TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi membantah indikasi pembalakan liar sebagai penyebab banjir yang menerpa Tapanuli Tengah (Tapteng) belum lama ini. Kejadian tersebut menurutnya murni bencana alam. “Oh nggak, nggak. Tidaklah, tidak pembalakan liar itu,” ujarnya menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Senin (3/2) sore.

Edy menyatakan banjir yang menewaskan sedikitnya sembilan orang, ratusan rumah dan infrastruktur rusak tersebut, disebabkan karena air yang berlimpah. “Air yang berlimpah, yang sungai itu dangkal sekali, air sungai itu aja satu betis ini, dangkal. Jadi air turun dari atas, rob naik, naiklah ke atas,” katanya.

Dangkalnya sungai menurut dia, membuat daratan tidak bisa menampung luapa air. “Ya, tidak benar itu (dugaan pembalakan liar penyebab banjir),” pungkasnya.

Indikasi dimaksud juga dibantah keras Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Sumut, Herawati. Kata dia, pihaknya tidak pernah ada mengeluarkan izin apapun untuk kegiatan kehutanan disekitar lokasi banjir.

“Tidak ada izin kehutanan baik IPK (Izin Penebangan Kayu) atau IUP HKN (Izin Usaha Kehutanan Masyarakat). Nggak ada, jadi mana bisa kami beri statemen. Orang nggak ada apa-apanya di situ. Kalaupun ada pembalakan liar, nggak kewenangan kamilah itu,” ujarnya.

Ia mengatakan pihaknya tidak perlu menyoroti indikasi pembalakan liar tersebut. Yang jelas, kata Herawati, di sisi kehutanan pada areal lokasi banjir tidak terdapat izin, baik IPK ataupun IUP HKN. “Nggak ada kedua iin itu di situ. Jadi kalau di luar itu kan gak kewenangan kita,” katanya.

Ditanya lagi pada faktanya di wilayah itu terdapat aktivitas penebangan meskipun tidak ada izin, ia mengaku tidak mengetahui. “Tak taulah saya ada apa gaknya, mana pulalah kita tengok-tengok itu, orang udah banjir,” katanya.

Begitupun, tim dari pihaknya sudah turun ke Tapteng melihat ada tidaknya indikasi pembalakan liar sebagai penyebab bencana. Tim itu sudah diturunkan bersamaan dengan peninjauan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Kamis (30/1). “Yang jelas waktu sama pak gubernur udah ditengok tim kami nggak ada, nggak ada indikasi (pembalakan liar),” pungkas dia. (prn/azw)

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Sejumlah akun media sosial (medsos) memberikan informasi terkait tidak selesainya proyek fisik dana desa tahun 2019 di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).

Bahkan persoalan proyek yang dananya bersumber dari dana desa itu juga sudah diketahui Bupati Taput, Nikson Nababan.

Hal ini membuat sejumlah wartawan beberapa hari lalu mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemkab Taput untuk mengetahui penyebab hingga hal itu terjadi.

Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Dinas PMD, Rudy Sitanggang menuturkan, pihaknya hingga saat ini tidak bisa ataupun belum mendapatkan data berapa jumlah keseluruhan desa yang proyek dana desanya belum selesai dikerjakan per 31 Desember 2019.

“Yang bisa kami dapat tau hanya di Kecamatan Garoga ada 1 Desa dan di Kecamatan Adiankoting 5 Desa,” ujarnya.

Rudy menuturkan, kemungkinan yang lebih tau akan persoalan ini adalah pihak Inspektorat Taput. Pasalnya, Dinas PMD hanya sebatas sebagai bidang pengendalian.

“Sementara Inspektorat membidangi pengawasan keseluruhan dana desa. Dan anggaran monitoringnya ke desa-desa di Inspektorat mungkin lebih besar daripada kami,” tegasnya lagi.

Kepala Inspektorat Kabupaten Taput, Manoras Taraja melalui telepon seluler memberikan tanggapannya mengenai berapa jumlah desa yang pelaksanaan proyek dana desanya tidak bisa selesai sampai batas 31 Desember 2019.

Ini termasuk menyikapi akan ‘lempar bola’ nya Dinas PMD yang menyatakan, jika yang lebih tau masalah berapa jumlah desa yang proyek dana desanya tidak bisa selesai sampai akhir Desember 2019 lalu.

“Loh, apa gak salah itu Kabid Dinas PMD. Masa kembali disuruh menanyakan kepada kami akan persoalan itu. Yang tau itu kan dinas mereka lah, karena bersentuhan langsung dengan pelaksanaan proyek dana desa. Sedangkan kami hanya sebatas pengawasan dan pemeriksaan saja,” terangnya.

Manoras juga menilai jika Rudy sebagai Kabid sepertinya tidak tau akan arti tupoksinya sebagai Kabid yang membidangi akan persoalan dana desa di Taput. (bbs/azw)

KANTOR DPR SUMATERA UTARA , SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting didampingi Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut Tuahman Purba, menerima audiensi pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Sumatera Utara di Kantor DPRD Sumut, Selasa (4/2).

Seperti diketahui, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Daerah (LP3KD) Sumut merupakan lembaga resmi yang dibentuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang SK-nya diresmikan sejak 2018.

Turut hadir dalam audiensi tersebut, Ketua umum LP3KD Sumut Drs Hendrik H Sitompul MM, Ketua 1 Pastor Redemtus Simamora, Sekretaris Umum Dra Yulia Sinurat MPd, Wakil Sekretaris Tri Sujarwadi, Bidang Dana Julius Raja serta Bidang Acara Hotman Manalu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum LP3KD Sumut Drs Hendrik Halomoan Sitompul MM mengharapkan perhatian dan dukungan penuh dari pihak DPRD Sumut untuk Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Sumut yang bakal memperlombakan peserta antar kabupaten/kota di Provinsi Sumut pada Agustus 2020. Nantinya para pemenang akan diberangkatkan ke Kupang NTT untuk mengikuti Pesparani Nasional yang dilangsungkan pada November 2020 mendatang. “Kami sangat mengharapkan perhatian dan dukungan dari bapak. Terutama kepada anggota DPRD yang beragama Katolik. Karena acara kita ini membawa nama baik Sumut di sana,” ujar Hendrik.

Hendrik juga menyampaikan harapan dan rencana agar Sumut dapat menjadi tuan rumah Pesparani selanjutnya yang akan digelar tahun 2023 mendatang. Namun rencana itu mesti menuai dukungan penuh dari pihak DPRD Sumut, Keuskupan Agung Medan (KAM) hingga Pemerintah Sumatera Utara.

“Kami merindukan Pesparani selanjutnya diadakan di Sumatera Utara sebagai tuan rumah,” ujar Hendrik yang juga merupakan Alumni Lemhannas itu.

Menanggapi hal tersebut, ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengaku mendukung kegiatan yang bersifat keagamaan itu. Ia berharap, melalui kegiatan tersebut, para kontingen mampu mengharumkan nama Sumut. “Saya akan dukung kegiatan Pesparani Sumut dan Pesparani Nasional,” ungkap Ketua DPRD Sumut.

Ketua DPRD mengaku bangga dan senang dengan kemauan panitia dalam melayani Yang Maha Kuasa dalam kegiatan rohani tersebut. Dirinya juga mengaku, terkait rencana Sumut dijadikan tuan rumah pada Pesparani 2023, ia siap dan mendukung penuh rencana tersebut. “Baguslah ada keinginan melayani dan usulan 2023 saya siap, saya teken. Yang penting kita juga siap,” tandasnya.

Lanjut Ketua DPRD, pihaknya selama ini selalu mendukung semua kegiatan yang berbau keagamaan tanpa membedakannya sedikit pun. Hal itu lantaran semua kegiatan keagamaan yang dilakukan adalah salah satu upaya meningkatkan rasa keimanan dan mendekatkan diri kepada Tuhan.(adz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumut, H Musa Rajeckshah melantik Pengurus Daerah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Binjai periode 2019-2024, Senin (3/2). Pelantikan yang dihadiri Wali Kota Binjai HM Idaham ini digelar di Aula Kantor IPHI Binjai.

Menurut Wagubsu, organisasi IPHO bukanlah hal baru. Organisasi ini, kata dia, sudah berdiri lama di Indonesia hingga ke sejumlah kabupaten/kota lainnya.

“Dengan kehadiran organisasi IPHI baik di pusat maupun di daerah, diharapkan ada manfaat yang dirasakan oleh umat, terkhusus yang sudah melaksanakan haji bisa menjadi haji mabrur sepanjang masa,” kata pria yang akrab disapa Ijeck ini.

Kehadiran IPHI Binjai, sambung dia, juga dapat memberi masukan dan membantu kegiatan-kegiatan serta program Pemerintah Kota. Khususnya dalam ibadah haji.

“Semoga seluruh jajaran pengurus dengan niat tulus dan ikhlas bisa membesarkan organisasi untuk kemaslahatan umat dan kita juga bisa jadi penyejuk bagi saudara-saudara kita umat yang lain,” sambungnya.

Sementara, Idaham berharap, pelantikan PD IPHI Binjai dapat kian menguatkan peran dan kiprahnya di Kota Rambutan. Baik dalam rangka kelangsungan roda organisasi, pembangunan umat maupun pembangunan daerah.

“IPHI adalah satu-satunya organisasi atau wadah silahturahmi para haji. maka saya berharap, pengurus harus bisa menyerap dan menyalurkan aspirasi para umat, melakukan pembinaan kepada para haji dan calon haji, menghimpun potensi para haji dan memberdayakannya untuk pembangunan ummat dan masyarakat,” tukas Idaham.

Adapun PD IPHI Kota Binjai yang baru saja dilantik, Ketua H Prasodjo, Sekretaris H Japar Sidik. Wagubsu didampingi Idaham meninjau perkembangan pengerjaan proyek bendungan dan kolam penam­pungan air Sungai Bingai, yang dibangun di depan Unit Insta­lasi Pengolahan Air Bersih PDAM Tirta­sari di Binjai Utara. (ted/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak dua juta pasangan menikah setiap tahunnya di Indonesia. Namun hanya 5-7 persen yang mengikuti bimbingan perkawinan.

Hal itu diungkapkan Asisten Deputi Pendudukan dan Keluarga Berencana dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK RI, Imam Fasli saat berkunjung ke Pemko Binjai, Selasa (4/2).

Dijelaskan Imam, kunjungan yang dilakukan untuk melihat pelaksanaan bimbingan bagi calon pengantin yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai yang telah dimulai sejak Desember 2017.

Selain itu, ingin mendapatkan masukan dalam rangka penyempurnaan peningkatan kualitas dan kuantitas bimbingan perkawinan yang sudah dilaksanakan selama ini. “Kami diminta oleh pak menko untuk meninjau langsung pelaksanaan bimbingan pranikah di daerah yang sudah melaksanakan, dan hari ini kami datang ke kota Binjai sebagi salah satu kota yang melakukan program itu,” ujar Imam.

Imam menjelaskan, yang menjadi konsentrasi Kemenko PMK adalah bagaimana bimbingan perkawinan yang sudah ada ditingkatkan dari sisi kualitas maupun kuantitasnya.

“Dari sisi kualitasnya pak menko mengharapkan bimbingan pranikah ini bukan hanya sekedar menyiapkan pasangan calon pengantin, tetapi juga berhubungan erat dalam rangka mengatasi berbagai persoalan lainnya, seperti masih tingginya angka stanting, angka kemiskinan dan juga masyarakat yang terpapar narkoba,”pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Binjai HM Idaham didampingi Ketua TP PKK kota Binjai Hj Lisa Andriani beserta pimpinan OPD menerima rombongan Kemenko PMK di di ruangan Binjai Command Center (BCC).

Dijelaskan Idaham, bahwa program bimbingan pranikah bagi calon pengantin (catin) di Kota Binjai berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh masyarakat.

“Kita bekerjasama dengan BNN, kementerian agama, PKK, Catatan Sipil, Dinas Kesehatan dan KB dalam menjalankan program ini. Program ini sudah berjalan hampir 2 tahun, Alhamdulillah program ini diterima oleh masyarakat, semua mendukung,” ujar Idaham.

“Jadi sebelum menikah para calon pengantin ini kita berikan bimbingan oleh psikolog yang kita hadirkan dan tes urine serta suntik TT. Kami berharap dengan program ini bisa membangun keluarga baru yang sehat dan keterbukaan apakah catinnya itu terpapar narkoba atau tidak,” lanjutnya mengakhiri.

Usai dari ruangan BCC, Wali Kota beserta rombongan melakukan peninjauan pemberian bimbingan bagi calon pengantin ke Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Binjai. (ted/han)