BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 39 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Binjai dilantik oleh Sekretaris Daerah, M Mahfullah Daulay di Aula Lantai II Balai Kota Binjai, Selasa (7/1).

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berdasarkan surat Keputusan Walikota Binjai Nomor: 188.45-08/K/2020 tanggal 6 Januari 2020 dan Nomor: 188.45-10/K/2020 tanggal 7 Januari 2020. Dari semua itu, seorang di antaranya yang dilantik ada pejabat eselon III.

Adalah, Nurjulina Beru Ginting. Saat ini dia resmi mengisi jabatan baru sebagai Sekretaris Dinas Sosial Pemerintah Kota Binjai.

Selebihnya, pejabat eselon IV. Rinciannya, 3 mengisi posisi sekretaris kecamatan, 14 pejabat sebagai lurah, 4 pejabat mengisi posisi baru di instansi perangkat daerah, serta 18 orang lagi mengisi jabatan struktural pada lingkup kecamatan dan kelurahan.

Sekda meminta, seluruh pejabat yang baru dilantik agar lebih cepat tanggap dalam mendeteksi dan menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.

Secara khusus, Sekdako Binjai juga mengharapkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar terus berinovasi dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat, dengan tetap berpedoman pada mekanisme birokrasi dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

“Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, saya ucapkan selamat. Segeralah anda menyesuaikan diri dengan jabatan dan lingkungan kerja yang baru, demi menjamin program pemerintah dan pelayanan publik berjalan optimal,” tukasnya. (ted/han)

SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) segera merampungkan jalan alternatif Deliserdang-Karo via Rumah Liang, Kecamatan STM Hulu. Nantinya diharapkan, arus transportasi dan distribusi barang, khususnya hasil pertanian akan semakin lancar, yang berujung dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah usai rapat dengan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, serta OPD terkait di Perkebunan Talunkenas, Kabupaten Deliserdang, Senin (6/1).

“Jalan ini menghubungkan dua kabupaten, ini akan mendongkrak perekonomian kedua daerah, khususnya STM Hulu dan Barusjahe. Kita akan segerakan ini, mudah-mudahan di tahun 2020 ini jalannya sudah terhubung,” kata Musa Rajekshah.

Rumah Liang berjarak 13 Km dari Barusjahe, namun saat ini jalan yang menghubungkan dua kabupaten ini masih terputus. Jalan yang masih bisa dilalui kendaraan hanya 6,23 Km dan kondisinya kurang baik, 1,58 Km pasir dan batu sedangkan sisanya 4,65 Km tanah.

Upaya untuk membuka menghadapi beberapa kendala, di antaranya, jalan ini melintasi hutan lindung milik milik Kabupaten Deliserdang dan Karo. Walau begitu, Musa Rajekshah yakin bisa cepat terselesaikan karena untuk kepentingan masyarakat.

“Ada hutan lindung yang dilalui, jadi kita perlu mendapatkan izin untuk membuka jalan. Saya rasa, kendala ini bisa cepat terselesaikan karena ini untuk kepentingan masyarakat dan masih sama-sama pemerintah. Bila sudah mendapat izin, jalan ini akan segera kita buka,” terangnya.

Jalan STM Hulu-Barusjahe sangat berpotensi menjadi alternatif utama jalan Medan-Berastagi yang terus bertambah padat. Menurut Bupati Deliserdang Ashari Tambunan ini akan mendongkrak perekonomian STM Hulu dan pariwisata di Berastagi yang selama ini menjadi primadona bagi masyarakat Medan sekitarnya.

“Deliserdang dan Karo akan sangat terbantu dengan pembukaan jalan ini, memperlancar arus barang dan orang antara dua kabupaten. Bila terjadi kemacetan di jalan utama Medan-Berastagi yang kita tahu memang sering terjadi, ini akan jadi alternatif utama. Itu akan berdampak besar untuk Deliserdang dan Karo,” kata Bupati.

Selain jalur Rumah Liang-Barusjahe, dua jalan lagi yang mendapat perhatian Pemprov Sumut dan Pemkab Deliserdang adalah jalur Durin Tinggung-Bah Buntu-Rumah Liang sepanjang 15,12 km dan Tanjung Raja-Rumah Liang sepanjang 6,72 km.

Kedua jalan ini sudah bisa dilalui kendaraan roda 4, namun sebagian jalannya masih berupa pasir batu. “Dulu STM Hulu bisa dibilang terisolir, sulit mengakses daerah ini, bila dulu butuh waktu 3,5 jam untuk sampai ke Tiga Juhar dari Medan, sekarang hanya sekitar 1,5 jam. Tidak hanya itu, ruas jalan ke daerah lain seperti Gunung Meriah dan Durin Tinggung juga sudah baik walau beberapa ruas jalannya masih perlu dimaksimalkan,” kata Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Deliserdang Amat Ismail. (prn/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Proyek ruas jalan tol Medan-Parapat terus berproses. Setelah jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) sepanjang 61,72 kilometer sudah rampung, saat ini proses pekerjaan menyasar ruas tol Tebingtinggi-Pematangsiantar sepanjang 59,8 kilometer. Pembebasan lahan untuk proyek tol ini sudah mencapai 83 persen atau sekitar 49,6 kilometer. Jika ini selesai, proyek akan dilanjutkan untuk ruas jalan tol Pematangsiantar-Saribudolok-Parapat.

“Alhamdulillah, proses pembebasan lahan untuk ruas jalan tol Tebingtinggi-Pematangsiantar dapat berjalan sangat baik. Proses pembebasan lahan sudah mencapai 83 persen. Bahkan sepanjang 38 kilometer di antaranya sudah siap dibangun. Sehingga dalam waktu dekat, peletakan batu pertama akan dilaksanakan,” kata Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Bambang Priono menjawab Sumut Pos, Selasa (7/1).

Menurut Bambang, sudah ada beberapa kemajuan penting dalam proses pengadaan tanah guna pembangunan jalan tol yang masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut. Misalnya, trase luas jalan untuk tol Tebing-Pematangsiantar di Serdangbedagai dengan mindroad 31,34 kilometer, Tebingtinggi 834 meter, Simalungun 19.73 kilometer dan Pematangsiantar 7,97 kilometer. Totalnya 59,874 km.

“Jika proyek pembangunan tol Tebingtinggi-Pematangsiantar rampung, menurutnya jarak tempuh Medan-Danau Toba hanya sekitar 1,5 jam,” katanya.

Dukungan dari pemerintah daerah bersama masyarakat, perusahaan perkebunan dan swasta, menurutnya sangat mendukung berhasilnya proyek pengadaan tanah untuk proyek tol tersebut. Jika pembangunan jalan tol Tebingtinggi-Pematangsiantar rampung dikerjakan, menurutnya, yang merasakan manfaatnya bukan hanya masyarakat di sekitar lokasi pembangunan, tapi juga dinikmati seluruh masyarakat Indonesia.

“Saya berharap, proses pembebasan tanah yang memakan waktu dua tahun untuk tol di Tanjungmulia Hilir, tidak terjadi lagi di daerah lain. Untuk tol Tebingtinggi-Pematangsiantar, pengadaan tanah terdiri dari milik PTPN III seluas 282, 92 hektare, PTPN IV 50 hektare, PT Bridgestone Sumatera Rubber Estate 176 hektare, Pemko Pematangsiantar 1,91 hektare dan masyarakat 124 hektare,” katanya.

Dia bersyukur proses pengadaan tanah untuk proyek jalan tol Medan-Pematangsiantar, berjalan lancar dan bisa dibilang tercepat di seluruh Indonesia. “Sebagiannya sudah ada yang dibayarkan. Sebagiannya lagi harus melalui musyawarah dan sebagian lainnya masih dalam proses di Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP),” ujarnya.

Pihaknya mengingatkan kepada warga ataupun beberapa pihak yang terimbas PSN, agar lebih mengutamakan kepentingan orang banyak daripada diri sendiri. “Harus diingat, bahwa proyek yang dilaksanakan ini sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di negara ini. Karena itu, pemerintah pasti akan memberikan ganti yang sangat layak kepada warga,” pungkasnya.

Saat ini, PT Hutama Marga Waskita sudah memulai pengerjaan tol Tebingtinggi-Serbelawan seksi 3 sepanjang 30 kilometer.

Tahap Penimbunan

Pantauan Sumut Pos, jalan tol Tebingtinggi menuju Pematangsiantar sedang dalam tahap penimbunan tanah. Sejumlah truk bermuatan tanah tampak lalu-lalang keluar masuk di perlintasan tol, tepatnya di Jalinsum Tebinginggi Perkebunan PTPN 3 Kebun Rambutan Dolok Masihul Kecamatan Tebingtinggi Kabupaten Serdang Bedagai, Selasa (7/1).

PT Hutama Marga Waskita (Humawas) selaku kontraktor tampak menimbun ruas jalan tol Tebingtinggi-Serbelawan di lahan PTPN 3 Kebun Rambutan dengan tanah kuning.

Sumut Pos mencoba mencari informasi mengenai progres pembangunan Jalan Tol Tebingtinggi-Pematangsiantar, ke Kantor Waskita di Jalan AMD Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi. Namun Humas sedang tidak berada di lokasi. “Sedang di luar Pak, tak bisa dihubungi,” ungkap Satpam Waskita, Dedy.

Dedy mengatakan, progres jalan tol Tebingtinggi-Pematangsiantar berjalan lancar tanpa kendala. Ditanya mengenai penggantian lahan milik masyarakat di Kelurahan Pinang Mancung Kecamatan Bajenis Kota Tebingtinggi, menurutnya, sudah selesai.

“Sudah selesai pak masalah tanah warga di Pinang Mancung, begitu juga untuk wilayah lahan pertanian di Desa Sei Blutu Kecamatan Bamban Kabupaten Serdang Bedagai juga tahap penyelesaian,” bilangnya.

Para pekerja yang ditemui di lokasi proyek, mengaku tidak mengetahui progres persentasi pengerjaan tol Tebingtinggi-Pematangssiantar. “Pekerjaan sesuai zona, Pak, mulai dari zona 1 sampai zona 3. Di sini pekerjaan penimbunan tanah terus dilakukan. Pemadatan tanah menggunakan alat berat juga dilakukan,” kata pekerja itu.

Camat Bajenis dan Lurah Pinang Mancung, yang coba dihubungi, tidak berhasil ditemui. Ketua Gakpotan Kelurahan Pinang Mancung Kota Tebingtinggi, Junaidi, menyampaikan wilayah daerah Kota Tebingtinggi yang terkena jalur tol Tebingtinggi Siantar hanya sedikit.

“Wilayah Kelurahan Pinang Mancung yang terkena proyek jalan tol Tebingtinggi-Pematangsiantar hanya 8 hektare. Di antaranya 4 hektar lahan pertanian milik warga, dan 4 hektare bukan lahan pertanian,” jelas Junaidi.

Mengenai ganti rugi lahan, menurut Junaidi, tidak ada masalah. Masyarakat yang tanahnya masuk jalan tol, sudah menerima pembayaran ganti rugi. “Rata-rata tanah mereka dibayar dengan kenaikan harga mencapai 275 persen. Sebelumnya harga tanah sawah satu rante berkisar Rp20 juta. Tapi oleh pengelola tol, ganti rugi untuk satu rante mencapai Rp75 juta,” papar Junaidi.

Karena itu, kata Junaidi, masyarakat yang mendapat kompensasi ganti rugi lahan merasa bersyukur dan menganggapnya seperti rejeki nomplok.

Tol Siantar-Parapat Menyusul

Jika pekerjaan proyek tol Tebingtinggi-Pematangsiantar nantinya selesai, pekerjaan akan dilanjutkan untuk ruas tol Pematangsiantar-Saribudolok-Parapat. Proyek ini diharapkan selesai tahun 2020 ini juga.

Saat ini, ruas tersebut masih dalam proses pembebasan lahan. Ruas ini merupakan bagian dari proyek pembangunan jalan tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat.

Sebelumnya, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II Medan, Selamat Rasidi, mengatakan pembebasan lahan untuk rual tol ini terkendala banyaknya areal pemukiman dan areal pemakaman leluhur mayarakat Saribudolok-Parapat. Sehingga pemebasan lahan membutuhkan musyawarah dengan masyarakat sekitar.

Adapun pembangunan jalan tol Pematangsiantar-Parapat terbagi menjadi dua sesi. Yakni porsi pemerintah sepanjang 39 kilometer. Sesi pertama dari Pematangsiantar-Saribudolok sepanjang 22,30 kilometer. Kedua, dari Saribudolok-Parapat sepanjang 16,70 kilometer.

Jalan tol ini merupakan bagian masterplan untuk mempercepat akses perjalanan dari Medan menuju Parapat.

Adapun pembangunan jalan tol Kuala Tanjung-Parapat terbagi dalam enam seksi, yang terbagi untuk porsi Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan porsi pemerintah. Yakni Seksi 1 Tebing Tinggi- Inderapura (20,4 km), Seksi 2 Inderapura-Kuala Tanjung (15,6 km), Seksi 3 Tebing Tinggi-Serbelawan (30 km), Seksi 4 Serbelawan-Pematangsiantar (28 km), Seksi 5 Pematangsiantar-Seribudolok (22,3 km), dan Seksi 6 Seribudolok-Parapat (16,7 km).

Seluruh ruas tol ini ditargetkan mulai beroperasi akhir 2020, dengan masa konsesi selama 40 tahun. Pembangunannya membutuhkan biaya investasi sekitar Rp 13,4 triliun, termasuk untuk biaya konstruksi sebesar Rp 9,6 triliun.

Jika seluruh ruas tol ini rampung, diharapkan akan meningkatkan konektivitas destinasi wisata, terutama dari Medan ke Kawasan Pariwisata Strategis Nasional (KSPN) Danau Toba, Sumatera Utara. Selain mempercepat waktu tempuh dari Medan ke Danau Toba, jalan tol ini juga diharapkan akan memacu pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara termasuk sektor ekonomi Pelabuhan Kuala Tanjung.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan, jalan Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat sepanjang 143,5 km merupakan lanjutan dari jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT) sepanjang 61,72 km. Sebelumnya, jalan tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi telah selesai dan terhubung dengan jalan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera). (prn/ian)

PUPR Segera Bangun Rumah Masyarakat

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Labuhanbatu Utara (Labura) yang menjadi korban banjir bandang beberapa waktu lalu, bakal dibangunkan rumah oleh pemerintah. Saat ini lahan sudah tersedia, tinggal menunggu legalitas tanah dari instansi berwenang sebelum pembangunan dimulain

“Pemkab Labura yang menyiapkan (lahan). Dan pembangunannya dilakukan Kementerian PUPR. Berdasarkan rapat terakhir, itu akan segera dibangun. Jika lahan sudah ada dan tanahnya bersertifikat,” kata Bupati Labura Kharuddin Syah Sitorus kepada wartawan usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi B DPRD Sumut, Dinas Kehutanan Sumut, masyarakat Labura dan PT Labuhanbatu Indah (LBI) di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (7/1).

Pria yang karib disapa Haji Buyung ini menyatakan, rumah yang akan dibangun yakni tipe 36. Nantinya lengkap dengan saluran listrik dan air. Meski begitu, ia belum menyebutkan lahan yang tersedia, apakah dibeli dari masyarakat, areal hutan atau di lokasi rumah warga korban bencana.

“Yang jelas sumber dana dari APBN. Di Desa Hatapang sebanyak 37 unit (rumah akan dibangun), sementara Desa Pematang 26 unit rumah. Jadi memang ada hikmah di balik bencana. Mungkin yang tadinya rumah rakyat terbuat dari papan, nantinya sudah beton. Sekarang ini yang penting kita kejar sertifikatnya, karena PUPR gak mau bangun jika itu tidak ada,” katanya.

Pemulihan pasca bencana seperti perekonomian masyarakat, diakui dia juga sedang dipersiapkan pihaknya. Termasuk aspek pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pendukung lain. “Dan alhamdulillah bantuan kepada kami di Labura sangat tinggi. Artinya masyarakat sudah bisa tersenyumlah. Kalau kita ikhlas dengan datangnya musibah, kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan kepada kita,” katanya dan membantah adanya penebangan hutan liar menjadi penyebab bencana bandang.

Sebelumnya, dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Sumut, Victor Silaen, dewan merekomendasikan bahwa faktor kemanusiaan adalah prioritas untuk dikerjakan pasca bencana Labura. Selanjutnya dari aspek lain, pihaknya berencana membentuk panitia khusus (pansus) terkait izin-izin kehutanan yang diberikan pemprov kepada korporasi.

“Untuk pansus nanti kami harapkan kerjasama pihak Poldasu, karena sesuai komitmen Kapolda baru bahwa jika ditemukan pelanggaran terhadap pihak-pihak terkait itu, siap untuk di bawah ke ranah hukum. Hal ini sangat kita apresiasi,” kata Victor.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga sempat berang mendengar laporan LKLH (Lembaga Konservasi Lingkungan Hidup) bahwa banjir bandang Labura akibat penebangan hutan dan minta DPRD Sumut merekomendasikan agar mencabut semua izin terkait penebangan hutan di Labura. “Saya minta izin segala apapun terkait kehutanan agar dicabut dan dievaluasi. Saya bicara soal kemanusiaan, karena rakyat jadi korban,” katanya.

Ia meminta agar RDP tersebut merekomendasikan dilakukan investigasi khusus dan pansus kehutanan, guna menghindari terulangnya bencana banjir dan lainnya diakibatkan perambahan hutan yang secara membabi buta, yang akhirnya rakyat menjadi korban. “Kita minta dilakukan investigasi khusus dan pansus.

Saya bicara soal kemanusiaan dan rakyat sudah jadi korban. Intinya kita mensejahterahkan rakyat bukan perusahaan,” ujarnya seraya menyebutkan Desa Hatapang yang merupakan lokasi banjir paling parah, dan dari informasi yang diperoleh izin koridor hutan yang dikeluarkan bupati Labura masuk areal hutan lindung.

“Bagaimana bisa hutan lindung dijadikan izin koridor. Meski izin diperoleh hendaknya jangan menebang sembarangan, tapi harus dilihat areal pemukiman warga yang berada di bawah. Masalah penebangan ini sudah disuarakan sejak 2014 saat saya reses, bahkan 3 tahun lalu warga sudah mengeluh dan ingatkan, karena takut terjadi banjir bandang, tapi tidak pernah digubris,” sambung putra daerah Labuhanbatu itu.

Sekjen DPN LKLH Irmansyah menyebutkan, hasil survey dan identifikasi lapangan di lokasi izin koridor dan IUP-B atas nama PT LBI di Desa Hatapang dan Desa Batu Tunggal bahwa banjir bandang tersebut disebabkan kegiatan perambahan hutan yakni penebangan liar baik dilakukan koorporasi maupun masyarakat.

Pihaknya juga menduga adanya perizinan yang diterbitkan tanpa analisa dan pertimbangan teknis yang akurat dan tanpa dibarengi fungsi pengawasan yang ketat telah terjadi kerusakan alam menyebabkan bencana banjir bandang di Desa Batu Tunggal, Hatapang dan Pematang Kexamatan Na IX-X.

Sedangkan Karo Ops Poldasu Kombes Makmur Ginting menyebutkan, personel mereka sampai saat ini masih berada di lokasi bencana dan terus mencari dua warga yang masih hilang. “Jika ada penyimpangan yang muncul berkaitan tindak pidana pada bencana banjir bandang di Labura, akan ditindak tegas. Tapi saat ini kami tetap fokus penanganan korban dan mencari 2 warga yang hilang,” ujarnya.

Diakhir rapat, Direktur PT LBI Taufik Rahim Lubis mempersilakan kalau mau mencabut izin perusahaannya, tapi pihaknya akan melakukan upaya hukum. “Kalau mau data, kami siap memberikan,” tegasnya.

Terpisah, Gubsu Edy Rahmayadi belum mau berkomentar soal dugaan perusahaan nakal yang membabat kayu-kayu di hutan Labura sehingga memicu terjadinya banjir bandang tersebut. Ia beralasan karena belum meninjau dampak dari banjir bandang Labura itu. “Besok (hari ini) baru mau saya tinjau, saya belum bisa lihat, belum bisa bicara kalau saya belum lihat, nanti salah,” katanya, kemarin.

Dirinya akan berangkat bersama unsur Forkopimda Sumut pukul 07.00 WIB dengan naik helikopter. Sebelumnya menjawab wartawan, Senin (30/12), Gubsu soal banjir bandang Labura terjadi karena dipicu pengrusakan hutan, mengatakan informasi itu masih harus dipastikan kebenarannya.

“Kabarnya (banjir bandang karena pengrusakan lingkungan), karena didapatnya banyak potongan-potongan kayu berarti ada sesuatu, tetapi ini harus kita buktikan, ada sesuatu di atas, nanti kita cek,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, banjir bandang menghantam Desa Pematang, Desa Hatapang, dan sebagian Desa Batu Tunggaldi Kecamatan Na IX-X, Labura, Minggu (29/12) dinihari. Bandang tersebut menyebabkan kerusakan rumah warga dan infrastruktur jalan dan jembatan. Bahkan ada 2 warga yang meninggal dunia, dan sejauh ini dinyatakan hilang aliaa belum ditemukan. (prn)

DPRD Sumut Siap Perjuangkan Ganti Rugi Bagi Pertenak

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Para peternak babi yang ternaknya mati karena virus African Swine Fever (demam babi Afrika), berharap ada solusi dari pemerintah atas wabah penyakit yang menyerang puluhan ribu babi di Sumatera Utara.

Tidak hanya untuk babi-babi yang sudah mati, tapi juga babi yang masih hidup. Mereka berharap agar tidak dibiarkan, hanya bisa pasrah menerima keadaan.

Hal itu disampaikan para peternak babi yang tergabung dalam Asosiasi Peternak Babi (Asperba) Sumut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Sumut, Selasa (7/1). Ketua Asperba Hendri Duin Sembiring didampingi anggotanya menyebutkan, para peternak dibuat bingung bukan hanya karena ternak mereka yang mati, tapi juga bingung mendefinisikan penyakit yang menimpa ternak mereka.

“Awalnya disebut hog cholera, kemudian suspek ASF. Sekarang wabah ASF. Harapan kami kalau sudah diketahui masalahnya, lakukanlah langkah-langkah. Jangan kami dibiarkan pasrah. Kami berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang tepat, sampai saat ini obat ASF belum ada, kami realistis, kalau minta pemerintah menyediakan obat itu, seperti meminta pemerintah membuat dua matahari, karena memang tidak mungkin,” katanya.

Namun pihaknya menginginkan ada tindakan pemerintah mengatasi kerugian yang dialami masyarakat. Kelompok ternak saat ini terbagi menjadi empat kategori, yaitu ternak yang terlanjur mati, ternak yang sedang sakit, ternak yang masih sehat tapi berada di zona terinfeksi virus dan terakhir ternak yang berada di kabupaten/kota yang belum terinfeksi virus. Jangan sampai pemerintah sibuk mengatasi zona merah dan membiarkan zona hijau.

“Kami ingin (ternak) yang mati ada ganti ruginya, kami tidak berharap ganti untung, ganti rugi saja pun jadi. Lalu ternak yang sakit bagaimana penanganannya, yang sehat juga bagaimana. Kami yakin keuangan pemerintah terbatas, maka menurut kami solusi terhadap ternak yang masih hidup dan sehat, agar bisa tetap dijual ke Provinsi DKI Jakarta,” katanya.

Saat ini DKI Jakarta menutup pintu terhadap babi dari Sumut. Pihaknya berharap Pemprovsu mampu bernegosiasi dengan Pemprov DKI agar babi yang sehat, yang telah benar-benar diperiksa dapat diterima. Sehingga masyarakat tidak mengalami kerugian beruntun.

Anggota Komisi B DPRDSU, Tuani Lumban Tobing menegaskan agar Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumut menganggarkan ganti rugi terhadap babi-babi yang mati tersebut dan mendata secara selektif khususnya bagi peternak rumahan. “Buat kesimpulan berapa mau dibayarkan, Rp10 miliar, Rp50 miliar, nanti kami akan rekomendasikan. Kita akan perjuangkan,” katanya.

Kepala DKPP Sumut, Azhar Harahap mengatakan, kewenangan menetapkan suatu wabah atau penyakit ada di Kementerian Pertanian. Pihaknya baru menerima SK resmi dari Kementan mengenai penetapan wabah ASF ini pada 3 Januari 2020. SK tersebut sendiri keluar pada 12 Desember, namun menurutnya Kementan harus terlebih dahulu mendapat pengakuan dari OIE.

Dampak dari penetapan wabah ini sangat besar, tidak hanya bagi Sumut, tetapi juga bagi Indonesia. Akibatnya, saat ini seluruh dunia tidak boleh lagi menerima ternak babi dari Indonesia. Permasalahan lainnya di Sumut, ternak babi yang sehat juga tidak diterima oleh daerah lain, sehingga pasokan babi yang ada baik di peternak maupun perusahaan menumpuk, tidak bisa dijual.

“Sumut tidak menutup perdagangan babi, tapi daerah lain yang menutup gerbang bagi ternak kita, sehingga para peternak susah. Kami mencari solusi dengan menerbitkan sertifikasi bagi ternak babi yang sehat agar bisa dipasarkan ke daerah lain, khususnya DKI Jakarta yang selama ini menampung 60 persen pasokan babi dari Sumut,” katanya.

Anggota Komisi B lainnya, Sugianto Makmur mengatakan, kejadian ini merupakan bentuk kelalaian pemerintah dalam rangka menjaga virus tersebut masuk ke dalam negeri. Padahal ada Balai Besar Karantina yang bertugas mencegah masuknya ASF ke Indonesia melalui bandara maupun pelabuhan. “Karena negara lalai, jadi negara wajib ganti rugi. Berikan solusi. Kalau masalah anggaran, ayo kita perjuangkan. Kami akan rekomendasikan harus ada ganti rugi,” katanya.

Hendri juga menekankan agar pemerintah menjelaskan ada atau tidaknya kompensasi terhadap ternak babi yang mati, agar pihaknya sebagai asosiasi peternak bisa melaporkan ke masyarakat. “Rasa pesimis mulai ada, apa yang harus kita tunggu? Kami berharap,” timpal dia.

Terkait ganti rugi, Azhar mengatakan pihaknya ada keterbatasan anggaran sehingga harus berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar dapat ditampung sebagai penanggulangan bencana. Pihaknya mengaku hanya mengalokasikan anggaran untuk desinfektan, bio security peternakan babi dan lainnya. “Kita akan menyusun langkah-langkah untuk mengakomodir harapan peternak termasuk kompensasi,” katanya.

Tak Ada Lagi Kasus di Medan

Diketahui, kasus kematian babi saat ini semakin meluas di Sumatera Utara. Tercatat, ada 18 daerah yang saat ini sudah termasuk dalam penyebaran virus mematikan bagi ternak babi tersebut. Namun, Dinas Pertanian dan Perikanan (DPP) Kota Medan justru mengklaim, saat ini kasus kematian babi sudah tidak ditemukan lagi di Kota Medan. “Sudah beberapa lama ini kita tidak ada lagi kasus matinya ternak babi di Kota Medan. Baik di peternakan, dibuang di sungai ataupun di jalan-jalan seperti waktu-waktu yang lalu,” kata Kadis Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ikhsar Risyad Marbun kepada Sumut Pos, Selasa (7/1).

Hal itu disebutkannya, sebab sejak beberapa waktu yang lalu pihaknya memang tidak ada menemukan kembali bangkai-bangkai babi yang dibuang di sejumlah sungai dan badan jalan di Kota Medan. “Di sejumlah wilayah di Kota Medan yang ada masyarakatnya memelihara babi juga sudah kita kunjungi, misalnya terakhir kita pantau di wilayah Tangguk Bongkar, tidak ada lagi kematian babi di sana. Ternak babi mereka sehat-sehat dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Selain itu, kata Ikhsar, selama ini bangkai-bangkai babi yang banyak ditemukan di Kota Medan, mayoritas diantaranya justru bukanlah ternak babi yang ada di Kota Medan, melainkan ternak babi dari sejumlah wilayah yang ada di Kota Medan, antara lain dari Kabupaten Deliserdang. “Sebenarnya yang beberapa bulan lalu, bangkai-bangkai babi itu juga bukan dari Medan, tapi dari Deliserdang. Kalau ada dari Medan itu jumlahnya sangat kecil,” kata Ikhsar.

Untuk itu, kata Ikhsar, saat ini pihaknya terus berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara agar tidak membiarkan masuknya ternak babi dari luar ke dalam Kota Medan. “Kita terus pantau itu, jangan ada babi yang masuk ke Medan dari luar daerah. Kalaupun ada yang masuk, itu harus dipotong di RPH (Rumah Potong Hewan), disana tentu sudah ada pemeriksaan langsung untuk ternak yang akan dipotong,” tandasnya.

Terpisah, anggota DPRD Medan sekaligus Ketua Asosiasi Peternak Babi (Asperba) Sumut, Hendri Duin kepada Sumut Pos mengatakan, saat ini pihaknya meminta gar Pemerintah Provinsi segera mengambil langkah nyata dalam menangani kasus kematian babi. “Ini sudah berlarut-larut sebenarnya. Harusnya ada langkah nyata, sebab semakin hari penyebarannya di Sumut memang semakin meluas,” katanya.

Selain itu, Hendri menyebutkan, pihaknya telah memprediksi bahwa dalam beberapa bulan ke depan Sumut akan mengalami kelangkaan babi. Selain akan berdampak kepada para peternak, hal ini tentu juga akan berdampak pada para pelaku usaha daging babi atau rumah makan yang menjual olahan daging babi.

Hendri Duin yang dikenal sebagai salah satu pengusaha rumah makan olahan daging babi di Kota Medan menyebutkan, karena hal itu pihaknya terpaksa akan melakukan langkah-langkah ekspansi usaha mereka ke luar Sumut. “Kalau babi sudah langka di Sumut, mau tidak mau kita harus ekspansi ke luar wilayah.

Saya pribadi rencananya akan membuka cabang di Jakarta dan Denpasar, mungkin teman-teman yang lain akan mengambil langkah yang sama. Karena prediksi kami, bulan April nanti Kota Medan sudah mengalami kelangkaan daging babi,” tutupnya. (prn/map)