (Audit) khusus penggunaan Dana Desa (DD) serta Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tahun anggaran 2018-2019.

Hal itu disampaikan Sekdes Gunung Sitember, Umar Ginting ditemui Sumut Pos di kantornya, Selasa (11/2). Diuraikan Umar, pelaksanaan pembangunan fisik dan pertanggungjawaban keuangan Desa Gunung Sitember tahun 2018 dinilai ada rekayasa oleh Kades lama yang menjabat selama 2 periode.

Sekdes yang sudah bertugas sejak tahun 2004, dan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2007 silam itu mengaku, selama Kades lama menjabat tidak pernah terlibat dalam pengelolaan kegiatan termasuk menandatangani laporan pertanggungjawan sesuai tugas dan fingsi pokok (Tupoksi).

Disebutkan Umar, bulan Agustus 2018 dia diangkat menjadi pelaksana tugas (Plt) Kades karena Kades lama berakhir masa jabatan. Dan pada bulan Oktober 2018, Umar menerima SK Bupati menjadi pejabat sementara (Pjs) Kades Gunung Sitember menunggu dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Umar menyebutkan, tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana APDes tahun 2018. Hal itu dilakukanya karena tidak mau mempertanggungjawabkan apa yang dilaksanakan Kades sebelumnya. “Mana mau saya mem pertanggungjawabkan yang tidak saya ketahui”, ungkapnya.

Umar mempertanyakan Inspektorat Dairi, bagaimana laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa serta Alokasi Dana Desa Gu nung Sitember tahun 2018 karena tidak pernah ditandatangani dirinya, tapi kenapa anggaran tahun 2019 bisa cair. Umar bahkan mencurigai, ada pemalsuan tanda tangannya.

Umar menambahkan, setelah SK Pjs dirinya terbit, dan menjadi kuasa pengguna anggaran ( KPA ) Desa Gunung Sitember tahun anggaran 2019. Dana Desa Gunung Sitember tahun 2019 sebesar Rp 1.066 miliar dialokasikan untuk bidang pembangunan seperti pengaspalan jalan, rabat beton, tembok penahan tanah (TPT) serta pemberdayaan masyarakat.

Umar mengatakan, tidak akan membuat laporan pertanggungjawaban dana desa dan ADD tahun 2019. “Saya mau lihat dulu bagaimana respon atau tindakan Inspektorat. Sampai sekarang tidak saya kerjakan SPj,” tandasnya. Menyikapi pernyataan Sekdes, Kepala Desa Gunung Sitember, Mimbar Nelson Ginting, sangat setuju jika Inspektorat turun melakukan audit khusus ke desa itu.

Mimbar juga menyetujui tantangan itu agar semuanya terbuka dan transparan. “Kita ingin semuanya bersih dan transparan, sehingga pemerintahan desa ini menjadi lebih baik,” sebut Mimbar.

Sementara itu, salah satu Inspektur Pembantu (Irban) Inspektorat Dairi, Maringan Sitorus dikonfirmasi wartawan melalui telepon, Rabu (12/2) mengatakan, tahun 2018 Ispektorat turun melakukan audit ke Desa Gunung Sitember. Tetapi tidak bisa diperiksa karena tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ).

Namun karena tidak bisa dilakukan audit, Inspektorat membuat nota ke Bupati Dairi supaya dibuat pemeriksaan khusus terkait penggunaan anggaran Dana Desa dan ADD Gunung Sitember tahun 2018. (rud/han)

DESA DOLOK NAULI, SUMUTPOS.CO – Bupati Tapanuli Utara Drs Nikson Nababan MSi didampingi Kadis PUPR Anggiat Rajagukguk meresmikan jembatan Aekgodang, Dusun Tornauli Aekgodang, Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Rabu (12/02). Dalam peresmian itu hadir juga beberapa Pimpinan OPD bersama Kapolres Taput diwakili AKP M Togatorop, Dandim 0210/TU diwakili Kapt Inf Sugino, Marfin Tanjung Manager Bagian SDM Mewakili Manager UP3 PLN Sibolga.

Sebelum sambutan dan masuk ke Dusun Tornauli Aekgodang, diawali dengan penandatanganan prasasti dilanjutkan dengan pengguntingan pita. Dengan suasana sukacita yang luar biasa, masyarakat menyambut Bupati dengan tortor panomu nomuon (tari penyambutan).

Dalam laporannya, Kadis PUPR Anggiat Rajagukguk menyampaikan bahwa jembatan ini dibangun pada tahun anggaran 2019 bersumber dari dana DAU dengan nilai kontrak Rp894.500.000.

“Selama pelaksanaan pekerjaan fisik Pembangunan jembatan ini mendapat dukungan dan sukacita yang sangat besar dari masyarakat hingga selesai dengan baik,” ujar Anggiat dalam laporannya.

Kepala Desa Dolok Nauli Parlindungan Sinaga dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar atas perhatian Bupati Taput yang sungguh luar biasa, walau dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit, kurang lebih 10 KK atau sekitar 40 orang jumlah penduduk di Dusun Tornauli Aekgodang ini tetapi Bupati Nikson tidak pilih bulu, tidak meninggalkan kami.

Tokoh masyarakat Oppu Baringin Hutapea dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam, luar biasa kebaikan bapak, tetap mengutamakan kepentingan masyarakat walaupun kami sedikit disini.

“Panjang umurlah bapak biar tetap bisa membangun kami semakin maju, baru ini kami rasakan mobil bisa sampai ke halaman ini, Terimakasih pak Bupati,” pungkas Oppu Baringin.

Ratusan tahun kami tidak pernah merasakan dan menikmati jembatan seperti ini, yang bisa dilalui roda empat. Ini seperti mimpi dan kami rasakan ini kebaikan bapak Nikson.

“Selama mengenal pak Nikson, Saya rasakan beliau orang yang sangat baik hatinya. Sangat mudah tersentuh, luar biasa perhatiannya bagi orang kecil, beliau pemimpin yang luar biasa,” ujar Saut Hutapea, Putra Dusun Tornauli dari perantauan mengakhiri.

“Pembangunan jembatan ini berawal kunjungan saya ke dusun ini. Dusun ini memiliki sungai yang bersih, tanah yang subur, tapi tidak bisa masuk kendaraan roda empat sampai ke dusun ini. Penduduk sedikit karena banyak keluar dari Dusun karena masih terisolir dan bisa terjadi banjir. Pertama yang saya benahi adalah jalan masuk ke dusun ini hingga bisa masuk kendaraan roda 4 dan saya lihat jembatan yang menghubungkan jalan ke dusun ini hanya bisa dilalui kendaraan roda dua dan jalan kaki. Akhirnya saya putuskan harus dibangun jembatan yang bisa dilalui roda 4 (empat) sehingga dusun ini tidak lagi terisolir, perekonomian bisa semakin meningkat dan sejahtera,” ujar Bupati mengawali sambutannya.

Sebelumnya bupati memberikan bantuan berupa bibit pohon untuk menjaga pinggiran sungai tetap hijau, tidak terjadi longsor dan banjir sehingga jembatan tetap terjaga. Juga bantuan bibit ikan yang akan dikembangkan di sungai dan kolam yang memiliki air yang sangat jernih dan sehat. (ded/azw)

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Kesehatan Humbang Hasundutan (Humbahas), drg Hasudungan Andreas Silaban enggan berkomentar soal pemeriksaan tenaga kerja asing yang bekerja diwilayahnya terkait dugaan virus corona. Dia meminta, wartawan bertanya kebagian bidangnya yakni, Pencegahaan dan Pemberantasan Penyakit (P2P).

“ Silahkan konfirmasi ke bidang P2P,” kata Hasudungan, Rabu (12/2) melalui pesan singkat dari SMS ketika disinggung soal jumlah tenaga kerja asing yang dilakukan pemeriksaan.

Sebelumnya, Hasudungan mengakui bahwa hingga kini tenaga kerja asing (TKA) asal China yang berada di wilayahnya belum ada terinfeksi virus corona. “ Sudah kita lakukan melalui puuskesmas dan bidang P2P. Dan aman terkendali bos,” kata Hasudungan.

Sementara, Kepala Bidang Pencegahaan dan Pemberantasan Penyait, dr Harland Sihombing mengaku bahwa pemeriksaan terhadap tenaga kerjas asing yang bekerja di wilayahnya sudah dilakukan, namun tidak secara keseluruhan.

Dari pemeriksaan itu, kata dia, sebanyak 13 orang dengan rincian 8 orang yang bekerja di PT Bakara Energy, 5 orang yang bekerja di PT Charma Paluta Energy dari total keseluruhan kedua perusahaan tersebut 51 orang tenaga asing tetap berada di Kabupaten Humbang Hasundutan tidak terinfeksi. Sedangkan, selebihnya masih berada di China dan belum kembali ke kota penghasil kemenyan itu.

“ Ya betul sudah kita lakukan pemeriksaan, untuk sementara ini belum kita temukan penyakit itu. Dari pemeriksaan kita, baru 13 orang dari 51 orang tenaga asing yang rinciannya 8 orang yang bekerja di PT Bakara Energy Lestari Kecamatan Baktiraja, 5 orang yang bekerja di PT Charma Paluta Energy Kecamatan Pakkat,” kata Harland saat dihubungi.

Harland menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan mereka dengan mengecek suhu badan masing-masing tenaga kerja asing tersebut, apakah tinggi, pilek dan batuk. Dari 13 orang yang diperiksa, dipastikan oleh Harland semuanya negatif virus corona.

Hanya saja, dari total keseluruhan tenaga asing sesuai data dari Dinas Ketenaga Kerja setempat yang dikantongi mereka sebanyak 88 orang, tidak keseluruhan dilakukan pemeriksaan. Ada dua lagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing belum dilakukan.

Yakni, PT PT Alabama Energy di Kecamatan Tarabintang dengan total pekerja 31 orang, 1 orang di PT Citra Multi Energy Kecamatan Parlilitan. “ Kalau daerah lain belum, nanti akan kita lakukan,” ujar dia.

Disinggung tenaga asing yang belum pulang, Harland menegaskan, pihaknya sudah melakukajn kordinasi agar dilaporkan. “ Kita sudah minta ke mereka untuk dilaporkan kalau sudah kembali,” ungkap Harland.

Perlu diketahui, ada sebanyak 88 orang tenaga asing yang bekerja diwilayah Humbang Hasundutan, diantaranya 44 orang di PT Bakara Energy Lestari (40 orang laki-laki, 4 orang perempuan), PT Charma Paluta Energy sebanyak 7 orang (laki-laki), PT Alabama Energy sebanyak 31 orang (laki-laki) dan 1 orang di PT Citra Multi Energy.

Ketika disinggung ada tidak dokter perusahaan, Harland menegaskan tidak ada. “ Kalau tenaga medis diperusahaan itu, kayaknya tidak ada. Tapi begitupun, kita pastikan untuk sementara tidak terinfeksi,” tegas Harland.(des/azw)