MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana (SOTK) di jajaran Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Setdaprovsu) efektif berjalan pertengahan Februari 2020.

Saat ini, rancangan peraturan gubernur (pergub) sedang difinalisasi sebagai pedoman terlaksananya perubahan SOTK.

“Sekarang kan Pergubnya lagi dalam proses penetapan verbal. Kemudian ditetapkan lalu diundangkan. Setelah ditetapkan dan diundangkan, baru kita melakukan pengukuhan atau pelantikan ulang pejabat-pejabat di lingkungan Setdaprovsu dan sekretariat dewan,” kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu, Lasro Marbun menjawab wartawan, Kamis (16/1).

Pihaknya menargetkan, pada bulan ini juga Pergub tersebut rampung. Sehingga, diperkirakan paling lama pertengahan Februari mendatang sudah dapat berjalan implementasinya.

“Untuk Pergub induk kita (selesai) di Januari ini. Namun untuk rincian paling lama Februari di minggu kedua. Ya, setelah disahkan (Pergub) maka langsung berjalan (perubahan SOTK),” katanya.

Dia menerangkan, terdapat 32 urusan di jajaran Setdaprovsu. Antara lain, OPD yang terimbas perubahan nomenklatur ini yaitu Biro Humas dan Keprotokolan. “Humas juga bagian dari komunikasi. Ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Jadi secara perumpunan harusnya masuk ke Dinas Kominfo. Biro Humas dan Keprotokolan akan tetap di sini (Setdaprovsu), dengan nama Biro Administrasi Pimpinan,” katanya.

Selain itu, Biro Otonomi Daerah dan Kerja sama juga bakal dilebur dengan Biro Pemerintahan. Sebab, keduanya dinilai serumpun dalam tatanan tata laksana sesuai regulasi. Meski demikian, jumlah biro pada Setdaprovsu tidak berubah alias tetap sembilan. Artinya ada dua biro dilebur dan dua lainnya terbentuk yang baru.

“Kami sudah melaksanakan rapat-rapat membahas terkait perubahan nama struktural OPD ini. Untuk tindak lanjutnya supaya mempercepat realisasinya, turut pula mengundang Inspektorat. Aturan penyesuaiannya di kementerian juga sudah berjalan, makanya kita langsung menindaklanjutinya,” pungkasnya.

Untuk diketahui, perubahan nomenklatur ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No.56/2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sekdaprovsu R Sabrina sebelumnya mengatakan, perubahan nomenklatur yang diundangkan sejak 26 Agustus 2018 tersebut berlaku untuk sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia. Untuk di Setdaprovsu sendiri, sebut dia, jumlah OPD tidak berubah atau tetap sebanyak sembilan biro.

“Misal Biro Humprot. Akan dilebur ke Diskominfo menjadi satu bidang di sana. Lalu ada biro lain, tapi saya lupa apa. Begitupun muncul yang baru dua biro juga. Jadi jumlahnya tetap sembilan,” katanya menjawab wartawan, Selasa (16/12).

Permendagri yang menjadi landasan atas pelaksanaan regulasi ini, menurutnya sedang pihaknya susun dalam ranpergub. Bahkan tak hanya itu, penyesuaian nomenklatur dinas-dinas juga sudah pihaknya siapkan manakala ada perubahan lagi dari pemerintah pusat.

Adapun sejauh ini OPD di jajaran Setdaprovsu terdiri dari Biro Administrasi Pembangunan, Biro Bina Perekonomian, Biro Hukum, Biro Humas dan Keprotokolan, Biro Organisasi, Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, Biro Pemerintahan, Biro Sosial dan Kesejahteraan, serta Biro Umum dan Perlengkapan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polsek Medan Area menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL di seputaran Pasar Sukaramai, tepatnya di Jalan Akik dan AR Hakim Medan. Penertiban itu karena keberadaan PKLmembuat kawasan di lokasi itu kerap terjadi kemcetan.

“Sudah ditertibkan di Jalan AR Hakim dan tidak menjadi rawan kemacetan untuk pengendara sepeda motor dan mobil,” ucap Kapolsek Medan Area Kompol Faidir kepada wartawan, di Jalan AR Hakim Medan, Kamis (16/1) pagi.

Mantan Kapolsek Pancur Batu ini mengaku, kawasan itu sangat jorok akibatnya banyaknya PKL liar yang menggunakan badan jalan. Sehingga terjadi penyempitan jalan dan merusak suasana keindahan kota yang selam ini sudah dibenahi oleh perangkat pemerintah kecamatan Medan area.

Karena itu, para PKL diminta kembali berjualan di tempat yang sudah disediakan oleh pengelola Pasar Sukaramai. “Harus mempunyai kesadaran untuk sama – sama menjaga lingkungan tetap bersih dan indah dipandang masyarakat lainnya, “ tegasnya.

Kata dia, dengan pelaksanaan penertiban terhadap PKL yang berjualan di badan jalan, baik yang yang mengarah Pasar Akik Sukaramai, demikian juga di persimpangan Gang Langgar, masyarakat yang melintas di Jalan AR Hakim akan merasa aman dan lancar. “Penertiban terus dilakukan untuk menjaga suasana tetap nyaman untuk masyarakat, “ pungkasnya. (mbc/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Warga Mabar, Medan Deli, mengeluhkan pengurusan e-KTP di Dinas Pendudukan Kota Medan. Sebab, kosongnya blanko membuat sulitnya mendapatkan e-KTP, padahal sudah melakukan perekaman Suhendra warga Kelurahan Mabar, Medan Deli mengtakan, kebijakan Disdukcapil Kota Medan sangat buruk, karena pemohon yang mengajukan berkas April 2019 baru bisa dilayani.

“Saya ke Disdukcapil Medan ini yang kedua kalinya datang untuk memperpanjang surat keterangan, surat keterangan pertama sudah habis masa berlakunya, kemudian diperpanjang lagi, karena alasan petugas, stok blanko e-KTP belum datang,” ujar Suhendra yang ingin mendapatkan e-KTP, Kamis (16/1/).

Bahkan, petugas loket e-KTP mengatakan, saat ini pihaknya hanya bisa melayani perpanjangan surat keterangan (resi), karena tidak adanya blanko e-KTP. “Kita sudah membuat sejak lama, tapi alasannya blanko e-KTP belum ada. Ditanya sampai kapan, tapi tidak ada jawaban,” kesalnya.

Kabid Kependudukan Kota Medan, Endang mengatakan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan terkendala stok blanko yang tersedia. Bulan ini Dirjen Kependudukan hanya memberi jatah 500 lembar untuk warga Kota Medan.

“Bulan ini kita hanya dapat jatah blanko e-KTP sebanyak 500 lembar, sementara permohonan yang masuk untuk cetak e-KTP mencapai perbulan rata-rata 2.000 pemohon,” ujarnya.

Tingginya jumlah pemohon, lanjutnya, tidak seimbang dengan stok blanko e-KTP yang tersedia, membuat Disdukcapil membuat kebijakan memprioriras bagi pemohon yang masuk sejak April 2019. “Untuk pengganti e-KTP, Disdukcapil membuatkan surat keterangan kepada yang bersangkutan dengan masa berlaku enam bulan,” ujarnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dengan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), Armansyah Effendy Pohan tak sinkron soal studi kelaikan groundbreaking tol dalam Kota Medan.

Menurut Effendy, Pemprovsu tetap berkomitmen mewujudkan pembangunan jalan tol sepanjang 30,97 kilometer tersebut, yang hingga kini progresnya masih sesuai dengan rencana dan sekarang sedang proses studi kelayakan atau feasibility study (FS).

“Jika FS tersebut selesai dalam waktu dekat ini, maka mudah-mudahan groundbreaking dapat dilaksanakan sesuai jadwal, yaitu Februari 2020,” ujarnya menjawab perkembangan pembangunan infrastruktur prestisius di era kepemimpinan Gubsu dan Wagubsu, Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, Kamis (16/1).

Ia memaparkan, rencana pembangunan jalan tol dalam Kota Medan dimulai pada medio Maret 2019 dengan dilaksanakannya Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemprovsu, Pemko Medan, Pemkab Deliserdang bersama investor PT CmNP dan PT Adhi Karya. “Semua pembiayaan mulai studi kelayakan atau FS sampai nantinya konstruksi dan pengusahaan akan dilakukan oleh investor dan konsorsium,” ungkapnya.

Selanjutnya, pada 15 Agustus 2019 dilakukan Pencanangan Pelaksanaan Studi Kelayakan Pengusahaan Jalan Tol Dalam Kota Medan yang diinisiasi oleh Pemprovsu. Setelah, terbit surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 26 Juli 2019 tentang persetujuan pelaksanaan studi kelaikan dalam rangka prakarsa pengusahaan Jalan Tol Dalam Kota Medan.

“Dalam FS ini sudah termasuk kajian teknis transportasi, lalu lintas, basic design, AMDAL, ekonomi, finansial, kemampuan pembiayaan dan lain-lain yang akan direview oleh Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga, BPJT dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur,” sambungnya.

Direncanakan FS akan selesai di Februari 2020, sehingga tahapan lanjutannya adalah pelaksanaan pengusahaan Jalan Tol Dalam Kota Medan dapat dilanjutkan. Pada tahapan selesai atau disetujuinya FS inilah Pemprovsu akan melaksanakan groundbreaking yang direncanakan bulan depan.

Pemprov, Pemko Medan dan Pemkab Deliserdang sejatinya terus mendorong dan memfasilitasi seluruh kebutuhan data, perizinan dan lain-lain, terkait percepatan penyelesaian FS yang dilakukan konsultan investor. “Saat ini konsultan investor sedang mengejar target penyelesaian FS tetap on-schedule yang disepakati di Februari 2020. Kita juga berharap semua pihak dapat juga mendukung segala bentuk kegiatan yang dapat mempercepat selesainya FS ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubsu Edy sebelumnya menyampaikan rencana dimulainya pekerjaan jalan tol dalam Kota Medan lebih cepat dari perkiraan. Uji kelaikan atas proyek tersebut disebut dia sudah selesai dilakukan pihak investor. “Ya, FS-nya sudah oke, gak ada masalah. Februari kita rencanakan groundbreaking,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (27/12) lalu.

Gubsu menuturkan, groundbreaking itu nantinya sekaligus menandai dimulainya pembangunan konstruksi tol dalam kota. Disebutnya, tidak ada kendala yang menjadi penghambat pembangunan proyek tersebut. Terutama soal pendanaan, Edy terlihat optimis anggaran sudah tersedia dari investor. “Sudah, harus amanlah. Kalau tidak mana mungkin bisa groundbreaking. Ya, dari (investor dananya),” katanya.

FS dilakukan pihak investor sesuai tahapan dan waktu yakni 10 bulan pasca pencanangan proyek tersebut, 15 Agustus 2019. Andai jadi groundbreaking Februari mendatang, itu artinya masa FS hanya dilakukan selama tujuh bulan saja. “Itu (FS) sudah rampung,” kata Gubsu lagi.

Sebagaimana diketahui, jalan tol dalam kota nantinya dibangun mengikuti pinggir dan anak Sungai Deli. Tol itu panjangnya mencapai 30,97 km dan murni merupakan investasi swasta dengan total nilai investasi sekitar Rp 7 triliun. Tol dalam kota akan dibangun terdiri dari 3 seksi. Seksi I Helvetia – Titi Kuning sepanjang 14,28 km, Seksi II Titi Kuning – Pulo Brayan sepanjang 12,84 km dan Seksi III Titi Kuning – Amplas sepanjang 4,25 km. (prn/ila)

Aggaran Rp20 M, Mei Dibangun

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah sekian lama tertunda pembangunannya, akhirnya Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan membangun Islamic Center yang berada di Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan pada tahun ini. Untuk merealisasikannya, Pemko Medan pun telah menganggarkan dana senilai Rp20 miliar untuk memulai proses pembangunannya.

“Tahun ini juga akan dibangun, sudah dianggarkan sebesar Rp20 miliar dari APBD Kota Medan tahun 2020. Kalau soal pembebasan lahan lokasi pembangunan, itu sudah clear sejak tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Kamis (16/1).

Saat ini, kata Benny, pihaknya sedang mempersiapkan segala sesuatu untuk proses pembangunannya. “Bulan Maret (2020) kemungkinan besar akan dilakukan lelang proyek pengerjaan, biasanya memakan waktu paling lama 40 hari, termasuk masa sanggah. Setelah proses lelang selesai, maka sudah bisa mulai dibangun. Target kita bulan Mei nanti sudah bisa mulai dikerjakan pembangunannya,” jelas Benny.

Islamic Center sendiri, kata Benny, akan berdiri di atas lahan seluas 22 hektare yang proses pembebasan lahannya sudah selesai. Begitu juga akses jalan menuju lokasi, yakni Jalan Rawe VII, Pemko Medan melalui Dinas PU Kota Medan juga disebutnya telah membangun infrastruktur berupa jalan menuju lokasi dengan melakukan pembetonan jalan dan pembangunan titi.

“Ada sedikit lagi lah jalan yang mau dikerjakan, beberapa waktu yang lalu masih terkendala pembebasan lahan untuk jalan agar sama lebar, tapi yang saya tahu itu sudah selesai,” katanya.

Diterangkan Benny, untuk luas lahan pembangunan Islamic Center, awalnya Pemko Medan berniat melakukan pembebasan lahan seluas 42 hektare. “Tapi bila membandingkan Islamic Center di wilayah lainnya, maka tahun 2016 diputuskan bahwa lahan 22 Hektar saja juga sudah cukup,” terangnya.

Benny mengatakan, pihaknya akan membangun Islamic Center dengan sebaik mungkin, mengingat fungsinya yang sangat penting ditengah-tengah masyarakat. “Fungsi Islamic Center sendiri sebagai pusat pembinaan dan pengembangan agama Islam, hal ini sangat penting dan kita berkomitmen untuk membangun Islamic Center ini dengan sebaik mungkin,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Medan dari Fraksi PKS, Syaiful Ramadhan mengatakan, pihaknya mendukung sekaligus mengapresiasi langkah Pemko Medan yang akan segera membangun Islamic Center. Sebab menurutnya, Kota Medan sebagai Kota Metropolitan sudah sangat selayaknya memiliki Islamic Center.

“Ya bagus sekali kalau memang bisa dibangun tahun ini, selama ini kan tertunda terus. Kota Medan sebagai salah satu Kota terbesar di Indonesia sekaligus Kota Metropolitan sudah sepantasnya memiliki Islamic Center sebagai pusat pembinaan dan pengembangan agama Islam,” tuturnya.

Oleh karena itu, ia berharap, agar Pemko Medan melalui Dinas terkait, yakni Dinas PKPPR dan Dinas PU dapat segera membangun Islamic Center dengan sebaik mungkin dan secepat mungkin. “Kita harapkan Dinas Perkim (PKPPR) dapat segera membangunnya di bulan Mei seperti yang mereka katakan, harapan kita jangan mundur lagi.

Untuk Dinas PU juga juga kita harapkan agar dapat menyelesaikan secara tuntas proses pembangunan akses jalan menuju lokasi Islamic Center. Sebab, Islamic Center harus berfungsi sebagaimana mestinya dan dapat dimanfaatkan secara baik untuk kepentingan masyarakat terkhusus umat Islam,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memasuki awal tahun 2020, suhu udara di Kota Medan dan sekitarnya mulai terasa hangat. Bahkan dalam sepekan terakhir, masyarakat Kota Medan dan sekitarnya mulai merasakan udara yang cukup menyengat. Tak hanya di siang hari, udara menyengat itu juga dirasakan pada malam hari.

Forcaster Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah I Kota Medan, Endah mengatakan, saat ini Sumatera Utara termasuk Kota Medan dan sekitarnya memang telah memasuki masa perubahan cuaca atau pancaroba.

“Saat ini kita memang sedang memasuki masa pancaroba, masa perubahan dari sebelumnya musim hujan dan akan memasuki musim kemarau. Tetapi saat ini belum masuk dalam musim kemarau, masih akan mengarah ke sana,” ucap Endah kepada Sumut Pos, Kamis (16/1).

Untuk suhu udara tertinggi, kata Endah, rata-rata masih di seputaran suhu normal atau belum masuk ke dalam kategori suhu pada musim kemarau.

“Suhu maksimal masih sekitar 33,2 derajat, suhu itu belum tergolong ke dalam cuaca panas, itu masih normal,” ujarnya.

Namun begitu, lanjut Endah, dalam musim pancaroba saat ini kondisi hujan bukan tidak mungkin terjadi. Diperkirakan curah hujan masih akan ada tetapi dengan intensitas yang jauh menurun bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.

“Jadi sebenarnya saat ini panas itu belum menyengat. Mungkin masyarakat merasakan panas yang menyengat itu karena pada bulan-bulan sebelumnya sudah terbiasa dengan suhu di musim hujan, sehingga saat memasuki suhu di masa pancaroba saja sudah mulai terasa lebih hangat,” katanya.

Dilanjut Endah, pihaknya masih akan memantau lebih lanjut kondisi ini ke depannya. “Sampai kapan ini akan berlangsung, itu sedang dikaji. Yang pasti kondisi ini masih akan berlanjut, setidaknya 3 hari ke depan dan kita memang dalam masa pancaroba dari musim penghujan ke musim kemarau,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pemerintah menerbitkan Undang-undang Cipta Lapangan Pekerjaan yang disebut Omnibus Law, mendapat protes keras di kalangan buruh.

Salah satunya elemen buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut).

Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo menyampaikan, tidak hanya menolak, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran pada 20 Januari 2020 mendatang.

“Aksi ini serentak secara nasional dipusatkan di DPR RI Jakarta, untuk Sumut kita akan geruduk kantor Gubernur dan DPRD Sumut, massa buruh diperkirakan jumlahnya ribuan,” kata Willy didampingi Tony Rickson Silalahi kepada wartawan di Medan, Kamis (16/1) siang.

Dalam aksi nanti, Willy berharap, DPR RI dan pemerintah pusat dapat mendengarkan aspirasi kaum buruh untuk menolak pembahasan Omnibus Law. Sebab, menurut kajian FSPMI, secara substansi, Omnibus Law cenderung merugikan kaum buruh.

“Kami menilai Omnibus Law tidak akan meningkatkan investasi. Tetapi justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan kaum buruh, sehingga mereka menjadi miskin,” paparnya.

Willy menilai, Omnibus Law hanya akan menghilangkan upah minimum, menghilangkan pesangon, outsourcing dan kontrak kerja yang bebas (fleksibilitas pasar kerja), masuknya TKA yang tidak memiliki skill, hilangnya jaminan sosial, dan dihapuskannya sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak memberikan hak-hak buruh.

Menurutnya, Omnibus Law bukan cara terbaik untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja. “Sebaliknya, Omnibus Law merupakan cara terbaik untuk menghancurkan kesejahteraan para pekerja, maka kami menolaknya,” tegas Willy.

Sementara itu, Sekretaris DPW FSPMI Sumut, Tony Rickson Silalahi menambahkan, pada aksi nanti dia berharap agar elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang lain dapat bergerak bersama menolak Omnibus Law.

“Kita sudah berkomunikasi dengan elemen buruh lain di Sumut, kemungkinan aksi nanti tidak hanya buruh dari FSPMI, tapi seluruh serikat buruh di Sumut semoga ikut bergerak,” pungkasnya. (mbc/ila)