MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Apartemen De’ Glass Residences kembali menuai protes dari warga Jalan Gelas, Kelurahan Sei Putih Tengah, Medan Petisah, Selasa (4/2).

Aksi protes dilakukan puluhan warga yang sangat kecewa dengan sikap pengembang Apartemen De’ Glass yang tidak memberikan ganti rugi atas rusaknya rumah mereka saat pembangunan apartemen tersebut.

Menurut warga, selama tiga tahun pihak pengembang Apartemen De’ Glass Residences tidak peduli dengan nasib warga sekitar.

Dalam aksinya, warga yang mendapatkan pendampingan dari kuasa hukum warga, Dwi Ngai Santoso Sinaga SH MH yang juga Direktur LBH IPK Sumut.

Dwi dengan tegas mendesak agar Abdul Muis selaku pimpinan PT Nusantara Makmur Permai Indah selaku pihak pengembang apartemen De’ Glass Residences dapat bertanggung jawab atas kerusakan bangunan milik warga.

“Kita mendesak agar pihak pengembang Apartemen De’ Glass Residences dapat bertanggung jawab atas kerusakan bangunan milik warga. Dan kami ingatkan agar pengembang Apartemen De’ Glass jangan tutup mata akan persoalan yang dialami warga,” tegas Dwi.

Dwi juga menyayangkan sikap pengembang yang tidak peduli atas apa yang dialami warga. Menurut Dwi, pihaknya sudah berungkali menyurati pengembang Apartemen De’ Glass Residences tapi hingga saat ini belum mendapatkan hasil.

“Sudah sangat jelas dalam hal ini pihak pengembang terlalu sepele. Karena surat kami sebagai kuasa hukum pun sudah tidak dihargai. Siapa di balik pembangunan Apartemen De’ Glass ini harus segera diusut karena terkesan begitu kebal terhadap hukum,” tegas Dwi .

Kata Dwi, pihaknya memiliki alasan kuat karena setiap warga melakukan penolakan selalu berbenturan dengan aparat kepolisian. “Ini aksi kami kedua, sebelumnya kami dihadapan dengan Brimob berlaras panjang, sekarang dengan aparat kepolisian yang menurunkan mobil water canon dengan begitu lengkapnya personel aparat kepolisian,” kata Dwi yang menyayangkan sikap aparat kepolisian.

Dwi dengan tegas mendesak agar pimpinan PT Nusantara Makmur Indah Permai, Abdul Muis selaku pengembang apartemen De’ Glass Residence agar bertanggungjawab.

“Kami minta seluruh aktivitas pekerjaan dihentikan sampai ada solusi yang terbaik. Dan bila masih ada aktivitas dikawasan ini saya minta warga agar menyampaikan kepada saya. Dan tegas kita sampaikan hentikan aktivitas seluruh bangunan,” tegas Dwi.

Dalam aksi ini, Lurah Sei Putih Tengah, Rizka Khairunnisa hadir di area lokasi. Perdebatan sempat terjadi karena saat itu Dwi sebagai kuasa hukum warga mendesak sikap pihak kelurahan agar segera menghentikan aktivitas pembangunan apartemen De’ Glass.

Di hadapan massa saat itu, Rizka mengaku antara warga dan pihak manajemen De’ Glass Residence sudah mediasi. “Mediasi sudah kami berungkali dilakukan, tapi memang hingga saat ini memang belum ada solusi dari pihak De’ Glass. Terkait dengan permintaan saudara agar kami mengambil tindakan penghentian bangunan, tidak dapat kami lakukan karena harus dilakukan koordinasi dengan Dinas TRTB. Dan kami akan lakukan mediasi kembali oleh warga,” kata Rizka.

Pernayatan Rizka tidak membuat massa puas hingga perdebatan pun timbul saat itu. Tegas dinyatakan Dwi, bahwa pihak mempertanyakan dengan begitu mudah lurah menandatangani berkas untuk pengajuan izin.

“Kami pertanyakan, kenapa Lurah mau meneken surat permohonan yang diajukan. Sudah jelas banyak warga yang tidak setuju dan dalam berkas saudara Abdul Muis membuat pernyataan tegas akan membangun jaring pengamanan di sekitar area bangunan juga crane tidak akan melewati area bangunan atau mengarah ke pemukiman warga. Tapi lihat fakta yang terjadi saat ini banyak yang dilanggar,” kata Dwi.

Dwi juga menyatakan bahwa pihak pengembang Apartemen De’ Glass dalam pemasangan tiang pancang tidak menggunakan sistem pukul agar tidak menimbulkan getaran. “Tapi surat pernyataan yang dibuat saudara Abdul Muis selalu Direktur Utama PT.Nusantara Makmur Indah Permai tidak sesuai fakta. Semuanya dilanggar lihat crane yang saat ini bekerja,” bebernya.

Dwi juga menyatakan bahwa ditanggal 17 Januari 2019 Abdul Muis telah membuat surat permohonan maaf atas kerusakan yang timbul dialami warga, tapi semuanya diabaikan karena ganti rugi juga tak diberikan.

Mendengar pernyataan Dwi, Rizka memberikan tanggapan bahwa terkait dengan tanda tangan lurah, ia tidak mengetahuinya karena dirinya masih baru menjabat sebagai lurah. Namun Rizka berjanji akan memanggil pihak De’ Glass. “Tanda tangan untuk keluarnya izin itu dilakukan lurah sebelumnya, saya masih baru. Dan saya siap memanggil pihak pengembang De’ Glass akan persoalan warga diselesaikan,” katanya.

Namun jawaban ini tak membuat warga puas saat itu yang tetap mendesak agar segera dihentikan aktivitas pembangunan. Tak ingin berdebat panjang, akhirnya Rizka Lurah Sei Putih meninggalkan area lokasi.

Ditempat yang sama, Pdt Samuel Sitio tegas mendesak agar pembangunan proyek Apartemen De’ Glass segera dihentikan.

“Saya sudah hampir delapan tahun tinggal disini, tapi sejak dimulainya pembangunan Apartemen De’ Glass ini, rumah saya hancur dan anak-anak trauma karena setiap malam mendengar dentuman yang begitu keras,” tuturnya.

Sebagai pemilik rumah yang berada disamping apartemen De’ Glass, lanjut Samuel, saat ini bangunan rumahnya banyak yang rusak, tapi sikap dari Apartemen De’ Glass tidak ada.

“Mulai dari pintu sampai rumah yang rusak karena kondisi tanah yang turun. Akibatnya bila hujan turun rumah kami banjir. Tapi, sikap dari Apartemen De’ Glass tidak ada, termasuk ganti rugi semuanya kami yang menanggung,” katanya, seraya mengatakan berulangkali dilakukan mediasi tapi pengembangan apartemen De’ Glass tak memberikan solusi apa pun.

Sejumlah warga yang hadir juga menyayangkan tidak ada sikap kepedulian seluruh stakeholder Pemko Medan atas pembangunan apartemen De’ Glass. “Ini pernah kami adukan ke DPRD Medan, tapi hasilnya tidak ada,” ujar sejumlah warga

Bahkan kata warga, terkesan begitu kebalnya pengembang Apartemen De’ Glass persoalan atas apa yang dialami warga sudah diadukan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) karena dengan mudahnya izin dikeluarkan hingga ke Presiden Republik Indonesia.

Dalam aksinya, sempat terjadi perdebatan dengan aparat kepolisian yang hadir saat itu karena massa mendesak untuk dilakukan penyegelan hingga akan dilakukan aksi bakar ban. Namun, berhasil dihalau. (map/ila)

Wacana Memerdekakan Lapangan Merdeka Kembali Disuarakan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Peduli Medan-Sumut, terus konsern mengawal kebijakan Gubsu, Edy Rahmayadi untuk memerdekakan Lapangan Merdeka Medan. Mereka meminta agar Gubsu bisa secepatnya memerdekan Lapangan Merdeka tanpa terhalang kontrak maupun wewenang.

Alasan kontrak PT Orange Indonesia Mandiri (OIM) yang masih terjalin dengan Pemko Medan hingga 2023 dan kewenangan kepala daerah, jangan sampai menjadi penghalang Gubsu memerdekakan Lapangan Merdeka Medan. Hal ini disuarakan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Peduli Medan-Sumut. “Kekeliruannya adalah Lapangan Merdeka itu kan kawasan Cagar Budaya Kesawan? Indikatif Objek Cagar Budaya.

Lagi pula, apakah benar ada izin pembangunan Merdeka Walk? Apalagi UPT Dinas Kebersihan dan Pertamanan, UPT Pusat Informasi Pariwisata Pemko Medan, Kapolres Medan Kota, pedagang toko buku bekas, kantor Dishub. Termasuk, izin UPT PLN Lapangan Merdeka yang berdiri di sana,” ucap Koordinator KMS Peduli Medan-Sumut, Miduk Hutabarat kepada Sumut Pos, Senin (3/2).

Kalaupun ada, kata dia, izin itu pun sebenarnya telah melanggar Peraturan Menteri PU Nomor 12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Nonhijau di wilayah perkotaan. “Yang mengatur tidak boleh ada bangunan berdinding masif di RTNH. Bahkan sesungguhnya mengontrakkan sisi barat Lapangan Merdeka kepada PT OIM telah melanggar UU Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dan aturan pemanfataannya PP Nomor 18 Tahun 2008 dan Perda No. 13 Tahun 2011 tentang RTRW dimana fungsi LM bukan untuk komersial,” tegas Miduk Hutabarat.

Terkait kewenangan dan urusan, pihaknya berharap publik tak perlu terpancing jika ada mengatakan bahwa Lapangan Merdeka aset pemko, lalu menegaskan penataannya bukanlah kewenangan Gubernur. “Tidak di sana inti permasalahannya. Yang jelas gubernur telah menyampaikan visi dan misinya untuk mewujudkan Sumut bermartabat, gubernur akan membangun desa menata kota di Sumut,” katanya.

Anggota KMS lainnya, Irwansyah Hasibuan mengatakan, dalam konteks penataan kota, tentu saja lepas dari kewenangan dan urusan yang diatur UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, gubernur bisa berkoordinasi dengan wali kota.

“Toh begitu dilantik, beliau (Gubsu) telah menertibkan papan-papan iklan di tengah kota. Pun Wali Kota juga telah memindahkan gedung Sekretariat Pramuka dari Lapangan Benteng, menertibkan para pedagang kain yang berada di Jalan Sukaramai-Pancing supaya masuk ke areal pasar yang telah dibangun. Kemudian menertibkan tempat jajan di depan RS Elisabet. Bisa kan?” kata dia.

Atas apa yang disampaikan gubernur saat rapat pleno di DPRSU, Februari 2019, kata dia, akan mengembalikan fungsi dari Lapangan Merdeka. Namun oleh Sekda Medan Wiriya Alrahman meminta saat itu agar menghormati kontrak Merdeka Walk, yang dikabarkan akan berakhir tahun 2030.

“Masalah kewenangan dan urusan ini tidak perlulah dijadikan alasan oleh pejabat dan disampaikan kepada publik. Itukan sama saja memperlihatkan lemahnya koordinasi di internal pemerintah. Selama tindakan gubernur untuk mewujudkan Sumut Bermartabat, semisal mengatasi banjir dengan memanggil Wali Kota Medan, Bupati Deliserdang dan Karo untuk mengatasi banjir di Medan, peran koordinasi itu ada di gubernur, bukan?” paparnya.

Demikian juga untuk mengembalikan Lapangan Merdeka menjadi lapangan, sebagai ibukota provinsi dan kota strategis nasional, pemerintah pusat saja menurutnya punya kewenangan untuk membangun elevated rel dari KNIA ke Medan dan meminta PT KAI Regional Barat untuk mengembangkan Stasiun Besar Medan.

“Gubernur punya kewenangan untuk menata wajah Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumut supaya menjadi lebih baik, dalam arti supaya bersih dan rapi. Wajah bangunan-bangunan tuanya dapat dinikmati. Di tengah kota nyaman untuk dijalani, meneruskan program pedestrian tengah kota oleh wali kota sebelumnya.

Di mana, Lapangan Merdeka ada tengahnya, tentu saja publik luas akan mendukungnya. Sejak awal timsesnya gubernur sudah menyampaikan gagasan Menata Kota Membangun Desa ke publik. Apakah gagasan itu hanya ecek-ecek (pura-pura,Red) saja?” pungkas dia. (prn/ila)