Hakim Minta Jaksa Periksa Kesehatan Sulaiman

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang agenda pembacaan putusan sela dalam kasus penggelapan dana miliaran rupiah dengan terdakwa Sulaiman (64) batal digelar di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (11/2).

Melalui penasihat hukumnya, terdakwa warga Kompleks Perumahan Beo Emas No 78 D/Jalan Beo Indah II No 43, Kelurahan Sei Sikambing B, Medan Sunggal itu, berasalan sedang sakit stroke.

“Dia (Sulaiman) terjatuh dari kamar mandi yang mulia, karena hal tersebut dia terkena stroke. Dan saat ini dia sedang dirawat di rumah sakit,” ucap penasihat hukum terdakwa, sambil mengantarkan surat sakit ke meja majelis hakim yang diketuai Hendra Utama Sutardodo.

Menyikapi hal tersebut, Hakim Hendra meminta jaksa memeriksa kebenaran surat sakit yang diserahkan penasihat hukum Sulaiman. “Sudah kamu cek itu (surat sakitnya)?,” tanya Hendra.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan mengaku surat sakit tersebut baru dalam persidangan sampai kepada dirinya, dan akan segera ditindaklanjuti. “Belum yang mulia, pemberitahuannya baru hari ini diberitahukan,” jawab Randi.

“Segera dicek itu ya,” tegas Hendra. “Segera saya cek dan akan ditindaklanjuti yang mulia,” jawab Randi lagi.

Terpisah, Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian menjelaskan, seyogianya Sulaiman hari ini disidangkan dengan agenda putusan sela. Namun karena sedang sakit, batal terlaksana. Sumanggar mengatakan, akan mengeceknya terlebih dahulu ke rumah sakit.

“Minggu depan pasti datang dia (terdakwa). Sudah kewajiban jaksa menghadirkannya ke persidangan. Makanya kita cek dulu ke rumah sakit,” tandasnya.

Terpisah, Tengku Zainuddin dan Muhammad Erwin selaku kuasa hukum HTM Razali mengatakan, akan menyampaikan secara resmi keberatan atas ketidakhadiran terdakwa ke persidangan yang terhitung sudah tiga kali.

“Nanti secara resmi kita sampaikan ke PN Medan. Tujuannya supaya sidang ini berjalan sebagaimana mestinya. Jangan dengan alasan sakit, lalu terdakwa bisa seenaknya tidak menghadiri persidangan. Kita minta agar majelis hakim mengeluarkan penetapan penahanan,” tandasnya.

Dalam dakwaan jaksa disebutkan, kasus ini bermula pada tahun 2012 lalu. Ketika itu, terdakwa menemui saksi korban, HTM Razali mengaku mempunyai perusahaan konstruksi dan perkebunan di Lhoksumawe, yakni PT Kasama Ganda. Perusahaan itu menurutnya sedang bekerjasama dengan Pemda Simeulue.

Dengan dalil adanya kerjasama tersebut, terdakwa kemudian menawarkan kepada korban untuk bergabung dalam bisnis PT Kasama Ganda. Terdakwa meminta modal kepada korban sebesar Rp25 miliar.

“Korban setuju memasukkan modal, dengan syarat menjadi pemegang saham utama sekaligus Direktur Utama, sedangkan terdakwa bergeser posisi menjadi Direktur 1. Semua itu tertuang pada Akta No. 47 tanggal 15 April 2013, yang dibuat oleh Notaris Adi Pinem, SH. Untuk tahap awal, korban H.T.M Razali memasukkan dana Rp16,2 miliar,” kata jaksa.

Lanjut jaksa, pada perjalanannya, korban memutuskan mengundurkan diri dari PT Kasama Ganda dan meminta pengembalian modal. Selanjutnya, terdakwa menyetujui pengembalian modal milik korban.

Disebutkan, terdakwa memberikan gudang miliknya di Jalan Sunggal kepada korban, dengan taksiran nilai Rp10 miliar. Sisa dari modal korban kemudian dibayarkan tunai dan empat lembar cek. Kenyataannya, cek tersebut tidak bisa dicairkan karena nilai saldo tidak cukup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 subs Pasal 378 KUHPidana. (man/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim diketuai Sri Wahyuni menolak eksepsi Febi Nur Amelia, dalam sidang beragendakan putusan sela. Febi merupakan terdakwa kasus tagih utang Rp70 juta terhadap korban Fitriani Manurung lewat Instagram.

“Eksepsi tidak dapat diterima, memerintahkan kepada jaksa melanjutkan persidangan pada pokok perkara,” ucap Sri Wahyuni, di ruang Cakra 5 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin (11/2).

Hakim memutuskan, melanjutkan sidang kasus tagih utang lewat Instagram tersebut dengan agenda pemeriksaan saksi pada pekan depan. “Persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi,” kata hakim.

Pada persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum (JPU) Randi Tambunan, menanggapi atas eksepsi yang diajukan terdakwa Febi Nur Amelia. Randy menyebutkan, surat dakwaan JPU telah memenuhi Pasal 143 ayat 3 huruf b KUHAP.

Kemudian, menyatakan keberatan oleh penasehat hukum terdakwa ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 150 ayat 1 KUHAP dan tidak berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam kasus ini, Febi didakwa melanggar UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang diatur dan diancam dengan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008

Febi diadili lantaran curhat soal hutang di akun Instagramnya. Ia memposting kalimat di instastory yang isinya meminta kejelasan uang sebesar Rp70 juta yang dipinjam korban Fitriani Manurung yang tak kunjung dikembalikan.

Namun, Fitriani yang meminjam uang ke Febi, melaporkannya ke polisi lantaran, isi postingan instagramnya dianggap mencemarkan nama baik korban dan melanggar UU ITE. Postingan Febi di Instagram untuk menagih hutangnya ke Fitriani Rp70 juta yang belum lunas. (man/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Muhammad Hanafi (22) dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dengan pidana selama 2 tahun penjara. Dia dinyatakan bersalah, melakukan pencemaran nama baik mantan Menkopolhukam Wiranto di media sosial (medsos).

Dalam nota tuntutan yang dibacakan JPU Lince, terdakwa terbukti melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE.

“Meminta kepada majelis yang menyidangkan, menuntut terdakwa Muhammad Hanafi dengan pidana selama 2 tahun penjara,” ucapnya di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (11/2).

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa dianggap telah merugikan korban dan membuat kegaduhan. “Sedangkan yang meringankan, terdakwa bersikap sopan,” katanya.

Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Erintuah Damanik memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi), pekan depan.

Dalam dakwaan JPU Lince, disebutkan pada 29 September 2019, terdakwa melalui akun facebook (FB) Muhammad Hanafi, memosting kalimat dari Youtube, terhadap foto Wiranto.

Isi kalimat itu, ‘Terungkap dalangnya Wiranto otak rusuh Papua’. “Lalu terdakwa unggah didinding akun facebook miliknya. Serta dengan caption ‘Hukum mati dia (Wiranto), nembaknya pakai bazoka. Ayo kita saksikan beramai-ramai,” ucapnya.

Lantas, akun FB terdakwa sontak dibanjiri dengan berbagai kalimat kolom komentar. Hingga akhirnya, postingan terdakwa di screenshot dan dilaporkan ke polisi. (man/btr)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO -Kurang hati-hati mengendarai sepeda motor dan mencoba menerobos palang kereta api yang sudah tertutup, pengendara dan penumpang sepeda motor jenis Yamaha Nmax 3207 NAS di serempet kereta api penumpang Putri Seribu U 63 tujuan Kisaran menuju Medan di Jalan Cemara tepatnya di perlintasan Kereta Api Lingkungan VII Kelurahan Rambong Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi, Selasa pagi (11/2).

Tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut namun pengendara dan penumpang mengalami luka-luka. Di larikan ke rumah sakit Bhayangkara Kota Tebingtinggi untuk mendapat perawatan.

Kasat Lantas Polres Tebingtinggi melalui Kanit Laka Aiptu K Napitupulu membenarkan peristiwa lakalantas antar sepeda motor dangan kereta api penumpang jurusan Kisaran Medan.Identitas pengemudi sepeda motor diketahui bernama Yosep Silitonga (23) warga Jalan Stek Beringin Kelurahan Tebingtinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi. Temannya, Herry Aksara (35) warga Jalan Cemara Gang Keluarga Kelurahan Tebingtinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebingtinggi.

“Kedua korban yang mengalami luka luka sudah ditangani pihak Rumah Sakit Bhayangkara Kota Tebingtinggi,” papar Aiptu K Napitupulu.

Diterangkan Aiptu K Napitupulu, kecelakaan lalu lintas itu bermula ketika sepeda Motor Yamaha Nmax BK 3207 NAS datang dari arah Sei Segiling menuju arah Simpang Cemara. Setibanya di TKP pengemudi pengendara sepeda motor menerobos plang pintu Kereta Api yang sudah tertutup. Tetapi berhenti di dekat perlintasan tanpa memperhatikan datangnya Kereta Api yang datang melaju dari arah Kisaran menuju arah Medan. (ian/btr)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim yang diketuai Tengku Oyong membebaskan terdakwa Apriliani (29) dari tuntutan JPU dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara. Pertimbangan majelis hakim membebaskan terdakwa karena tak terbukti memberikan keterangan palsu pada surat penjualan tanah milik Anto seluas 2.349 M2 di Jalan Pancing II Kelurahan Besar d/h Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

“Mengadili, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHPidana,” ucap hakim Oyong, di ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (11/2).

Namun, majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan. “Tapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana,” kata Oyong.

Terdakwa divonis onslagh. Menanggapi putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan yang menuntut terdakwa selama 2 tahun penjara langsung menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

“Kami kasasi majelis,” tandas Randi. Anehnya, dalam persidangan tersebut, Ketua Majelis Hakim, Tengku Oyong hanya membaca amar putusan saja tanpa disertai dengan pertimbangan.

Hal itu dibenarkan oleh JPU Randi Tambunan. “Kata majelis hakim putusannya sudah lengkap, tapi karena tahanan yang akan disidang masih banyak dan sudah sore, makanya hakim hanya membaca amar putusan saja,” jelas JPU dari Kejatisu tersebut.

Terpisah, Anto dan Lina melalui kuasa hukumnya, Akhyar Idris Sagala mengaku kecewa dengan putusan hakim yang menyatakan tidak ada tindak pidana dalam perkara tersebut. Padahal, menurut Akhyar, dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri sudah jelas bahwa ada pemalsuan data autentik.

“Ini sangat aneh, apalagi hakim dalam membacakan putusan hanya sebatas amar nya saja, tidak secara lengkap membacakan seluruh pertimbangan hukumnya. Kita menduga ada sesuatu dibalik putusan ini,” katanya.

Meski begitu, Akhyar mempertimbangkan akan melakukan upaya hukum lanjutan (selain kasasi) dalam perkara tersebut.

Dalam dakwaan JPU Randi Tambunan menyebutkan, kasus ini bemula saat Ng Giok Lan (ibu kandung terdakwa Apriliani) mempunyai warisan tanah yang terletak di Jalan Pancing II Lk II Kelurahan Besar d/h Kampung Besar, Kecamatan Medan Labuhan seluas 14.910 M2.

Terdakwa Apriliani menjual tanah tersebut dasar Surat Keterangan Hak Warisan Ahli Waris Kelas Satu Nomor: 12/NI/N-SKHW/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 bertalian dengan Surat Keterangan No 470/971/RP-II/2014 tanggal 19 Februari 2014. (man/btr)