MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaku industri startup di Medan memberi respon positif terhadap konsep Kolaborasi Medan Berkah yang diusung Muhammad Bobby Afif Nasution. Konsep kolaborasi melakukan perubahan itu diterima mahasiswa yang datang dari berbagai perusahaan rintisan (startup) yang bergelut di bisnis digital, seni, budaya dan industri kreatif lainnya. Mereka sangat bersemangat bertatap muka langsung dengan Bobby Nasution, salah satu pengusaha muda sukses asal Kota Medan digelar di 0,2 Km Coffee Street, Jalan Abadi, Medan, baru-baru ini (5/1).

Bobby Nasutio bilang, meski berada di bidang usaha yang berbeda tetapi kolaborasi harus tetap dilakukan. Dengan begitu, maka permasalahan dan persoalan yang dihadapi akan terpecahkan. ”Kita harus kolaborasi, meski beda lini kita harus kerja sama. Kita diskusi, saya bukan menggurui. Kita coba gali kreativitas kita lebih dalam lagi,” ujar pengusaha kafe Kopi Jolo itu.

Mantan Manajer Klub Sepakbola Medan Jaya tersebut juga turut buka-bukaan saat merintis karir di usia muda. Ia mengakui sempat mengalami masa masa yang sulit ketika memulai usahanya.

Abdul Kodir, salah seorang pemuda yang bergerak di bidang seni dan budaya menyatakan, dirinya semakin bersemangat setelah bertemu dengan Bobby Nasution. Ia pun tak sabar untuk melakukan kolaborasi. “Saya sangat bersemangat ini, ketemu dengan abang dan mendengar ajakan abang untuk kolaborasi,” ujarnya.

Diketahui, Bobby Nasution memperkenalkan konsep Kolaborasi Medan Berkah pada malam pergantian tahun 2020. Bobby yang maju menjadi bakal Calon Wali Kota Medan 2020-2025 ini, menilai generasi muda Kota Medan memikili potensi besar untuk mengembangkan diri bersaing dengan anak muda kota besar lainnya di tanah air. Karena itu diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mempromosikan Kota Medan. (rel/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP H MR Dayan berkomitmen menindak pelaku pencurian kekerasan (Curas), pencurian pemberatan (Curat) dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) serta narkoba di wilayah hukumnya.

“Kejahatan pencurian dan narkoba adalah musuh kita bersama. Saya berkomitmen akan menindak ini secara tegas dan terukur, jadi saya mohon dukungan dari rekan – rekan media untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan,” kata Kapolres Pelabuhan Belawan di acara silaturrahim bersama insan pers di Pondok Jambe, Marelan, Rabu (8/1).

Dayan mengakui, sejumlah kejahatan seperti curas, curat, curanmor termasuk Narkoba, banyak dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Ia mengajak seluruh stakeholder dan masyatakat untuk bersama – sama mencari solusinya untuk mengatasinya.

Baru dua pekan menjabat sebagai kapolres, Dayan telah memetakan persoalan yang ditimbulkan karena faktor pendidikan. Pata pelaku melakukan tindakan kejahatan akibat putus sekolah dan hidup dalam kemiskinan.

“Karena itu, saya mengajak insan pers untuk bersama-sama kita berbenah, berusaha sekuat tenaga untuk berbuat baik ke depan, termasuk mencarikan solusi untuk menekan angka kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur,” kata Dayan.

Ia bertekad dengan tegas akan memberantan kejahatan curat, curas dan curanmor (3C) di wilayah hukumnya. Belakangan ini, bajing loncat atau lawa-lawa yang meresahkan akan segera ditindak secara tegas dan terukur. Apabila, kasus itu tidak ada pihak yang melapor, maka pembinaan kepada pelaku akan dikedepankan guna menyadarkan atas kejahatan yang mereka lakukan.

“Kita ingin, kejahatan jalanan tidak ada lagi di wilayah hukum kita. Makanya, penindakan tegas dan pembinaan akan terus kita lakukan. Rasa aman dan nyaman kepada masyarakat adalah tugas dan tanggung jawab kita,” cetus orang nomor satu di Mapolres Pelabuhan Belawan ini.

Mengenai peredaran narkoba, kata Dayan sudah menjadi musuh bersama. Meluasnya peredaran narkoba karena kurangnya kerja sama dalam pemberantasan. Oleh karena itu, ia akan membangun komitmen bersama dengan instansi dan masyarakat membasmi secara bersama.

“Kita akan petakan kawasan rawan narkoba. Secara bersama, kita akan lakukan penindakan dan pembinaaan kesadaran di masyarakat, agar peredaran narkoba dapat kita atasi untuk ditindak,” harapan Dayan didampingi sejumlah pejabat utama Polres Pelabuhan Belawan. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Irwan Ritonga mengakui, 151 lurah yang ada di Kota Medan takut menggunakan dana kelurahan sehingga anggaran yang telah tersedia itu menjadi tidak terpakai.

Alasannya, selain programnya masih baru, juga terkendala SDM yang harus mampu mengelola dana kelurahan. “Ada keraguan dan kekhawatiran para lurah menggunakan dana kelurahan karena baru pertama kali. Sehingga banyak yang mengembalikan dananya di tahun lalu,” ujarnya saat rapat bersama Komisi I DPRD Medan ) yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong, Rabu (8/1).

Walaupun sudah diberikan pelatihan dan pendampingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lanjutnya, nyatanya banyak lurah di Kota Medan yang takut dan enggan menggunakan dana kelurahan yang dikucurkan dari APBN sebesar Rp52 miliar itu. Namun, Irwan tidak merinci jumlah kelurahan yang tidak menggunakan dana kelurahan. Pihaknya, kata Irwan, juga telah memberi motivasi pada masing-masing kelurahan agar mampu menyalurkan dan menggunakan dana kelurahan sesuai ketentuan berlaku.

Dikatakan Irwan, sejak Pemko Medan telah mendapat dana kelurahan dari bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat pada Juni 2019 dan mendapatkan Petunjuk Teknis (Juknis), namun kegiatan baru dilakukan jelang akhir tahun 2019.

“Pelaksanaan dana kelurahan itu ada yang fisik dan nonfisik. Kalau fisik mereka mungkin tidak paham, jadi dilakukan pendampingan dari OPD. Kemudian nonfisik yakni pemberdayaan dari OPD, tapi tetap ada saja kecamatan/kelurahan masih ragu-ragu dan kurang paham. Karena pelaksanaannya pihak Kelurahan sedangkan pengguna anggaran adalah pihak kecamatan dengan peruntukkan pembangunan infrastruktur,” paparnya.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Latief Lubis mengatakan, penggunaan dana kelurahan harus diawasi pelaksanaannya. “Dana ini harus diaplikasikan sesuai peruntukkannya. Pemko Medan pun harus memberi pembinaan kepada lurah dan camat hingga tidak ada lagi ketakutan serta keraguan menggunaan dana ini,” katanya.

Begitu juga dengan Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong. Ia menegaskan agar kedepannya Pemko Medan tidak lagi membiarkan adanya kelurahan yang tidak menggunakan dana kelurahan di tahun 2020.

“Sebenarnya pendampingan saja tidak cukup, tapi harus ada kontrol yang lebih jauh. Sejak awal, semua harusnya sudah terstruktur dengan koordinasi yang baik pada tiap lurah. Tanya pembangunan apa yang mereka butuhkan disana, lalu sesuaikan dengan dana kelurahan yang tersedia. Ajari dan dampingi cara menggunakannya agar pembangunan berjalan tapi lurah pun tidak ragu dalam menggunakan dana,” pungkasnya.

Rapat sendiri dipimpin Ketua Komisi I, Rudiyanto Simangunsong dan turut dihadiri sejumlah anggota Komisi I seperti Mulia Syahputra Nasution, Abdul Latief, Abdul Rani dan sebagainya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Fraksi PKS, Abdul Latief mempertanyakan peran Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam pemberantasan Narkoba. Sebab hingga saat ini peredaran narkoba di Kota Medan masih sangat marak bahkan terkesan semakin meningkat.

Salah satunya di daerah pemilihan (Dapil) II yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Deli dan Medan Marelan yang mayoritas pemudanya disebut sebagai pengguna Narkoba.

Dikatakan Abdul Latief, selama ini yang selalu melakukan penyuluhan di tengah-tengah masyarakat di kawasan tersebut hanya pihak Polres KP3 Belawan dan jajarannya.

“Saya tidak pernah mendengar Kesbangpol melakukan penyuluhan di Medan Utara,” ucap Abdul Latief disela-sela rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Medan dengan Kesbangpol dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Rabu (8/1).

Dalam RDP yang dipimipin Ketua Komisi I DPRD Medan, Rudiyanto Simangunsong di ruang rapat Komisi I DPRD Medan Lantai III Gedung Dewan di Jalan Kapten Maulana Lubis Medan tersebut, Abdul Latief kembali mempertanyakan secara mendetail tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Kesbangpol Kota Medan terhadap maraknya kasus Narkoba di Kota Medan.

“Kita cukup prihatin terhadap perkembangan narkoba di Medan Utara sehingga perlu dilakukan penyuluhan secara maksimal. Dengan maksimalnya penyuluhan tentang bahaya Narkoba ini di masyarakat, InshaAllah tingkat pemakaiannya di kalangan remaja akan berkurang,” katanya.

Menjawab pertanyaan anggota dewan tersebut, Kepala Kesbangpol Pemko Medan, Sulaiman mengatakan dalam peran pemberantasan narkoba pihaknya hanya memfalisitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

“Jadi kami sifatnya hanya memfasilitasi dalam bentuk seperti rapat koordinasi,” jawab Sulaiman seraya menambahkan selama ini masalah narkoba sudah ditampung di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan dan OPD lainnya.

Dikatakan Sulaiman, salama ini tidak ada aturan Kesbangpol untuk memfasilitasi P4GN ini, namun dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negri (Permendagri) no 12 tahun 2019, Kesbangpol merupakan Koordinator P4GN. Lalu kemudian dikuatkan dengan Permendagri No 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Berdasarkan Permendagri tersebut, Kesbangpol baru menganggarakannya pada tahun 2020 ini, namun dalam perjalananya pada tahun 2019 Kesbangpol telah melakukan berbagai kegiatan terkait narkotika ini,” pungkas Sulaiman. (map/ila)

Lima Koridor Segera Dibangun

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Layanan transportasi massal dengan sistem pembelian pelayanan atau Buy The Service oleh pemerintah kepada pihak operator, yakni swasta, akan berjalan tahun ini. Dalam tahap awal penerapannya, setidaknya akan dibangun 5 koridor bus dengan berbagai arah tujuan perjalanan atau trayek.

Sedangkan rencananya, angkutan massal ini melayani di 8 koridor, yakni Terminal Pinang Baris-Lapangan Merdeka, Terminal Amplas-Lapangan Merdeka, Belawan-Lapangan Merdeka, Terminal Pinang Baris-Terminal Amplas.

Kemudian koridor Terminal Pinang Baris-Simpang Letda Sujono/Jalan Aksara, Medan Tuntungan-Lapangan Merdeka, Tembung-Lapangan Merdeka dan Deli Tua-Lapangan Merdeka. Namun untuk tahap awal, nantinya hanya melayani beberapa rute saja. “Targetnya akan mulai diterapkan pada akhir Februari 2020. Kemungkinan besar paling lama Maret 2020,” ujar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Iswar S,SiT MT kepada Sumut Pos, Rabu (8/1).

Untuk Kota Medan, kata Iswar, dalam tahap awal penerapannya, akan dibangun 5 koridor bus dengan berbagai arah tujuan perjalanan atau trayek. “Tahap awal ada 5 koridor dulu yaitu Lapangan Merdeka – Pinangbaris, Lapangan Merdeka – Amplas, Lapangan Merdeka – Belawan, Lapangan Merdeka – Bandar Selamat dan Lapangan Merdeka – Tuntungan. Nanti saat sudah berjalan, tidak tertutup kemungkinan koridornya akan bertambah,” ujarnya.

Diterangkan Iswar, transportasi buy the service dengan Koridor yang berpusat di Lapangan Merdeka Kota Medan tersebut, tidak akan menjadi kompetitor bagi angkutan massal lainnya, termasuk angkutan milik pemerintah.

“Kan tidak sama persis trayeknya. Artinya, buy the service ini tidak akan jadi kompetitor buat angkutan massal lainnya apalagi (bus) Mebidang,” terangnya.

Dijelaskannya, sistem jasa angkutan massal Buy The Service akan diterapkan justru dengan target yang berbeda yakni para pengguna kendaraan mobil pribadi, bukan untuk menyaingi moda transportasi massal lainnya. “Target kita adalah pengguna mobil pribadi, agar mereka beralih dari mobil pribadi ke bus buy the service,” jelasnya.

Diakui Iswar, hal ini memang bukanlah hal yang mudah untuk diterapkan. Untuk itu, pihaknya di Pemko Medan akan membuat berbagai kebijakan atau sistem yang nantinya diterapkan guna menunjang moda transportasi massal tersebut.

“Ada banyak cara, seperti sistem ‘3 in 1’ dan metode plat ganjil genap yang saat ini sudah diterapkan di Jakarta dan berbagi metode lainnya. Kita ingin merubah kebiasaan masyarakat dulu, itu intinya. Perlahan masyarakat harus beralih ke transportasi massal dan meninggalkan mobil pribadinya dalam keseharian. Kalau itu sudah terjadi, tingkat kemacetan di Kota Medan pasti menurun dengan signifikan,” paparnya.

Dilanjutkan Iswar, saat ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan agar penerapan transportasi massal buy the service dapat segara dilakukan di Kota Medan.

“Pak Dirjen angkutan darat juga sudah beberapa kali turun ke Medan untuk melihat kondisi disini. Termasuk kemarin soal pembangunan terminal Amplas, sebab rencananya untuk Terminal Amplas akan dikerjakan terlebih dahulu dari (terminal) Pinangbaris. Kalau tidak meleset, mudah-mudahan sudah bisa dibangun di bulan Pebruari ini,” pungkasnyanya.

Seperti diketahui, Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) bakal mengembangkan sistem buy the service untuk memenuhi kebutuhan angkutan umum di daerah pada 2020 ini. Dengan sistem ini, diharapkan angkutan umum daerah bisa lebih bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi menjelaskan, dengan sistem buy the service, pemerintah melimpahkan sistem transportasi umum daerah kepada swasta.

Setidaknya, terdapat enam kota yang bakal menerapkan skema buy the service pada pelayanan transportasi umumnya, yaitu Surakarta, Medan, Denpasar-Badung, Palembang, Surabaya dan Yogyakarta.

Budi mengaku telah menggodok rencana ini sejak awal tahun dan bakal mulai direalisasikan pada tahun ini. Adapun rencananya, dana yang dibutuhkan untuk merealisasi wacana ini mencapai Rp 250 miliar untuk semua kota.

Budi mengharapkan pemerintah daerah bisa membantu menyediakan infrastruktur pendukung seperti shelter bus atau layanan pendukung lainnya. Dia pun mengaku telah membahas sistem buy the service bersama pakar dan Agen Pemegang Merek (APM). Adapun spesifikasi bus yang bakal digunakan disesuaikan (high deck atau low deck) dengan kebutuhan masing-masing daerah. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) menuntut hak atas tanah mereka sejak 1951 menduduki lahan di Desa Simalingkar A, Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deliserdang ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara.

Menurut mereka, selama ini PTPN II telah menelantarkan lahan yang mereka klaim bahkan hendak dan telah menyalahgunakan peruntukkan SHGU sebagaimana diatur dalam Undang-undang pertanahan.

Ketua Dewan Penasihat SBSB, Aris Wiyono menyatakan hal itu saat berorasi di depan Kanwil BPN Sumut, Jalan Brigjend Katamso Medan, Rabu (8/1) siang. “Sebagai bentuk penyelesaian agraria, kami minta BPN Sumut memberikan sertifikat hak sebagai bentuk kepastian hukum kepada petani yang tergabung dalam SPSB,” katanya.

Pihaknya juga meminta seluruh kegiatan PTPN II di atas tanah petani Simalingkar A yang tergabung dalam SPSB, dihentikan segera. Sebab masyarakat sangat terganggu dan tidak nyaman dengan adanya aktivitas pada lingkungan mereka.

“Negara harus hadir dalam konflik tanah yang sedang dialami rakyatnya di Desa Simalingkar A. Jangan sampai ada korban, kami-kami yang petani ini mati gara-gara konflik agraria yang sudah puluhan tahun tak selesai ini,” katanya.

Sekitar setengah jam berorasi, sebanyak 11 perwakilan SPSB diterima di salah satu ruangan kantor BPN. Selain para pengurus SPSB, juga ada ikut diantaranya yakni pensiunan PTPN II. Sofyan Hadi Syam selaku Kepala Seksi Sengketa Kanwil BPN Sumut mewakili kakanwil, memimpin jalannya mediasi.

“Pertama saya ingin meminta maaf karena pak Kakanwil tidak bisa hadir langsung. Beliau sedang di Batubara untuk menjalankan program Pak Presiden sekaitan bidang pertanahan. Kami juga sudah menunggu bapak-bapak sekalian dari tadi, yang rupanya datang ke mari dari lokasi kumpul harus berpanas-panasan berjalan kaki,” katanya.

Pihaknya mengatakan persoalan ini mesti diselesaikan dengan duduk bersama antara instansi terkait lainnya. Karena BPN hanya bertugas dan diberi wewenang oleh negara, untuk menindaklanjuti penerbitan sertifikat hak milik jika ada permohonan pendaftaran yang masuk.

“Persoalan ini tidak semudah apa yang kita pikirkan. Karena ada pihak terkait lain seperti PTPN II yang mesti memberi solusi atas persoalan ini. Jadi sebaiknya kita duduk bersama lagi nanti. Pada prinsipnya, BPN Sumut siap membantu, memberi klarifikasi ataupun lainnya sepanjang itu menjadi ranah kami,” katanya.

Menurut dia, tidak serta merta pihaknya dapat menerbitkan sertifikat di atas tanah yang dihuni SPSB saat ini. Sebab mekanisme tersebut juga mesti melibatkan Kementerian BUMN dalam hal penghapusbukuan asetnya.

“Kalau kami paksa menerbitkan sertifikat, kami semua bisa masuk penjara. Tolong bapak-bapak bisa memahami ruang lingkup kewenangan kami. Bersama pihak KSP (Kantor Staf Kepresidenan) kami sering rapat dan membahas persoalan tanah di Simalingkar A,” ujarnya.

KSP sendiri, lanjutnya, punya komitmen kuat untuk membantu rakyat Simalingkar A. Namun hal ini harus dibicarakan dulu dengan PTPN II dan menteri BUMN dan selaku hirarki mereka. “Jadi tak bisa semata-mata persoalan ini tuntas di BPN saja, sebab sejumlah instansi vertikal ada terkait didalamnya,” terang Sofyan.

Merasa tak puas mendengar jawaban pihak BPN, SPSB meminta secara tertulis komitmen penyelesaian sengketa tanah ini dalam waktu paling cepat 10 hari kerja, dan paling lama 14 hari kerja sesuai ketentuan UU pelayanan publik. Artinya, BPN sebagai salah satu instansi terkait, akan membantu memfasilitasi pertemuan dengan PTPN II dan Kementerian BUMN. BPN pun menyanggupi permintaan SPSB tersebut.

“Namun untuk tuntutan penghentian aktivitas PTPN II di tanah bapak-bapak sekalian, tentu kami tidak bisa lakukan. Kami sifatnya hanya bisa mengimbau. Karena hal itu adalah wewenang dari aparat kepolisian,” kata Sofyan.

Amatan Sumut Pos, selain berorasi dan melakukan perjalanan kaki menuju kantor BPN Sumut, sekitar 1.500 massa demo juga menggelar aksi blokade di depan kantor instansi tersebut. Alhasil, kemacetan lalu lintas pada titik tersebut tidak dapat terelakkan. Aksi tersebut juga mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Sehingga tidak ada tindakan anarkis yang terjadi. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komitmen Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi untuk memangkas jumlah tenaga honorer di tahun ini, sepertinya tidak main-main. Diungkapkan Gubsu, hingga kini sudah hampir 50 persen tenaga honorer yang dipangkas di lingkungan Pemprovsu. “Sudah 50 persen sekarang pengurangan jumlah tenaga honorer yang bekerja di Pemprov Sumut,” ucapnya menjawab wartawan baru-baru ini.

Pengurangan ini dilakukan untuk dapat menghemat anggaran Pemprovsu yang setiap tahun mesti mengeluarkan anggaran miliaran rupiah untuk gaji tenaga honorer tersebut. Menurutnya, jika alokasi anggaran pemerintah yang selama digunakan untuk membayarkan gaji para tenaga honorer, akan lebih baik jika dialokasikan ke pembangunan.

Diketahui, saat ini ada sebanyak 4.800 tenaga honor yang bekerja di lingkungan Pemprovau. Para pekerja ini akan diputus kontraknya secara bertahap hingga 2020 ini.

Namun, Pemprovsu masih akan menggunakan jasa tenaga honor yang tidak termasuk dalam lingkup tugas pokok dan fungsi ASN. Misalnya tenaga teknologi informasi atau pemusik, dan supir.

“Tenaga honorer ini harus tinggal 1.500 saja,” kata Gubsu.

Saat ini, jumlah ASN di lingkungan Pemprov Sumut mencapai sekitar 28.000 orang lebih.Jumlah itu tergolong banyak, apalagi ditambah tenaga honor. Apalagi, saat ini Pemprovau berencana menaikkan lagi gaji guru honorer. Pada 2019 misalnya, pemprov telah berhasil memberikan gaji kepada ribuan guru senilai Rp 90 ribu per jam dari sebelumnya Rp40 ribu per jam.

Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprovsu, Achmad Fadly mengaku sebanyak 180 tenaga honorer di instansinya sudah dirumahkan terhitung awal tahun ini. Mayoritas tenaga honorer yang tak diperpanjang kontrak itu, yakni supir. Sisanya mereka yang bertugas di bagian umum seperti petugas Unit Layanan Administrasi (ULA) kantor gubernur.

Fadly juga mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyeleksi kembali para tenaga honorer baru sesuai kebutuhan kerja dan pastinya berdasarkan kebijakan gubernur. “Seleksinya masih berjalan, kita lihat nanti seperti apa hasilnya. Yang jelas ada 180 tenaga honorer sudah kita putus kontrak,” katanya.

Ia menambahkan, khusus tenaga honorer di instansinya tidak melalui mekanisme tender. “Oh tidak, itu langsung kami yang rekrut. Biasanya yang tender itu untuk tenaga kebersihan atau cleaning service,” katanya.

Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting perihatin terhadap ribuan tenaga honorer yang akan dipecat Gubernur Edy Rahmayadi. Menurutnya, pemerintah tidak boleh begitu cepat mengurangi jumlah tenaga honorer.

Sebab, jika ini dilakukan begitu cepat, akan menimbulkan kesenjangan sosial. Lantaran, ribuan orang akan kehilangan pekerjaan untuk menafkahi anak dan istrinya. Dirinya mengaku akan menentang Edy Rahmayadi melakukan pemecatan terhadap tenaga honorer ini.

“Saya menolak pengurangan tenaga honorer itu, karena akan menimbulkan kesenjangan sosial. Di mana ribuan orang akan tidak bekerja untuk menghidupkan keluarganya,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini dengan adanya ribuan tenaga honorer ini tidak menganggu keuangan Pemprovsu. Baginya, tenaga honorer ini dipekerjakan untuk membantu pegawai negeri sipil dalam bekerja. Di mana, tenaga honorer memiliki keahlian yang tidak ada pada pegawai. “Kalau dari segi anggaran, pemerintah memang harus menanggung itu, itulah resiko pemerintah,” ucapnya.

Selanjutnya, ia meminta ribuan tenaga honorer ini diahlifungsikan pada bidang keahliannya masing-masing. Diantaranya, lakukan penilaian dengan sistem ujian untuk dapat mendapatkan sosok pekerja yang berkompeten. “Tidak boleh begitu saja harus mengurangi tenaga honorer. Mereka bisa diahlifungsikan. Dan terapkan sistem assessment terhadap ribuan tenaga honorer ini. Bagaimana yang berkompeten harus dipakai,” ujarnya. (prn/ila)