JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Visa Worldwide Indonesia bersama PT Bank Tabungan Negara (BTN) merilis kartu Debit BTN Visa bertemakan Olympic Tokyo 2020.
Kartu dengan edisi terbatas ini memiliki desain yang menarik dan atraktif sesuai dengan tema Olympic tahun ini, Hope Lights Our Way.
“Kartu ini kami persembahkan ke semua pecinta olahraga di Indonesia yang ingin memanfaatkan kemudahan bertransaksi dengan Visa dan menikmati promosi menarik dari Bank Tabungan,” ujar Direktur Utama Bank BTN, Pahala N. Mansury di Jakarta, Selasa (4/2).
Pahala menjelaskan, kartu debit BTN Visa bertemakan Olympic Tokyo 2020 layaknya kartu debit yang dapat digunakan transaksi belanja baik Face to face (offline) maupun belanja online di seluruh dunia.
“Kartu debit BTN Visa bertemakan Olympic Tokyo 2020 selain ikut memeriahkan olimpiade juga menjadi upaya Bank Tabungan memanjakan para nasabahnya melalui promosi dan penyediaan merchandise yang menarik,” kata Pahala.
Untuk mendapatkan kartu dengan desain Olympic Tokyo 2020 unik ini cukup mudah.
Mulai Selasa (4/2) nasabah baru maupun nasabah loyal Bank BTN yang memiliki Tabungan Batara dan e’Batarapos, cukup datang ke Outlet BTN terdekat untuk mengganti kartu debit mereka yang lama dengan Kartu Debit BTN Visa bertemakan Olympic Tokyo 2020.
Di samping itu, nasabah juga berpeluang untuk mendapatkan aneka merchandise menarik resmi bertemakan Olympic Tokyo 2020.
Adapun penerbitan Kartu Debit BTN Visa Bertemakan Olympic Tokyo 2020 ini menyasar nasabah baru maupun nasabah loyal Bank BTN.
Pahala menargetkan setidaknya sebanyak 50 ribu kartu dapat menarik para nasabah selama program ini berlangsung hingga September 2020.
Terpisah, Presiden Direktur PT Visa Worldwide Indonesia Riko Abdurrahman menyambut baik peran serta Bank Tabungan dalam meramaikan Olimpiade yang akan digelar 24 Juli mendatang di Tokyo, Jepang.
“Kami senang bisa bekerja sama dengan BTN dalam meluncurkan kartu eksklusif ini. Kami berharap Kartu Debit bertema khusus ini dapat menjangkau nasabah setia Bank BTN serta mendukung dalam mewujudkan gerakan nasional nontunai di Indonesia, dan memudahkan transaksi nasabah secara global melalui jaringan Visa,” tandas Riko. (jpnn/ram)
ARAHAN: Asisten III UMUM saat memberikan arahan pada ASN pada apel gabungan ASN di jajaran Pemkab Langkat. ilyas effendy/ sumut pos
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat bertekad meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2019 dari BPK RI.
Hal itu disampaika Asisten III Umum Musti SE, MSi saat memimpin apel gabuangan ASN jajaran Pemkab Langkat, di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (3/2)
Untuk itu, Musti menginstruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD, untuk melaksanakan 3 poin sebagai keseriusan untuk meraih predikat WTP di tahun 2019.
Pertama, dalam penyusunan LKPD harus sesuai standart akutansi pemerintahan dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah No 71 tahun 2010 dan Pemendagri No 64 tahun 2013. Kedua, melakukan pengelolaan dan penatausahaan aset secara tertib, sehingga nilai yang disajikan dalam neraca merupakan nilai yang valid.
Ketiga, BPKAD segera menetapkan batas akhir peyampaian LKPD, sehingga dapat memberikan waktu yang cukup bagi inspektorat untuk melakukan reviu. Terakhir, kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan agar segera menyelasaikan penginputan data JKN dan Dana Bos ke dalam aplikasi SIMDA.
Menurut Musti, kualitas penyajian LKPD Pemkab Langkat tahun 2019 sangat tergantung dari laporan keuangan yang disampaikan oleh setiap perangkat daerah. Sebab, LKPD Langkat tahun 2018 masih memperoleh predikat Wajar Dengan Pengeculian (WDP).
“Akibat peyajiannya masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya yang disebabkan oleh beberapa faktor, yakni belum tertatanya barang milik daerah secara tertib, adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern, serta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Musti.(yas/han)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – AirAsia kembali membuka rute terbarunya untuk melanjutkan pengembangan konektivitas domestiknya. Maskapai Low Cost Carrier (LCC) asal Malaysia itu akan melayani rute Jakarta (CGK) – Medan Kualanamu (KNO) mulai 18 Maret 2020 dengan frekuensi penerbangan langsung tiga kali sehari, serta terbang setiap hari.
Rute baru ini juga menambah konektivitas domestik AirAsia, setelah sebelumnya membuka rute ke Semarang, Surabaya, Bali, Lombok, Sorong, Labuan Bajo, dan Belitung yang terhubung melalui Jakarta.
Direktur Utama AirAsia Indonesia, Veranita Yosephine, mengatakan bahwa rute baru Jakarta-Medan Kualanamu merupakan jawaban dari besarnya permintaan masyarakat untuk tambahan alternatif penerbangan langsung dari dan ke dua kota tersebut.
“Kami harap dengan frekuensi tiga kali sehari yang kami hadirkan dengan penawaran harga spesial kali ini mendapat sambutan yang baik dari seluruh kalangan. Tidak hanya menjadi pilihan business traveler, semoga rute baru AirAsia ini dapat menstimulasi kembali kunjungan wisatawan ke Sumatera Utara dari Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia,” ujar Vera, seperti dikutip dari keterangan resmi.
Nantinya, rute Jakarta-Medan Kualanamu akan terbang dengan nomor penerbangan QZ190, QZ192, dan QZ194. Pesawat akan berangkat dari Jakarta pukul 06.30 WIB, 12.10 WIB, dan 17.50 WIB. Penerbangan dari Jakarta menuju Medan akan ditempuh dalam waktu 2 jam 30 menit.
Kemudian, rute Medan Kualanamu-Jakarta akan dilayani dengan nomor penerbangan QZ191, QZ193, dan QZ193. Pesawat akan terbang dari Medan pukul 09.25 WIB, 15.05 WIB, dan 20.45 WIB.
Traveler juga sudah bisa memesan tiket untuk rute ini melalui website airasia.com dan aplikasi AirAsia. Kamu bisa mendapatkan tiket mulai harga Rp 680 ribu untuk penerbangan Jakarta ke Medan Kualanamu, dan mulai Rp 695 ribu dari Medan Kualanamu ke Jakarta.
Harga yang ditawarkan untuk rute Jakarta-Medan Kualanamu PP sudah termasuk jatah bagasi gratis hingga 15 kg untuk dewasa, maupun anak-anak. (rel/ram)
HAMIL: Dwi Utari, seorang peserta SKD CPNS Formasi Pemprovsu 2019 saat diwawancara wartawan usai mengikuti tes, Selasa (4/2).
Panitia Beri Fasilitas Khusus bagi Perserta Hamil, Sakit, dan Disabilitas
HAMIL: Dwi Utari, seorang peserta SKD CPNS Formasi Pemprovsu 2019 saat diwawancara wartawan usai mengikuti tes, Selasa (4/2).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usia kandungan Dwi Utari sudah memasuki delapan bulan. Meski begitu, niatnya sangat kuat untuk mengikuti ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 Pemprov Sumut di Aula Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Jalan Ngalengko Medan, Selasa (4/2).
WARGA Perumnas Martubung ini terdaftar sebagai peserta ujian untuk salah satu jabatan di Dinas Kesehatan Sumatera Utara Saat namanya dipanggil panitia untuk melakukan registrasi, ia berjalan tertatih-tatih. Meski begitu, ia tampak begitu semangat. Setelah registrasi, ia dan rekannya yang juga dalam kondisi hamil, diarahkan ke pintu lift menuju lantai 5 ruangan ujian.
“Tadi saya diperlakukan khusus. Yang hamil, sakit, dan baru melahirkan diberikan jalur khusus melalui lift sama panitianya, jadi tidak memberatkan,” kata Dwi kepada Sumut Pos usai mengikuti ujian di sesi II.
Ia mengungkapkan keinginan kuat menjadi aparatur sipil negara, demi masa depan keluarga dan anaknya kelak. Saat ditanya soal materi ujian, ia mengaku dapat menjawab dengan baik. “Alhamdulillah lancar. Insyaallah bisa terjawab,” ujar wanita 29 tahun yang sedang hamil delapan bulan seraya berharap bisa lulus.
Sementara itu Panitia Pengadaan CPNS Pemprov Sumut, Wasito, mengatakan, pihaknya memang memberi bantuan khusus untuk ibu hamil, yang baru operasi, sakit, dan untuk kalangan disabilitas. “Inikan pesertanya banyak, padat gitu. Jadi tujuan kita agar mempermudah saja sebenarnya agar mereka tidak kelelahan ya. Alhamdulillah sejauh ini pelaksanaan ujian SKD berjalan lancar,” katanya.
Pada hari kedua tersebut dibuat lima sesi ujian. Para peserta pun terlihat antusias mengikutinya.
Panitia tetap mengimbau agar datang tepat waktu, sehingga dalam mengikuti tes para peserta bisa lebih nyaman. Terlebih jika terlambat, otomatis peserta akan gugur. “Persiapan lainnya juga harus diperhatikan seperti kartu pengenal berupa KTP, kalau tidak membawanya tidak diperbolehkan masuk. Bisa membawa penggantinya, berupa surat keterangan dari Disdukcapil atau kartu keluarga bila KTP hilang,” imbuh Wasito.
SKD menggunakan sistem online atau CAT di mana peserta akan langsung tahu berapa hasilnya. Wasito mengatakan, pihaknya juga menyiapkan papan pengumuman secara online agar peserta dan anggota keluarga langsung mengetahui hasilnya. “Selain itu kita sudah siapkan tempat kesehatan bagi para peserta yang mengalami sakit,” ujarnya.
800 Pelamar Ikuti Ujian SKD CPNS Kabupaten Karo
Sementara, pada hari pertama pelaksanaan ujian SKD CPNS 2019 Kabupaten Karo diikuti 800 peserta di SMP Negeri 3 Berastagi, Selasa (4/2). Ujian menggunakan sistem CAT ini dibagi dalam 4 gelombang dengan jumlah 200 perserta per gelombang.
Kepala BKD Kabupaten Karo Tommy Heriko M Sidabutar mengatakan, total peserta yang akan mengikuti ujian sebanyak 7.386 orang. Ada tiga tes yang diujikan kepada masing-masing peserta yakni Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensia Umum (TIU), dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
Ujian SKD perdana ini dipantau langsung Bupati Karo Terkelin Brahmana, Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, Ketua DPRD Karo Iriani Tarigan, Anggota DPRD Karo Herti Delima Purba, Unsur Forkopimda, Wakapolres Tanah Karo, dari Kejaksaan Karo, pimpina OPD dan panitia dari BKN Kanreg VI Medan.
Bupati Karo memberi motivasi kepada seluruh peserta agar percaya pada kemampuan masing-masing dalam mengerjakan ujian. Ia berharap pelaksanaan ujian ini berjalan tertib dan lancar.
Bupati Karo juga mengungkapkan, penerimaan CPNS Kabupaten Karo ini mengedepankan prinsip transparansi, tidak dipungut biaya apapun serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. “Jangan percaya pada oknum-oknum tertentu yang mengatasanamakan pemerintah Kabupaten Karo ataupun pihak lain yang menjanjikan dapat meluluskan menjadi CPNS di kabupaten Karo,” tandasnya.
SKD Deliserdang Mulai 17 Februari
Sementara, Pemkab Deliserdang baru menggelar ujian SKD di Markas Kavleri Asam Kumbang, Kecamatan Medan Sunggal, pada 17 hingga 22 Februari mendatang. Sebanyak 5.046 peserta akan bersaing merebutkan 111 formasi tenagar teknis yang tersedia di Pemkab Deliserdang.
Kepala BKD Deliserdang, Yudi Hilmawan melalui Kabid Pengadaan Pegawai dan Mutasi, Syahrul mengatakan, ujian dimulai pukul 07.55 WIB. Namun, peserta harus hadir satu jam sebelum dimulai, karena ada proses registrasi pin dan pendaftaran.
“Harus hadir satu jam sebelum dimulai untuk menghindari membludaknya massa dalam proses registrasi pin. Bagi siapa yang terlambat dipastikan tidak diperbolehkan mengikuti SKD karena sudah jelas disampaikan dalam undangan,” terang Syahrul.
Disebutnya, ujian ini dilaksanakan dalam 5 sesi. Setiap sesi, diikuti 200 peserta. Dia juga mengingatkan agar para peserta mentaati peraturan selama seleksi, terutama penggunaan pakaian hitam-putih dan tidak diperkenankan menggunakan jeans. “Yang melanggar tata tertib selama pelaksanaan SKD akan diberikan sanksi yang tegas berupa teguran dan pembatalan jadi peserta ujian,” tegasnya. (prn/deo/btr)
TENDA: Wisatawan mengikuti kegiatan festival 1000 tenda di pinggiran Danau Toba, beberapa waktu lalu.
Status Super Prioritas Danau Toba Terancam Dicabut
TENDA: Wisatawan mengikuti kegiatan festival 1000 tenda di pinggiran Danau Toba, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut mendorong daerah se-kawasan Danau Toba untuk mempercepat pembangunan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Persoalan pembebasan lahan, misalnya, menjadi syarat utama yang mesti clear sebelum pembangunan fisik dimulai.
Seperti diketahui, pengembangan infrastruktur destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba mencakup kegiatan perbaikan dermaga, pembangunan sejumlah pelabuhan, dan perluasan Bandar Udara Sibisa yang kesemuanya berada di bawah Kementerian Perhubungan. Kepala Dinas Perhubungan Sumut melalui Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangann
Agustinus Panjaitan mengatakan, aspek pembebasan lahan menjadi domain pemerintah daerah.
“Apalagi untuk pengembangan (pembangunan), yang pertama sekali harus disiapkan dulu lahannya. Biasanya soal itu daerah yang tanggungjawab. Kalau dia gak sanggup, berarti betul mandeklah dan wajar tidak bisa dikerjakan,” katanya menjawab Sumut Pos, Selasa (4/2).
Pihaknya tahu persis aturan main pemerintah pusat terkhusus Kementerian Perhubungan. Bahwa tidak akan mau mengucurkan anggaran dan membangun jika lahan tidak clear and clean. “Pokoknya lahan ready, diserahkan dulu, baru bangun. Begitu dia teknis pelaksanaannya. Pada prinsipnya kita mendorong pemda agar proaktif dalam hal ini,” katanya.
Terungkap di rapat dengar pendapat Komisi B DPRDSU bersama Disbudpar Sumut, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, perwakilan pemkab se kawasan Danau Toba, dan pelaku pariwisata Sumut, Senin (3/2), adapun yang mandek serapan pekerjaan untuk destinasi super prioritas Danau Toba seperti Pelabuhan Sigapiton (Toba Samosir) dan pengembangan Bandara Sibisa.
“Padahal untuk kegiatan itu yang minta pemda setempat. Ya, artinya memang ada kendala yang sebenarnya harapan pemda bisa jalan. Tapi memang pusat minta dukungan daerah dari sisi itu (pembebasan lahan). Khusus infrastruktur perhubungan, tanpa ada lahan tidak akan pernah dibangun,” katanya.
Pihaknya menyebut pemda mesti ada political will yang kuat menyambut rencana pembangunan Danau Toba. Salah satunya mesti menyiapkan lahan sebelum pekerjaan fisik dimulai. “Jika pemda sudah bisa melakukannya, maka itu adalah komitmen yang kuat dari mereka agar wilayahnya dibangun,” katanya.
Begitupun, secara detil pihaknya tidak mengetahui progres terkini soal pembangunan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. “Kalau pemprov secara khusus tidak mengetahui pelaksanaan kegiatan tersebut. Karena semua anggarannya APBN. Dan kami juga tidak tahu progresnya kenapa tidak terserap. Kalau poinnya soal pembebasan lahan, ya sudah pasti mandeklah,” pungkasnya.
Hal senada diutarakan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut, Armansyah Effendy Pohan. Sejauh ini pihaknya sama sekali belum mengetahui progres dari program dimaksud, terlebih unit pekerjaan yang berada dibawah Kementerian PUPR. “Belum ada,” ucapnya singkat.
Bappeda Sumut juga demikian. Menurut Kabid Fisik Anda Subrata, proyek strategis nasional yang berada di kawasan Danau Toba mayoritas adalah proyek pemerintah pusat, di mana langsung bersentuhan dengan pemda setempat dalam hal pembebasan lahan.
Diberitakan sebelumnya, status Danau Toba sebagai destinasi pariwisata super prioritas terancam dicabut. Dana sebesar Rp4 triliun yang pernah dijanjikan Presiden Joko Widodo untuk pengembangan kawasan pariwisata di Danau Toba, terancam ditarik kembali oleh pemerintah pusat untuk dialihkan ke wilayah lain. Pasalnya, penyerapan anggaran untuk pengembangan pariwisata di danau terbesar di Asia Tenggara itu tidak maksimal.
Padahal menurut Direktur Pemasaran BPODT, Basar Simanjuntak, dana Rp4 triliun tersebut sudah on place (di APBN) dan siap dikucurkan. Direncanakan dana itu digunakan untuk persiapan berbagai fasilitas pariwisata di tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba. “Anggaran untuk pengembangan super prioritas wisata Danau Toba Rp4 triliun. Duit itu harus dihabiskan dengan benar. Namun yang terjadi saat ini, justru baru terserap Rp1 triliun,” ungkapnya.
Karenanya, dia khawatir status Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas yang dicanangkan pemerintah pusat pada 2019 lalu bersamaan dengan destinasi lain seperti Labuhan Bajo, Borobudur, dan lainnya, kemungkinan bakal berakhir lebih cepat. “Status super prioritas itu mungkin berakhir dua tahun lagi sejak sekarang. Tapi prediksi saya, status super prioritas ini bisa saja berakhir tahun depan (2021),” ujarnya.
Tidak maksimalnya penyerapan dana Rp4 triliun itu, lanjut Basar, disebabkan sejumlah hambatan dari masyarakat, terutama soal pembebasan lahan yang rumit dan berlarut-larut. Saat ini, bebernya, ada salah satu marga yang melakukan gugatan hukum terkait status tanah yang hendak dibangun Kementerian PUPR). Selain soal pembebasan lahan, Basar menyebutkan, penolakan masyarakat juga menjadi kendala utama pengembangan pariwisata Danau Toba. “Saat ini sudah sepuluh kali sidang. Saya pikir (jalur hukum) ini jauh lebih bagus, jadi ada kepastian,” ujarnya.
Informasi tersebut diperolehnya setelah minggu lalu bertemu dengan pihak Kementerian PUPR. Persisnya dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya. “Disebutkan, kemungkinan hanya Rp1 triliun dana tersebut yang terpakai untuk pengembangan kawasan Danau Toba. Sedangkan Rp3 triliun lagi kemungkinan dialihkan ke daerah lain,” katanya. (prn)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Pegadaian (Persero) berkomitmen meningkatkan bisnis ke seluruh Indonesia melalui kolaborasi. Sejak awal tahun 2020, Pegadaian telah bermitra dengan 106 pihak yang terdiri dari perusahaan BUMN, BUMD, Swasta, Asosiasi, dan Perguruan Tinggi.
Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto mengatakan kolaborasi yang telah terjalin oleh perusahaan merupakan sebuah wujud nyata dalam meningkatkan bisnis ke seluruh wilayah di Indonesia. Ini selaras dengan Visi dari Pegadaian yaitu The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.
“Pada bulan pertama 2020, kami telah berhasil menjalin kerja sama dengan 106 mitra kerja yang terdiri dari Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD, Swasta, Asosiasi, dan Perguruan Tinggi yang tersebar di Indonesia,” katanya melalui siaran pers, Senin (3/2).
Tujuan penandatanganan kerja sama kali ini adalah meningkatkan sektor jasa dan layanan. Sehingga semua mitra yang terjalin saling mendapatkan keuntungan.
Kuswiyoto menambahkan Pegadaian akan fokus pada beberapa hal melalui kerja sama ini. Diantaranya mengembangkan pemanfaatan produk dan layanan antar perusahaan dan instansi, membuat program kerja bersama, serta pengembangan jaringan untuk jasa dan produk unggulan.
Kerja sama ini juga meliputi anak usaha dari setiap perusahaan. Selain itu, Kuswiyoto menjelaskan MoU adalah bentuk kesepakatan awal bagi semua pihak untuk melakukan kerja sama yang didasarkan saling membantu, mendukung, dan berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
“Sehingga dapat memaksimalkan kemampuan berbagai pihak dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan bidang usaha yang saling menguntungkan,” katanya.
Pada Senin, Pegadaian menandatangani MoU dengan tujuh mitra baru. Yaitu PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero) Tbk, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, Dewan Masjid Indonesia (DMI), Perkumpulan Muslimah (SALIMAH), Himpunan Pengusaha Kecil dan Menengah Indonesia (HIPMIKINDO), Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kementerian Sosial RI. (rol/ram)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Komplotan perampok bersenjata api beraksi di Hinai Kiri, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Selasa (4/2). Komplotan yang diperkirakan berjumlah empat orang ini, menggasak dan menguras habis perhiasan emas di Toko Mas Masa Baru di kawasan Pekan Selasa.
Perampokan ini terjadi saat pemilik toko mas,Muliadi yang tinggal di Jalan Perniagaan, Kecamatan Stabat, hendak membuka tokonya yang memang buka setiap Hari Selasan
“Waktu aku buka toko. Tiba-tiba mereka datang dan menodongkan pistol ke arahku dan merampas tas yang kusandang,” kata Muliadi.
Disebutnya, dua perampok mengenakan jaket warna hitam, helm dan masker serta mengendarai sepeda motor Vixion. Dalam aksi itu, diperkirakan emas seberat 1 kg dan uang tunai senilai Rp20 juta dibawa kabur kawanan perampok.
Kapolsek Secanggang Iptu Mahruzar Sebayang saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan perampokan toko emas di wilayah hukum yang dipimpinnya. Saat ini, petugas masih melakukan pencarian pelaku perampokan. “Kita masih di lapangan mencari dan menyelidiki kasus ini,” kata Kapolsek.
Dia menerangkan, dari laporannya ke Polsek Secanggang, Muliadi menyimpan 1 kilogram emas di dalam tas yang dibawa lari pelaku. “Kita menduga pelaku ada empat orang. Dua orang sebagai eksekutor, dua lagi memantau di seputar lokasi,” ungkap Kapolsek.
Tidak hanya emas, uang tunai sebanyak Rp 20 juta milik Muliadi juga raib dibawa kabur para perampok. “Selain emas. Ada uang tunai. Kerugian materi diperkirakan senilai Rp500 juta. Saat ini penyidik masih meminta keterangan korban,” terang Mahruzar
Kapolres Langkat AKBP Doddy Hermawan SIK, melalui Kasubag Humas Polres Langkat AKP Rohmat ketika dikonfirmasi mengatakan, pedagang mas itu ditodong senjata api jenis pistol. Selanjutnya emas yang berada di dalam steling diambil dan dimasukkan ke dalam tas milik korban Muliadi, dan selanjutnya dibawa kabur pelaku menggunakan sepeda motor kearah Desa Secanggang. “Tadi itu Kapolsek Secanggang Iptu Mahruzar Sebayang beserta anggota sudah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP),” katanya. (bbs)
RESMIKAN : Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar bersama tamu undangan usai meresmikan gedung Menara Mandiri Medan. ist
SUMUTPOS.CO – Bank Mandiri terus memperkuat jaringan untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Salah satunya dengan meresmikan operasional gedung Menara Mandiri di Medan untuk memastikan pengembangan bisnis di wilayah Sumatera Bagian Utara, yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau berjalan dengan baik.
Hingga akhir 2019, Bank Mandiri mencatat total kredit di wilayah ini sebesar Rp 74,7 Triliun atau tumbuh 13,9% (YoY) dibanding tahun sebelumnya. Seiring keinginan untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan, Bank Mandiri berhasil menjaga kualitas kredit yang disalurkan di wilayah Sumatera Bagian Utara sebesar 2,4%.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatra Bagian Utara (Sumbagut), Yusup Ansori, mengatakan, OJK mendukung beroperasinya Menara Mandiri tersebut. Terlebih, Bank Mandiri memiliki kontribusi yang besar terhadap perbankan di Sumatra Utara (Sumut).
“Hingga akhir Desember 2019, kontribusi aset Bank Mandiri terhadap aset perbankan di Sumut mencapai 20,45%. Sedangkan kontribusi penyaluran kredit sekitar 23,2% dan kontribusi dana pihak ketiga (DPK) terhadap total DPK perbankan di Sumut sekitar 13,24%,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam peresmian Menara Mandiri di Jalan Pulau Pinang No. 2 Medan, Jumat (31/1) kemarin.
Yusup mengatakan, OJK Regional 5 Sumbagut berharap kontribusi yang diberikan Bank Mandiri dapat ditingkatkan lagi, mengingat besarnya potensi ekonomi di Sumut. Yusup juga mengapresiasi penampilan Menara Mandiri yang dibangun dengan konsep milenial, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu ikon di Sumut, khususnya di Medan.
Menurut Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar dalam sambutannya saat peresmian gedung Menara Mandiri Medan mengatakan bahwa pengoperasian gedung Menara Mandiri di Medan ini, merupakan salah satu bentuk konsistensi Bank Mandiri meraih pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dalam ekspansi serta inovasi layanan.
“Selain memperkuat inovasi layanan melalui pengembangan digital banking, kami juga terus memperkuat kehadiran kami di masyarakat, yang salah satunya melalui pengoperasian gedung regional ini,” kata Royke Tumilaar.
Menurut Regional CEO Bank Mandiri Sumatera I, Wono Budi Tjahyono menjelaskan bahwa portofolio perseroan (bank only) di wilayah Sumbagut, terutama di segmen segmen retail sebesar Rp 21,95 triliun, tumbuh 15,2 % secara tahunan. Adapun segmen korporasi mencapai Rp 52,71 triliun, sementara kredit mikro dan konsumer masing-masing sebesar Rp 13,18 triliun dan Rp 3,43 triliun.
“Seiring keinginan perseroan mengoptimalkan fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menjaga komposisi kredit produktif seperti kredit investasi dan modal kerja, dalam porsi yang signifikan, yakni 86,5 % dari total portofolio. Pada akhir 2019, penyaluran kredit investasi di wilayah Sumbagut tercatat mencapai Rp 32,59 triliun dan kredit modal kerja sebesar Rp 32,16 triliun,”ujar Wono.
Untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sepanjang 2019, total KUR yang disalurkan mencapai Rp 1,74 triliun, tumbuh 66,7 % YoY dengan jumlah penerima sebanyak 19.429 debitur. Dari jumlah tersebut, sebagian besar disalurkan kepada sektor produksi, yakni pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa produksi.
Tampak hadir pada kesempatan itu Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar, Komisaris Bank Mandiri M. Nasir (mantan Menristekdikti RI), Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional (OJK KR) 5 Sumbagut Yusup Ansori, Direktur Lembaga Jasa Keuangan OJK KR 5 Sumbagut Antonius Ginting, Bupati Simalungun Dr JR Saragih SH MH, Kepala LLDikti Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto, Direktur Utaman PTPN III dan ratusan nasabah prioritas Bank Mandiri. (azw/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – MEWABAHNYA virus corona di Tiongkok, India dan beberapa negara di Asia Tenggara, membuat masyarakat Indonesia, khususnya di Sumut mulai resah. Karenanya, dibutuhkan edukasi untuk mencegah kepanikan di tengah masyarakat.
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Haji Adam Malik Medan memberikan edukasi kepada pasien di rumah sakit tersebut di Poliklinik lantai 1, Selasa (4/2). Edukasi dalam bentuk penyuluhan ini dilakukan Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) yang bekerja sama dengan Tim Penyakit Infeksi New Emerging dan Re-Emerging (PINERE) penanganan pasien novel coronavirus (nCoV).
Koordinator Tim PINERE, dr Ade Rahmaini MKed (Paru) SpP mengatakan, edukasi yang diberikan terkait dengan gejala yang timbul pada orang terinfeksi. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan untuk penegakkan diagnosa, penularannya serta pengobatannya. “Belum ada obat antivirus khusus untuk coronavirus baru ini. Pengobatan diutamakan bersifat simtomatik, yaitu mengobati gejala yang muncul pada pasien,” ungkap dr Ade.
Menurutnya, penyakit ini bisa ditularkan oleh orang terinfeksi meskipun dia belum mengalami gejalanya. Adapun upaya pencegahan dan penularan infeksi yang dapat dilakukan yaitu dengan membiasakan pola hidup bersih sehat (PHBS), rutin mencuci tangan setelah berinteraksi dengan lingkungan luar, menutup hidung dan mulut dengan tisu atau kain ketika batuk atau bersin, serta menggunakan masker yang tepat ketika berada dikeramaian.
“Pemakaian masker yang dianjurkan adalah masker bedah yang banyak ditemui dan jenis n95, sedangkan masker kain tidak dianjurkan karena tidak efektif dalam mencegah virus,” sebut dr Ade.
Terkait penanganan pasien virus corona, sambungnya, Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan ini sudah mempersiapkan prosedur khusus dan lebih bersifat preventif serta berkoordinasi dengan rumah sakit sekitar. Adapun ruang isolasi yang dimiliki RS tipe A ini untuk merawat pasien terinfeksi sudah memiliki tekanan negatif, sehingga pasien lainnya yang dirawat tidak perlu khawatir.
“Penyuluhan ini dilakukan mengingat maraknya hoaks yang beredar di masyarakat mengenai virus corona. Harapannya, melalui edukasi ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara luas mengenai virus tersebut,” imbuhnya.
Diketahui, beredar pesan hoaks melalui pesan berantai pada grup-grup WhatsApp jurnalis dan juga media sosial, Kamis (30/1) malam. Pesan itu mengenai salah seorang warga di Medan terjangkit virus corona. “Kabar dari RS Colombia Asia Medan sudah ada 1 orang positive terkena virus Corona. Jadi jaga kesehatan dan banyak minum air putih dan buah-buahan dan kalau beraktivitas di luar rumah harap memakai masker. Sumber dari (Prof. Delfitri Munir DR.Dr.sp.THT-kl),” begitu bunyi pesannya.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan memastikan, kabar satu pasien di Rumah Sakit Colombia Asia Medan positif virus corona adalah hoaks alias kabar bohong. Masyarakat pun diminta tidak khawatir dan terprovokasi atas informasi tersebut. “Tidak benar, itu hoaks. Masyarakat harus tetap tenang, jangan khawatir dan terprovokasi. Sebab, sampai sekarang tidak ada ditemukan virus corona di Sumut,” kata Alwi.
Senada disampaikan Prof Delfitri Munir yang namanya dicatut sebagai pemberi kabar tersebut. Prof Delfitri langsung membantah keras informasi itu berasal darinya. “Saya klarifikasi bahwa saya tidak pernah membuat pernyataan tersebut kepada siapapun,” ucapnya.
Dinkes Sosialisasi di Polres Tebingtinggi
Dinas Kesehatan Tebingtinggi juga melakukan sosialisasi terkait virus corona di Aula Kamtibmas Mapolres Tebingtinggi yang diikuti personel Polres Tebingtinggi dan ibu-ibu Bhayangkari, Selasa (4/2). Dalam sosialisasi itu, Kadis Kesehatan Tebingtinggi dr Nanang Fitra Aulia secara detail menceritakan tentang merebaknya virus corona dari sejak awalnya.
Disampaikan juga informasi yang terbaru dari Kemenkes RI terutama adanya 11 negara yang sudah terdampak oleh virus corona. “Untuk itu diimbau agar menunda dahulu kunjungan ke negara yang sudah terjangkitnya virus corona,” paparnya.
Nanang juga menyampaikan agar tidak panik dengan kondisi saat ini, tetapi harus senantiasa waspada, dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker. “Yang perlu diwaspadai dalam mengantisipasi merembaknya virus corona adalah dari orang orang baru datang dari negara yang sudah terserang virus corona,” katanya.
Diminta Lakukan Langkah Konkrit
Sementara, Dinas Kesehatan Medan diminta melakukan langkah konkrit dalam pencegahan penyebaran virus Corona di Kota Medan dengan membuat petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) tentang penanganan pasien yang dicurigai terjangkit virus Corona. Pasalnya, sampai hari ini petugas kesehatan belum mendapat arahan resmi dari Dinkes Medan dalam menangani pasien yang terindikasi suspect corona.
“Saat rapat dengan manajemen RS Mitra Medica beberapa waktu lalu, mereka bilang belum ada juklak dan juknis untuk penanganan pasien yang terindikasi terkena virus corona. Yang ada hanya arahan dari Whatsapp. Harusnya, Dinkes mengeluarkan juklak dan juknis sebagai SOP serta acuan bagi petugas medis dalam menangani pasien yang terindikasi terkena virus tersebut,” kata anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah saat rapat dengan Dinkes Medan di gedung dewan, Selasa (4/2).
Juklak dan juknis tersebut, kata Afif, dapat menjadi standarisasi dan pedoman petugas medis dalam menangani pasien yang terindikasi terkena virus tersebut. Apalagi, Badan Kesehatan Dunia PBB, yaitu WHO telah mendeklarasikan keadaan darurat internasional terkait virus mematikan corona.
Peningkatan status ini pun menjadikan virus corona menjadi hal darurat yang perlu diperhatikan masyarakat internasional. Apalagi, penyebaran virus tersebut terjadi secara masif.
Selain itu, Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan itu juga mendorong agar DPRD Medan membentuk pengawasan lintas komisi terhadap virus Corona. Sebab, virus tersebut juga dikhawatirkan dapat menyebar melalui produk maupun makanan yang berasal dari China.
Sehingga, perlu adanya pengawasan dengan melibatkan beberapa komisi di DPRD Medan karena menyangkut sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan. “Pengawasan juga harus dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya Dinas Kesehatan maupun Komisi II saja. Tetapi harus melibatkan komisi lainnya, seperti Komisi III menyangkut peredaran barang impor dan Komisi IV menyangkut pertanian dari China. Jadi harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ketua DPD NasDem Medan tersebut.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan Medan, Edwin Effendy mengaku telah melaksanakan koordinasi terpadu dalam penanganan pasien yang terindikasi terjangkit virus corona. Seluruh jajaran petugas kesehatan, katanya, diminta untuk waspada dan segera melapor bila menemukan pasien yang terjangkit virus tersebut agar segera ditindaklanjuti.
Edwin meminta masyarakat tidak perlu khawatir terjangkit virus Corona, bila tidak ada riwayat kontak dengan China, khususnya Wuhan. Sebab, penyaluran virus tersebut bila masyarakat terlibat kontak langsung. “Untuk kota Medan, belum ada laporan masyarakat yang terkena virus ini. Bila ada masyarakat yang baru berkunjung dari Wuhan, mereka harus dikarantina dan diinkubasi terlebih dahulu. Baru mereka bisa berbaur dengan masyarakat,” tutup Edwin. (ris/ian/map)
PAKAI BARCODE: Pemilik pangkalan juga pengusaha toko Logam Gas di Jalan FL Tobing Sidikalang, Hong Huat menunjukkan gas i 12 Kg yang menggunakan barcode resmi dari Pertamina. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS
SIDIKALANG, SUMUTPOS.CO – Diduga hasil oplosan dari LPG 3 Kg bersubsidi, Liquified Petroleum Gas (LPG) 12 Kg oplosan beredar di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi. Bisa dibilang oplosan, karena tidak dilengkapi barcode pada segel penutup.
Amatan wartawan, Selasa (4/2), LPG ukuran 12 kg tanpa penutup barcode tersebut banyak beredar di sejumlah pengecer, dan dijual seharga Rp150 per tabung. Gas 12 kg tersebut tidak memiliki barcode dan tidak berhologram pada penutup tabung/ seal cup. Namun menggunakan segel biasa dan dibungkus plastik.
Salah satu pedagang eceran gas 12 Kg di Jalan Pekan Sidikalang yang tidak bersedia identitasnya dipublikasikan mengaku mendapat gas 12 kg tersebut di Pusat pasar Sidikalang. Namun ia mengaku, gas 12 Kg yang dijual tanpa memiliki barcode tersebut, karena dicabuti cucunya. “Semua tabung yang berjejer di depan itu, segelnya dibuka cucu, dan diganti pakai penutup/segel tabung 3 Kg,”akunya.
Sementara itu, Hong Huat, pemilik pangkalan gas bersubsidi juga pemilik toko Logam Gas di Jalan FL Tobing Sidikalang, mengaku belum pernah menjual gas 12 Kg tanpa barcode. “Kita selalu mendapatkan tabung gas memakai barcode dan berhologram pada bagian penutup,” ucapnya.
Lagian, segel yang memakai kode bar dan berhologram tidak gampang dibuka. Ia mengaku, selama ini tidak mengetahui ada gas 12 kg yang tidak memiliki barcode dan berhologram. “Tidak tahu ada yang begitu, selama ini yang kita jual selalu memakai barcode dan berhologram,” ucapnya.
Hong Huat mengatakan, distributor LPG 12 Kg ke pangkalannya dari PT Indah Sentosa. Ia mengaku, LPG 12 Kg dijual seharga Rp154 ribu per tabung jika di antar langsung ke rumah konsumen.
Hong Huat sangat menyayangkan, bila ada gas 12 kg oplosan karena sangat merugikan masyarakat. “Pantesan selama ini penjualan gas 12 kg terus menurun. Turunnya penjualan ini bisa saja karena beredarnya gas oplosan itu,”kesalnya.
Menanggapi adanya dugaan beredarnya gas 12 kg oplosan atau tanpa barcode tersebut, Plt Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Dairi, Rahmatsyah Munthe yang dihubungi mengaku LPG 12 Kg harus memakai segel atau pakai barcode.
Untuk lebih lanjut, Rahmat mengatakan akan berkoordinasi dengan PT Pertamina.
Terpisah, masyarakat berharap pihak kepolisian segera bertindak untuk menyelidiki dan menangkap pelaku pengoplosan tabung bersubsidi 3 kg ke tabung non subsidi 12 Kg tersebut. Sebab, tindakan pengoplosan tersebut sangat merugikan warga miskin sebagai penerima manfaat, karena gas 3 Kg sering mengalami kelangkaan di Kabupaten Dairi. (rud/han)
