TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Pasar Tradisional Hongkong yang berada di Jalan Senangin Kota Tebingtinggi, dipadati warga khususnya etnis Tionghoa yang ingin membeli kebutuhan perayaan Imlek pada tanggal 25 Januari 2020.

Seperti terlihat di Toko Alay, pembeli banyak membeli pernak-pernik imlek seperti untuk kelengkapan sembahyang yaitu dupa, gaharu, pernik buah nanas, lampu lampion, jeruk dan kue bakul. Keramaian ini tidak seperti hari-hari biasanya, dimana pihak pemilik toko sangat sibuk melayani pembeli.

Salah seorang pembeli dari Kampung Pon Kabupaten Sergai, Ibu Alin (54) menuturkan, membeli perlengkapan dan kebutuhan imlek agar tidak terburu-buru mempersiapkannya, perayaan imlek yang ting gal seminggu lagi harus banyak dimaknai artinya, dan harapan untuk diberikan kedamaian dan murah rezeki oleh sang maha pencipta.

Menurut Alin, kebutuhan yang dibelinya seperti lampion, dupa, gaharu, lilin dan kertas untuk persembahan sembahyang pada perayaan imlek nantinya. Dia juga tidak melupakan untuk membeli jeruk dan kue bakul sebagai makanan tradisional pada perayaan imlek nantinya.

“Selain itu, kita juga membeli kertas angpao untuk diisi uang, tepat pada perayaan imlek, angpao akan kita bagikan kepada sanak keluarga dan orang tidak mampu disekitar kita. Pembagian angpao ini sudah menjadi tradisi dikeluarga kami,” bilang Alin, Rabu (22/1).

Sedangkan pemilik toko, Alay mengaku omset penjualannya meningkat seminggu jelang perayaan Imlek. Kebanyakan para pembeli yang datang warga Kota Tebingtinggi dan sekitarnya, seperti dari Kabupaten Serdangbedagai, banyak dari pembeli memborong keperluan dan perlengkapan imlek seperti dupa, lilin, gaharu dan kertas sebagai persembahan arwah pada perayaam imlek nantinya.

Untuk kebutuhan kue bakul sebagai kue tradisi pada perayaan imlek juga kebutuhannya sangat meningkat, karena pasokan kue bakul dari pembuat sangat terbatas, Alay mengaku terpaksa mengimpor pesanan kue bakul dari negara Cina. “Tahun Imlek ini yang masuk shio tikus logam kita berharap bisa dijauhkan dari marabahaya dan dimurahkan rezekinya,” terang Alay. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – ”Pergantian jabatan biasa di suatu dinas, hal itu untuk melakukan penyegaran,”ujar Kadis Kesehatan (Kadinkes) Tebingtinggi, dr Nanang Fitra Aulia, Rabu (22/1) pada sertijab beberapa jabatan di RSUD Kumpulan Pane (RSKP) Kota Tebingtinggi.

Disampaikan Nanang, RSKP merupakan salah satu kebanggaan Pemerintah Kota Tebingtinggi dalam memberikan pelyanan kesehatan kepada masyarakat. Ke depannya, Nanang mengharapkan RSKP akan lebih baik lagi, untuk melakukan kreativitas dan inovasi.

“Kepada pejabat yang baru diingatkan tetaplah melakukan koordinasi, lakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing masing sesuai dengan peratutan yang berlaku,” pacarnya.

Diharapkan dr Nanang, jika tugasnya menyangkut tugas orang lain, lakukan komunikasi dan koordinasi dengan pejabat yang bersangkutan, agar tidak terjadi miss comunikation “Dengan membangun kebersamaan dan tetap menjaga soliditas tugas apapun akan dapat diselesaikan dengan baik,” paparnya.

Para pejabat itu adalah Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan dr Yanti Tri Ratna kepada dr Muhammad Iqbal SpP sebelum Kabid Pelayanan digantikan dr Irwansyah. dr Ridwan sebelumnya KTU digantikan Iqbal Abdillah, Siti Masita sebagai Kabid Keperawatan digantikan Yusri Eli Saragih, dan Sanny Sofia SKM digantikan Raudhatul Ulfa Kep MARS. (ian/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Apirmasi dan Kinerja untuk SD dan SMP di Kabupaten Dairi tahun anggaran 2019 sebesar Rp9,5 miliar, hingga kini masih mengendap di rekening sekolah.

Alhasil, 105 sekolah penerima bantuan tidak berani menggunakannya karena tidak memiliki cukup waktu. Sebab, dana tersebut dicairkan sudah menjelang akhir tahun 2019.

Kepala Bidang (Kabid) SD Dinas Pendidikan Dairi, Elvis Panggabean membenarkan hal tersebut, dan pihak sekolah penerima belum mempergunakannya.

Pun begitu, lanjut Elvis, dana BOS Apirmasi dan Kinerja tahun 2019 tersebut sudah disilvakan, dan bisa digunakan untuk tahun anggaran 2020.

Dijelaskan Elvis, dana BOS Apirmasi dan Kinerja mulai digulirkan tahun 2019. Penerima BOS Apirmasi dan Kinerja merupakan program keberpihakan (sekolah ter tinggal) khususnya di pinggiran. Program murni berdasarkan penilaian dari pemetaan mutu pendidikan (PMP).

Disebutkan, dana tidak dibelanjakan sekolah karena waktu sudah tidak cukup. Sebab, dana dicairkan satuan kerja (Satker) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah diakhir tahun tepatya, 18 Desember 2019.

Dengan waktu sudah mepet, pihak sekolah tidak bisa memastikan pesanan barang bisa realisasi sebelum tutup laporan per 31 Desember 2019. Dengan demikian pihak sekolah tidak berani mengambil resiko dan dana itu disilvakan.

Sesuai petunjuk teknis (Juknis), dana Aprimasi dan Kinerja untuk pembelian tablet, komputer dan perlengkapannya. Jumlah penerima dana BOS Aspirasi untuk SD sebanyak 87 sekolah dan SMP 10 sekolah.

Sementara dana BOS Kinerja untuk SD sebanyak 6 sekolah dan SMP 2 sekolah dengan total 105 sekolah.

Diduga, dana tidak bisa digunakan karena Satker Disdik Provsu lambat melakukan transfer ke rekening sekolah. (rud/han)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Jelang Pilkada Sergai 2020, KPU Sergai menggelar pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sergai. Adapun tahapan itu diawali dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU Sergai dengan Pemkab Sergai.

Tahapan berikutnya, Launching Pemilihan Bupati dan Wabup Sergai yang digelar pada 17 Desember 2019. Launching ini sebagai pertanda, bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sergai siap akan dilaksanakan pada 23 September mendatang.

Demikian disampaikan Komisioner KPU Sergai, Ardiansyah Hasibuan, Divisi Parmas dan SDM, didampingi Divisi Hukum Bayu Aprianto SH, dan Misriani Divisi teknis penyelenggara, Fuad Hasan Lubis Divisi Program Data pada siaran pers di ruang Media Center KPU Sergai, Jalan Komplek DPRD Sergai Desa Firdaus, Kecamatan Sei rampah, Rabu (22/1).

Ardiansyah mengatakan, adapun tahapan berikutnya, yakni pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sampai saat ini pelaksanaanya masih berjalan. Tahapan seleksi pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ini dibuka dari 18-24 Januari 2020.

Dalam seleksi tertulis PPK, KPU Sergai akan melakukan sistem Computer Asisted Test (CAT) yaitu seleksi dengan menjawab pertanyaan dan mengisi jawaban di komputer. Tentunya sistem ini menganut prinsip cepat, akuntabel dan transfaran yang akan digelar di SMK Negeri 1 Sei Rampah, kata Ardiansyah.

Hal serupa juga disampaikan Divisi Teknis Penyelengara Komisioner KPU Sergai Misriani, KPU Sergai telah menetapkan Keputusan Nomor 147/PL.02.2-Mpt/1218/KPU-Kab/X/2019 tentang penetapan syarat jumlah dan persebaran dukungan bagi paslon perseorangan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sergai. Adapun sebagai syarat dukungan sebanyak 38.382 dukungan yang tersebar pa ling sedikit sebanyak 9 Kecamatan dengan penduduk berjumlah 250-500 jiwa dengan persentase 8,5%, bilang Misriani. Misriani mengatakan, dukungan penyerahan paslon perseorangan ini dibuka mulai 19-23 Februari 2020, sebagai syarat paslon perseorangan ini wajib melengkapi jenis dokumen seperti formulir B1 KWK Perseorangan, B.1.1-KWK Perseorangan, B.2-KWK Perseorangan.

Bagi pasangan calon perseorangan yang ingin menginput dukungan dalam Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON) wajib menggunaka username dan password SILON kepada KPU Sergai melalui Helpdesk SILON dengan menyerahkan surat mandat berisi informasi bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sergai. Setelah jumlah dukungan dan seberan yang diserahkan memenuhi sya rat, maka pasangan perseorangan ini dapat mendaftarkan diri sebagai paslon pada 16-18 Juni 2020, kata Misriani. (sur)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polemik tentang pemusnahan ternak babi terkait penyebaran virus hog cholera dan Afrika Swine Fever (ASF) di Sumatera Utara (Sumut) terus bergulir. Belakangan, muncul gerakan tanda pagar (tagar) save babi yang berencana menggelar aksi dan melakukan gugatan class action terhadap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut menilai, gerakan tagar save babi terlalu berlebihan bahkan terkesan sudah dipolitisir. Sebab, tidak pernah ada pernyataann

Gubernur Edy Rahmayadi melakukan stamping out (pemusnahan massal) babi di Sumut yang terjangkit virus ASF.

“Menurut kami, kalau memang Gubsu tidak memberi pernyataan seperti itu, jangan diplintir. Sebaiknya semua pihak kroscek. Saya yakin gubernur dalam hal ini tidak akan gegabah. Karena wabah babi ini masalah hajat hidup orang banyak di Sumut,” kata Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumut, Ahmad Hadian menjawab Sumut Pos, Rabu (22/1).

Gubsu, kata dia, adalah milik semua rakyat dan golongan yang ada di Sumut. Oleh karena itu dia yakin kalau Edy Rahmayadi sangat arif dalam mengambil kebijakan atas masalah tersebut. “Juga tidak akan merugikan salah satu pihak, kami yakin dengan hal itu. Dan kebijakan pemusnahan bukan hal yang tepat dilakukan saat ini,” katanya.

Sebab, imbuh dia, masih ada cara-cara lain yang bisa ditempuh misalnya dengan pencegahan. Kemudian lokalisasi atau restock bibit babi yang direncanakan dilakukan Pemprovsu di Kepulauan Nias. Meski demikian, diakuinya akan ada banyak pihak pula yang menolak kebijakan dimaksud. “Sebagian orang mungkin beranggapan, jika dipindah peternakan babi di Nias, maka daerah lain tidak akan ada ternak sehingga hanya akan menguntungkan Nias. Padahal itu adalah kebijakan untuk menyelamatkan populasi babi yang ada di Sumut. Dan sifatnya juga bukan permanen,” katanya.

Selain restocking bibit babi di Nias, sambung dia, sembari di daratan tinggi Sumut juga melakukan upaya antisipasi dan pencegahan wabah ASF maupun kolera babi. Seperti koordinasi antarlintas sektoral diperkuat, lalulintas babi diperketat dan lain sebagainya.

“Jadi memang tidak perlu pemusnahan. Kecuali kondisinya benar-benar sudah darurat sekali. Jadi setelah kondisi aman, stok yang di Nias juga sudah mencukupi, lalu didistribusikan babi-babi tersebut ke dataran tinggi yang ada itu. Kami dukung kalau itu upaya yang akan dilakukan,” kata Sekretaris Komisi B DPRDSU ini.

“Jangan pula saat ini kita sedang dapat musibah, justru kita yang gontok-gontokan. Nanti Tuhan marah dan yang ada malah dikasih musibah lebih besar. Sudahlah hentikan mempolitisir soal pemusnahan massal babi ini. Kami pun dari Komisi B terus mengupayakan langkah-langkah untuk membantu pemprov menyelesaikan persoalan ini. Februari nanti kami akan rapat gabungan dengan Komisi D dan E, bersama pemda di tujuh kabupaten/kota yang terjangkit wabah babi,” pungkasnya.

Senada, Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut, Hendra Cipta menegaskan, aksi demonstrasi maupun gerakan lain menolak pemusnahan babi tidak akan menyelesaikan pokok persoalan. Malah tambah membuat gaduh Sumut. “Kami pikir jangan berlebihan jugalah ada kelompok masyarakat yang terus-terusan menyuarakan hal itu, padahal faktanya Gubsu sendiri tidak pernah berucap lakukan stumping out. Harus dikroscek juga bahwa pemprov ada melakukan langkah-langkah dan upaya untuk mengatasi wabah hog cholera ini,” katanya.

Kepada fraksi lain yang kerap menilai buruk kinerja Pemprovsu di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah mengatasi persoalan ini dan lainnya, dianggapnya adalah sebuah bentuk demokrasi dan juga alarm. “Mengkritik boleh, sepanjang kita memakai data yang akurat. Namun kalau sekadar opini yang dikembang-kembangkan, efeknya justru tak baik karena unsur kebencian di dalamnya,” tegasnya.

Begitu juga menyikapi aksi yang akan dilakukan #savebabi berupa class action terhadap Gubsu yang dinilai lambat menangani permasalahan ini, diharapkan pihaknya tidak karena adanya unsur kebencian dan politisasi. “Masalah kematian ternak babi ini harus menjadi catatan penting Pemprovsu untuk peka dan cepat mendeteksi setiap potensi terjangkitnya penyakit hewan ternak apapun yang menjadi konsumsi masyarakat. Jangan sampai sudah menjadi wabah baru kelabakan mengatasinya dan dampaknya pun akan menjadi luas bagi berbagai kalangan masyarakat,” harapnya.

Seperti diketahui, masyarakat korban virus ASF akan menggugat Pemprovsu karena dinilai lalai dan lambat menangani wabah tersebut. Akibatnya banyak masyarakat merugi, baik peternak, pengusaha rumah makan, penjual pakan, pengusaha catering dan sebagainya. Hal itu salah satu poin pertemuan masyarakat korban ASF yang dikoordinir organisasi Save Babi Sumatera Utara, di Wisma Mahinna, Jalan Rela, Medan, Selasa kemarin.

“Masyarakat yang mengalami korban ini akan menuntut ganti rugi karena kelalaian Pemprovsu. Seandainya Pemprovsu cepat mengatasi virus ini, mungkin korbannya tidak sebanyak sekarang,” kata Hotman Sitorus, tim kuasa hukum Save Babi Sumatera Utara.

Dijelaskannya, wabah ini merupakan peristiwa di luar kemampuan peternak dan telah menimbulkan kerugian. Terkait besaran tuntutan, akan disesuaikan dengan perhitungan kerugian yang dialami.

Ketua Save Babi Sumut, Boasa Simanjuntak mengatakan, kurang lebih 5.000 orang akan menggelar demo di depan Kantor Gubsu pada 3 Februari mendatang. Tujuannya meminta Gubernur Edy Rahmayadi menyampaikan klarifikasi langsung tentang wacana pemusnahan babi sebagaimana yang berkembang di media dalam beberapa hari ini. (prn)