31 C
Medan
Saturday, April 11, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 46

Kamila Sellier Tersayat Pisau Sepatu Skating

INSIDEN: Insiden ketika Kamila Sellier terkena bilah pisau sepatu es milik rivalnya dalam laga final nomor 1500 meter putri Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina.
INSIDEN: Insiden ketika Kamila Sellier terkena bilah pisau sepatu es milik rivalnya dalam laga final nomor 1500 meter putri Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Suasana meriah di Milano Ice Skating Arena berubah mencekam pada Jumat (20/2) malam waktu setempat. Atlet seluncur cepat lintasan pendek (short-track speedskating) asal Polandia Kamila Sellier mengalami insiden mengerikan saat wajahnya terkena bilah pisau sepatu es milik rivalnya dalam laga final nomor 1500 meter putri Olimpiade Musim Dingin Milan-Cortina.

Dilansir dari Daily Mail, Sellier terjatuh dalam tabrakan beruntun yang melibatkan legenda balap es Italia Ariana Fontana dan atlet Amerika Serikat Kristen Santos-Griswold. Insiden itu terjadi tepat di tikungan terakhir lintasan yang mengakibatkan wajah Sellier tertutup darah akibat luka sayatan di atas mata kirinya.

Kecelakaan bermula saat intensitas balapan meningkat di putaran akhir. Persaingan posisi yang sengit memicu benturan fisik yang tidak dapat dihindari. Petugas medis segera berhamburan ke tengah lintasan begitu melihat kondisi Sellier yang cukup parah.

Demi menjaga privasi dan ketenangan penonton yang memadati arena, petugas membentangkan kain putih besar saat memberikan pertolongan pertama di atas lintasan es.

Setelah penanganan darurat, Sellier dievakuasi menggunakan tandu untuk dibawa keluar arena. Meski wajahnya tertutup perban, Sellier sempat memberikan jempol (thumbs-up) kepada para penonton yang memberikan dukungan kepada sang atlet dengan bertepuk tangan.

Pihak ofisial Polandia kemudian memberikan kabar melegakan setelah pemeriksaan awal. Meski mengalami luka robek yang memerlukan jahitan di area wajah, kondisi mata Sellier dinyatakan dalam keadaan aman dan tidak mengalami kerusakan permanen.

Atlet berusia 25 tahun itu selanjutnya langsung dilarikan ke rumah sakit setempat untuk menjalani tes medis lanjutan guna memastikan tidak ada cedera kepala atau trauma lainnya.

Penyelidikan cepat yang dilakukan oleh juri pertandingan mengungkap penyebab utama kecelakaan itu. Kristen Santos-Griswold dinyatakan melakukan pelanggaran jalur (illegal lane pass) saat mencoba menyalip. Akibat manuver berbahaya itu, Santos-Griswold dijatuhi penalti dan didiskualifikasi dari babak perempat final.

Di sisi lain, Ariana Fontana yang juga sempat terjatuh berhasil bangkit dan tetap mampu melanjutkan kompetisi. Meskipun demikian, baju balapnya (skinsuit) mengalami kerusakan dan harus menerima perawatan singkat dari fisioterapis pada bagian pinggul kiri saat jeda. Fontana finis di posisi kedua di belakang Hanne Desmet dari Belgia yang membawanya melaju ke babak semifinal dan final.

Sebagai peraih medali perak bertahan di nomor 1500 meter, Ariana Fontana sedang mengejar ambisi untuk menyamai rekor atlet ski lintas alam Norwegia Marit Bjorgen sebagai Olimpian Musim Dingin dengan koleksi medali terbanyak sepanjang masa.

Sebelumnya, Fontana telah menunjukkan performa luar biasa di Milan Cortina dengan mengamankan medali emas di nomor estafet campuran 2000 meter dan medali perak di nomor 500 meter, serta estafet 3000 meter. (JPC/TRI)

Jemput Aspirasi, Dodi Robert Simangunsong Soroti Sengkarut PKH Hingga Krisis Air Bersih

MEDAN, SumutPos.co – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, S.H., kembali menjemput aspirasi konstituen dalam kegiatan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 Tahun Anggaran 2026 di dua lokasi yakni di Halaman SD HKBP Teladan, Jalan Sempurna No 30 dan di halaman Gereja HKBP Teladan Medan, Jalan Sederhana No 11, Kelurahan Teladan Barat Medan Kota.

Pertemuan tersebut diwarnai berbagai keluhan krusial warga mulai dari bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, beban PBB yang mencekik, hingga krisis layanan air bersih yang menahun.

Salah satu persoalan paling mencolok disampaikan Ibu br Sinaga, warga Jalan Pelajar. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena meski telah memegang buku rekening Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia sejak tahun 2017, saldo di dalamnya selalu kosong tanpa ada dana yang masuk.

Persoalan bansos yang dinilai tebang pilih juga dikritik tajam oleh Bapak Sinurat. Ia mempertanyakan transparansi pendataan, mengingat dirinya tetap tidak mendapatkan PKH meski sudah pisah Kartu Keluarga (KK) dari orang tuanya yang pensiunan PNS. Ironisnya, ia mendapati keluarga oknum aparat kelurahan dan Kepling justru terdata sebagai penerima bantuan.

“Pendataan ini harus dievaluasi total. Jangan sampai yang benar-benar membutuhkan malah gigit jari, sementara yang dekat dengan kekuasaan di tingkat lingkungan justru diprioritaskan,” tegas Dodi Simangunsong merespons keluhan tersebut.

Selain bansos, beban ekonomi warga semakin berat dengan tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pak Sianturi dari Jalan Pintu Air mengeluhkan tagihan PBB rumah orang tuanya yang melonjak tajam, padahal penghasilan sang orang tua hanya berkisar Rp1,1 juta per bulan.

Krisis infrastruktur dasar juga menjadi sorotan utama. Pak Silalahi dari alamat Bahagia dan Ibu br Sinaga mengeluhkan layanan air bersih PAM (Perumda Tirtanadi) yang kerap mati total pada siang hari selama hampir dua tahun terakhir. Meskipun sudah dua kali dilaporkan, hingga kini belum ada tindakan konkret dari pihak terkait.

Masalah keselamatan lingkungan turut disuarakan Ibu Marta dari Puri Indah Air Bersih Ujung. Ia mengkhawatirkan kondisi sungai yang mulai menggerus dinding perumahan warga, yang jika dibiarkan dapat memicu longsor dan kerusakan bangunan lebih parah.

Menanggapi rentetan persoalan ini, Dodi Robert Simangunsong berjanji akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke dalam rapat paripurna dan berkoordinasi langsung dengan OPD terkait, seperti Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, hingga pihak Perumda Tirtanadi dan Dinas SDABMBK.

“Ini adalah rapor merah bagi pelayanan publik di Kota Medan. Saya minta Pemko segera bertindak, terutama terkait kebutuhan dasar seperti air bersih dan bantuan sosial yang macet,” pungkasnya.

Hadir dalam reses tersebut Plt Camat Medan Kota Endang Wastiani, Lurah Teladan Barat Juni Hardian, dan perwakilan dari sejumlah OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas SDABMBK, Satpol PP, Perumda Tirtanadi, dan lainnya. (adz)

Sengketa Lahan di Deliserdang Berlanjut, PN Lubukpakam Gelar Sidang Pemeriksaan Setempat

PEMERIKSAAN: Sidang pemeriksaan setempat terkait sengketa lahan di Dusun 5, Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deliserdang, Jumat (20/2).
PEMERIKSAAN: Sidang pemeriksaan setempat terkait sengketa lahan di Dusun 5, Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deliserdang, Jumat (20/2).

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Lubukpakam menggelar sidang pemeriksaan setempat terkait sengketa lahan di Dusun 5, Desa Karanggading, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deliserdang, Jumat (20/2). Sidang ini merupakan bagian dari perkara nomor 375 terkait gugatan perlawanan yang diajukan oleh Ny Yenti, seorang warga Kabupaten Langkat.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Hiras Sitanggang SH MH, bersama Hakim Anggota Muzakir SH MH, dan Eduart Marudut PS SH, serta Panitera Benitius Silangit SH MH, dihadiri oleh Kepala Desa Karanggading Agus Sanjaya, Sekretaris Desa Sukardi, Camat Zulfahri Harahap, tokoh masyarakat Firman, dan puluhan warga desa.

Agenda sidang yang seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB, molor hingga pukul 13.30 WIB karena pihak tergugat belum hadir. Sidang akhirnya dilanjutkan secara daring dengan pihak tergugat.

Dalam pelaksanaan sidang, Hakim Ketua Hiras Sitanggang menegaskan bahwa sidang pemeriksaan setempat ini terbuka untuk umum dan dihadiri oleh unsur pemerintah desa dan kecamatan.

Ia juga menanyakan kepada kuasa penggugat dan tergugat mengenai objek yang diperkarakan. Kedua belah pihak membenarkan bahwa objek yang diperkarakan berada di lokasi sidang pemeriksaan setempat.

“Sidang akan dilanjutkan di ruang sidang dengan pemeriksaan saksi untuk pembantah mengajukan saksi,” ujar Hiras Sitanggang.

“Sidang kita tunda 4 Maret 2026, agendanya memberi kesempatan kepada pembantah untuk mengajukan saksi. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup,” tandasnya.

Sekretaris Desa Karanggading, Sukardi, membenarkan bahwa lahan yang disengketakan berada di wilayah Desa Karang Gading. Ia menjelaskan bahwa selama 30 tahun bertugas sebagai sekdes, lahan tersebut masuk wilayah Desa Karanggading dan dulunya dikelola oleh masyarakat setempat.

“Secara administrasi di tahun 1996, wilayah ini saling mengakui antara masyarakat Desa Karanggading dan Desa Telagatujuh. Karena ada klaim dari kedua desa, kepala desa saat itu mengundang camat, karena penentu wilayah itu kan kecamatan. Termasuk Kabag Tapen juga pada saat itu.

Dan hasil pertemuan itu, camat menyatakan kalau ini (lahan disita) adalah Desa Karanggading,” jelas Sukardi.

Ia menambahkan bahwa camat saat itu, Bapak Yusuf Siregar, yang kemudian menjadi bupati, juga menyatakan hal yang sama.

Amran, salah satu kuasa hukum penggugat, menjelaskan bahwa sidang pemeriksaan setempat ini bertujuan untuk meninjau apakah objek yang telah diletakkan sita benar adanya.

“Tadi sudah jelas dijelaskan oleh kuasa tim, bahwa letak lahan yang menjadi sengketa ini berada di Desa Karanggading, Dusun 5, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang. Dan itu juga sudah dipertanyakan kepada kepala desa, memang membenarkan bahwasanya ini terletak di Desa Karanggading,” ujarnya.

Amran juga menyampaikan bahwa pihaknya telah meminta majelis hakim untuk melaksanakan sidang secara daring jika pihak tergugat tidak hadir, dan permintaan tersebut diterima oleh hakim.

Sebelumnya, Ny Yenti melalui kuasa hukumnya dari Kantor Advokat BIMA SH & Rekan, telah mengajukan gugatan perlawanan (derden verzet) ke PN Lubukpakam terkait pelaksanaan sita eksekusi yang dinilai salah objek dan cacat hukum. Gugatan tersebut didaftarkan pada Senin (6/10/2025).

Dalam permohonannya, Pelawan menyatakan bahwa juru sita PN Lubukpakam telah melaksanakan sita eksekusi pada 3 Juni 2025 terhadap lahan seluas kurang lebih 260.000 meter persegi yang berada di Dusun V, Desa Karanggading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deliserdang.

Padahal, menurut Pelawan, amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menyebut objek perkara berada di Dusun II, Desa Telagatujuh, Kecamatan Labuhan Deli.

Sengketa lahan ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik, mengingat luas lahan yang dipersoalkan mencapai 26 hektare dan telah melalui proses hukum panjang hingga tingkat Mahkamah Agung. (tri)

Iman: Kegiatan Safari Ramadan Jangan Sampai Terputus

SAFARI RAMADAN: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama jajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi menghadiri kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Al Hikmah, Kelurahan Bandarsakti, Kamis malam (19/2)// azan Purba.
SAFARI RAMADAN: Wali Kota Tebingtinggi Iman Irdian Saragih bersama jajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi menghadiri kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Al Hikmah, Kelurahan Bandarsakti, Kamis malam (19/2)// azan Purba.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi H Iman Irdian Saragih menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadan yang rutin setiap tahun dilaksanakan, kiranya jangan sampai terputus atau terhenti. Kegiatan ini juga menurutnya, selain yang utama menjalankan ibadah, termasuk menjalin silaturahmi antara jajaran Pemerintah Kota Tebingtinggi dengan masyarakat.

“Bahwa kesempatan ini juga sekaligus menyerap aspirasi bapak, ibu sekalian,dan mempererat tali silaturahmi kita, ukhuwah Islamiyah kita, itu yang kita jaga. Kita juga ada memberikan bantuan, semoga dapat bermanfaat,” ujar H Iman Irdian Saragih dalam bimbingan dan arahan pada kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al Hikmah Jalan Bawang Putih, Lingkungan VI, Kelurahan Bandarsakti, Kamis malam (19/2).

Menurut Iman, untuk Tahun 2026 ini, Safari Ramadan akan dilaksanakan pada 24 Masjid di Kota Tebingtinggi.
“Tahun ini kita mengunjungi 24 masjid. Yang sudah kita kunjungi tahun lalu, tahun ini kita tidak kunjungi lagi,” jelas Iman.

Wali kota juga memberikan pesan kepada jamaah yang hadir untuk memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan agar menghindari kebencian, provokasi, berita kebohongan yang tidak bertanggungjawab, tetap terus menebar kebaikan di masyarakat. (mag-3/azw)

7 Desa di Tanjungmorawa Dijabat Plt Kades

LANTIK KADES: Camat Tanjungmorawa Gontar Syahputra Panjaitan SSTP MM melantik tujuh pelaksana tugas kepala desa menggantikan pejabat lama di Aula Kantor Desa Tanjungmorawa B, Jumat (20/2).
LANTIK KADES: Camat Tanjungmorawa Gontar Syahputra Panjaitan SSTP MM melantik tujuh pelaksana tugas kepala desa menggantikan pejabat lama di Aula Kantor Desa Tanjungmorawa B, Jumat (20/2).

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Sebanyak tujuh kepala desa di wilayah Camat Tanjungmorawa diberhentikan masa jabatannya dan digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). Ini dilakukan karena masa jabatan kades yang lama telah berakhir.

Untuk menjalankan adminitrasi di desa, Camat Tanjungmorawa, Gontar Syahputra Panjaitan SSTP MM melantik tujuh pelaksana tugas kepala desa yang menggantikan pejabat lama, di Aula Kantor Desa Tanjungmorawa B, Jumat, (20/2).

Berikut para kepala desa habis masa jabatan adalah kepala Desa Aekpancur dari Suyitno kepada Elekta SM Nababan. Desa Bandarlabuhan dari Hajeman kepada Adi Saputra Sirait. Desa Dalusepuluh A dari Sugianto kepada Darma Manalu. Desa Dagangkelambir dari Alfian kepada Nurhidayah. Desa Lengau Seprang dari Suheriyanto kepada Santi. Desa Penarakebun dari Asmawati kepada Nurhedi, serta Desa Punden Rejo dari Misno kepada Sugan Wijaya Kusuma.

Gontar Syahputra berpesan kepada ketujuh pejabat pelaksana tugas kepala desa tersebut agar langsung bertugas memberikan pelayanan adminitrasi yang baik dan bagus kepada masyarakat. Selain itu, Gontar Syahputra mengingatkan agar mengsukseskan pelaksanaan pemilihan kepala desa di tujuh desa tersebut.

“Setelah dilantik langsung bertugas agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu dan berjalan lancar. Terima kasih kepada tujuh kepala desa yang telah purna bakti saya ucapkan terimakasih atas pengabdiannya,” pungkasnya.(btr/azw)

Dugaan Korupsi Dana BTT Pemkab Batubara 2022, Jaksa Tetapkan PPK dan PPTK Tersangka

PAPARKAN: Kejaksaan Batubara memaparkan tersangka sekaligus mengenakan rompi kepada tersangka DS, Kadis Kesehatan Batubara, Kamis(19/2).Foto.Liberti H Haloho.
PAPARKAN: Kejaksaan Batubara memaparkan tersangka sekaligus mengenakan rompi kepada tersangka DS, Kadis Kesehatan Batubara, Kamis(19/2).Foto.Liberti H Haloho.

BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batubara Fransisco Tarigan SH MH menetapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara Tahun Anggaran (TA) 2022, Kamis (19/2).

Kedua Tersangka, masing masing berinisial DS, bertindak sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kesehatan Batubara dan seorang lagi berinisial E bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Penetapan dilakukan setelah Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batubara menemukan alat bukti yang cukup.

“Kasus ini berkaitan dengan realisasi Dana BTT pada sejumlah pekerjaan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Dinas Kesehatan PPKB Kabupaten Batubara,” jelas Kajari Batubara Fransisco Tarigan SH MH dalam siaran persnya kepada wartawan, Jumat (20/2).

Menurutnya, perkara dugaan korupsi Dana BTT ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp5.170.215.770 pada Tahun Anggaran 2022. “Berdasarkan hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara (PKKN) oleh ahli, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.158.081.211,” tandasnya.

Sebelumnya, Kejari Batubara telah lebih dulu menetapkan dua tersangka lain, yakni CS (52) selaku Direktur CV Widya Winda serta IS (27) yang tercatat sebagai Wakil Direktur CV Eka Gautama Consultant, Wakil Direktur CV Sakhi Utama, Direktur PT Zayan Abidzar, sekaligus mantan Kepala Dinas Kesehatan Batubara, drg Wahid Khusyairi.

Penetapan tersangka terhadap E dan DS dituangkan dalam surat Kepala Kejaksaan Negeri Batubara Nomor PRINT-01/L.2.32/Fd.2/02/2026 dan PRINT-02/L.2.32/Fd.2/02/2026 tertanggal 19 Februari 2026.

Usai penetapan, kedua tersangka langsung ditahan dan dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Labuhanruku selama 20 hari. Terhitung sejak 19 Februari 2026 hingga 10 Maret 2026.(lib/azw).

Usai Ditahan 13 Hari Kasus Dugaan Penipuan Proyek, Polrestabes Medan Bebaskan Kadis PUTR Labura

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto (tengah). Ist
Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto (tengah). Ist

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polrestabes Medan menghentikan penyidikan Kadis Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Labuhanbatu Utara (Labura) berinisial ED, tersangka dugaan penipuan proyek sebesar Rp600 juta. ED dibebaskan usai berdamai dengan korban PS, melalui mekanisme restorative justice (RJ).

Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan, keluarga ED mendatangi korban dan mengembalikan kerugian Rp600 juta secara penuh. Kesepakatan damai pun tercapai, dan korban bersedia mencabut laporan.

“Permohonan restorative justice diajukan ke penyidik dan dilakukan gelar perkara khusus pada 18 Februari 2026 dengan melibatkan kedua belah pihak,” ujarnya, Jumat (20/2).

Total, ED menjalani penahanan selama 13 hari sebelum akhirnya dibebaskan. “Dari tanggal 5 sampai 18 Februari. Setelah proses RJ disetujui, tersangka kami keluarkan dari rutan,” kata Bayu.

ED sebelumnya dilaporkan seorang warga berinisial PS atas dugaan penipuan senilai Rp600 juta. Kasus ini bermula pada 2020 lalu, ketika ED menjanjikan proyek kepada korban.

Pada 18 Desember 2020, korban mentransfer uang Rp600 juta kepada ED setelah adanya kesepakatan di Kota Medan. Namun proyek yang dijanjikan tak kunjung terealisasi.

Korban sempat melayangkan somasi hingga tiga kali, tetapi tak mendapat kepastian. Merasa dirugikan, PS akhirnya melapor ke polisi pada Juli 2024. Proses hukum pun bergulir dari penyelidikan hingga penyidikan.

Pada 29 Oktober 2025, penyidik resmi menetapkan ED sebagai tersangka. Ia kemudian ditahan sejak 5 Februari 2026.

Meski kasus hukum berakhir damai, sorotan publik terhadap integritas pejabat daerah pun mencuat. Terlebih, kasus ini menyeret nama pejabat aktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labura. (man/azw)

Wabup Dairi Ikuti Entry Meeting LKPD 2025 Tegaskan Akuntabilitas

IKUTI: Wakil Bupati Kabupaten Dairi Wahyu Daniel Sagala, mengikuti entry meeting terkait pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.
IKUTI: Wakil Bupati Kabupaten Dairi Wahyu Daniel Sagala, mengikuti entry meeting terkait pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Kabupaten Dairi Wahyu Daniel Sagala, mengikuti entry meeting terkait pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Kegiatan ini digelar secara daring oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Kamis (19/2), dan diikuti seluruh kepala daerah se-Sumut, termasuk Wakil Gubernur Sumut, Ir. Surya.

Di Kabupaten Dairi, Wabup Wahyu Daniel hadir didampingi Sekretaris Daerah, Surung Charles Lamhot Bantjin, bertempat di ruang rapat Bupati Dairi.

Kepala BPK Sumut Paula Henry Simatupang, menjelaskan bahwa entry meeting bertujuan memastikan APBD memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. “Entry meeting ini diharapkan menjadi wahana kolaborasi untuk mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah yang bermuara pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Paula menekankan, pemeriksaan LKPD merupakan kewajiban tahunan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, memberikan kesimpulan atas hasil review Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan mendukung perencanaan audit yang bermuara pada pemberian opini. Ia berharap seluruh jajaran pemerintah dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih baik, akurat, dan transparan.

Usai mengikuti entry meeting, Wabup Dairi Wahyu Daniel Sagala menyoroti tantangan akuntabilitas dan laporan keuangan yang semakin kompleks. Menurutnya, tuntutan masyarakat akan transparansi mewajibkan seluruh aparatur pemerintah bekerja secara profesional.

“Seluruh OPD agar memberikan dukungan penuh, baik data maupun dokumen pendukung, sehingga pemeriksaan LKPD dapat berjalan lancar. Harapan kami, Pemerintah Kabupaten Dairi semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat,” tegas Wahyu.

Entry meeting ini menjadi langkah awal bagi Pemkab Dairi dalam mempersiapkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, sekaligus memperkuat pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai prinsip good governance. (rud/ila)

Korupsi Pembuatan Video Profil Desa Karo, Direktur CV Promiseland Dituntut 2 Tahun Penjara

SIDANG: Direktur CV Promiseland, Amsal Christy Sitepu, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (20/2/2026).
SIDANG: Direktur CV Promiseland, Amsal Christy Sitepu, menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (20/2/2026).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Direktur CV Promiseland, Amsal Christy Sitepu, dituntut jaksa 2 tahun penjara. Dia dinilai terbukti korupsi proyek pengelolaan instalasi komunikasi dan informatika serta pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, yang merugikan negara Rp202 juta.

Jaksa penuntut umum (JPU) Wira Arizona, meyakini perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum.

“Menuntut, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Amsal Sitepu dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan,” ujarnya dalam sidang di ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Jumat (20/2/2026).

Selain itu, terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti (UP) kerugian negara sebesar Rp202.161.980. Jika dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap uang tersebut tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang. “Apabila tidak mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun,” kata JPU.

Dalam pertimbangannya, JPU menyebut sejumlah hal yang memberatkan, yakni terdakwa tidak mengakui perbuatannya, berbelit-belit selama persidangan, serta belum mengembalikan kerugian negara. “Sementara hal yang meringankan, terdakwa diketahui belum pernah dihukum,” ujarnya.

Usai mendengarkan tuntutan, hakim ketua M Yusafrihardi Girsang, memberikan kesampatan kepada terdakwa melalui penasehat hukumnya untuk menyampaikan nota pembelaan, pada sidang pekan depan.

Dalam surat dakwaan dijelaskan, kasus ini bermula saat Amsal selaku Direktur CV Promiseland mengerjakan kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informatika lokal desa berupa video profil desa di Kabupaten Karo pada Tahun Anggaran 2020 hingga 2022.

Terdakwa disebut menyusun proposal yang tidak sesuai fakta atau di-mark up untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh pemerintah desa. Selain itu, dalam pelaksanaannya, pekerjaan pembuatan video profil desa tidak sesuai dengan RAB yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, CV Promiseland disebut hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp30 juta untuk setiap desa dalam pembuatan video profil tersebut. Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp202.161.980. (man/ila)

Sidang Sabu 1 Kg Dua Kali Ditunda, Nama Oknum Polisi Lain Tak Masuk Dakwaan

SIDANG: Terdakwa Erina Sitapura saat menjalani sidang yang dipimpin Hakim Ketua Fadel Pardamean di Pengadilan Negeri Binjai.(Teddy Akbari/Sumut Pos)
SIDANG: Terdakwa Erina Sitapura saat menjalani sidang yang dipimpin Hakim Ketua Fadel Pardamean di Pengadilan Negeri Binjai.(Teddy Akbari/Sumut Pos)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sidang perkara sabu 1 kilogram yang menjerat oknum polisi Erina Sitapura beserta tiga terdakwa lain kembali mengalami penundaan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Paulus Meliala menunda pembacaan tuntutan untuk kedua kalinya. Sidang dipimpin Hakim Ketua Fadel Pardamean dan dijadwalkan dilanjutkan pada Senin (23/2/2026).

Kasus ini menarik perhatian publik karena selain melibatkan oknum polisi aktif yang kini sudah dipecat, terdapat dugaan keterlibatan sejumlah oknum lain dalam jaringan peredaran sabu tersebut, meski nama-nama mereka tidak masuk dalam dakwaan.

Selama proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Binjai, Erina Sitapura mengungkapkan adanya perintah dari Ipda JN, perwira unit Subdit I Reserse Narkoba Polda Sumut, untuk menjual sabu seberat 1 kilogram. Tidak hanya itu, terdakwa juga menyebut adanya keterlibatan Aipda MS dan Brigadir AH.

Brigadir AH diduga menyerahkan sabu yang dikemas dalam paper bag cokelat kepada Erina. Skema pembagian keuntungan dari transaksi Rp260 juta, menurut keterangan Erina, dibagi rata antara Brigadir AH, Ipda JN, terdakwa Erina, dan kurir pembeli masing-masing Rp15 juta.

Erina juga menyatakan bahwa dirinya saat itu berada dalam tekanan karena perintah berasal dari atasan. “Saya diperintahkan oleh Ipda JN untuk jualkan sabu 1 kilogram yang diduga hasil tangkapan barang bukti,” ujarnya di persidangan.

Meski dugaan keterlibatan oknum lain muncul dalam persidangan dan BAP, JPU Paulus Meliala menegaskan bahwa pihaknya tidak memasukkan nama-nama tersebut dalam dakwaan. “Fokus kita hanya di Binjai, jadi kita tidak mau ambil pusing soal yang di Medan,” kata Paulus.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Ronald Reagan Siagian, menambahkan bahwa JPU cukup membuktikan kepemilikan sabu oleh terdakwa. “Tidak semua saksi atau oknum yang disebut terdakwa harus diperiksa di persidangan. Yang penting unsur pidana sudah terpenuhi,” jelasnya.

Empat terdakwa dalam kasus ini, yakni Erina Sitapura (polisi aktif saat kejadian, kini dipecat), Ngatimin (pecatan polisi), Gilang Pratama, dan Abdur Rahim, ditangkap Satresnarkoba Polres Binjai pada Sabtu dinihari, 4 Oktober 2025, sekitar pukul 02.00 WIB.

Mereka ditangkap di Jalan dr Wahidin, Kelurahan Sumber Mulyorejo, Binjai Timur. Sebelum penangkapan, terdakwa Erina, Ngatimin, dan Abdur Rahim tengah bersantai menikmati musik bersama dua wanita berinisial EA dan FIT. Saat transaksi berlangsung, kedua wanita ini berada di dalam mobil Honda Mobilio, yang kini menjadi barang bukti bersama sabu 1 kilogram.

Sabu diterima Erina dua hari sebelum penangkapan dan disimpan di ruangan dekat lokasi tempat mereka berkumpul. Erina, saat itu baru enam bulan bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut, sebelumnya bertugas di Korps Brimob Medan.

Dalam keterangan terdakwa, Brigadir AH, Erina, Aiptu RF, Aipda MS, Ipda ES (Panit), Ipda JN (Panit), dan AKP RS (Kanit) diketahui merupakan satu tim di bawah komando kepala subdirektorat Kompol DP. Dugaan perintah penjualan sabu datang dari Ipda JN, sementara Brigadir AH yang berada satu tim dengan Erina diduga mengetahui transaksi tersebut.

Paulus Meliala menambahkan, penyidik pernah mengirimkan SPDP atas nama Brigadir AH yang sudah ditetapkan tersangka, tetapi belum ditangkap. “SPDP itu salah alamat, harusnya dikirim ke Kejari Medan, bukan Binjai,” jelas Paulus.

Jaksa menegaskan, persidangan hanya akan fokus pada peristiwa di Binjai dan kepemilikan sabu oleh terdakwa. Nama-nama oknum lain yang disebut terdakwa dalam BAP tidak dimasukkan ke dakwaan karena berada di wilayah hukum berbeda, yakni Medan.

Keempat terdakwa dijerat Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kasus ini menjadi sorotan publik karena selain jumlah barang bukti yang besar, juga karena dugaan keterlibatan oknum polisi lain yang belum diproses hukum. (ted/ila)

1...454647...15,675Page 46 of 15,675

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor