MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara (Sumut) siap menyodorkan kader potensial yang dianggap dapat memajukan Kota Medan pada Pilkada Medan 2020. Tiga nama siap direkomendasikan ikut meramaikan bursa kontestan di antara para ‘jagoan’ yang sudah menge muka dari partai lain sejauh ini.

“Demokrat menganggap, Pilkada Medan 2020 secara politik tak mungkin kami sia-siakan. Momen ini tentu harus dimanfaatkan apalagi kita punya sejumlah kader militan dan potensial,” kata Plt Ketua DPD Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain Hutajulu kepada Sumut Pos, Kamis (23/1).

Ketiga kader itu disebut Herri antara lain Burhanuddin Sitepu (Ketua DPC Demokrat Medan), Meilizar Latief (Sekretaris Demokrat Sumut), dan Parlaungan Simangunsong (Anggota DPRD Sumut), yang dianggap potensial untuk maju dalam kontestasi Pilkada Medan kali ini.

“Apakah dicalonkan sebagai wali kota, wakil wali kota ataupun bersanding dengan (calon) parpol lain, kami terbuka untuk itu. Jika ada calon wali kota yang meminang (kader/calon) dari kami, silahkan. Demokrat Sumut siap mengusung Burhanuddin Sitepu, Ibu Meilizar Latief, dan Parlaungan Simangunsong,” katanya.

Hemat dia, ketiga figur dimaksud sejatinya sudah memiliki kualitas dan familiar di tengah-te ngah masyarakat Kota Medan. Burhanuddin Sitepu misalnya, adalah anggota DPRD Medan aktif tiga periode. Burhan juga pernah menjabat wakil ketua DPRD Medan periode sebelumnya. Lalu Meilizar Latief, merupakan anggota DPRD Sumut dua periode (2009-2014 dan 2014-2019) serta sudah sangat dikenal di kalangan kaum perempuan Kota Medan.

“Sementara dari aspek pasangan pelangi, ada namanya Parlaungan Simangunsong. Inilah yang kami unggulkan, kader Demokrat yang militan dan kami siap dukung memenangkan ketiga sosok ini,” katanya.

Momen Pilkada Serentak 2020 ini, sambung mantan DPRD Medan dua periode terkhusus di Pilkada Medan, agar partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut tidak sekadar menjadi penonton. “Jadi kalau parpol lain ingin berpasangan, pilihlah ketiga orang dari kami ini,” pungkasnya.

Burhanuddin Sitepu saat dikonfirmasi belum bersedia menanggapi wacana yang dihembuskan pimpinannya tersebut. Namun jika ada dukungan yang kuat dari partainya dan juga masyarakat Kota Medan, tentu dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut.

Sementara Parlaungan Simangunsong malah mendukung balik Herri Zulkarnain yang menurutnya lebih cocok diusung dari Demokrat. Ia menilai, sosok Herri sudah dikenal luas di kalangan masyarakat Kota Medan.

“Pak Herri itu secara pribadi sudah berhasil membangun dirinya. Dia dulu seorang satpam sampai akhirnya sukses sebagai pengusaha dengan membangun geliat ekonomi masyarakat khususnya di Kecamatan Medan Helvetia dan sekitarnya. Di organisasi dia juga telah menjadi pimpinan tinggi partai daerah. Semua aspek ini menurut saya sudah beliau miliki. Terlebih Pak Herri dapat berdiri di atas semua suku, agama dan golongan,” katanya. (prn/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hastag Kolaborasi Medan Berkah ala Bobby Nasution menjadi tagline yang mulai banyak dibahas di Kota Medan. Atas hal itu, kader Gerakan Sumut Mengajar (GSM) pun menyambut baik dan mengajak Bobby berdiskusi tentang hal apa saja yang bisa dikolaborasikan bersama saat bertemu di Warung Masbrow Kopi Jalan Asrama, Medan, belum lama ini.

Dalam pertemuan itu juga, mendiskusikan banyak hal, terutama persoalan sosial dan pendidikan Kota Medan. Ketua Umum GSM Fauza Qadriah mengapresiasi konsep kolaborasi yang digagas Bobby yang juga menyangkut program sosial dan pendidikan.

“Kalau programnya di bidang sosial dan pendidikan tentu saja kita setuju, bila berkolaborasi ke depan bisa terkonsep dengan baik,” katanya.

Fauza menerangkan GSM memiliki program di bidang pendidikan sosial, agama, ekonomi kreatif, serta lingkungan. “Gerakan Sumut Mengajar merupakan gerakan dan usaha untuk mengajak semua pihak, untuk ambil bagian menyelesaikan masalah pendidikan di Sumatera Utara. GSM juga wadah berkumpulnya semua mahasiswa yang punya cita-cita sama, yaitu ingin membenahi Sumatera Utara khususnya bidang pendidikan dan sosial,” ungkap Fauza.

Harapan mereka, semua lapisan masyarakat bisa bergerak dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. “Ini sesuai cita-cita bangsa kita juga,” ungkap Fauza.

Dalam kesempatan itu Fauza juga menjelaskan awal mula terbentuknya Komunitas GSM. Awalnya pada tahun 2000 komunitas itu bergerak pada bidang keagamaan saja. Namun dalam perjalanannya diperluas pada bidang sosial dan pendidikan.

Fauza mengatakan GSM merupakan salahsatu Program Pengabdian yang dilaksanakan Lembaga Pendidikan dan Dakwah (LPD) Ad-Dakwah Sumatera Utara. “Gerakan Sumut mengajar ini menyatukan lembaga hukum dengan LPD Ad-Dakwah agar tidak berpisah-pisah surat izinnya, maka LPD Ad Dakwah menaungi semuanya termasuk, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah Menengah, dan Atas,” tukas Fauza.

Sementara itu, Bobby Nasution menjelaskan konsep Kolaborasi Medan Berkah. “Kolaborasi Medan Berkah sudah menjadi tagline kita. Diharapkan mampu menggaet komunitas dan kaum muda, dewasa, sebaya, teman semua etnis dan alim ulama untuk bersinergi bersama melakukan hal-hal baik, seperti sosial dan pendidikan,”ungkap Bobby.

Jebolan Pascasarjana Agribisnis IPB itu pun setuju dengan konsep pengentasan sosial dan pendidikan yang ditawarkan Komunitas GSM dalam perbincangan itu. “Saya sangat setuju sekali apa yang disampaikan oleh teman-teman. Pengertian kolaborasi teman-teman GSM dengan tagline kita juga hampir sama. Dari itu kita ingin mengkolaborasikan seluruh segmen yang ada, kita ingin mendengar dan nantinya bisa menjadi satu frekuensi serta bersama-sama berbuat,” ujar pria kelahiran Medan 5 Juli 1991 itu.

Menyoal pendidikan di Kota Medan, suami Kahiyang Ayu Siregar itu juga berencana membentuk sistem formal dan non formal, juga pendidikan karakter. “Salah satu contoh konsep kita yaitu socialpreneur. Jadi kaum milenial yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan seperti Komunitas GSM bisa kita kolaborasi secara program,” pungkasnya. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seorang penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus (tuna daksa) turut mendaftar sebagai calon anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan di Jalan Kejaksaan Kota Medan, Kamis (23/1).

Kehadiran Elvina Dewi dengan berkebutuhan khususnya membawa berkas lengkap diterima oleh petugas KPU Medan di meja pendaftaran. Elvina bahkan sempat bertanya kepada petugas yang ada saat itu tentang boleh atau tidak orang sepertinya mendaftar sebagai calon PPK.

“Apakah seperti saya ini bisa mendaftar untuk jadi calon PPK,” tanya Elvina saat itu. Diketahui, penyandang tuna daksa adalah cacat gangguan gerak, struktur tulang bersifat bawaan.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan, Agussyah R Damanik meyakini tidak akan menjadi halangan bagi penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus untuk mendaftar sebagai calon PPK.

“Untuk disabilitas atau berkebutuhan khusus tak menghalanginya untuk mendaftar. Intinya ada kesamaan hak dan kesetaraan menjadi penyelenggara pemilu,” sebut Agussyah didampingi koordinator divisi teknis Rinaldi Khair di ruang kerjanya.

Namun demikian, ujarnya, proses atau tahapan yang dilalui untuk menjadi petugas di PPK harus juga dilaluinya seperti pelamar lainnya.

“Jadi, proses itu juga harus dijalaninya, di situ akan terlihat motivasi dan kemampuannya,” ujarnya.

Di satu sisi, menurut Agussyah, dengan ma suknya orang seperti Elvina justru akan semakin mempermudah, karena mereka akan menjadi perpanjangan KPU pada kelompok tersebut.

“Untuk itulah, bagi kita disabilitas atau mereka yang berkebutuhan khusus ini tak meng ganggu akses untuk jadi penyelenggara,” tegasnya. Hal senada disampaikan Rinaldi Khair, bergabungnya mereka tidaklah menjadi persoalan, karena untuk menjadi penyelenggara itu syaratnya di antaranya adalah punya kecakapan atau kemampuan dalam bidang kepemiluan.

“Bahkan, pengalaman kita di Pemilu tahun 2019 kemarin, sebagai penyelenggara di KPPS ada kita libatkan dari penyandang disabilitas. Dari 6 orang yang mendaftar ada 4 nama masuk sebagai petugas KPPS,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, papar Rinaldi, melalui proses rekrutmen di Pemilu 2019 itu, justru ada penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus ini menjadi ketua KPPS. Dari data yang ada pada Pemilu 2019 lalu, petugas KPPS berkebutuhan khusus ada di Medan Johor, Medan Petisah, dan Medan Helvetia.

Jadi menurutnya, menjadi penyelenggara pemilu itu hak setiap warga negara termasuk haknya penyandang disabilitas. “Semua warga negara punya hak yang sama, termasuk mereka para penyandang Disabilitas,” pungkasnya.(map/azw)