MEDAN, SUMUTPOS.CO – BANJIR juga melanda Kota Medan, Rabu (29/1). Ribuan rumah di kawasan Medan Utara terendam, mengakibatkan aktivitas masyarakat tersendat.

Pantauan Sumut Pos di lapangan, banjir yang melanda sejumlah lingkungan rumah warga terjadi di Kecamatan Medan Marelan, Medan Deli, Medan Labuhan dan Medan Belawan. Ketinggian genangan air mencapai 100 cm hingga 120 cm. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir, terpaksa mengungsi ke Masjid Al Mukhlisin, Kebun Lada, Medan Labuhan. Sejumlah sekolah pun terpaksa meliburkan para siswanya.

Air juga menggenangi Pasar Yuka, Martubung. Akibatnya, para pedagang tidak bisa berjualan. Dampak banjir yang belum surut hingga menjelang tengah hari, juga dikhawatirkan dapat menimbulkan wabah penyakit. Pasalnya, aliran limbah Kawasan Industri Medan (KIM) di Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, juga ikut meluap.

“Kalau sudah hujan lebih dari satu jam, daerah kami ini pasti banjir. Ini sudah terjadi berulang kali, karena drainase dan resapan air banyak yang tertutup. Jadi, banjir ini meluap dari KIM yang terkadang berminyak dan bau karena tercemar limbah,” kata Heri, pedagang di Pasar Yuka.

Kata pria berusia 39 tahun ini, banjir yang kerap melanda wilayah mereka disebabkan buruknya penataan drainase yang tidak pernah dilakukan perbaikan oleh pemerintah. Akibatnya, air hujan tergenang tidak mampu mengalir normal di drainase yang sudah tertumpuk sampah.

“Lihatlah, drainase sudah digenangi sampah. Bagaimana air bisa mengalir normal, kami berharap ada perhatian serius untuk membenahi drainse agar banjir tidak lagi terjadi di Kelurahan Tangkahan,” harap Heri.

Camat Medan Labuhan, Rudy Asriandi mengatakan, sejak pagi pihaknya sudah melakukan pengecekan ke sejumlah kawasan yang terendam banjir. Untuk kawasan parah terjadi di Kelurahan Sei Mati dan Tangkahan, pihaknya sudah melaporan kondisi itu ke BPPBD Kota Medan. “Kelurahan dan unsur kepling sudah turun ke lapangan, ada masyarakat yang mengungsi ke mesjid sudah kita berikan pertolongan sementara. Kita terus berjaga-jaga untuk mengecek kesehatan warga, agar menghindari penyakit gatal-gatal yang mewabah,” jelasnya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan, Arjuna Sembiring mengatakan, ada beberapa titik yang menjadi pusat banjir di Kota Medan yang diakibatkan derasnya hujan pada Selasa (28/1) malam. “Daerah Medan Utara yang cukup parah banjirnya, mulai dari Medan Labuhan, Medan Deli, Marelan dan Belawan juga. Ada juga beberapa daerah lain seperti Medan Timur, tapi tidak begitu parah, tadi kita pantau sudah mulai surut,” katanya.

Saat ini, kata Arjuna, pihaknya sedang mendata rumah-rumah yang tergenang air di Kawasan Medan Utara. Namun, pihaknya belum mendirikan posko bangunan di sejumlah daerah yang terkena banjir.

“Sekarang anggota sedang di lapangan, sedang mendata berapa banyak rumah yang tergenang di sana. Belum ada permintaan dari kelurahan ataupun kecamatan, bantuan juga belum ada. Makanya ini sedang kita data dulu, kalau memang nanti ada permintaan dan ada bantuan yang akan disalurkan, tentu akan kira salurkan,” tandasnya.

Anggota DPRD Medan Dapil Medan Utara, Sudari ST mengatakan, penyebab utama banjir dengan ketinggian sepinggang itu, selain curah hujan yang cukup tinggi, juga karena buruknya drainase dan tata kelola lingkungan. Dikatakannya, kondisi terparah terjadi di Blok 8, Perumahan Griya Martubung. Rumah warga kondisinya tidak layak lagi untuk ditinggali sehingga diminta untuk mengungsi ke Masjid di komplek tersebut.

Menurut Sudari, saat ia turun langsung ke lokasi banjir, terlihat warna air kehitam-hitaman. “Diduga air bercampur limbah industri, mengingat daerah tersebut sebagiannya merupakan area Industi di Kota Medan,” ujarnya.

Ia pun meminta kepada Pemko Medan agar bisa mengatasi banjir, terutama kawasan Kelurahan Tangkahan dan Kelurahan Besar yang dinilainya sangat rawan banjir. “Kita minta pemerintah cepat tanggap terhadap banjir yang sudah sering terjadi di sana,” tuturnya.

Salah satu upaya untuk mengatasinya, terang Sudari, yakni Pemko Medan harus menggandeng PT KIM (Kawasan Industri Medan) untuk sama-sama mencari jalan keluarnya, sehingga masyarakat tidak selalu terancam jiwanya setiap hujan turun. “Belasan tahun permasalahan banjir di Kelurahan Tangkahan Kecamatan Medan Labuhan tak kunjung selesai. Bahkan banjir yang selalu membawa limbah ke pemukiman warga menjadi momok yang menakutkan, ini menyangkut kesehatan masyarakat,” terangnya.

Sudari pun megimbau kepada masyarakat agar selalu membersihkan drainase di sekitar rumah dan tidak membuang sampah sembarangan ke parit. “Masyarakat juga harus punya kesadaran yang tinggi untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama jangan membuang sampah ke parit sembarangan,” terangnya.

Menyikapi ini, Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE meminta Pemko Medan segera mengambil tindakan terarah. Tingginya debit air hujan tak sanggup ditampung oleh drainase yang sudah semakin dangkal. “Sebelumnya, BMKG telah memberikan imbauan untuk mempersiapkan diri menyambut perkiraan cuaca dengan curah hujan tinggi. Walau begitu tak ada yang bisa menahan hujan, tapi Pemko harus koordinasi dengan BWS agar melakukan pengerukan drainase yang makin dangkal,” ujar Hasyim di Kantor DPRD Medan.

Hasyim berharap, proaktif Pemko Medan mampu mengurangi titik banjir di beberapa titik. “Jika serius menanggulangi banjir, tak mustahil kita bisa menghilangkan titik banjir di Kota Medan,” tandasnya.

Selain kawasan Medan Utara, banjir juga terjadi di Kecamatan Medan Kota, tepatnya di kawasan Jalan Puri dan Jalan Amaliun. Dari data yang terhimpun, kawasan Medan Tembung juga mengalami banjir, yakni di kawasan Jalan Tangguk Bongkar dan Mandala.

Anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah mengatakan, persoalan banjir bukan hanya masalah infrastruktur, tetapi juga sistem yang belum terbangun dengan baik oleh Pemko Medan. “Kalau infrastruktur itu soal anggaran, kita yakin DPRD siap menganggarkannya seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi apakah itu saja cukup? Saya bilang tidak. Pemko Medan harus punya sistem yang tepat untuk mencegah dan menanggulangi banjir di Kota Medan,” terang Afif.

Sistem itu, katanya, dengan harus adanya upaya langsung setiap kali hujan deras turun di Kota Medan sebelum banjir terjadi. Disebutnya, harus ada pihak yang turun langsung ke lapangan untuk mengecek langsung kondisi drainase dan saluran air di saat hujan turun.

“Pemko harus menunjuk pihak yang bertanggungjawab di daerahnya, seperti melibatkan kepala lingkungan, kelurahan hingga kecamatan untuk bertanggungjawab dalam mencegah banjir di daerahnya masing-masing. Supaya setiap kali hujan turun, mereka harus langsung mengecek. Dan sebelum hujan turun, mereka sudah melakukan langkah-langkah pencegahan. Harus ada upaya yang sistematis dari Pemko,” tutupnya.

Hujan Masih Terjadi 3 Hari ke Depan

Intensitas curah hujan yang mengguyur Kota Medan dan sejumlah daerah lainnya di Sumut pada Selasa (28/1) malam lalu, memang tergolong tinggi sehingga mengakibatkan sejumlah kawasan terendam banjir. Karenanya, masyarakat diimbau tetap waspada karena hujan deras diperkirakan bakal terjadi hingga tiga hari ke depan.

“Kondisi curah hujan yang tinggi itu kita prediksi masih akan berlanjut di Kota Medan dan sekitarnya setidaknya hingga 2 atau 3 hari ke depan. Untuk lebih detailnya, kita akan terus mengupdate informasi terkait perkiraan cuaca agar dapat di akses oleh masyarakat,” kata Kepala Bidang Data dan Informasi pada Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Medan, Erida kepada Sumut Pos, Rabu (29/1).

BBMKG Wilayah I Medan memperkirakan, intensitas hujan disertai petir beberapa hari ke depan terjadi di kawasan pegunungan, lereng timur, dan pantai timur dan lereng barat (Sumut) yang dapat berpotensi banjir dan longsor. Salah satu prakirawan BBMKG Wilayah I Medan, Martha Rosefina Manurung kepada wartawan mengatakan, dari data BBMKG tercatat bahwa hujan deras disertai petir pada siang hari berpeluang terjadi di Stabat, Pematang Raya, Kisaran, Rantau Prapat, Panyabungan, Panguruan, Pematang Siantar, Tanjungbalai, Kota Pinang dan Aek Kanopan. “Hujan diperkirakan juga terjadi di malam hari, dengan intensitas ringan hingga sedang,” tandas Martha. (fac/map/gus)

TAPTENG, SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara, Selasa (28/1) malam, mengakibatkan sejumlah wilayah banjir. Selain di Medan dan Deliserdang, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) juga mengalami banjir ditambah dengan longsor. Akibat bencana itu, tujuh orang dilaporkan meninggal dunia dan 700 KK mengungsi ke tempat aman.

“BANJIR terjadi di Kecamatan Barus, Andam Dewi, Kolang, Pastob, Sorkam, Sarudik dan Batara. Untuk longsor di Andam Dewi dan Sitahuis,” ujar Kepala BPBD Tapteng, Safaruddin Ananda Nasution, seperti dikutip dari New Tapanuli (grup Sumut Pos), Rabu (29/1).

Menurut Ananda, lokasi yang paling terdampak banjir adalah Kecamatan Barus. Di sana, ada tujuh titik banjir yang terjadi. “Di antaranya Desa Kampung Mudik terendam banjir setinggi 2 meter, Desa Pasar Terandam terkena luapan air Sungai Aek Sirahar dan mengakibatkan banjir dan terendamnya pemukiman setinggi 2,5 meter,” jelasnya.

Kemudian Desa Bungo Tanjung terendam banjir setinggi 2 meter, Desa Kinali terendam banjir setinggi 2 meter, Desa Ujung Batu terendam banjir setinggi 2 meter. “Di Kelurahan Batu Gerigis terendam banjir setinggi 2 meter dan Kelurahan Padang Masiang terendam banjir setinggi 2 meter juga,” sebutnya.

Atas peristiwa itu, lanjut Ananda, pihaknya langsung menerjunkan 70 orang personelnya ke lokasi bencana, dan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. “Bersama unsur terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Basarnas turun ke lapangan,” katanya.

Sebanyak 700 Kepala Keluarga (KK) harus mengungsi. Kini pihaknya telah mendirikan tenda pengungsian di lokasi tersebut. “Pengungsi 700 KK, BPBD Tapteng telah mendirikan tenda pengungsian dan melakukan evakuasi kepada korban banjir ke posko pengungsian. Dinas Sosial telah membuka dapur umum. Dinas Kesehatan melakukan pengobatan terhadap korban luka 22 orang, Basarnas sedang melakukan pencarian terhadap korban hilang,” tuturnya.

Untuk data korban tewas hingga Rabu (29/1) siang, ada tiga warga yang dilaporkan meninggal dunia. “Korban meninggal atas nama Adwirzah Tanjung (60) dan Idwarnisa (58) warga Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus. Kemudian seorang bermarga Marpaung (50) warga Sijungkang, Andam Dewi. Tim masih lanjut berkoordinasi dengan Kepala Desa Sijukkang untuk menyisir dugaan ada korban lain yang tertimbun akibat longsor dan banjir,” sebut Ananda.

4 Warga Andam Dewi Tewas

Selain di Barus, banjir dan longsor juga terjadi di Kecamatan Andam Dewi akibat luapan arus sungai. Di kecamatan ini, empat warga dilaporkan meninggal dunia tertimpa longsor, dan seorang lainnya hanyut di Desa Sijungkang.

Camat Andam Dewi, Demsi Limbong saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, membenarkan adanya warganya yang meninggal dunia tersebut. Keempat korban yang tertimbun longsor dan dinyatakan meninggal dunia adalah Abdul Rahman Simanjuntak (72), warga Kecamatan Manduamas; Lesman Marpaung (57), warga Pakkat; Pardamean Manalu (90), warga Desa Bonandolok Sijungkang; dan Juster Pane(50), juga warga Desa Bonandolok Sijungkang, Kecamatan Andam Dewi.

Menurutnya, bencana banjir terjadi akibatk hujan deras yang mengguyur Andam Dewi kurang lebih empat jam lamanya. “Seorang warga saya hanyut terseret air,” katanya.

Hingga kemarin sore, Tim SAR Gabungan dibantu masyarakat masih mengupayakan penyelamatan korban yang masih berada dalam reruntuhan bangunan. Kondisi di lokasi kejadian, cuaca masih mendung dan aliran listrik padam.

Pastop juga Dilanda Banjir

Selain Barus dan Andam Dewi, banjir dan longsor juga melanda Kecamatan Pasaribu Tobing (Pastob), Tapteng, pada Selasa (28/1) malam.

Camat Pastob, Herman Habeahan, mengatakan banjir bandang di wilayahnya melanda empat desa, dengan jarak sekitar 20-30 meter dari aliran Sungai Aek Sibundong, Selasa (28/1) malam. “Iya, ada empat desa, yakni Desa Sukamaju, Desa Sipakpahi, Desa PO Simargarap dan Desa Makmur,” ujar Herman.

Akibat banjir bandang, 7 rumah rusak di Desa Sipakpahi, 2 rumah rusak di Desa PO Simargarap, 1 rumah rusak di Desa Sukamaju, dan 1 rumah rusak di Desa Makmur. “Dua rumah di Desa Sipakpahi rusak berat dan tidak bisa ditempati. Yang lainnya, bangunan dapur semua yang rusak,” katanya.

Dijelaskannya, dua Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya rusak berat dan tidak dapat ditempati itu kini mengungsi ke rumah tetangganya. Sementara korban jiwa dalam bencana alam itu dinyatakan nihil. “Cuma korban luka ringan ada 1 orang di Desa Sukamaju,” ucapnya.

Atas peristiwa itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemkab Tapteng dan saat ini pihaknya telah mendirikan dapur umum serta posko pengobatan dari Puskesmas setempat. “Kami buat dapur umum. Pakaian juga akan kita berikan, posko pengobatan dari Puskesmas juga sudah didirikan,” tuturnya.

Erick Habeahan, salah seorang warga Desa Sukamaju menuturkan, peristiwa banjir bandang yang menimpa desa mereka itu terjadi pada Selasa (28/1) sekira pukul 21.00 WIB. Warga yang tidak menduga bencana, tidak sempat menyelamatkan harta mereka. “Hujan di sini sekira dua jam, mulai pukul 19.00 WIB. Tiba-tiba airnya datang makanya kami gak sempat berkemas. Kalau kondisi malam itu, apa yang bisa diselamatkan ya diselamatkan wargalah. Tapi kalau seperti TV, kulkas nggak sempat. Terendam semua,” sebutnya.

Erick mengatakan, kondisi banjir bandang yang menerjang puluhan rumah itu mengakibatkan ada rumah yang atapnya nyaris direndam banjir. “Kalau daerah ini ‘kan ada yang agak rendah, ada juga yang agak tinggi lokasinya. Kalau paling tinggi di sini ada yang sampai mau terendam ikut atap rumahnya. Kalau di rumah kami tingginya sekitar 1 jengkal air di lantai rumah, karena rumah memang agak tinggi lokasinya,” katanya.

Dijelaskannya, banjir bandang baru berakhir pada Rabu (29/1) sekira pukul 03.00 WIB. “Sekarang semua sedang sibuk bersih-bersih rumah,” ucapnya.

Sungai Aek Sirahar Meluap

Banjir yang melanda beberapa kecamatan di Tapanuli Tengah, ditengarai akibat meluapnya Sungai Aek Sirahar. Informasi dihimpun, Sungai Aek Sirahar meluap sekira pukul 21.30 WIB pada Selasa malam. Luapan air sungai mengakibatkan banjir dan genangan air setinggi pinggul orang dewasa di ruas jalan dan pemukiman warga.

Di sebagian kecamatan, warga dari beberapa desa mengungsi ke lokasi yang lebih aman, seperti gedung SD bertingkat di Lapangan Merdeka Barus, tepatnya di belakang kantor Koramil 01 Barus.

Sekira pukul 22.00 WIB, Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani meninjau kawasan yang tergenang banjir sekaligus memberikan arahan agar warga mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman.

Kapolres Tapteng AKBP Sukamat melalui Kapolsek Barus Iptu Ngateni mengatakan, intensitas hujan yang sangat tinggi mengakibatkan banjir kiriman juga datang dari hulu sungai, yakni dari Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas). “Diduga ada tanggul yang jebol mengakibatkan luapan sungai Aek Sirahar cepat meningkat. Di kawasan Mapolsek Barus, air setinggi paha orang dewasa, sehingga kami tidak bisa banyak bergerak untuk membantu mengevakuasi warga yang terjebak banjir,” sebut Iptu Ngateni.

Adapun desa-desa di Kecamatan Barus yang tergenang banjir yang berhasil dihimpun pihaknya, adalah Desa Bungo Tanjung, Desa Ujung Batu, Desa Kinali dan Desa Pasar Terandam, dan Desa Kampung Mudik. Ketinggian air menggenang pemukiman warga dikawasan Bugo Tanjung dan di Kampung Mudik antara 50 hingga 90 cm.

Sementara Camat Barus, Mulyadi Malau menyebutkan akibat banjir yang terjadi, berimbas pada padamnya aliran listrik. Kondisi yang gelap itu menambah kesulitan petugas untuk melakukan evakuasi. “Namun di beberapa lokasi yang tergenang banjir airnya sudah mulai surut,” ujar camat singkat, sembari sibuk membantu warga yang terkena musibah.

Gubsu Instruksikan BPBD

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, telah memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut, Riadil Akhir Lubis, untuk memberikan bantuan dan melakukan pendampingan atas bencana banjir yang merendam tujuh desa/kelurahan di Tapteng.

“Bapak gubernur juga akan langsung meninjau lokasi,” ujar Riadil via seluler.

Ia menjelaskan, banjir sedikitnya telah menggenangi tujuh desa, yakni Desa Kampung Mudik terendam banjir setinggi 2 meter, Desa Pasar Tarendam terendam setinggi 2,5 meter, Desa Bungo Tanjung terendam, Desa Kinali, Desa Ujung Batu, Kelurahan Batu Gerigis, dan Kelurahan Padang Masiang, masing-masing terendam banjir setinggi 2 meter.

“Personel BPBD langsung menuju ke Tempat Kejadian Bencana (TKB). Hingga saat ini terus dilakukan evakuasi dengan mendata kerugian dan dampak yang terjadi,” ujarnya.

Pemprovsu melalui Unit Reaksi Cepat (URC) yang terdiri BPBD – UPT Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, juga telah melakukan pendampingan di lokasi bencana bersama TNI dan Polri serta masyarakat.

“Petugas gabungan telah mengevakuasi lima korban meninggal dunia, dan tiga orang yang dinyatakan hanyut masih dalam pencarian,” ujarnya.

Kelima korban meninggal itu dari Desa Bonan Dolok, Kecamatan Andam Dewi dengan nama antara lain; Bismar Marpaung, laki-laki (50), Juster Sitorus, laki-laki (55) tahun, Pardamean br Manalu, perempuan (85), Abdul Rahman, laki-laki (72), Esrin Pane, laki-laki (48).

“Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Hampir semua korban ditemukan tertimpa material banjir, kayu, beton, lumpur. Semua korban tidak dapat menyelamatkan pada saat air datang,” katanya.

Sebelumnya pada Rabu pagi, 2 orang korban meninggal dunia ditemukan di Kelurahan Padang Masiang, Kecamatan Barus. Mereka adalah pasangan suami istri, yang juga orang tua dari anggota DPRD Tapteng, Adhitia Melfan Tanjung. Mereka adalah Adwirzah Tanjung, laki-laki (60) dan Idwarnisa, perempuan (58 ).

Selain korban jiwa, pengungsian dan penanganan pascabencana harus dilakukan, kerusakan infrastruktur juga cukup masif dan menjadi perhatian pemerintah. (dh/tam/yza/hez/ztm/prn)

Tanda Terima Kasih karena Merekomendasi Sanksi kepada Kasek SMAN 8 Medan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Sumut) dihadiahkan ayam jago berwarna hitam dan merah. Pemberian hewan berkaki dua itu, sebagai lambang atas mampu diungkap dugaan pelanggaran dalam penerimaan peserta didik baru (PBDB) online 2019 di SMA Negeri 8 Medan.

Ayam jago itu, diberikan oleh Koalisi masyarakat sipil serta guru dan terima langsung oleh Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumut di Kota Medan, Selasa (28/1).

Dalam hasil laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) dugaan pelanggaran dalam PBDB online 2019 di SMAN 8 Medan. Dalam LAHP nya yang diterima oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Sumatera Utara Arsyad Lubis, Ombudsman meminta penjatuhan sanksi kepada Kepala SMAN 8 Medan yang telah menerima siswa secara ilegal.

Ombudsman Sumut merekomendasi ke Dinas Pendidikan (Disdik) Sumut untuk menjatuhkan sanksi kepada Kepala Sekolah (Kasek) SMA Negeri 8 Medan, Jonggor Panjaitan sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 51 tahun 2018 dan Pergub No 32 tahun 2019.

“Pemberian hadiah ayam jago ini, selain sebagai ungkapan terimakasih atas penanganan kasus tersebut, juga sebagai simbolisasi bahwa Ombudsman memang memiliki komitmen kuat dalam menangani laporan laporan penyimpangan pelayanan publik. Selain itu, juga sebagai simbol agar Ombudsman ke depan lebih bertaji lagi dalam menangani laporan masyarakat,” kata Bistok Sibuea, perwakilan masyarakat sipil serta guru.

Bistok mengatakan, mereka sangat mengapresiasi keberanian Ombudsman dalam menangani laporan masyarakat dalam dugaan penerimaan siswa ilegal yang dilakukan SMAN 8 Medan ini. “Kita berharap hasil akhir pemeriksaan bisa segera ditindaklanjuti oleh gubernur,” ungkapnya.

Kasus ini bermula adanya laporan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut pada September 2019 lalu, terkait dugaan adanya penerimaan 17 orang siswa baru tanpa melalui proses PPDB online.

Laporan itu mengatakan bahwa di SMAN 8 Medan telah terjadi penambahan 17 siswa peserta didik baru di luar PPDB online. Dari 268 siswa yang mestinya kuota SMAN 8, tapi akhirnya menerima 285 siswa. Artinya, terjadi penambahan 17 siswa. Bahkan, ada siswa baru yang masuk setelah proses belajar mengajar sudah berlangsung sekitar dua bulan.

Ini jelas pelanggaran. Karena sesuai Permendikbud No 51 tahun 2018 dan Pergub No 32 tahun 2019, PPDB dilakukan dengan berbasis dalam jaringan (daring). Artinya, penerimaan siswa baru harus berdasarkan sistim online. Tapi ternyata, ada 17 orang diterima tanpa melalui PPDB online.

Atas laporan tersebut, tim Ombudsman RI Perwakilan Sumut melakukan tindaklanjut dengan meminta keterangan Kepala SMAN 8 Medan. Dalam pemeriksaan tersebut, Kepala SMAN 8 Medan mengaku telah menerima siswa tanpa melalui ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 51 dan Pergub No 32.

Pemberian sanksi tersebut akibat Kepala SMAN 8 Medan telah melakukan pelanggaran atau maladministrasi dalam proses pelaksanaan PPDB TA 2019/2020 di SMAN 8 Medan. Maladministrasi yang terjadi tersebut adalah dalam bentuk penyimpangan prosedur, karena Kepala SMAN 8 Medan telah menerima 17 orang siswa peserta didik baru di luar pengumuman yang sah dari Disdik Sumut.

Selain itu, juga telah terjadi maladministrasi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, karena Kepala SMAN 8 Medan telah menerima 17 orang siswa peserta didik baru tanpa dasar hukum yang sah.

“Jadi, atas pelanggaran tersebut, sesuai amanah Permendikbud No 51 tahun 2018 dan Pergub no 32 tahun 2019, maka Kepala SMAN 8 Medan harus dijatuhkan sanksi. Ini sangat jelas diatur,” tutur Abyadi Siregar.

Usai menerima ayam jago tersebut, Abyadi Siregar selanjutnya mengembalikan ayam jago tersebut kembali kapada Bistok Sibuea. Karena, pengembalian ayam itu, sebagai pencegahan dari gratifikasi kepada dirinya.

“Kita hargai masyarakat yang mengapreasiasi dan mendukung kinerja Ombudsman dengan menghadiahi Ombudsman Sumut dengan ayam jago. Tapi, kita harus menjaga integritas dan menghindari gratifikasi, sehingga ayam tersebut langsung kita kembalikan dan diterima kembali oleh Pak Bistok Sibuea,” jelas Abyadi yang didampingi Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan James Panggabean dan Kepala Keasistenan Pencegahan Edward Silaban.(gus)

500-an Formasi Belum Direspon Pusat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kabar penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK/P3K) di tahun 2020 ini sudah santer terdengar. Namun hingga saat ini Pemko Medan justru mengatakan belum mendapatkan informasi yang pasti terkait penerimaan PPPK di jajaran Pemko Medan.

“Kabar yang beredar memang begitu, tapi kan faktanya kita belum menerima surat pemberitahuan apapun dari Kemenpan. Jadi yang jelas belum ada kepastian soal itu,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Selasa (28/1).

Terkait penerimaan PPPK, kata Muslim pihaknya telah lama mengusulkan formasi yang oleh dibutuhkan Pemko Medan kepada Kemenpan RB. Namun, hingga kini Pemko Medan belum mendapatkan respon dari usulan tersebut.

“Sudah kita usulkan tahun lalu bersamaan dengan formasi CPNS 2019. Total ada sekitar 500-an formasi untuk tenaga pendidikan (guru) dan tenaga kesehatan, termasuk tenaga perawat dan dokter, sedangkan 300-an lainnya kita usulkan untuk tenaga teknis,” katanya.

Untuk tenaga teknis, terang Muslim, sudah mendapatkan respon sebanyak 193 formasi untuk diterima lewat jalur CPNS 2019 yang saat ini akan segera memasuki tahap pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

“Sedangkan yang 500-an formasi itu memang rencananya akan di buka kesempatan formasi lewat jalur lain, yaitu jalur P3K ini. Tetapi kita belum dapatkan jawaban hingga kini, apakah ada penerimaan jalur P3K di tahun ini atau tidak. Kalau ada, berapa formasi yang disetujui pemerintah pusat, kapan akan dilaksanakan dan seterusnya pasti akan kita ketahui,” terangnya.

Kapan pemerintah pusat akan mengumumkan jadwal dan proses perekrutan PPPK di Kota Medan? Muslim mengatakan belum mengetahui hal itu. “Belum tahu. Tapi kalaupun memang ada penerimaan PPPK di tahun ini, kemungkinan besar akan diumumkan setelah proses CPNS yang sekarang sedang berjalan ini selesai dulu. Jadi saat ini yang bisa kita lakukan adalah fokus ke pelaksanaan CPNS dulu, sembari kita menunggu jawaban dari usulan P3K yang sudah kita ajukan,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pencopotan Dirut Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, saat ini menjadi kisruh antara kedua belah pihak, baik Pemko Medan maupun Rusdi Sunuraya sebagai Dirut PD Pasar yang dicopot. Untuk itu, kedua belah pihak diminta untuk sama-sama mentaati hukum agar kisruh tak semakin memanas.

Pendapat ini disampaikan Wakil Bendahara Umum Badko HMI, Ahmad Fadli Hasibuan. “Begini, dalam polemik ini saya ingin kita memahami akar permasalahnnya, se-hingga tidak multitafsir tentang Pemko dan Dirut PD Pasar. Saya cuma ingin kita melihat kasus ini tidak hanya menggunakan kaca mata kuda, yang pada akhirnya kita sudzon terhadap salah satu pihak,” katanya.

Menurutnya, ada beberapa poin yang harus dipahami dari pencopotan Rusdi Sunuraya. Yang utama, katanya, sejauh apa kewenangan Plt Wali Kota Medan dalam melakukan tindakan terhadap Dirut PD Pasar. “Maksud saya, ada atau tidak kewenangan dia (Plt Wali Kota Medan), dalam membuat keputusan atau kebijakan seperti itu, ditambah lagi kan sudah ada putusan sela dari pengadilan tata usaha negara. Harusnya ini sama-sama taat, membuktikan kita pemerintah dan masyarakat taat akan hukum yang ada (equality before the law),” ujarnya.

Hal yang sama dikatakan para wakil rakyat di DPRD Medan yang meminta agar kekisruhan yang terjadi antara Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Rusdi Sunuraya bisa dihentikan sesegara mungkin. Sebab, hal itu dinilai sudah menjadi ‘tontonan’ yang berkepanjangan bagi masyarakat Kota Medan, sehingga menjadi contoh yang tidak layak.

Pimpinan DPRD Medan, H Ihwan menyebutkan, polemik yang terjadi di antara kedua belah pihak seharusnya bisa diselesaikan secara internal sehingga tidak terlalu melebar seperti saat ini.

“Pemko Medan tidak sedang menghadapi pihak luar, tapi pihak interalnya sendiri. Kita meminta kedua belah pihak bisa lebih arif dan bijaksana. Saya sendiri pun tidak mau bersikap untuk membela salah satu pihak, wakil rakyat harus ada di posisi yang objektif,” tegas Irwan Ritonga kepada Sumut Pos, Selasa (28/1).

Namun begitu, kata Ihwan, pihak yang terlebih dahulu harus mengindahkan keputusan adalah Dirut PD Pasar, Rusdi Sinuraya. Sebab, hak pemecatan Direksi BUMD yang ada di bawah Pemko Medan, memang lah hak mutlak dari pimpinan Pemko Medan yang saat ini dipegang oleh Plt Wali Kota, Akhyar Nasution.

“Faktanya hak itu memang ada di Plt Wali Kota, dan Rusdi Sinuraya harusnya dapat menghargai keputusan itu dan menjalankannya. Bila tidak puas dan memang merasa ada kekeliruan atau kesalahan dalam proses pemecatannya, maka silahkan tempuh jalur hukum seperti yang saat ini sudah beliau lakukan,” ujarnya.

Diterangkan Ihwan, tetapi dalam proses hukum yang masih berjalan tersebut, seharusnya Rusdi lebih dulu menghormati keputusan Pemko dengan keluar dari kantor PD Pasar dan mempersilahkan Plt Dirut dan direksi yang baru untuk bekerja di kantor PD Pasar.

“Jadi bukan sebaliknya, tunggu inkrah dulu dan Pemko menang baru Rusdi keluar dari kantor itu, bukan begitu. Tapi justru sebaliknya, biarkan Plt direksi yang baru bekerja sembari proses hukum berjalan sebagai bentuk kepatahun direksi kepada Pemko sebagai pemilik perusahaan. Nantinya, bila proses hukum memenangkan Rusdi dan itu sudah inkrah, baru lah Rusdi bisa kembali berkantor di PD Pasar,” terangnya.

Soal salinan putusan yang diberikan oleh PTUN atas penundaan keputusan Pemko Medan, Ihwan mengatakan hal itu tidak serta membuat Pemko harus kembali membiarkan Rusdi sebagai Dirut.

“Ya itu kan belum inkrah, artinya Pemko kan bisa saja mengambil langkah banding atau langkah lainnya untuk menolak penetapan itu. Jadi ini berbeda, Pemko kan juga punya hak secara hukum. Dan saya dengar hari ini mereka akan sidang di PTUN, ya silahkan dulu ikuti prosesnya, nanti kalau sudah inkrah baru jelas siapa yang berkedudukan di sana. Tapi sebelum inkrah, Pemko Medan sebagai pemilik perusahaan berhak melanjutkan Nasib sebagai Plt Dirut,” jelasnya.

Berbeda dengan Ihwan, anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani SH mengatakan bahwa mencari solusi dari setiap persoalan hukum tidak lah sulit. Sebab, keputusan hukum yang ada saat itu lah yang menjadi solusi.

“Solusinya apa? Ya patuhi hukum, mudah sekali kan. Negara ini negara hukum, jadi setiap persoalan yang tidak bisa diselesaikan di luar cara hukum maka harus diselesaikan secara hukum. Nah apapun keputusan hukum, maka suka atau tidak suka, itu lah solusi,” tegas Rani.

Salinan penetapan penundaan atas pemecatan Rusdi Sinuraya, disebut Abdul Rani, sebagai solusi yang paling sah dan harus dilakukan untuk saat ini. “Walaupun belum inkrah, tapi itu lah putusan, ya itu lah solusi sementara, ya patuhi lah itu. Bila nanti sudah ada putusan inkrah, maka silahkan patuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap itu sebagai solusi permanen. Tapi kan saat ini belum ada putusan hukum tetap, maka patuhi dulu putusan sementara itu,” kata Rani.

Artinya, lanjut Rani, hingga saat ini Rusdi Sinuraya masih menjadi Dirut PD Pasar yang sah secara hukum menunggu adanya putusan yang inkrah. Bila Pemko ingin melakukan langkah banding, maka hal itu dipersilahkan, namun tetap dengan terlebih dahulu mengedepankan putusan yang sudah ada dari pengadilan.

“Di situ kan sudah jelas tertulis, Pemko Medan harus menunda dulu keputusan pemecatan itu, maka ya harus dipatuhi itu sembari proses hukum terus berlanjut. Kalau pihak Pemko yang kita sebut sebagai kaum intelektual saja tidak mau mematuhi hukum, lantas siapa lagi yang mau mematuhi hukum di negara ini. Tolong jangan pertontonkan sikap melawan hukum ini didepan masyarakat, itu bukan contoh yang baik,” tegasnya.

Di sisi lain, Ketua Komisi III DPRD Medan, Muhammad Rizki Lubis mengatakan, pihaknya tidak akan masuk dalam konteks permasalahan antara Rusdi Sinuraya dengan Pemko Medan.

“Namun jika Pak Rusdi sudah menempuh jalur hukum, ya silahkan lanjutkan. Tapi kami juga ingatkan, jangan sampai ada keributan lagi. Kemudian, pemko Medan juga harus bijak dalam bersikap agar situasi di PD Pasar tetap berjalan dengan baik,” kata Rizki.

Selanjutnya, Rizki juga mengimbau kepada Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dan para dewan pengawas yang diketuai Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman agar terus mengawal jalannya operasional pelayanan pasar dengan baik, dan pegawai dapat bekerja dengan nyaman. Dengan kondisi itu, diharapkan pendapatan atau PAD dari PD Pasar Kota Medan bisa tetap berjalan dengan baik.

“Kalau terkait persoalan hukum yang terjadi di antara keduanya, saya tidak mau masuk ke ranah itu. Tapi selama proses hukum berjalan, kedua belah pihak harus sama-sama memikirkan kelangsungan hidup para pegawai PD Pasar. Artinya, kesejahteraan para pegawai PD Pasar tidak boleh menjadi korban dari polemik yang terjadi diantara keduanya,” tegasnya. (map/ila)

Sidang Perdana Digelar Tertutup

Sementara itu, sidang gugatan Dirut PD Pasar Rusdi Sinuraya terhadap Plt Walikota Medan Akhyar Nasution atas pemecatannya dari jabatan Dirut PD Pasar Kota Medan digelar tertutup di PTUN Medan, Selasa (28/1).

Berdasarkan informasi pada bagian layanan data, sidang dengan nomor perkara 11/G/2020/PTUN-MDN tersebut mengagendakan pemeriksaan dan perbaikan berkas. “Agenda ini tertutup,” kata Humas PTUN Medan, A Tirta Irawan.

Tirta menjelaskan, dalam tahapan ini pihak PTUN masih sebatas memeriksa kelengkapan berkas masing-masing pihak. Setelah itu baru ke depannya akan dijadwalkan agenda persidangan para ruang sidang. Terkait berapa lama proses persidangan ini akan berlangsung, Tirta mengatakan itu tergantung dengan kesiapan masing masing pihak tergugat dan penggugat dalam menampilkan bukti yang mereka miliki.”Jadi kecepatan persidangan hingga putusan akhir itu tergantung dari kesiapan kedua belah pihak,” kata Tirta. (man/man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didorong segera mengeksekusi sterilisasi Lapangan Merdeka Medan. Sebab sejauh ini, Gubsu dianggap hanya sekadar melontarkan wacana memerdekakan Lapangan Merdeka, tanpa ada upaya konkrit.

Demikian poin yang terungkap dalam diskusi bertajuk “Tantangan Mengeksekusi Kemerdekaan Lapangan Merdeka” yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil (KSM) Peduli Medan-Sumut, di Museum Perkebunan Sumut, Jalan Brigjen Katamso Medan, Senin (27/1) sore.

“Sebagai gubernur, beliau berpeluang memindahkan Kantor Polsek Medan Kota, UPT Dinas Pariwisata Medan, Dishub Medan yang ada di kawasan Lapangan Merdeka Medan itu. Mestinya hal itu dengan mudah dikomunikasikan dengan Pemko Medan,” kata Koordinator KMS Peduli Medan-Sumut, Miduk Hutabarat.

Atas dasar itu, pihaknya menilai Gubsu tak punya nyali membebaskan Lapangan Merdeka Medan. Padahal, setidaknya, usaha itu bisa ia mulai dengan memindahkan sejumlah institusi pemerintah yang ada di sekitar Lapangan Merdeka Medan.

Janji membebaskan Lapangan Merdeka Medan itu, kata Miduk, sudah dideklarasikan Gubernur Edy sejak rapat RPJMD di DPRD Sumut, 12-13 Februari 2019. Kala itu, mantan Pangkostrad tersebut dengan lantang mengatakan akan mengembalikan Lapangan Merdeka Medan menjadi lapangan terbuka. Tapi hingga kini tak ada tanda-tanda ke arah itu.

Diskusi dihadiri sejumlah pemerhati Kota Medan yang tergabung dalam KMS Peduli Medan Sumut, antara lain, Usman Pelly (sosiolog) Ichwan Azhari (sejarawan) Dadang Pasaribu (pengamat politik) Burhan Batubara (profesional), Meuthia Fadilla, Irwansyah Hasibuan (sosiolog) dan Rizanul Arifin (jurnalis).

“Karena itu koalisi menyarankan kepada gubernur, untuk menjaga kepercayaan publik terhadap beliau, yang semakin tahun kian merosot. Adalah positif jika beliau segera untuk mengeksekusi kemerdekaan Lapangan Merdeka secepat mungkin. Supaya publik yakin bahwa ucapan gubernur memang ada taringnya,” kata Miduk.

Hal senada diungkapkan Sosiolog Usman Pelly dan peserta diskusi lainnya. Mereka mengutarakan ketidakmampuan Gubsu Edy, tidak ada bedanya seperti orang awam. “Yaitu hanya bisa berteriak-teriak semata,” ucap mereka kompak.

Seperti diketahui, cita-cita Gubsu Edy memerdekakan Lapangan Merdeka Medan rupanya menghadapi jalan terjal. Bukan tidak berupaya keras, Gubsu sudah membuka komunikasi ke Pemko Medan soal wacana dimaksud. Hanya saja pihak Pemko Medan mengungkapkan masih terikat kontrak dengan pengusaha atau tenant-tenant yang ada di Merdeka Walk hingga beberapa tahun mendatang. Ihwal ini sebenarnya, Gubsu Edy sudah mengungkapkan kekecewaannya saat memberi bimbingan dan arahan dalam acara pemberian tali asih atlet dan pelatih Sumut yang mengukir prestasi di kejuaraan olahraga selama 2019, pada Kamis, 26 Desember lalu.

Pada kesempatan itu, Gubsu turut pula memaparkan sejumlah program pembangunan prestisius dan strategis dihadapan ratusan audiens. Termasuk rencana membangun pusat olahraga Sumut, Islamic Centre, Rumah Sakit Haji Internasional, jalan tol dalam Kota Medan, LRT dan BRT guna meminimalisir stagnansi arus lalulintas di Kota Medan dan sekitarnya.

“Saya juga sudah bolak-balik ngomong supaya Lapangan Merdeka itu merdeka, sebagai fasilitas publik dan rakyat, tapi tak pindah-pindah juga mereka. Padahal saya ingin mengembalikan fungsinya. Soal kontrak, kan itu bisa diubah. Namanya juga buatan manusia,” katanya. (prn/ila)