MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan sangat menyambut baik dan berharap pendistribusian gula kristal rafinasi (GKR) dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI ke wilayah Sumut termasuk Kota Medan dapat segera terealisasi. Sebab, GKR dapat membantu pelaku UMKM untuk memenuhi bahan baku utama khususnya di usaha makanan dan minuman (mamin) dengan harga yang relatif lebih terjangkau.

Harapan tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Kadis Koperasi dan UMKM Kota Medan.

Edliyati dalam rapat Pembahasan Penunjukkan Koperasi Distributor GKR di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, baru-baru ini. Selain Kota Medan, rapat juga diikuti perwakilan dinas terkait dari kota Binjai, Siantar, Tebing Tinggi, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kabupaten Batu Bara.

Dikatakan Edliyati, Pemko Medan telah berupaya hingga ke tingkat pusat agar GKR dapat segera terdistribusi. Hal ini dilakukan ungkapnya, atas instruksi Plt Wali Kota untuk segera menindaklanjutinya. Tujuannya guna membantu pelaku UMKM Kota Medan agar dapat meminimalisir biaya produksinya.

“Atas instruksi Bapak Plt Wali Kota kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait hal tersebut. Namun untuk mendapatkan GKR tersebut dibutuhkan berbagai persyaratan yang telah ditentukan termasuk adanya koperasi yang nantinya akan menaungi pelaku UMKM tersebut,” kata Edliyati.

Di hadapan peserta rapat yang terdiri dari perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Biro Ekonomi Setda Pemprovsu dan beberapa perwakilan pelaku usaha, Edliyati mengungkapkan bahwa sampai saat ini Pemko Medan belum bisa menerima distribusi GKR disebabkan belum memenuhi salah satu syarat yakni menggelar rapat anggota tahunan (RAT) oleh koperasi yang telah terdaftar.

Sebab, pendistribusian GKR yang tidak diperjual belikan untuk umum dipasaran ini harus didistribusi melalui koperasi. Secara mekanisme, pelaku UMKM yang ingin mendapatkan GKR, haruslah terdaftar dalam sebuah koperasi yang telah didata dan terverifikasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Barulah, koperasi tersebut dapat mendistribusi GKR ke pelaku UMKM yang bergerak di bidang mamin.

Terkait hal tersebut, Edliyati mengatakan akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak koperasi untuk segera melakukan RAT yang menjadi salah satu syarat mendapatkan GKR. Apalagi saat ini, pelaku UMKM yang telah mendaftar telah menanyakan kapan GKR dapat mereka peroleh.

“Saat ini sudah ada tiga koperasi yang berada dinaungan Dinas Koperasi dan UMKM. Kami akan terus dorong koperasi untuk melakukan RAT. Semoga rencana ini dapat segera terealisasi sehingga memberi rasa nyaman pelaku UMKM kita dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya masing-masing,” harapnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis menginstruksikan kepada kabupaten/kota melalui OPD terkait untuk mendata dan memverifikasi koperasi yang telah ada. Sebab nantinya koperasi tersebut akan menjadi distributor GKR ke pelaku UMKM.

“Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi koperasi sehingga layak untuk menjadi distributor diantaranya telah berbadan hukum, memiliki nomor induk koperasi (NIK) dan berstatus aktif. Selain itu memiliki kantor dengan alamat yang jelas serta memiliki sarana kerja yang memadai termasuk lokasi penyimpanan GKR yang nantinya akan didistribusikan,” ungkapnya.

Hal penting lain yang perlu diingat bilangnya yakni bahwa GKR tidak diperjualbelikan di pasaran atau eceran. Jika hal tersebut terjadi, maka akan ada satuan tugas (satgas) penanganan yang akan menindaklanjutinya. “Ingat, ini diperuntukkan bagi pelaku industri dan UMKM. Nantinya OPD juga harus menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi agar semua proses berjalan lancar,” pesannya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi mengajak warga sekitar lokasi untuk mendukung pelaksanaan MTQ, terutama dengan menjaga kebersihan. Sebab, tanpa dukungan penuh masyarakat sekitar, petugas kebersihan tidak akan mampu menjadikan sekitar lokasi MTQ bersih sampah.

Akhyar juga minta agar Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyediakan tempat sampat di sejumlah titik sehingga guna memudahkan para pengunjung untuk membuang sampah. Hal itu dikatakan Akhyar saat meninjau lokasi pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke-53 Tingkat Kota Medan Tahun 2020 di Jalan Ngumban Surbakti, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, beberapa hari lalu. “Kami harapkan warga sekitar maupun warga yang hadir di acara untuk menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan,” ujar Akhyar.

Saat tiba di lokasi, Akhyar melihat puluhan pekerja tengah bekerja untuk menyiapkan seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan MTQ. Selain tenda utama tempat para qori dan qoriah bertanding, tenda VIP juga telah berdiri, termasuk tenda puluhan stand. Di samping itu sejumlah tiang beserta lampu jalan juga sudah didirikan untuk menerangi seluruh lokasi MTQ. Akhyar tampak puas, persiapan yang dilakukan telah rampung 60 persen.

“Alhamdulillah, persiapan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana. Kita berharap satu hari sebelum pembukaan, persiapan rampung keseluruhannya. Kita berharap MTQ tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu saya minta agar persiapan dilakukan dengan sebaik-baiknya,” kata Akhyar.

Mantan anggota DPRD Medan itu selanjutnya melihat sketsa denah lokasi MTQ, guna memastikan seluruh yang didirikan di atas lahan kosong itu telah sesuai dengan desain. Setelah itu Akhyar mengecek lokasi yang akan dijadikan tempat parkir, stand serta panggung utama sekaligus tempat mimbar tilawah untuk tempat para qori dan qoriah melantunkan ayat-ayat suci Al Quran. Kemudian Plt Wali Kota meminta agar pengerjaan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga seluruh kafilah maupun warga yang datang akan merasa tenang dan nyaman selama sepekan MTQ berlangsung.

Akhyar kemudian memberikan sejumlah arahan kepada Plt Kadis Pekerjaan Umum, Kabag Agama serta Camat Medan Selayang, termasuk mengantisipasi lahan becek apabila hujan turun. Akhyar tidak mau ketenangan dan kenyamanan pengunjung terganggu akibat kondisi tersebut. Salah satunya dengan membuat saluran air yang terhubung dengan drainase maupun parit di sekitar lokasi.

“Pastikan lokasi ini tidak becek dan berair saat hujan turun meski lokasi telah dilakukan pengerasan. Mari kita buat seluruh pengunjung merasa nyaman menyaksikan MTQ mulai pembukaan hingga malam penutupan,” tegas Akhyar. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong inovasi melalui transformasi digital. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan Intelligent Transport System (ITS) untuk membuat prasarana dan sarana transportasi menjadi lebih informatif, lancar, aman, nyaman serta ramah lingkungan. Karenanya, Dinas Perhubung-an (Dishub) Kota Medan akan memfungsikan ITS tahun ini juga.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar S.SiT MT mengatakan, salah satu cara untuk meningkatkan kualitas traffic light di Kota Medan, adalah dengan mulai menerapkan sistem ITS. “Tahun 2020 ini ITS sudah mulai kita fungsikan di Kota Medan, tapi mungkin memang belum sempurna. Hal ini yang harus kita maksimalkan, fungsi-fungsinya harus dapat dinikmati oleh masyarakat,” katanya.

Selain itu, di tahun 2020 ini, lanjutnya, sistem transportasi massal berupa Bus dengan skema pembelian jasa layanan atau Buy The Service (BTS) juga akan beroperasi. Namun, anggaran pemeliharaan traffic light di tahun 2020 tidak jauh berbeda dengan tahun 2019.

“Adanya Bus BTS tidak akan menambah traffic light di Kota Medan. Anggaran untuk pemeliharaannya juga tidak jauh berbeda dengan 2019, masih di angka Rp3 miliar lebih Jadi kita tidak lagi bicara soal kuantitas, tetapi lebih meningkatkan kualitasnya,” katanya.

Iswar mengaku, anggaran sebesar Rp3 miliar tersebut sebenarnya tidaklah cukup. Sebab, jumlah traffic light di Kota Medan juga cukup banyak. Dana pmeliharaan itu dipergunakan untuk memelihara adanya sistem pendukung seperti Area Traffic Control System (ATCS). “Anggaran itu ya di cukup-cukup kan, gak bisa dibilang besar, tapi cukup bila dipergunakan secara maksimal dan tepat sasaran untuk memelihara traffic light,” kata Iswar lagi.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp3 miliar dalam memelihara lampu lalu lintas di Kota Medan memang tidak lah besar. “Walaupun juga tidak bisa kita bilang besar untuk kategori jumlah lampu lalu lintas yang banyak di Kota sebesar Kota Medan. Tetapi akan menjadi terasa besar apabila dengan nilai anggaran itu masih ada juga lalu lalu lintas yang tidak berfungsi atau rusak ataupun tidak ditempatkan ditempat yang seharusnya,” kata Dedy.

Selain itu, masih banyaknya berbagai persimpangan di Kota Medan yang belum memiliki traffic light juga harus menjadi perhatian bagi Dinas Perhubungan Kota Medan.

“Ini penting karena menyangkut masalah keselamatan pengguna jalan. Kita harapkan Pemko Medan dapat berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penambahan lampu lalu lintas di lokasi-lokasi yang dibutuhkan,” pungkasya.

Sekadar diketahui, pemerintah melalui implementasi ITS berusaha mengatasi masalah kemacetan, khususnya di kota-kota metropolitan. ITS adalah integrasi antar sistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi, kendaraan dan pengguna jalan. Melalui sistem ini, pemerintah memberikan solusi dengan mengintegrasikan pengguna jalan, sistem transportasi, dan kendaraan melalui sistem informasi dan teknologi komunikasi. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat ini dirinya sedang menyusun skema open bidding atau seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprovsu 2020. Nantinya, Gubsu akan berkoordinasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas penyelenggaraan kegiatan itu.

“Sedang saya susun eselon II untuk open bidding. Diizinkan tak diizinkan yang penting harus minta izin. Kalau tidak diizinkan, kan harus dilakukan,” kata Gubsu menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (10/2).

Menurut dia, koordinasi ke KASN hanya untuk memberi tahu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. “Akan mengizinkan. Bukan minta izin. Tapi pemberitahuan saya akan melaksanakan open bidding (sama KASN),” kata mantan Pangkostrad dan Pangdam I/BB tersebut.

Mengenai beberapa jabatan yang akan dibuka seleksi, ia tidak menyebut detilnya. Namun kata dia, bagi para kepala dinas yang memasuki purna bakti atau pensiun, tidak serta merta bisa diberhentikan begitu saja. Mesti menunggu tanggal si pejabat tersebut pensiun sesuai waktunya. “Jadi dia tak muter-muter lagi nanti di situ, melainkan yang kosong itulah yang akan di open bidding,” katanya.

Seperti diketahui, terdapat 10 jabatan eselon II Pemprovsu yang lowong saat ini yaitu; Biro Organisasi, Biro Pemerintahan, BKD, BPKAD, BPPRD, Dinas Kominfo, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Pendidikan. Jumlah itu dapat bertambah karena ada beberapa pimpinan OPD yang akan memasuki masa pensiun, OPD baru yang terbentuk di sekretariat daerah dan pejabat eselon II yang akan maju sebagai kandidat kepala daerah di Pilkada serentak 2020 ini.

Berdasarkan informasi dari BKD Setdaprovsu, sebanyak sembilan pejabat eselon II Pemprovsu masuk masa pensiun tahun ini. Yakni Sekretaris DPRD Sumut, Erwin Lubis, Asisten Administrasi Pemerintahan sekaligus Plt Kadis Pendidikan, Arsyad Lubis, Staf Ahli Gubsu Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Naufal Mahyar, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman (PKP) Ida Mariana, Kadis Perpustakaan dan Arsip Halen Purba, Kepala Satpol PP Suriadi Bahar, Kepala Badan Kesbangpol Antony Siahaan, Kabiro Bina Sosial dan Kesejahteraan Muhammad Yusuf, dan Kepala Dinas Perkebunan sekaligus Plt Kepala Dinas Kehutanan, Herawati.

Hingga berita ini dikirimkan ke redaksi, KASN belum merespon konfirmasi wartawan. “Saya masih rapat, dek,” ujar Asisten Komisioner (Askom) Publikasi dan Advokasi pada KASN, Nurhasni Anwar kepada wartawan Sumut Pos.

Gubsu yang disinggung mengenai informasi Sekdaprovsu R Sabrina akan mundur karena mau menjadi dosen di Universitas Sumatera Utara, ia membantahnya. “Oh boleh ngajar tidak ada masalah. Tapi kalau mau mengundurkan diri itu hak pribadi. Gak bisa saya menahan-nahannya. Apalagi dia juga mau berkarir,” katanya.

Edy juga menegaskan sejauh ini belum ada menerima permohonan pengunduran diri Sabrina sekaitan berniat ingin menjadi tenaga pengajar di USU. “Oh belum, belum,” pungkasnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bau bahan bakar batu bara yang ditimbulkan pabrik pengolahan CPO mengundang amukan warga. Puluhan warga secara spontan menggeruduk PT MM di Jalan Rawe I Lingkungan 14, Kelurahan Titipapan, Kecamatan Medan Deli, Minggu (9/2) malam.

Tokoh masyarakat sekitar, Amally mengatakan, asap yang keluar berasal dari pabrik sudah terjadi mulai pagi hingga malam. Hal ini memicu keresahan warga sehingga warga turun melalukan aksi demo. “Kami melihat tidak ada upaya dari pihak perusahaan untuk memadamkan asap tersebut, hingga kami melakukan aksi demo ini, “ ujar Amally.

Masyarakat minta kepada pihak pemerintah dari Dinas Lingkungan Hidup dan Komisi II DPRD Kota Medan agar segera menindak, bila perlu perusahaan tersebut ditutup. Sebab, kehadiran perusahaan ini sudah sangat menggangu warga.

“Kalau tidak dapat menyelesaikam polusi udara, kami meminta DLH dan DPRD Kota Medan, khususnya Komisi ll mengkaji ulang perizinan perusahaan tersebut bila perlu perusahaannya di tutup,” tegas Amally.

Hal yang sama juga disampaikan Sulasmini (55). Ia mengaku terkena dampak polusi tersebut. Dirinya bersama sejumlah warga terpaksa mendatangi perusahaan PT MM untuk memprotesnya.

“Warga setempat keluar spontanitas, karena pabrik PT MM mengeluarkan asap batubara yang menyengat dan dampaknya mengenai warga,” kata Sulasmini.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari berada di lokasi meminta Dinas Lingkungan Hidup melakukan audit lingkungan terhadap PT MM, perusahaan yang mengolah CPO tersebut.

“Kita meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan untuk untuk melakukan audit lingkungan terhadap PT MM, yang diduga melakukan pencemaran lingkungan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan ini.

Dikatakannya, sehari sebelumnya PT MM yang memproduksi minyak goreng dan aneka jenis sabun tersebut, mengeluarkan asap tebal dari cerobong pabrik yang diduga berasal dari pembakaran batubara dan cangkang sawit yang dijadikan sebagai bahan bakar pabrik.

“Asap pabrik berwara hitam itu berlangsung sejak Minggu pagi dan semakin menghitam pada sore dan malam hari, sehingga warga sekitar Jalan Rawe mendatangi lokasi pabrik,” kata Sundari.

Politikus PAN ini juga mengawatirkan tempat penyimpanan batubara dam cangkang sawit di perusahaan yang mengolah minyak nabati tersebut, tidak dilengkapi hidran, sehingga dikhawatirkan rawan kebakaran. (fac/ila)