25 C
Medan
Monday, February 2, 2026
Cari disini....
Home Blog Page 4625

Rencana Pemprov Bangun Rusunawa Pegawai KEK Sei Mangkei

KEK SEI Mangkei: Areal KekSei Mangkei dilihat dari atas udara. Pemprovsu berencana membangun rusunawa yang terintegrasi bagi pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun.

Pembangunan Fisik Melalui KPBU

KEK SEI Mangkei: Areal KekSei Mangkei dilihat dari atas udara. Pemprovsu berencana membangun rusunawa yang terintegrasi bagi pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun.
KEK SEI Mangkei: Areal KekSei Mangkei dilihat dari atas udara. Pemprovsu berencana membangun rusunawa yang terintegrasi bagi pekerja di Kawasan KEK Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun.

SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana membangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terintegrasi bagi pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun. Rencananya, pembangunan fisiknya akan coba dijajaki melalui sistem Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut, Hasmirizal Lubis mengatakan, Pemprovsu mengalokasikan anggaran untuk ketersediaan lahan dua hektaren

sedangkan pembangunan fisik akan coba dijajaki melalui sistem Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Mengenai kapasitas yang akan dibangun, diakuinya, secara detil konsep pembangunannya sudah ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Sumut. Namun pemprov masih bingung untuk membangun rusunawa tersebut. Sebab saat ini sedang menjajaki peluang kerja sama dengan investor.

“Karena ini akan dijalankan dengan pihak ketiga, sifatnya nanti disewa. Artinya jika semakin cepat berisi dan penuh akan semakin bagus. Kita membangun itu harapannya untuk memenuhi rumah tinggal para pekerja di KEK Sei Mangkei,” katanya menjawab Sumut Pos, Kamis (9/1).

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi disebutnya terus berkoordinasi dengan Bappenas guna memasukkan pembangunan rusunawa bagi pekerja KEK Sei Mangkei pada program strategis nasional (PSN). Disamping itu adapun program penambahan infrastruktur pada kawasan tersebut antara lain, pembangunan fly over di dua titik disekitar KEK Sei Mangkei, jalan tol, Pelabuhan Kuala Tanjung, jalan beton ROW 34 atau Jalan Surfaktan dan Jalan Biodisel, pembangunan WTP kapasitas 900 M3/jam, jaringan listrik, jaringan distribusi air bersih dan jaringan limbah ke PT All Cosmos Biotek dan PT Aice Sumatera Industry.

Di sisi lain, sekarang ini ada 15 proyek besar yang tengah diperjuangkan Pemprovsu agar dapat masuk ke PSN. Antara lain tol dalam Kota Medan, LRT dan BRT Mebidangro, sport centre, Rumah Sakit Haji Internasional, dan Islamic Centre.

“Harapannya presiden mau merubahnya lagi. Sebab banyak usulan dari semua provinsi juga. Makanya kami terus intens koordinasi ke Bappenas, mengingat mereka juga sedang menyusun RPJMN (2021). Artinya kalau ini sudah selaras masuk dalam dokumen perencanaan, pemprov sudah bisa menjalankannya. Sehingga ada jaminan dalam lima tahun semua program itu dapat berjalan,” ungkapnya.

Sementara itu dari aspek pelaku usaha dan investor yang masuk di KEK Sei Mangkei selama hampir lima tahun ini, ada penambahan satu investor yakni PT Aice Sumatera Industry, dengan jenis industri es krim.

Sebelumnya terdapat tujuh tenant yang telah beroperasi di sana yakni antara lain; PT Unilever Oleochemical Indonesia dengan bidang industri oleokimia, PTPN III dengan bidang pabrik kelapa sawit, PT PLN-UIP 2 dengan bidang gardu induk listrik kapasitas 150 KV/60 MVA, PT Pertamina gas dengan bidang matering stasion (suplai gas 75 MMSCFD), PT Industri Nabati Lestari dengan bidang pabrik minyak goreng kapasitas 600.000 ton CPO/tahun, PT Alternatif Protein Indonesia dengan bidang industri alternatif protein kapasitas IBR 5×200.000 ton/tahun, dan PT All Cosmos Indonesia dengan bidang industri pupuk biokimia organik.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Sumut, Jumadi menilai program tersebut belum perlu untuk dilakukan. Alangkah baiknya menurut dia, pemprov fokus mendorong supaya banyak investor masuk ke Sei Mangkei dengan cara memberi kemudahan perizinan.

“Kalau sekarang jangan berpikir itu dulu. Belum saatnya dan belum penting dilakukan. Sekarang ini sudah berapa sih tenant di sana, sudah berapa pula tenaga kerja yang ada? Janganlah kita paksakan uang rakyat yang terbatas ini untuk membangun yang belum perlu,” katanya.

Rumitnya birokrasi misalnya, yang sampai hari ini masih terasa bagi masyarakat apalagi kalangan pengusaha, justru penting dijamin pemerintah provinsi dan pemda. Sehingga calon investor merasa ada kenyamanan dan juga keamanan ketika mereka ingin berinvestasi.

“Pemprov juga perlu menjamin standar infrastruktur yang dibangun, lalu soal perizinan, keamanan dan kenyamanan investor menanamkan sahamnya di KEK Sei Mangkei. Ini yang saya pikir penting dilakukan. Kalau gubernur berani bersikap, siapa yang berani menghambat investasi akan diberlakukan sanksi dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Jadi belum prioritas rusunawa pegawai dibangun saat ini, kita harapkan dikaji lagi oleh pemprov,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu. (prn)

DPP PDI Tegur PAC Beri Dukungan ke Akhyar

DUKUNG: Pengurus PAC PDIP se-Kota Medan menyatakan dukungannya kepada Akhyar Nasution menjadi calon Wali Kota Medan dari PDIP pada Pilkada serentak 2020, Selasa (7/1) lalu. pran/sumut pos

Penjaringan Dinilai Sekadar Formalitas

DUKUNG: Pengurus PAC PDIP se-Kota Medan menyatakan dukungannya kepada Akhyar Nasution menjadi calon Wali Kota Medan dari PDIP pada Pilkada serentak 2020, Selasa (7/1) lalu. pran/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proses penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan untuk Pilkada Medan 2020, disebut hanya sekadar formalitas.

Hal ini merujuk pada sikap DPP PDI-P yang telah menegur 21 Pimpinan Anak Cabang (PAC) PDI-P Kota Medan mendukung Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution dibanding menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution.

“Jika kita belajar proses politik Pilgubsu dua periode sebelumnya, penjaringan yang dilakukan hanya formalitas ataupun pelengkap. Pelengkap ini bisa dipakai atau tidak. Tapi yang penting, tetap ketua umum yang jadi penentu,” kata Koordinator Area Sumut Lembaga Riset Indikator Politik, Elfenda Ananda menjawab Sumut Pos, Kamis (9/1)n

Terlebih jika belajar dari PDI-P, kata Elfenda, banyak sekali kasus semacam itu. Bahkan di Sumatera Utara, sudah berkali-kali partai banteng moncong putih tersebut susah ditebak dalam menentukan sosok yang akan diusung. “Dan cenderung proses penjaringan yang dilakukan lebih sebagai melengkapi saja, malah bisa jadi tidak sama sekali. Sebab keputusan dominan ada di DPP khususnya ketua umum,” katanya.

Meski demikian, hemat dia, secara umum seluruh parpol tidak ada yang mau rugi kecuali ada pertimbangan lain. Misalnya, sebut pria yang akrab disapa El, pada Pilkada serentak 2018 di beberapa daerah terlihat petahana memborong semua parpol. Kata dia, dalam konteks ini, parpol menganggap itu lebih menguntungkan ketimbang mencari calon yang lain.

“Contoh Deliserdang, semua kan ke incumbent. Sebab dilihat dari survey parpol menganggap tidak ada calon yang pantas menyaingi kekuatan incumbent. Ini contoh bahwa parpol cenderung pragmatis, lebih menimbang untung daripada bagaimana melahirkan kepemimpinan daerah,” katanya.

Seandainya pada akhirnya Bobby Afif Nasution yang mendapat ‘tiket’ dari PDI-P sebagai calon wali kota Medan, apa yang mesti dilakukan Akhyar Nasution? Mantan sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut ini menyebut semua keputusan ada di tangan Akhyar.

“Jika dia menentang keputusan partai, tentu dia akan tercampak dari PDI-P. Itu pasti. Karena tidak ada yang boleh melawan keputusan ketua umum. Tinggal keputusan Akhyar, apakah mau dari partai lain ataupun jalur independen. Tapi jika dari independen, kelihatannya dia belum punya persiapan,” ujarnya.

Saat disinggung nasib Akhyar akan sama seperti Tengku Erry Nuradi saat Pilgubsu 2018 yang tidak diusung partainya sendiri sebelum pendaftaran, El menilai kondisinya tidaklah sama. Karena situasi politik yang dihadapi Erry Nuradi kala itu berbeda seperti sekarang ini.

“Agak berbeda. Karena waktu itu Tengku Erry sudah sangat yakin, sementara ada kecelakaan di Golkar di mana ketua umumnya Setya Novanto, tersangkut kasus hukum. Proses politiknya juga sangat dinamis kala itu. Padahal awalnya bersama NasDem posisi Erry Nuradi sudah aman sebelum Setnov nyangkut. Karena sudah rekomendasi dari Setnov. Alhasil di menit akhir berubah semua. Kalau Akhyar ini kan belum ada parpol manapun yang beri rekomendasi, termasuk PDI-P,” ungkapnya.

Diakuinya bahwa proses politik Pilkada Medan kali ini sangat dinamis. Katanya, Akhyar di satu sisi sudah begitu gencar menyakinkan DPP dengan kerja-kerja yang dilakukannya sebagai petahana saat ini. Begitu juga kepada masyarakat, ia rajin turun ke berbagai tempat serta terus menunjukkan kerja pembangunan mulai tingkat kecamatan sampai lingkungan.

“Ini menjadi satu sinyal bahwa dia sebenarnya siap bertarung untuk merebut hati partainya, atau apakah kemudian dia pilih opsi lain. Walaupun sebenarnya dia cocok masuk melalui jalur independen, karena bisa saja partai lain pun bakal dikuasi Bobby mengingat dia adalah menantu Jokowi,” katanya.

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Hasto Kristiyanto sebelumnya menegur 21 PAC PDI-P Kota Medan mendukung Akhyar Nasution ketimbang Bobby Nasution untuk maju di Pilkada Medan. “PAC sudah kami tegur karena untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan strategis terkait dengan Pilkada itu berada di Dewan Pimpinan Pusat Partai,” katanya di Markas PDIP, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/1).

Hasto menegaskan, tugas PAC adalah mendengarkan aspirasi rakyat. Bukan untuk menyampaikan sikap kepada publik. Kemudian, tugas PAC adalah menjalankan tugas politik partai dan sebagai infrastruktur terdepan menyerap aspirasi partai. “Terkait dengan hal tersebut kami sudah memberikan teguran, karena kewenangan pencalonan itu berada di DPP partai dalam rangka Ketua Umum Megawati Soekarnoputri,” tegasnya.

Ia menyikapi PAC PDI-P yang menolak mendukung Bobby sebagai sifat demokrasi. Tetapi dia mengingatkan, tugas PAC adalah menjaring informasi, menjaring tokoh dan disampaikan ke DPP Partai melalui DPC dan DPD. “Dan kemudian DPP partai juga melakukan pemetaan politik, nah itu disiplin partai. Kami sedang proses pembahasan, sehingga semuanya sebaiknya menunggu keputusan dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” pungkasnya.

Sementara itu PDI-P Sumut berulangkali menegaskan akan tegak lurus dengan rekomendasi atau keputusan DPP soal siapa cocok yang akan diusung pada Pilkada serentak 2020 di 23 kabupaten/kota di Sumut. Jajaran struktur partai diimbau untuk bersabar menunggu hasil rekomendasi tersebut, sembari memercayakan semua proses ini kepada ketua umum.

Sementara itu, salah satu pendaftar penjaringan DPD PDIP Sumut, Ihwan Ritonga mengaku tidak mau ambil pusing soal itu.

“Soal (penjaringan) itu formalitas atau tidak, ya itu urusan PDIP, saya gak mau campuri urusan partai orang. Saya pribadi tetap optimis akan diusung oleh partai-partai yang saya sudah mendaftar disana, ya termasuk PDIP. Tapi soal nanti akan diusung atau tidak, ya itu urusan DPP masing-masing partai,” ucap Ihwan kepada Sumut Pos, Kamis (9/1).

Ihwan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Medan dari Fraksi Gerindra mengatakan, majunya Bobby tidak akan membuat dirinya merasa terganggu akan pencalonannya sebagai Wali Kota Medan di Pilkada Medan 2020. Sebaliknya, ia merasa yakin bahwa dirinya akan diusung, setidaknya oleh partainya sendiri (Gerindra) di Pilkada Medan nanti.

“Rakyat Kota Medan sudah tahu bahwa kita sudah bekerja untuk rakyat, kita sudah berbuat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat dan saat ini kita ingin berbuat lebih untuk rakyat. Niat baik ini yang membuat saya optimis, ini bukan ambisi ataupun keinginan saya dan teman-teman saja, tapi ini misi kita bersama yang ingin membangun dan mensejahterakan rakyat,” ujarnya.

Pun begitu, Ihwan berharap agar tidak ada penjaringan yang dilakukan secara formalitas. Sebab menurutnya, proses penjaringan adalah salah satu wadah bagi partai politik ditingkat daerah dalam menampung aspirasi rakyat guna diteruskan ke tingkat pusat. “Karena sejatinya fungsi penjaringan itu adalah menjaring tokoh terbaik yang ada di daerah untuk bisa memimpin dan membawa perubahan bagi daerah itu sendiri,” terangnya.

Pernyataan Ihwan pun seakan diamini oleh Partai NasDem. Ketua DPD NasDem Kota Medan, Afif Abdillah mengatakan pihaknya di DPD telah sepakat dengan DPW NasDem Sumut untuk memasukkan nama Ihwan Ritonga sebagai salah satu dari 4 nama Balon Wali Kota Medan pada Pilkada Medan 2020.

“Dari belasan nama yang sudah mendaftar ke penjaringan DPD NasDem Medan saat itu, kita di DPD dan DPW sudah mengerucutkan nama-nama itu menjadi 7 nama. 4 diantaranya sebagai Balon Wali Kota Medan dan 3 diantaranya sebagai Balon Wakil Wali Kota Medan. Nama Ihwan Ritonga tentu masuk sebagai Balon Wali Kota Medan yang direkomendasikan DPD dan DPW ke DPP,” kata Afif.

Selain nama Ihwan Ritonga, adapun nama-nama tersebut, jelas Afif, untuk Balon Wali Kota Medan ada nama Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, Datuk Syaiful Azhar dan Maruli Siahaan.

“Sedangkan untuk 3 Balon Wakil Wali Kota Medan ada nama mantan anggota DPRD Sumut Nezar Djoeli, Dirut PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya dan Dirut PD Pembangunan Kota Medan Putrama Alkhairi. Nama-nama itu sudah kita rekomendasikan ke DPP untuk nantinya di proses lebih lanjut oleh DPP dengan partai koalisi nantinya,” pungkasnya. (prn/map)

Pemko Medan Antisipasi Virus Hog Cholera, Babi Luar Daerah Harus Lewat RPH

SUNTIK: Petugas dari Dinas Peternakan saat menyuntikkan vaksin anti virus hog cholera, di salah satu peternakan milik warga di Sumut.
SUNTIK: Petugas dari Dinas Peternakan saat menyuntikkan vaksin anti virus hog cholera, di salah satu peternakan milik warga di Sumut.
SUNTIK: Petugas dari Dinas Peternakan saat menyuntikkan vaksin anti virus hog cholera, di salah satu peternakan milik warga di Sumut.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan memperketat masuknya virus Hog Cholera pada babi dengan melakukan berbagai langkah. Salah satunya, melarang babi dari luar daerah yang masuk ke Kota Medan jika tidak melalui Rumah Potong Hewan (RPH).

“Satu-satunya cara ya cuma itu. Kita berkoordinasi kepada Dinas Peternakan Provinsi agar tidak membiarkan ternak babi dari luar Kota Medan masuk ke Kota Medan tanpa jalur yang benar. Semua babi yang masuk ke Kota Medan harus melalui RPH di Medan untuk diperiksa dulu kesehatannya,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun kepada Sumut Pos, Kamis (9/1).

Selain itu, kata Ikhsar, pihaknya juga terus melakukan pegecekan sejumlah lokasi di Kota Medan yang masyarakatnya memelihara babi. “Sejauh ini kita pantau babi mereka sehat-sehat dan tidak ada lagi yang terkena virus itu,” katanya.

Soal berkembangnya virus Hog Cholera ke sejumlah wilayah di Sumut, Ikhsar membenarkannya. Untuk itu, ia terus meminta para pelaku usaha daging babi dan Dinas Peternakan Provinsi agar sama-sama menjaga masuknya babi ke Kota Medan secara ilegal.

“Karena sebenarnya, bangkai babi yang dibuang dan banyak ditemukan di Kota Medan selama ini adalah bangkai dari luar Kota Medan, umumnya dari Deliserdang. Kalaupun ada babi yang mati terkena virus itu di Medan, jumlahnya sangat sedikit,” kata Ikhsar.

Selain itu, lanjut Ikhsar, saat ini pihaknya juga terus melakukan sosialisasi ke pasar-pasar tradisional lewat surat edaran tentang keamanan mengkonsumsi daging babi. “Artinya, masyarakat yang biasa mengkonsumsi daging babi jangan sampai termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya. Pemko Medan menegaskan, semua daging babi yang masuk dan dipotong di RPH, telah diperiksa kesehatannya dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini juga dilakukan agar tidak menggangu perekonomian pedagang babi,” pungkasnya.

Ketua Asosiasi Peternak Babi (Asperba) Sumut sekaligus anggota DPRD Medan, Hendri Duin meminta agar pengawasan itu tidak hanya sekadar wacana saja hingga masuknya babi dari luar Kota Medan di luar jalur tetap terjadi.

“Itu lah pentingnya zonasi tadi. Babi dari Medan jangan keluar, dan babi dari luar Kota Medan jangan masuk tanpa prosedur. Ini gak boleh cuma jadi cerita, tapi yang dikhawatirkan masih ada saja nanti babi yang masuk ke Kota Medan tanpa diperiksa dulu kesehatannya di RPH,” kata Hendri.

Soal sosialisasi, kata Hendri, hal itu juga merupakan langkah yang tepat, mengingat saat ini banyak sekali para pelaku usaha daging babi maupun makanan dari olahan daging babi yang mengaku merugi akibat isu-isu yang sudah terlanjur beredar di masyarakat.

“Akibatnya masyarakat ketika itu banyak yang tak mau makan daging babi lagi, banyak pedagang yang rugi dan mengakibatkan terganggunya perekonomian pelaku usaha. Kita minta agar sosialisasi melalui surat-surat edaran ini bisa diteruskan hingga kelebih banyak pasar tradisional lainnya, masyarakat harus dibere edukasi dan pemahaman yang benar,” ujarnya.

Warga Minta Kompensasi

Sementara itu, rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan memusnahkan ternak babi mendapat dukungan dari masyarakat.

Kepala Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubukpakam, David Sagala menjelaskan bahwa rencana pemusnahan ternak babi didukungan warga pemilik ternak.

Namun, kata David, warga mendukung asal ada kompensasi dari pemerintah. Selayaknya, kompensasi ganti rugi senilai Rp1 juta per ekor untuk indukan. Sedangkan, untuk anakan Rp500 ribuan per ekor.

“Kami sangat setujuh, karena pemusnahan ternak itu akan memutus mata rantai virus Hoq Kolera yang berasang di dalam tubuh babi,” bilangnya.

Disebutkan David, jumlah penduduk di desanya sekitar dua ribuan jiwa. Dan ternak babi yang ada di sana sekitar 3000 ekor. Setiap harinya, sepuluh ekor babi mati karena Hog Cholera.

“Setiap hari kami mengubur 7-10 ekor babi. Saya akui memang masih ada warga yang membuang bangkai babi ke sungai. Padahal uda ada kesepakatan agar warga jangan buang bangkai ke sungai,” ujarnya. (map/btr)

Jadi Saksi di Sidang Kadis PU Medan, Eldin Bantah Perintahkan Kutip Uang

SAKSI: Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin menjadi saksi bersama 8 orang lainnya, dalam kasus suap dengan terdakwa Isa Ansyari, Kamis (9/1).
SAKSI: Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin menjadi saksi bersama 8 orang lainnya, dalam kasus suap dengan terdakwa Isa Ansyari, Kamis (9/1).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sidang kasus suap dengan terdakwa Kepala Dinas (Kadis) PU Medan, Isa Ansyari kembali berlanjut di ruang Cakra 1 Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (9/1). Wali Kota Medan nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin yang menjadi saksi dalam kasus ini, membantah memerintahkan Kasubbag Protokol Medan, Syamsul Fitri mengutip uang kekurangan ke Jepang.

Awalnya Majelis Hakim yang diketuai Abdul Azis menanyakan mengenai awal mula perjalanan ke Jepang dalam perayaan ulang tahun ke-30 Program Sister City. “Biaya keberangkatan ada memang dianggarkan di APBD Kota Medan. Undangan kunjungan ke Kota Ichikawa itu kemudian saya disposisikan ke Sekda Kota Medan,” ungkap Eldinn

Saat ditanya apakah keberangkatan tersebut ada dianggarkan, Eldin menyebut tak tahun menahu detail kucuran dana yang dikeluarkan. “Ada dianggarkan, tapi tidak terinformasi secara detail kecukupan anggaran tersebut,” ungkapnya.

Saat dicerca Hakim mengenai siapakah pengguna anggaran, Eldin malah tampak kebingungan dan malah bertanya kepada Asisten Pemerintahan (Aspem) Musadat Nasution yang berada di sebelahnya. “Kalau pengguna anggaran, saudara tahu,” tanya Hakim.

Eldin tampak kebingungan dan tidak menjawab dan malah melihat ke kanan dan kiri dan bertanya kepada Aspem. Hal tersebut membuat Hakim Abdul Azis bingung. “Loh saudara tidak tahu, baiklah kita lanjut aja pak,” ucapnya.

Saat ditanya apakah ada memerintahkan Kasubbag Protokol Pemko Medan nonaktif, Syamsul Fitri untuk mengutip uang kekurangan ke Jepang, Eldin tampak membantahnya.

“Tidak pernah, tidak tahu saya karena itu ada SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Karena sudah ada SPJ tidak memerintahkan Syamsul Fitri,” katanya.

Namun, Eldin tidak membantah jika ia memerintah Kasubag Protokol untuk menyelesaikan utang Pemko Medan dari kekurangan perjalanan tersebut senilai Rp900 juta.

“Saya tidak paham karena setelah laporan ada kekurangan pembayaran. Dengan itu saya menyuruh Samsul untuk bisa mencicil, karana itu tugas dia. Saya bilang mencicil, lalu Samsul katanya akan menyelesaikan. Karena pencicilan ada SPJ yang belum terselesaikan,” katanya.

Selain Eldin, delapan saksi lain yang dihadirkan yakni, mantan Kadisdik Kota Medan Hasan Basri, Mussadad selaku staf di Setda Kota Medan, Uli Artha selaku PHL Protokoler, Shalahudin selaku staf Protokoler Pemko Medan.

Kemudian, Abdul Johan selaku mantan Sekretaris Disdik Kota Medan, Ade Irmayani selaku Bendahara Pengeluaran Bagian Umum, Vincent (swasta yang mengurusi tiket dan visa keberangkatan rombongan).

Sementara saksi Fikri Hamdi Harahap, sempat ditegur hakim Abdul Azis, karena dinilai tidak berbelit memberikan keterangan di persidangan. “Saya ingatkan ya saudara. Saudara tadi sudah disumpah sebagai saksi. Di BAP (ketika diperiksa KPK) saudara memberikan keterangan ada mengutip sejumlah uang dari para rekanan atas suruhan terdakwa selaku atasan saudara,” tegas Abdul Azis.

Setelah diingatkan hakim, saksi Fikri akhirnya mengakui dirinya atas suruhan terdakwa Isa Ansyari mengutip ‘fee’ sebesar 10 persen dari nilai pekerjaan paket proyek kepada sejumlah rekanan di lingkungan Pemko Medan.

Namun, ketika majelis mengkonfrontir keterangan tersebut, terdakwa membantahnya. “Tidak ada saya suruh dia (mengutip ‘fee’ 10 persen dari para rekanan, red) yang mulia,” kata Isa Ansyari.

Sementara dalam dakwaan Syamsul, disebutkan dirinya 3 atau 4 kali sempat menerima titipan uang sebesar Rp200 juta dari Syamsul Fitri, yang juga orang kepercayaan Dzulmi Eldin (berkas terpisah), melalui Taufiq Rizal.

Saksi lainnya, Abdul Jonan ketika menjabat Sekretaris Disdik Kota Medan pernah diminta Rp100 juta oleh Fikri Hamdi. “Katanya (Samsul Fitri) yang saat itu datang bersama dua orang untuk biaya keperluan Pak Wali ke Jakarta yang mulia. Takut dikira tidak loyal kepada atasan. Saya kasih lah, itu dari tabungan saya selama 6 bulan,” beber Abdul Jonan.

Sedangkan, saksi Ade Irmayani mengatakan, total biaya perjalanan dinas ke Kota Ichikawa yang ditanggung APBD Kota Medan sebesar Rp500-an juta hanya untuk 8 orang. Sementara kekurangan biaya perjalanan dinas Rp800-an juta. Sementara saksi Vincent (menyusul ikut ke Kota Ichikawa) menyebutkan, ditugaskan mengurusi tiket dan visa rombongan.

Usai pemeriksaan ke-9 saksi, tim jaksa pada KPK dimotori Mochammad Wiraksajaya dan Siswandono diperintahkan hakim ketua untuk menghadirkan saksi-saksi lainnya pada persidangan, Senin (13/1) mendatang.

Mantan Kadis PU Medan, Isa Ansyari dijerat pidana suap terhadap Wali Kota Medan nonaktif T Dzulmi Eldin Pasal 13 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pantauan awak media, mantan orang pertama di Pemko Medan ini kemudian dikenakan rompi oranye bertuliskan: Tahanan KPK dan dikawal petugas keluar dari ruang sidang.

Dalam dakwaan Jaksa disebutkan, bahwa terdakwa Isa Ansyari selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi sesuatu berupa uang.

Di antaranya sebesar Rp20 juta sebanyak 4 kali hingga seluruhnya berjumlah Rp80 juta lalu sebesar Rp200 juta, sebesar Rp 200 juta dan sebesar Rp50 juta hingga jumlah seluruhnya sebesar Rp530 juta kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin. (man)

Sihar Sitorus Jembatani Pemkab Taput dan Perbankan dalam Penyaluran KUR ke Masyarakat

TAPUT, SUMUTPOS.CO – Sihar P. H. Sitorus Anggota Komisi XI DPR RI menjalani masa reses di hari ke-4 dengan berkunjung ke Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara, Rabu (8/1). Sihar disambut langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan.

Nikson menyampaikan beberapa fokus pembangunan Taput saat ini diantaranya penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengenai pendidikan Nikson menyatakan Taput kekurangan SDM guru. Untuk itu Nikson menyarankan untuk penerimaan CPNS ke depannya agar diperbanyak penerimaan guru.

“Guru-guru yang sedang kami perjuangkan, masih banyak SD disini yang PNS hanya satu, padahal fokus pembangunan Pak Jokowi adalah pembangunan SDM. Mungkin tahun depan jika diadakan recruitment, diperbanyak recruitment guru,” tutur Nikson.

Mengenai hal ini Sihar berjanji akan menyampaikan kepada pihak terkait, karena selama menjalani empat kabupaten di dapilnya permasalahan ini kerap disampaikan.

Kemudian Nikson mempermasalahkan mengenai Corporate Social Responsibility (CSR) Inalum. Menurutnya, sejak dikelola oleh Indonesia CSR Inalum malah tersendat dibanding saat dikelola Jepang, dan pada penerbitan SK Gubernur untuk pembagian terakhir menurutnya ada ketimpangan dalam pembagiannya.

“Dimohon sampaikan kepada bapak Presiden penerimaan CSR ini ditangani oleh Menkeu secara langsung jangan gubernur. Karena pada penerbitan SK pada terakhir tidak dibagikan secara merata ke daerah yang berdampak langsung,” ujar Nikson.

Nikson juga menyoroti mengenai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Tapanuli Utara. Nikson berharap persyaratan pengajuan KUR dapat dipermudah karena Taput memiliki banyak sekali UMKM.

Sihar menjembatani aspirasi ini langsung kepada pihak perbankan. “Bagaimana dari sudut pandang perbankan sendiri mengenai persyaratan pengajuan KUR ini agar dipermudah,” tutur Sihar.

Christofal Lumbangaol, Kepala Cabang BRI untuk Taput dan Humbahas menyampaikan untuk mempermudah proses penyaluran KUR, kualitas produk UMKM Taput harus ditingkatkan.

“Mohon maaf kelemahan dari produk UMKM Taput dan Tobasa ini adalah kualitas, kualitas produk. Kualitas produk kita belum bisa menembus pasar,” ujar Christofal.

Lebih lanjut Christofal berharap produk UMKM berupa makanan dapat didaftarkan ke lisensi nasional seperti standar halal atau BPOM.(*)

Bersama Sihar Sitorus, Bank Indonesia Gali Potensi UMKM Tobasa

TOBASA, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Kabupaten Toba Samosir, Bank Indonesia bersama dengan Anggota Komisi XI DPR RI Sihar P. H. Sitorus mengadakan sosialisasi di Hotel Marsaringar, Balige, Senin (6/1). Berbagai UMKM dari Kabupaten Toba Samosir dan Samosir turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Salah satunya Marandus Sirait dari UMKM Geopark Toba, produk olahan kekayaan hayati toba. Seperti produk andaliman atau tanaman endemik toba yang sudah diolah dengan berbagai macam penyajian. Termasuk keragaman kopi di kawasan GKT yang memiliki keunikan masing-masing.

“Jadi produk olahan yang kita perkenalkan. Contohnya ada andaliman bubuk, biji kering, segar, keripik andaliman, bakso andaliman, roti ketawa andaliman, sasagun andaliman, kacang tojen andaliman dan sejumlah produk lainnya. Termasuk kopi dengan berbagai penyajian,” jelasnya.

Namun untuk produk makanan dari UMKM mereka mengaku kesulitan mendapatkan izin halal dan BPOM karena kebanyakan produksi dilakukan di rumah-rumah. Selain itu mereka kesulitan dalam mendapatkan pembinaan mengenai produk yang sesuai dengan standar pasar.

BI yang dalam hal ini dihadiri oleh Suti Masniari Nasution, Kepala Bank Indonesia Cabang Sibolga mengaku sebelumnya telah ada pendampingan mengenai usaha pertanian di Tobasa. Namun, mengingat Danau Toba akan diangkat sebagai destinasi pariwisata prioritas, maka UMKM nya pun perlu ditingkatkan.

Menurut Suti, Bank Indonesia sedang berusaha mencari sumber perekonomian baru bagi Indonesia, karena menurutnya selama ini Indonesia ditopang oleh Sumber Daya Alamnya (SDA).

“Seperti yang kita tahu Indonesia selama ini ditopang oleh Sumber Daya Alamnya, namun kita tidak dapat terus berharap pada hal itu, maka kita harus mencari sumber perekonomian baru bagi Indonesia, salah satunya adalah melalui pemberdayaan UMKM,” ujar Suti.

Dalam membina UMKM pun, Bank Indonesia tidak setengah-tengah. Menurut Suti, BI akan melakukan pendampingan dari hulu ke hilir yakni mulai dari proses pembinaan, pelatihan, produksi hingga ke pemasaran.

Sihar Sitorus menyarankan untuk mendapatkan pangsa pasar yang besar para penggiat UMKM harus bersedia dibina. Mereka harus berani keluar dari zona nyaman bagaimana menciptakan produk yang sesuai dengan selera pasar.

Selain itu, menurut Sihar perlu diciptakan narasi, bagaimana sebuah produk memiliki cerita yang membuat orang penasaran untuk membeli.

“Kalau bisa setiap produk ada ceritanya, ada narasi atau filosofi yang mendasarinya sehingga orang tertarik untuk membeli,” ujar Sihar.(*)

Kenny Akbari Jamal: Ibu Mengaku Khilaf dan Gelap Mata

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Zuraida Hanum mengaku kepada anak tirinya, Kenny Akbari Jamal, telah khilaf dan gelap mata hingga tega membunuh suaminya, Hakim Pengadilan Negeri Mefan, Jamaluddin.

Diketahui, almarhum Jamaluddin sudah menikah sebanyak dua kali. Dari istrinya yang pertama, almarhum dikaruniai dua anakn

Anak sulung Jamaluddin dari istri pertama bernama Kenny Akbari Jamal.

Sementara dari hasil pernikahan Jamaluddin dengan Zuraida Hanum, dikarunia satu orang anak yang saat ini masih kecil.

Saat Kenny menanya kepada bundanya, justru ibunya menyampaikan bahwa dirinya kilaf atau “gelap mata”.”Kalau dilihat ke belakang, kan ini dah lama. Ini kan dah lama direncanain, kok bisa terpikirkan sama bunda kayak gini. Saat ditanya sama bunda apa motifnya, bunda cuman bilang khilaf, gelap mata,” ujar Kenny saat ditemui di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Pirngadi, Jalan Professor HM Yamin, Kamis (9/1).

Kenny Akbari Jamal mengaku sangat sedih atas kematian ayahnya. Kenny mengaku tidak menyangka bila ibu tirinya dengan menyewa dua eksekutor tega menghabisi nyawa ayahnya. “Kalau dari aku pribadi sih, nggak nyangka sih,” ujar Kenny.

Sebab, sejauh amatannya saat dia berada di rumah, Kenny tidak pernah melihat ada pertengkaran hebat antara Jamaluddin dengan istrinya.”Kalau ada aku di rumah, pertengkaran yang hebat-hebat itu nggak ada,” ujar Kenny.

Dia semakin merasa bingung atas keikutsertaan ibundanya dalam pembunuhan Jamaluddin karena secara finansial tercukupi.”Makanya aku bingung, secara finansial cukup. Kok bisa terpikirkan sama bunda melakukan hal ini, gitu,” ujarnya.

Sementara, Kuasa hukum Zuraida Hanum, terduga pelaku pembunuhan hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin, mengatakan kliennya belum menentukan sikap atas tuduhan pembunuhan berencana.

“Saya bertemu kemarin di Polrestabes Medan usai konferensi pers di Polda Sumut. Klien saya Zuraida Hanum belum ada mengatakan menolak atau menerima tuduhan itu,” kata kuasa hukum Zuraida, Onan Purba, Kamis (9/1).

Onan mengatakan, status hukum Zuraida sudah tersangka. Namun dia meminta masyarakat menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah. Onan menilai dari awal kasus pembunuhan itu terjadi, media sudah menyudutkan Zuraida. Padahal polisi belum menetapkan statusnya hukumnya saat itu.

Menurut Onan, untuk sementara dia dan kliennya mengikuti alur penyidik terhadap tuduhan pembunuhan berencana yang dilakukan Zuraida kepada suaminya, Jamaluddin. Polisi akan menjerat Zuraida dengan Pasal 340 Subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Pasal 340 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pernikahan Zuraida Hanum dan Jamaluddin, kata Onan, adalah pernikahan kedua bagi mereka.Dari pernikahan sebelumnya, Jamaluddin dikarunia dua anak. “Anak bawaan Jamaluddin ada dua dan sudah dewasa. Salah seorang dokter. Adapun anak bawaan Zuraida satu orang. Sedangkan anak dari hasil pernikahan mereka seorang perempuan yang masih kecil,” ujar Onan. (bbs)

Eksekusi Suami Disaksikan Putri Kecilnya, Istri Jamaluddin Bakat Psikopat

TAK PELAKU: Zuraida Hanum, merupakan otak pelaku pembunuhan terhadap suaminya sendiri, Hakim PN Medan, Jamaluddin, saat dikawal aparat polisi. M idris/sumut pos
TAK PELAKU: Zuraida Hanum, merupakan otak pelaku pembunuhan terhadap suaminya sendiri, Hakim PN Medan, Jamaluddin, saat dikawal aparat polisi. M idris/sumut pos

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Zuraida Hanum (ZH) yang merupakan otak pelaku pembunuhan terhadap suaminya sendiri, Hakim PN Medan, Jamaluddin, dinilai cukup pandai bersandiwara dalam menutupi perbuatannya sebelum diamankan polisi pada Rabu (8/1). Karenanya, jika dilihat dari kejiwaannya, Zuraida Hanum masuk golongan psikopat.

Psikolog Universitas Medan Area (UMA), Indah Kemala Hasibuan menilai, ZH dapat digolongkan psikopat. Sebab, istri korban yang merupakan otak pelaku pembunuhan itu mampu bersandiwara tanpa ada keresahan atas kesalahannya ketika suaminya meninggal.

“Memang dia (pelaku) belum diperiksa kondisi kejiwaannya, jadi belum bisa dipastikan apakah berpenyakit jiwa. Hanya saja, saya menilai dengan melihat cara dia yang tega ikut menghabisi nyawa suaminya, termasuk golongan psikopat,” ungkap Konselor Biro Psikologi Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan ini.

Apalagi, lanjut Indah, saat mengeksekusi korban, ZH tega melakukannya itu meski ada anaknya yang sedang tidur. “Lebih sadis lagi, saat anaknya terbangun dan menyaksikan eksekusi pembunuhan itu, ZH masih sempat membujuk anaknya kembali tidur dan kemudian melanjutkan aksi mereka. Bukan malah menghentikan aksi itu saat anaknya terbangun. Ini sadis, ini psikopat,” kata Indah lagi.

Menurut Indah, semua manusia berbakat untuk menjadi psikopat atau mengidap penyakit jiwa. Namun, tergantung dari kondisi kejiwaan seseorang sehingga kegilaan tadi tidak keluar atau terekspose dikarenakan kemampuan orang tersebut mengendalikannya.

Kriminolog dari UMSU Redianto Sidi mengatakan, dugaan motif sakit hati dan cinta segitiga sebenarnya sudah dalam opini masyarakat. Sayangnya, terungkap lama sehingga menjadi bias di masyarakat. “Apa yang dilakukan oleh pelaku ZH sebenarnya adalah karena rasa sayang dan rasa memiliki yang berlebihan. Sayangnya salah arah dan pola, hingga kemudian entah apa yang merasuki ZH sehingga nekat menyusun rencana lalu menghabisi suaminya sendiri,” kata Redianto.

Dia berharap kasus ini dikembangkan dan digali lebih dalam oleh polisi. Hal itu terkait ada kemungkinan motif dan pelaku lainnya. “Para pelaku sesuai perannya harus dihukum berat. Disisi lain, perlu juga diperhatikan apakah anak korban mengalami trauma? Sebab, pemberitaan di media aksi pembunuhan terjadi di samping anak korban,” ucapnya.

Sementara itu, Juru bicara Polda Sumut, Ajun Komisaris Besar M.P Nainggolan mengatakan, polisi akan memberikan penanganan psikologis kepada K, puteri almarhum Jamaluddin. “Kami akan memberikan bantuan psikologis bilamana perkembangan psikologi K mengalami masalah,” kata Nainggolan, Kamis (9/1).

Tatan mengaku pihaknya segera berkoordinasi dengan keluarga korban. “Kita akan menawarkan kepada pihak keluarga korban dalam kaitan psikologis. Kita memiliki perangkatnya dan akan kita koordinasikan,” ujar Tatan.

Ia menyebutkan, apabila pihak keluarga memberi kepercayaan kepada polisi, maka tentu ditindaklajuti untuk menangani masalah psikologis anak korban. “Untuk langkah-langkah yang dilakukan, itu nanti masalah teknis pastinya ditangani oleh dokter bagian psikologi karena mereka yang memahami caranya seperti apa. Nanti dari Bidang Dokkes yang akan menanganinya,” kata Tatan dia.

Selain itu, kata Tatan, tim penyidik akan segera melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan hakim tersebut. “Rekonstruksi dilakukan rencananya pada Senin pekan depan (13/1). Untuk lokasi dan waktunya nanti akan disampaikan lebih lanjut.

Sementara itu, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, Polda Sumut dan jajaran masih terus mendalami kasus pembunuhan Jamaluddin. Pendalaman dilakukan terkait motifnya hingga dugaan-dugaan lainnya.

“Kami mohon bersabar rekan media, sampai saat ini penyidik masih terus bekerja mengembangkan kasusnya. Namun, perlu diketahui semua yang dilakukan oleh penyidik harus dituangkan dalam berita acara,” ujar Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin diwawancarai di RS Bhayangkara Medan, Kamis (9/1) sore.

Diberitakan sebelumnya, tim gabungan Polda Sumut dan Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin. Dalam kasus ini, petugas menangkap tiga tersangka yaitu ZH, JP dan RF. ZH merupakan istri korban, sedangkan JP dikabarkan kekasih gelap atau selingkuhan ZH. Sementara RF rekan dari JP yang berperan sebagai eksekutor dan turut membantu membuang mayat korban.

Korban dieksekusi di dalam kamar tidurnya dengan menggunakan bed cover dan sarung bantal. Setelah itu, jasad korban dibuang ke kebun sawit warga di Kutalimbaru, Deliserdang. (ris/bbs)

Wagubsu Lepas 316 Jamaah Umrah PT Grand Shafa Nauli

Teks dan Foto: Bambang Irmawan ACARA: Ustadz DR H Abdul Somad Lc MA(kiri), Wagubsu Drs H Musa Rajekshah MHum dan Direktur PT Grand shafa Nauli Ustadz H Iqbal Ahmed Sauki Pulungan Lc dengan Anaknya menghadiri acara.

Luruskan Niat karena Allah

Teks dan Foto: Bambang Irmawan ACARA: Ustadz DR H Abdul Somad Lc MA(kiri), Wagubsu Drs H Musa Rajekshah MHum dan Direktur PT Grand shafa Nauli Ustadz H Iqbal Ahmed Sauki Pulungan Lc dengan Anaknya menghadiri acara.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) Drs H Musa Rajekshah MHum melepas 316 warga Sumut melalui Travel Umrah PT Grand Shafa Nauli ke tanah suci dari Prime Plaza Hotel Kualanamu, Selasa (7/1).

Para jamaah yang berasal dari warga Sumatera Utara (Sumut) sangat senang dan terharu saat kedatangan orang nomor dua di Provinsi Sumatera. turut mendampingi Ustadz DR H Abdul Somad (UAS) Lc MA dan Direktur PT Grand Shafa Nauli Ustadz H Iqbal Ahmed Sauki Pulungan Lc.

“Kehadiran saya ke sini sangatlah penting untuk bertemu bapak dan ibu, sekaligus memuliakan tamu Allah, selain itu para jamaah adalah warga Sumut yang berkesempatan untuk pergi ketanah suci untuk beribadah, dan di dampingi pula oleh Ustadz DR H Abdul Somad Lc MA.

Kami mohon doanya setiba di Tanah Suci agar Suamtera Utara terhindar dari musibah, dan doakan kami gubernur dan wakil gubernur tetap amanah dalam memimpin Sumatera Utara yang kita cintai ini dan semoga menjadi umrah yang mabrur dan mabruroh,” kata Wagubsu.

Ustadz DR H Abdul Somad Lc MA mengatakan membawa jamaah pada dasarnya adalah menolong masyarakat Sumatera Utara, Indonesia secara umum, maka di gelarlah programnya umrah akbar agar ibadahnya baik dan benar menurut sunah rasulullah, dan dia juga berharap kepada para jamaah ketika pulang ke Tanah Air menjadi agen agen perubahan. Dengan beribadah umrah masyarkat menjadi berahklak mulkarimah menjalankan syariat islam.

Direktur PT Grand shafa Nauli Ustadz H Iqbal Ahmed Sauki Pulungan Lc mengatakan, alhamdulillah persiapan keberangkatan berjalan lancar dan. Ini merupakan anugerah bisa berangkat bersama UAS dan keberangkatan dilepas oleh Wagubsu.

“Bagi para jamaah, luruskan niat karena Allah SWT dan beribadah sebanyak-banyaknya ketika tiba di tanah suci, setelah pulang dari umrah ada perubahan untuk meningkatkan amal dan ibadah kepada Allah Swt,” tuturnya.

PT Grand Shafa Nauli sebagai penyelenggara telah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari keberangkatan dan saat berada di tanah suci. Kelengkapan jamaah, seperti paspor, pesawat, dan hotel. Di Tanah Suci pun sudah dipersiapkan secara matang, hingga pulang ke tanah air.

“Untuk keberangkatan bersama UAS, In Sya Allah dijadwalkan pada tahun 2021, maka bagi para warga Sumut yang ingin berangkat bersama UAS dapat mendaftar ke kantor PT Grand Shafa Nauli yang beralamat di Jalan Letda Sujono Nomor 386-B Medan Tembung,” pungkasnya. (*)

Penghapusan Jabatan Struktural Jangan Menakutkan ASN

SELFIE: Beberapa ASN berfoto selfie di satu kesempatan, beberapa waktu lalu.
SELFIE: Beberapa ASN berfoto selfie di satu kesempatan, beberapa waktu lalu.
SELFIE: Beberapa ASN berfoto selfie di satu kesempatan, beberapa waktu lalu.
SELFIE: Beberapa ASN berfoto selfie di satu kesempatan, beberapa waktu lalu.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota TebingtinggI Umar Zunaidi Hasibuan menerangkan, penghapusan jabatan struktural III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Tebingtinggi tidak membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi gelisah, dan takut.

“Segenap jajaran ASN di lingkungan Pemko Tebingtinggi terutama yang saat ini sebagai pejabat struktural III dan IV tidak perlu gelisah atas kebijakan penghapusan jabatan struktural,” jelas Umar Zunaidi Hasibuan pada kegiatan apel pagi di lingkungan Pemko Tebingtinggi, Rabu (8/1).

Sambung Umar, dalam hal ini pemerintah sudah pasti terlebih dahulu mengkajinya secara matang dari aspeknya dan sebaiknya ditunggu kebijakan lebih lanjut yang mengatur hal tersebut. “ASN jangan takut, kita masih menunggu peraturan tersebut,” bilang Umar Zunaidi. Umar Zunaidi Hasibuan juga mengingatkan kepada segenap pimpinan OPD, karena sudah berakhirnya tahun 2019, diharapkan segera mempersiapkan laporan kinerjanya, terutama masalah keuangan.

“Diingatkan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) perwakilan Sumatera Utara akan segera masuk untuk melakukan pra audit, dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” pintanya.

Bagian lainnya, Umar kembali meminta kepada segenap ASN Pemko Tebingtinggi diingatkan, agar tidak sembarangan menggunakan Medsos terutama menyebarkan berita HOAX.

“Saya berharap agar ASN lebih cerdas dalam menggunakan Medsos terutama dalam penyebaran informasi, karena saat ini ada istilah, jari-jarimu adalah harimaumu,” ujarnya.(ian/han)

1...4,6244,6254,626...15,753Page 4,625 of 15,753

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor