MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sudah enam bulan lamanya para pegawai di Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Medan tidak menerima gaji. Hal ini dipicu akibat gemuknya jumlah pegawai di sana. Namun saat ini tidak ada upaya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk mengatasi hal ini.

Wakil Ketua DPRD Medan, H Ihwan Ritonga mengatakan, Pemko Medan seharusnya tidak membiarkan PD RPH merugi dalam waktu yang panjang. Sebab para pegawai yang akan menjadi korban dari ketidakmampuan PD RPH dalam menggajinya.

“Pada dasarnya, yang namanya BUMD itu harus untung, kalau tidak untung maka tak perlu ada BUMD itu. Kalau tak mampu membayar gaji pegawai karena tidak untung, maka sebenarnya sangat jelas bahwa BUMD itu sudah tidak sehat. Pemko harus bertindak,” tegas Ihwan kepada Sumut Pos, Selasa (10/3).

Ihwan juga meminta Pemko Medan untuk menempatkan SDM unggul pada posisi-posisi yang tepat di tiap-tiap BUMD nya, termasuk PD RPH. “Kalau SDM yang tak berkompeten yang mengisi BUMD, bagaimana bisa untung. Ingat, BUMD itu adalah perusahaan, bukan OPD. Maka dia harus bisa mencari keuntungannya sendiri untuk bisa menggaji para karyawannya dan menyumbangkan PAD bagi Kota Medan, bukan malah meminta bantuan Pemko,” ujarnya.

Adapun bantuan yang seharusnya diberikan Pemko Medan, kata Ihwan, adalah memberikan regulasi yang tepat dan dibutuhkan oleh BUMD tersebut untuk bisa maju dan menghasilkan keuntungan.

“Harusnya koordinasi antara PD RPH dan Badan Pengawas berjalan dengan baik. PD RPH harus menjelaskan semua regulasi yang mereka butuhkan untuk bisa tumbuh, tapi PD RPH harus aktif bukannya menunggu. Pemko yang dalam hal ini Badan Pengawas juga harus bisa memberi solusi atas kesulitan yang dialami BUMD nya,” katanya.

Terkait regulasi yang tidak memperkenankan PD RPH untuk melakukan pengawasan sendiri, melainkan harus melalui OPD terkait yang dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) dan Satpol PP Kota Medan, anggota Badan Pembuatan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Medan, Afif Abdillah mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan hal itu.

“Memang PD RPH butuh fungsi pengawasanya sendiri, makanya kita akan buat Perdanya. Semua PD memang harus punya fungsi pengawasan, tahun ini Perdanya akan disahkan. Kita sedang berkoordinasi dengan bagian Hukum, bagaimana caranya agar fungsi pengawasan juga ada di mereka, supaya mereka bisa dengan leluasa untuk mengawasi rumah potong liar di Kota Medan, tidak harus dengan OPD terkait saja,” kata Afif.

Namun begitu, kata Afif, PD RPH juga tidak boleh pasif dalam melakukan hal-hal yang membangun dan memberi keuntungan. “Intinya BUMD itu kan perusahaan, maka kelola lah sebagaimana perusahaan swasta mengelola usahanya agar bisa menghasilkan keuntungan dan mensejahterakan karyawannya.

Pegawai BUMD itu bukan ASN OPD yang sudah punya anggaran sendiri, dimana anggaran itu memang harus dipakai. BUMD harus profit, kalau tak profit dan tak bisa membawa gaji karyawan maka namanya bukan BUMD. Kami di DPRD hanya bisa membantu membuat regulasi dan formula yang tepat agar BUMD ini bisa sehat,” tegasnya.

Soal ‘gemuknya’ jumlah pegawai PD RPH, Afif mengatakan hal itu seharusnya dapat dibicarakan secara terbuka dengan Badan Pengawas.

Sebelumnya, Plt Dirut PD RPH mengakui belum membayarkan gaji para karyawannya. Ia juga cukup mengeluhkan banyaknya jumlah pegawai di jajarannya.

“Sama direksi 3 orang, totalnya ada 72. Padahal sebenarnya, efektifnya hanya sekitar 40 orang,” ujar Plt Dirut PS RPH, Ainal Mardiah.

Dengan beban sebanyak 72 orang tersebut, kata Ainal, PD RPH harus membayarkan upah para karyawannya sebesar Rp210 juta per bulannya.

BUMD Sumut Sakit

Sementara itu, masih soal BUMD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menilai keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Sumut, seharusnya memberikan masukan bagi kas daerah atau Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena, perusahaan plat merah tersebut, berdiri sebagai badan usaha untuk mencari keuntungan.

Hal itu dikatakan Ketua Bapemperda DPRD Sumut, H Muhammad Subandi, usai menggelar rapat kerja bersama antara Bapemperda DPRD Sumut dan biro hukum, BPKAD, Biro Bina Perekonomian, PD Aneka Industri Jasa (AIJ), PT Perkebunan, PD Perhotelan, PDAM Tirtanadi dan PT Pembangunan Perasarana Sumut di ruang rapat banggar, Selasa (10/3) sore. “Kita tidak mau ada penyertaan modal terus, sementara BUMD tersebut sedang kondisi ‘sakit’, bahkan masuk katagori memprihatinkan,” ujar Politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, kejelasan itu dapat dilihat dari hasil keterangan para direktur yang hadir dalam rapat, bahwa mereka masih memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Belum lagi ada temuan-temuan yang ada di perusahaan tersebut. “Dari keterangan tersebutlah maka dapat dikatakan BUMD milik pemprov Sumut dalam kondisi ‘sakit’,” ucap Subandi.

Dirinya bersama seluruh anggota Bapemperda DPRD Sumut akan segera menindaklanjuti temuan yang disampaikan dalam rapat. Salah satunya melakukan studi banding ke daerah lain yang sudah merubah peraturan di badan BUMD tersebut.

Adapun gunannya, tambah Subandi, studi banding yang dilakukan akan memperkaya data terkait pembentukan Perda nantinya. Dengan tujuan, bagaimana PAD Sumut dapat meningkat dari keuntungan yang di miliki BUMD Pemprov Sumut.

Selain itu, dalam rapat tersebut, pihaknya juga meminta 5 BUMD yang hadir, mulai dari PD Aneka Industri Jasa (AIJ), PT Perkebunan, PD Perhotelan, PDAM Tirtanadi dan PT Pembangunan Perasarana Sumut untuk melengkapi data aset dan nilainya yang dimiliki masing-masing BUMD.

“Jika ada aset yang sudah dikontakkan, kami juga meminta rekap aset dari mulai tanggal, bulan serta tahun saat aset dikotrakkan hingga berakhir kontrak,” ungkapnya.

Saat ditanya, apakah sudah ada perusahaan yang di merger, Subandi menjelaskan belum ada. Karena, sambung Subandi, masing-masing BUMD milik Pemprov Sumut masih memiliki aset yang dapat diagunkan ke pihak ketiga sebagai peminjaman modal, termasuk ke pihak asing.

“Dalam rangka mendapatkan modal, pihak BUMD dapat mengajukan pinjaman ke bank yang menerima investasi, dengan syarat harus jelas prosesnya,” papar Subandi mengakhiri. (map/mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD Sumut), Rony Situmorang menilai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (DLH Pemprovsu) hanya menghabiskan anggaran APBD Sumut semata.

Alasannya, dari penjabaran realisasi serapan anggaran TA 2019 dan program/kegiatan tahun 2020 triwulan 1 dan 2 tidak menunjukkan kinerjanya. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Sumut dengan DLH Sumut, yang digelar di ruangan rapat komisi D DPRD Sumut, Selasa (10/3) sore.

“Apa goal atau tujuan DLH Sumut sehingga ada turun mata anggaran dalam APBD Sumut. Apakah pengelolaan sampah ataupun polusi udara atau apa, kalau DLH tidak bisa menjawab maka DLH hanya menghabiskan anggaran saja. Karena saya tidak melihat adanya pencapaian yang dilakukan pada 2019 lalu hingga sampai saat ini,” ujar Rony.

Selain itu, politisi muda dari Fraksi Nasdem ini juga mempertanyakan proyek Pembuatan Taman Hijau di Sempadan Sungai senilai Rp2,3 miliar. Parahnya lagi, baru dibangun toiletnya tidak berfungsi dan pada bangunan sempadan sungai tersebut terlihat hanya dilakukan tempelan yang menyambung bangunan yang lama.

“Saya ada buktinya, mulai dibangun sampai selesai. Tadi saya cari sampai 3 kali dalam program kegiatan tahun 2020 yang diberikan DLH tidak ada anggaran itu. Ada disini Gerakan Penyelamat Sungai yang terealisasi senilai Rp2.516.597.077,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sumut Aulia Rizky Agsa mempertanyakan pengawasan DLH Sumut terkait masalah penyebaran polusi gas beracun asam sulfit atau H2S di areal persawahan warga Desa Banuaji IV Adiankoting. Dan akibat semburan gas tersebut diduga telah memakan korban jiwa meninggal dunia di areal pertanian warga.

Sekretaris DLH Sumut Sugianto menjelaskan bahwa DLH Sumut memiliki tujuan untuk meningkatkankan kualitas lingkungan hidup atau yang disingkat dengan IKA LH yang terbagi dalam IKA (Indeks Kualitas Air), IKU (Indeks Kualitas Udara) dan IKTL (Indeks Kualitas Tutupan Lahan) walau yang lebih berperan Dinas Kehutanan. “Sebetulnya kalau mau melihat raport lingkungan hidup dapat dilihat dari situ,” ujarnya.

Terkait masalah Pembuatan Taman Hijau di Sempadan Sungai dan PT SOL, lanjutnya, maka DLH Sumut akan melakukan peninjauan terlebih dahulu. “Mungkin kami akan tinjau terlebih dahulu dan datanya akan kami sampaikan segera Pak,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aksi demo menolak Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja kembali berlangsung di Medan. Kali ini giliran massa F SB KIKES (Serikat Buruh Kimia, Industri Umum, Farmasi Kesehatan, Jasa, Seni, Swalayan, dan Depstore) Kota Medan/ Kabupaten Deliserdang menggelar demo ke gedung DPRD Sumut, Rabu (11/3), menyatakan keberatan atas rencana penerapan Omnibus Law dan UU Cipta Kerja.

“Pemerintah jangan menjadikan buruh sebagai tumbal dengan dalih investasi,” tegas Ketua F SB KIKES Medan/ Deliserdang, Hera Yunita Siregar SSos dalam pernyataan sikapnyan

Menurut Hera, saat ini pemerintah sedang berusaha keras untuk menggolkan Omnibus Law (UU Sapujagat) dengan dalih untuk meningkatkan investasi. Padahal, tidak ada jaminannya investasi akan masuk pascaditerapkannya Omnibus Law dan UU Cipta Kerja tersebut.

Selain menolak Omnibus Law dan UU Cipta Kerja, massa buruh KIKES ini juga meminta pemerintah supaya segera mengeluarkan Kluster Ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja, yang mengacu kepada Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 tentang Ketenagakerjaan.

Kedatangan massa buruh ini diterima anggota Fraksi PKS DPRD Sumut Dedi Iskandar SE. Pada kesempatan itu, Dedi mengapresiasi demo yang berjalan damai dan tertib sekaligus mendukung aspirasi buruh yang menolak Omnibus Law dan RUU Cipta Kerja.

“Sebagai anggota DPRD, saya juga punya keluarga buruh dan kita semua punya keluarga buruh termasuk pak polisi. Karena itu aspirasi buruh ini patut kita perjuangkan bersama,” katanya seraya mengimbau pemerintah agar mendengar jeritan rakyat.

Dedi Iskandar juga berjanji akan segera menyampaikan aspirasi buruh yang tergabung dalam F SB Kikis dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat tentang penolakan RUU tersebut. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik (HAM), Medan, dr Bambang Prabowo MKes, mendadak dimutasi oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Bambang Prabowo kini ditunjuk untuk menjabat sebagai Dirut RS Marzuki Mahdi Bogor.

Mutasi jabatan Bambang telah diumumkannya sendiri pada akun facebook miliknya bernama Bambang Prabowo. Bambang yang telah menjadi Dirut RSUP HAM sejak tahun 2016 lalu, memposting status Memulai Pekerjaan Baru di Direktur Utama RS Marzuki Mahdi Bogor 9 Maret.

Postingan itu di-upload pada Selasa (10/3) pukul 12.02 WIB. Hingga Rabu (11/3) sekitar pukul 17.30 WIB, postingan tersebut mendapat 293 komentar dan 272 like. Sebagian besar komentar mengucapkan selamat mengemban tugas baru. Namun, ada juga yang berkomentar lain. “Sepertinya bapak udah turun kelas nih,” tulis akun bernama Edwin Hutagalung.

Saat dikonfirmasi atas mutasi ini, Bambang tak membantahnya. Ia menyatakan, pelantikan terhadap dirinya memang terbilang mendadak. Sebab, pada Sabtu (7/3) malam dia dipanggil. Dan, Senin (9/3) sudah dilantik sebagai Dirut RS Marzuki Mahdi Bogor.

“Pada prinsipnya, sebagai ASN saya siap di tempatkan di mana saja di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya singkat kepada wartawan ketika dihubungi via seluler.

Sementara, Kasubbag Humas RSUP HAM Rosario Dorothy Simanjuntak (Rosa) mengatakan, saat ini pihak Kemenkes belum ada menetapkan Dirut definitif RSUP HAM. Untuk sementara, jabatan Dirut diemban oleh Pelaksana Harian (Plh). “Plh jabatan Dirut dipercayakan kepada dr Zainal Safri (Direktur Medik dan Keperawatan). Plh ini sampai ada penetapan (Dirut RSUP HAM) oleh Kemenkes,” paparnya.

Menurut Rosa, mutasi jabatan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan hal biasa. Sebab, setiap ASN memang harus siap untuk ditugaskan di mana pun. “Sebagai ASN tentu harus siap untuk ditunjuk bertugas di mana pun. Makanya, kita memang harus siap,” pungkasnya. (ris/ila)

Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan. Maka dari itu, DPRD Sumut meminta agar kelebihan iuran per Januari dan Februari 2020 harus dikembalikan kepada peserta.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Hendro Susanto mengapresiasi dan menyambut positif terhadap keputusan MA yang membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Februari 2020 lalu.

“BPJS Kesehatan harus mengembalikan kelebihan iuran yang sudah dibayarkan peserta pada Januari dan Februari 2020. Hak masyarakat mendapatkan kesehatan dijamin dalam UUD 1945 selain hak mendapatkan pendidikan. Pemerintah/BPJS Kesehatan harus segera menyusun teknis pengembalian uang tersebut,” tegas Hendro.

Langkah tersebut menurut dia, harus dilakukan menyusul putusan MA terkait pembatalan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.”Jika pemerintah konsisten terhadap konsep equality before the law dan rule of law, putusan MA wajib dilaksanakan,” ujarnya.

Teknis pengembalian, katanya, harus segera disusun melalui regulasi/tupoksi agar masyarakat, dalam hal ini peserta BPJS Kesehatan, segera mendapatkan kepastian hukum dan uangnya kembali. Regulasi/tupoksi tersebut juga diperlukan agar aparat di lapangan tidak kebingungan.

“Prinsipnya, jangan sampai hak-hak konsumen yang sudah membayar iuran dikurangi atau dirugikan. Jangan pemerintah zalim pada masyarakat,” tuturnya.

Hendro mengatakan, jika kelebihan iuran Januari dan Februari 2020 tidak dikembalikan, peserta BPJS Kesehatan bisa menyelesaikan persoalan tersebut melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di kabupaten/kota se-Indonesia.

Hak itu diatur dalam Pasal 23 jo Pasal 45 ayat (3) UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Ini bisa menjadi opsi penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan biaya ringan,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pemerintah tidak arogan, otoriter, dan sewenang-wenang, dengan mengabaikan putusan MA. Apalagi, Indonesia adalah negara hukum rechtsstaat atau rule of law.

“Sebetulnya pembuat dan penandatangan Perpres No. 75 Tahun 2019 harus malu sampai MA membatalkan hasil kerja mereka. Hak itu membuktikan bahwa peraturan tersebut bertolakbelakang dengan kondisi/aspirasi masyarakat,” kata hendro.

Ia menuturkan, dalam persoalan BPJS Kesehatan sejatinya bukan hanya kenaikan iuran yang melanggar perundang-undangan. Peraturan tentang pengenaan sanksi kepada masyarakat yang menunggak iuran dengan tidak melakukan pelayanan publik pun ia nilai melanggar UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 2009.

“Harusnya negara hadir dalam membantu masyarakat, banyak hal yang menjadi sorotan dan aduan dari masyarakat, mulai dari fasilitas kesehatan (faskes) baik tingkat 1 dan rujukan harus diperbaiki dan di monitoring secara berkala, klaim rumah sakit (RS) se Indonesia yang BPJS Kesehatan masih nunggak 4 sampai 5 bulan harus segera dibayarkan, agar tidak terganggu pelayanan kesehatan pada pasien BPJS,” pungkasnya. (mag-1/ila)