Siapkan Nelayan Pantura Melaut di Natuna

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak punya masalah, apalagi berkonflik dengan Tiongkok. Meski begitu, tetap harus tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal ikan dan Coast Guard Tiongkok di Natuna Utara. Setelah meningkatkan intensitas operasi dengan menambah KRI, pemerintah akan mengirim nelayan untuk melaut di sana.

Presiden Joko Widodo kemarin angkat bicara terkait klaim Tiongkok terhadap perairan Natuna Utara. Jokowi menegaskan bahwa Natuna merupakan bagian dari wilayah Indonesia yang sah. Sehingga pemerintah tidak akan melakukan upaya tawar-menawar soal kedaulatan negara di kawasan tersebut.

“Tidak ada yang namanya tawar menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” ujarnya saat membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta Senin (6/1). Dia menambahkan, pernyataan yang disampaikan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terhadap Tiongkok sudah sesuai.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD juga menegaskan hal itu usai bertemu dengan 120 nelayan dari Pantai Utara Jawa di Jakarta. Dia menyebut, pemerintah akan mengirim nelayan untuk melaut di sana. “Kita mau memobilisasi nelayan-nelayan dari Pantura dan mungkin pada gilirannya dari daerah-daerah lain,” ungkap dia kemarin.

Kehadiran para nelayan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna Utara akan melengkapi operasi yang dilakukan oleh TNI bersama Badan Keamanan Laut (Bakamla). Juga menegaskan bahwa negara hadir dan ada di sana. “Negara hadir itu minimal dalam dua hal. Satu peningkatan patroli, yang kedua aktivitas nelayan kita sendiri,” imbuhnya.

Di hadapan para nelayan, Mahfud menyampaikan bahwa yang dimasuki kapal ikan dan Coast Guard Tiongkok merupakan daerah kaya sumber daya laut. Beraneka macam jenis ikan berkumpul di sana. Tersedia dan melimpah. Dia menegaskan, Indonesia berhak atas kekayaan tersebut. “ Saudara juga berhak atas ikan-ikan dan pemanfaatan sumber daya laut di sana,” ujar dia.

Semua itu sudah tercatat dalam hukum laut (UNCLOS). Bahwa ZEE Indonesia di Natuna Utara bagian dari Indonesia. “Hukum internasional mengatakan bahwa perairan yang mereka (Tiongkok) masuki itu adalah perairan sah kita, Indonesia dan kita berhak mengeksplorasi,” terang pria yang pernah mejabat menteri pertahanan (menhan) tersebut.

Mahfud mengakui, walau sudah ada perintah dari presiden, kehadiran negara di Natuna Utara sempat kurang. Namun demikian, itu tidak berarti ZEE boleh sembarangan dimasuki. “Oleh sebab itu, keputusan pemerintah itu pertama menyatakan siapa pun, negara lain tidak boleh masuk ke situ tanpa izin dari pemerintah kita,” ujarnya.

Apabila masih ada yang berani masuk tanpa izin, apalagi sampai mengambil sumber daya laut di sana, Mahfud menyebutkan bahwa itu sama saja dengan pencuri. “Melanggar hukum dan kita usir,” tegas Mahfud. Dia juga menyebut, hubungan baik antara Indonesia dengan Tiongkok harus tetap berlangsung. Baik terkait ekonomi, perdagangan, maupun kerja sama lainnya.

Hanya, pemerintah tidak tinggal diam bila ada pelanggaran. Dengan tegas Mahfud menyampaikan, langkah-langkah yang dilaksanakan pemerintah tidak lain demi kedaulatan negara. “Jadi, tidak ada perang. Tetapi tidak ada nego. Karena kalau menego berarti kita mengakui itu milik bersama,” tutur mantan ketua Mahkamah Konstitisi (MK) tersebut.

Walau belum dipastikan kapan ratusan nelayan itu berangkat ke Natuna, Mahfud menjamin mereka akan dibantu. Mulai izin, fasilitas, sampai jaminan keamanan. “Kami koordinasikan terus mulai hari ini (kemarin) dengan instansi terkait, dengan KKP, dengan pemda, dengan Kemendagri, nanti tingkat ini, koordinasi umum akan dilakukan oleh pak sesmenko,” bebernya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan nelayan asal Tegal, Riswanto menyampaikan bahwa dia bersama rekan-rekannya siap melaut ke Natuna Utara. Namun demikian, masih perlu pembicaraan dan persiapan teknis untuk keberangkatan mereka ke sana. Termasuk di antaranya soal kapal dan izin yang dibutuhkan.

Berdasar pengalaman nelayan-nelayan Pantura yang pernah melaut ke Natuna Utara, Riswanto menyampaikan bahwa kapal yang memungkinkan untuk mencari ikan di Natuna Utara adalah kapal dengan gross tonnage atau GT di atas 150. “Karena jaraknya (dari Pantura ke Natuna) jauh,” ungkap dia kemarin.

Selain kapal besar, pria yang juga ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tegal itu menyampaikan bahwa untuk melaut di Natuna Utara dibutuhkan operasional yang besar. Mengingat pencarian ikan bisa sampai dua atau tiga bulan. “Kalau dua sampai tiga bulan itu (biaya operasional) hampir Rp 500 juta,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya berharap besar pemerintah membantu perizinan agar lebih mudah. Sebab, izin untuk kapal di atas 30 GT ada di pemerintah pusat. Mereka juga berharap ada kebijaksanaan terkait bahan bakar minyak (BBM). Subsidi BBM yang saat ini hanya berlaku untuk kapal di bawah 30 GT, dia harapkan bisa berlaku untuk kapal yang akan melaut ke Natuna.

Riswanto mengakui, harapan itu sudah disampaikan langsung dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kemenko Polhukam. “Harapannya (ada BBM subsidi) kalau memang kami mau ke sana,” bebernya. Secara prinsip, lanjut dia, nelayan-nelayan dari Pantura juga siap bekerja sama dengan nelayan lokal dari Natuna.

Sebelum berangkat ke Natuna, kata dia, pemerintah juga akan mengundang nelayan-nelayan lain dari seluruh Indonesia untuk membicarakan hal serupa terkait pemanfaatan sumber daya laut di sana. Siapa saja dan dari mana saja yang berangkat lebih dulu, akan dibicarakan lebih lanjut. “Teknisnya nanti dari KKP,” imbuhnya.

Kemarin, Kepala Bakamla Laksdya Bakamla A. Taufiqoerrochman juga menyampaikan bahwa saat ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah mengirim kapal-kapal ikan besar dari Pantura ke Natuna Utara. “Sambil kita gaungkan bahwa China telah melanggar hukum internasional,” ungkapnya. Dia pun memastikan, Bakamla akan mengawal kapal-kapal ikan itu.

Terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi mengungkapkan, pihaknya sudah melaksanakan bagian dan tugas pengamanan di Natuna Utara.”Urusan TNI adalah urusan pengamanan laut, perbatasan di wilayah laut, urusan pengamatan, dan pengintaian di wilayah kedaulatan dan ZEE kita,” bebernya.

Tugas itu sudah dilaksanakan dengan mengirim prajurit maupun alat utama sistem persenjataan ke Natuna Utara. Semuanya digerakan oleh panglima TNI melalui Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) 1. Perkara lain terkait upaya diplomasi agar situasi dan kondisi di Natuna membaik, disebut Sisriadi, sudah menjadi urusan diplomatik.

Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menyampaikan, arahan presiden sangat jelas. Pemerintah akan terus berkomunikasi dengan Tiongkok. Retno optimistis upaya tersebut akan berakhir baik. Mengingat sikap Indonesia dipastikan di dukung dunia Internasional. “Karena prinsip tersebut diadopsi UN Convention dan merupakan kewajiban untuk tunduk,” ujarnya.

Retno menambahkan, dalam komunikasi Indonesia tidak menuntut apa pun terhadap Tiongkok selain meminta mereka mematuhi hukum internasional, termasuk di UNCLOS. “Nine dash line yg diklaim Tiongkok, sampai kapan pun juga Indonesia tidak akan mengakui dan apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan,” tuturnya.

Sementara itu, PB NU mendesak Pemerintah Tiongkok berhenti melakukan tindakan provokatif atas kedaulatan wilayah perairan Indonesia yang telah diakui dan ditetapkan oleh Konvensi Hukum Laut PBB, UNCLOS 1982. Ketua Umum PB NU Said Aqil Siroj menyebut, Kepulauan Natuna masuk dalam 200 mil laut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang telah diratifikasi sejak 1994.

“Karena itu, tindakan Coast Guard Tiongkok mengawal kapal nelayan berbendera Tiongkok di perairan Natuna sebagai bentuk provokasi politik yang tidak bisa diterima,” terang dia saat konferensi pers di kantor PB NU Jalan Kramat Raya kemarin. NU mendukung sikap tegas Pemerintah RI terhadap Tiongkok.

Di antaranya yang dilakukan oleh menlu dan Bakamla. Termasuk untuk mengusir dan menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan aktivitas illegal, unreported, unregulated fishing (IUUF) di seluruh perairan RI sebagai manifestasi dari Archipelagic State Principle yang dimandatakan oleh Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Meski Tiongkok merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, PB NU meminta Pemerintah Indonesia tidak lembek dan tidak menegosiasikan perihal kedaulatan teritorial dengan kepentingan ekonomi. “Keutuhan dan kesatuan wilayah NKRI, di darat, laut, dan juga di udara adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kepentingan apa pun,” tegasnya.

Dalam jangka panjang, NU meminta pemerintah mengarusutamakan fungsi laut dan maritim sebagai kekuatan ekonomi dan geopolitik. Menurut tokoh asal Cirebon itu, kedudukan laut amat strategis sebagai basis pertahanan. Karena itu, pulau-pulau perbatasan, termasuk yang rawan gejolak di Laut Selatan China, tidak boleh lagi disebut sebagai pulau terluar, tetapi terdepan.

Dia menyampaikan, ketidaksungguhan pemerintah dalam melaksanakan konsep pembangunan berparadigma maritim, termasuk dalam geopolitik, ekonomi, dan pertahanan, akan membuat Indonesia kehilangan 75 persen potensinya untuk maju, sejahtera, dan memimpin dunia sebagai bangsa bahari seperti amanat founding fathers.

Dalam pandangan NU sebagaimana dinyatakan oleh sang pendiri Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari bahwa hukum membela keutuhan tanah air adalah fardhu ‘ain, yaitu wajib bagi setiap orang Islam. “Dan barang siapa mati demi tanah airnya, maka ia mati syahid,” jelas Said. (far/lum/syn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan harus mendalami secara seksama hasil-hasil reses yang disampaikan anggota DPRD Medan mulai Daerah Pemilihan (Dapil) I sampai V.

Penegasan itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reses Pertama DPRD Kota Medan tahun 2020 di Gedung DPRD Medan, Senin (6/1).

Kemudian, lanjut Akhyar, dipadukanserasikan dengan hasil-hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), sekaligus menjadi masukan utama penyusunan prioritas program pembangunan Kota pada masa mendatang.

Dikatakan Akhyar, perlunya OPD melakukan pendalaman karena hasil reses yang disampaikan anggota DPRD Medan, banyak bermuatan saran masukan penting dan strategis, bail yang bersifat alternatif kebijakan maupun program-program pembangunan kota yang menggambarkan kebutuhan pokok masyarakat.

“Pelaksanaan reses DPRD Medan merupakan salah satu tugas dewan yang cukup penting dan strategis, terutama dalam rangka membangun komunikasi pembangunan secara timbal balik, guna lebih menyelaraskan arah kebijakan dan program pemabngunan kota dengan aspirasi masyarakat,” kata Akhyar.

Akhyar mengungkapkan, Medan sebagai kota yang terus berkembang, tentunya banyak masalah dan tantangan pemabngunan yang harus dihadapi, bahkan sifatnya cenderung semakin multi kompleks.

Tidak hanya tuntutan pelayanan public yang semakin berkualitas, tapi juga melibatkan dimensi yang lebih luas. Termasuk, upaya mempercepat dan memperluas pembangunan kota, seperti menjadikan Medan sebagai tujuan berinvestasi, wisata, pusat pendidikan dan kesehatan berkualitas.

Atas dasar itulah melalui sidang dewan ini, Akhyar ingin mengajak semua dan sleuruh pmangku kepentingan kota agar terus meningkatkan komitmen membangun kota, bersinergi membangun kota sehingga dapat menjadi modal social yang besar di tengah-tengah masyarakat.

Akhyar optimis, pembangunan kota dapat optimal dilakukan jika sleuruh stakeholder bergandengan tangan, menjabarkan dan melaksanakan visi dan misi pembangunan kota yang telah ditetapkan bersama.

“Di samping itu kita juga harus yakin, Kota Medan sesungguhnya memiliki sumber daya pemabngunan yang dapat dikembangkan secara luas, tentunya melalui kerja keras, keikhlasan dan kemitraan yang kokoh. Saya yakin dengan visi bersama, kitya mampu mewujudkan tujuan besar masyarakat dalam pembangunan, terutama meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat yang semakin baik sekaligus menjadikan Kota Medan sebagai kota masa depan bagi kita semua,” ungkapnya.

Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reses Pertama DPRD Kota Medan tahun 2020 dibuka Ketua DPRD Medan Hasyim SE. Rapat ini turut dihadiri Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, tiga Wakil Ketua DPRD Medan yakni Irwan Ritonga,Rajuddin Sagala dan HT Bahrumsyah,a nggota DPRD Medan serta pimpinan OPD dan camat se-Kota Medan.

Dalam rapat itu, masing-masing anggota DPRD Medan yang berasal dari Dapil I sampai V menyampaikan hasil reses yang telah dilakukan. Selain tuntutan perbaikan jalan dan drainase, reses juga menyoroti banyak masalah, diantaranyakurangnya pelayanan BPJS Kesehatan, pemberantasan narkoba, sampah, lampu jalan, peningkatan pelayanan kesehatan serta penertiban pedagang kaki lima yang sangat mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Sebelumnya ketika menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan Tata Tertib (Tatib) DPRD Medan, Akhyar dalam sambutannya menyampaikan, Pemko Medan di tahun 2020, fokus membangun peradaban kota melalui jalan budaya untuk mewujudkan kota yang tertib, aman, dan nyaman bagi warga. Kemudian meningkatkan pembangunan maupun pelayanan publik.

Akhyar dalam rapat yang ditandai dengan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Tatib DPRD, juga menyampaikan selamat dan apresiasi atas selesainya pembahasan dan pengesahan Tatib DPRD Medan ini. Sebab, Tatib penting karena menjadi pedoman bagi legislator dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Kemudian Sekwan DPRD Medan Abd Azis membacakan konsep keputusan DRPD yang kemudian disetujui oleh anggota dewan. Setelah itu dilanjutkan dengan Penandatanganan Keputusan tentang Perubahan Atas Peraturan Tata Tertib DPRD Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tatib DPRD Tahun 2020 oleh Pimpinan DPRD Medan.

Usai Rapat Paripurna Pengesahan Tatib DPRD Medan dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Reses Pertama DPRD Kota Medan tahun 2020, dilanjutkan dengan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Walikota Medan terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah dan Ranperda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 sampai dengan 2013oleh Plt Wali Kota Medan. Usai menyampaikan Nota Pengantar, Akhar selanjutnya menyerahkan keopada Ketua DPRD Medan untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Januari 2020 Pemko Medan akan menggelar Assessment bagi para Pekerja Harian Lepas (PHL) di masing-masing dinas yang ada di Pemerintahan Kota Medan. Hal itu dilakukan guna menyeleksi kembali para PHL yang ada di tiap-tiap dinas untuk bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

“Assessment itu dilakukan masing-masing OPD, bukan BKD yang melakukannya. BKD sendiri tidak punya tenaga PHL, jadi kami tidak melakukan assessment itu. OPD masing-masing yang akan melakukannya, agar bisa diseleksi kembali siapa-siapa saja PHL yang bekerja sesuai keahliannya dan yang tidak,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Senin (6/1).

Nantinya, kata Muslim, para PHL yang tidak sesuai dengan keahliannya akan disesuaikan dengan bidang lainnya, bisa juga diberhentikan atau diganti dengan tenaga PHL lainnya.

“Hal-hal semacam ini kan memang penting, jadi PHL itu dipastikan adalah mereka yang berkompeten dalam bidangnya. Kalau tidak sesuai, tentu tidak akan dipekerjakan lagi atau diperpanjang masa kontraknya,” katanya.

Salah satu Dinas di Pemko Medan yang memiliki tenang PHL terbanyak, yakni Dinas PU Medan telah melakukan hal itu sejak bulan Desember yang lalu. Kepada Sumut Pos, Plt Kepala Dinas PU Kota Medan, Zulfansyah mengatakan, untuk PHL pihaknya justru tidak melakukan assessment, tapi justru melakukan evaluasi secara langsung.

“PHL ini di Dinas PU kan rata-rata pekerja kasar, gak perlu lah assessment seperti ujian tertulis atau rangkaian psikotest. Kita hanya butuh Evaluasi secara langsung, melihat mereka apakah sesuai atau tidak untuk dipekerjakan dibidang itu,” kata Zulfansyah kepada Sumut Pos, Senin (6/1).

Evaluasi yang dimaksud, kata Zulfansyah, dengan melihat secara langsung para pekerja dilapangan. “Jadi dari Desember lalu kita sudah evaluasi langsung para PHL itu. Disaksikan langsung oleh pak Plt (Wali Kota Medan), ada PHL yang tidak ragu untuk masuk parit dalam melakukan tugasnya. Tapi ada juga yang tidak mau masuk ke parit, atau malu-malu. Ini kan jadi penilaian buat kita, mereka yang bekerja harus lah yang terampil dan tidak ragu atau malu dalam melakukan tugasnya,” katanya.

Untuk itu, lanjut Zulfan, saat ini pihaknya tengah menyeleksi para PHL tersebut dan akan mengusulkannya kepada Plt Wali Kota Medan pada bulan Januari ini juga. Salah satu alasannya, anggaran untuk tenaga PHL Kota Medan di tahun 2020 telah dipangkas dari 1000 orang menjadi 800 orang, atau sebanyak 200 PHL.

“Harus kita evaluasi, karena memang harus dipangkas sebanyak 200 orang. Anggarannya hanya untuk 800 orang, tentu kita juga gak sembarang pangkas, yang kita pangkas adalah mereka yang kurang berpotensi dalam pekerjaannya. Sedangkan untuk mereka yang bekerja dengan baik, sebisa mungkin pasti akan kita pertahankan,” tutupnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPRD Medan, Abdul Rani mengatakan, langkah evaluasi tersebut sudah tepat untuk dilakukan di jajaran Pemko Medan. Sebab menurutnya, saat ini begitu banyak para PHL yang tidak bekerja secara efektif hingga hanya menyebabkan pembuangan anggaran secara percuma.

“Ya itu bagus sekali, faktanya memang banyak sekali tenaga PHL yang nyatanya gak bisa kerja atau keahliannya tidak sesuai dengan bidang kerja yang diberikan, akhirnya hasilnya ya tidak maksimal. Kalau PHL tidak bisa bekerja secara maksimal, ya buat apa dipekerjakan, sedangkan di luar sana masih sangat banyak yang lebih berkompeten dan lebih layak untuk dipekerjakan. Jangan buang-buang anggaran untuk hal percuma,” tegas Rani kepada Sumut Posc Senin (6/1).

Evaluasi ini, kata Rani, harus terus dilakukan agar setiap PHL yang ada tiap-tiap OPD adalah mereka yang sudah teruji kinerjanya dan dapat membantu percepatan program kerja OPD itu sendiri. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai jaminan bukti sah kepemilikan tanah dan kepastian hukum guna menghindari konflik di tengah- tengah masyarakat.

“Lewat program PTSL ini konflik terkait tanah yang mungkin kerap terjadi di masyarakat dapat diminimalisir. Selain itu juga semakin membantu dan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan penataan kota,” ungkap Plt Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi menerima audiensi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan di Balai Kota Medan, Senin (6/1).

Didampingi Asmum Renward Parapat, Aspem Musadad Nasution, Asisten Ekbang Khairul Syahnan, Kadis DPKPPR Benny Iskandar dan Kepala BP2RD Kota Medan Suherman, Akhyar menerima Kepala BPN Kota Medan Sri Puspita Dewi ini untuk mengenalkan diri sebagai Kepala BPN yang baru menjabat.

Ucapan selamat datang dan selamat bertugas disampaikan Plt Wali Kota kepada Kepala BPN yang hadir bersama sejumlah kepala seksi yang menjabat berbagai bidang di Kantor BPN. Diharapkan, ke depan BPN dapat menunjukkan prestasi kerja serta membantu Pemko Medan dalam menertibkan, mengelola dan menjaga aset sesuai tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.

“Sebelumnya atas nama Pemko Medan kami ucapakan selamat bertugas untuk Kepala BPN. Selama ini koordinasi dan komunikasi antar Pemko Medan dan BPN Kota Medan telah berjalan baik dan kami harap ini dapat terus berlanjut. Apalagi banyak hal yang perlu kita koordinasikan bersama khususnya terkait aset-aset milik Pemko Medan yang ada,” kata Plt Wali Kota.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Medan Sri Puspita Dewi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Plt Wali Kota atas sambutan baik yang diberikan kepadanya dan jajaran. Pihaknya mengaku saat ini terus gencar menjalankan program PTSL sekaligus minta dukungan pada Pemko Medan agar program tersebut dapat berjalan dengan baik.

“Kami mohon dukungan dan bantuan Pemko Medan untuk mensukseskan program PTSL. Ke depan kami menargetkan sebanyak 20000 PTSL akan kami terbitkan. Untuk itu, kami berharap Pemko Medan melalui dinas- dinas terkait dapat ikut mensosialisasikan program ini. Dengan demikian masyarakat akan semakin sadar hukum. Apalagi tujuannya untuk melindungi mereka,” paparnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Ketua DPRD Medan dari fraksi PKS, Rajuddin Sagala menegaskan agar Pemko Medan tidak lagi bermain-main soal dana kelurahan di tahun 2020. Adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dana Kelurahan tahun 2019 merupakan bukti tidak maksimalnya Pemko Medan dalam menggunakan anggaran itun

“Sekalipun itu tahun pertama, saya pikir tetap bisa dimaksimalkan kalau Pemko serius. Kalaupun Silpa, seharusnya tidak begitu banyak. Walaupun kita belum mendapatkan data akurat tentang serapan dana kelurahan, tapi bila mengingat pencairannya saja sudah di pertengahan Desember, kita yakin hanya sangat sedikit yang dipergunakan,” tegas Rajuddin.

Dilanjutkan Rajuddin, hal itu sungguh sangat disayangkan. Sebab saat ini masih sangat banyak pembangunan Kota Medan yang belum tersentuh di tingkat kelurahan. Dana itu seharusnya dapat membantu percepatan pembangunan, bukan malah terbuag sia-sia seperti yang terjadi di tahun lalu.

“Tahun lalu, dari pemerintah pusat Rp53,2 miliar, lalu Pemko sendiri menyiapkan dana pendamping sekitar Rp46 miliar. Itu totalnya sekitar Rp99 miliar lebih, kalau dibagi 151 kelurahan yang ada di Kota Medan, seharusnya bila pencairannya tepat waktu setiap kelurahan bisa mendapatkan sekitar Rp656 juta,” lanjutnya.

Walaupun nilai Rp656 juta itu juga bukan lah jumlah yang besar untuk sebuah pembangunan sekalipun di tingkat kelurahan.

“Itu saja sebenarnya masih sangat kurang kalau kita melihat masih banyak yang harus dibangun ditiap kelurahan. Tapi begitu pun, setidaknya itu cukup membantu untuk membangun infrastruktur yang belum tersentuh dinas-dinas terkait. Jadi kalau itu saja tidak dimanfaatkan, sangat disayangkan sekali. Dananya ada, tapi gak dipergunakan,” sambungnya.

Untuk itu, Rajuddin meminta, agar kedepannya Pemko Medan tidak lagi mengulangi hal yang sama agar serapan dana kelurahan bisa dipergunakan secara maksimal ditahun 2020.

“Tahun 2020 ini tidak ada alasan lagi bagi Pemko Medan untuk tidak memaksimalkan dana kelurahan. Harus maksimal, jangan lagi terulang kejadian di tahun lalu. Pemko juga harus lebih pro aktif dalam menjalin komunikasi dengan perangkat ditingkat kelurahan,” tegasnya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Medan, Ridho Nasution mengatakan, mengakui bahwa serapan anggaran Dana Kelurahan Kota Medan 2019 memang tergolong minim. “Itu sedang dipersiapkan oleh pihak BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), semua laporannya mereka yang pegang. Kita juga sudah minta ke BPKAD, datanya nanti tanggal 16 (Januari) ini baru kita terima. Kalau minim iya, tapi data pastinya belum kita terima,” ucap Ridho kepada Sumut Pos, Senin (6/1).

Dikatakan Ridho, wajar apabila tahun 2019 serapan dana kelurahan tergolong minim, mengingat tahun lalu merupakan tahun pertama Pemko Medan mengelola dana tersebut. Para pihak ditingkat kelurahan juga belum berpengalaman dalam menggunakan dan mengelola dana tersebut untuk keperluan pembangunan di kelurahannya masing-masing.

“Memang minim, tapi kita harapkan kedepannya tidak lagi. Kemarin itu kan masih tahun pertama, banyak yang masih takut menggunakan dananya, itu sebabnya kita cukup lama memberikan sosialisasi. Lalu proses pencairannya juga cukup lama, karena terhalang ini dan itu, salah satunya NPWP bendahara kelurahan,” ujarnya.

Namun dengan selesainya berbagai persoalan itu ditahun 2019, Ridho meyakini di tahun 2020 pihaknya akan dapat mempergunakan dana kelurahan tersebut secara maksimal untuk berbagai keperluan khususnya pembangunan ditingkat kelurahan.

“Harapan kita tahun 2020 program untuk penggunaan dana kelurahan ini dapat dipersiapkan secara matang, masyrakat juga kita harapkan untuk turut bekerjasama dalam hal ini,” katanya.

Belajar dari pengalaman sebelumnya, Ridho menyebutkan akan memperbaiki semua hal yang menjadi kendala penerapan dana kelurahan tersebut. “Saat ini kami sedang mengevaluasi kembali semua yang sudah berjalan, itu semua akan kita perbaiki di tahun 2020 ini. Belajar dari pengalaman sebelumnya, ditahun 2020 ini dana kelurahan kita yakini akan jauh lebih maksimal penerapannya dibanding tahun lalu,” pungkasnya.

Seperti diketahui, tahun lalu Pemko Medan telah mendapat bantuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar Rp 53,2 miliar lebih Tahun 2019. Dana tersebut diharapkan mampu memperbaiki infrastruktur skala prioritas melalui swakelola masyarakat. Selain itu, Pemko Medan juga telah ikut mengalokasikan Dana pendamping sebesar Rp46 miliar lebih. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengaku belum akan menertibkan terminal liar yang ada di Kota Medan.

Penertiban baru akan dilakukan setelah revitalisasi Terminal Amplas dan Pinang Baris yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) rampung. “Nantilah siap terminalnya dulu langsung kami tertibkan, kalau sekarang ditertibkan mau di mana orang itu,” ujar Akhyar.

Pendapat yang sama diktakan anggota Komisi IV DPRD Medan, M Rizki Nugraha SE mengatakan, agar pemerintah pusat harus dapat menertibkan para pelaku angkutan yang tetap membandel tidak mau masuk ke dalam terminal apabila terminal sudah selesai dibangun.

“Kalau terminal sudah selesai dibangun, maka segera tertibkan pool-pool busa liar itu. Sebab percuma juga terminal itu dibangun kalau akhirnya masih banyak pool-pool bus liar yang tidak mau masuk ke dalam terminal dengan berbagai alasan. Pembangunan terminal kita harapkan tidak akan menjadi sia-sia dan justru akan mengangkat perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan, Mont Gomery Munthe mengatakan bahwa pool bus liar yang ada di sepanjang Jalan Sisingamangaraja Kota Medan atau di seputar Terminal Amplas, itu terpaksa dilakukan. Sebab di dalam terminal yang sudah tidak terurus itu, pihaknya sangat sulit untuk mendapatkan penumpang.

Namun pihaknya berjanji, apabila Terminal Amplas sudah dibangun dan menjadi terminal yang layak, maka pihaknya bersedia ditertibkan untuk masuk kembali ke dalam terminal dan tidak ada lagi pool-pool bus liar di kawasan tersebut.

“Kita sudah sering berkoordinasi. Kalau nanti terminal itu sudah selesai dan jadi terminal yang layak, tanpa harus ditertibkan pun kami siap untuk masuk kembali ke dalam terminal. Para sopir ini bisa kok ditertibkan. Selama ini mereka tidak mau masuk ke dalam terminal bukan karena mereka tidak mau tertib atau membandel tetapi memang tidak ada penumpang lagi di dalam terminal,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat berjanji akan merevitalisasi terminal Amplas dan Pinangbaris menjadi terminal dengan fasilitas berkelas dunia hingga membuat kedua terminal menjadi terminal ramah penumpang.

Sebagai salah satu bentuk keseriusan tersebut, Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi datang untuk meninjau langsung Terminal Terpadu Amplas pada Sabtu (4/1) sore yang lalu.

Hal itu dilakukannya mengingat status pengelolaannya yang telah dialihkan dari Pemko Medan ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk direvitalisasi menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kedatangan itu juga turut didampingi oleh Direktur Prasarana Kemenhub RI Risal Wasal, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution dan Wakil Gubernur Sumut Musa Rajeckshah.

Menhub mengungkapkan, tujuan kedatangannya untuk melihat langsung kondisi TTA. Selain itu, untuk melakukan koordinasi lanjutan dengan Pemda terkait. Dari hasil tinjauannya ada beberapa poin yang menjadi perhatiannya ke depan terlebih usai nantinya revitalisasi TTA selesai dilakukan, salah satunya untuk meminimalisir keberadaan loket-loket bus liar agar kembali masuk ke dalam TTA. Terlebih, keberadaan loket bus liar kerap menjadi penyebab timbulnya kesemrawutan jalanan di kawasan Jalan Sisingamangaraja Kota Medan meski telah berulang kali ditertibkan. (map/ila)