LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Harta Sei Limbat Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara memanfaatkan peremajaan tanaman sawit (replanting) untuk bercocok tanam jagung.

Dari 5 desa di Kabupaten Langkat, terdapat 213 hektare areal replanting sawit yang tumpangsarikan dengan tanaman jagung. Dan hasilnya, petani menerima hasil panen jagung yang sangat memuaskan.

Ini dikatakan Bendahara KUD Harta Sei Limbat Kabupaten Langkat, Joner Gurning di kantor KUD Harta Jalan Pendidikan No 49, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat kepada wartawan, Senin (9/12).

Joner Gurning mengatakan, KUD Harta para Oktober 2018 menerima bantuan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dari pemerintah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (Disbun Provsu).

“ Ada lima desa yang menjalani program PSR dan luas areal seluas 213 hektare. Areal ditanami sawit ditumpansarikan tanaman jagung. Hasilnya, panen jagung sangat memuaskan dan sudah tiga kali petani menerima hasil panennya. Tidak itu saja, sawit yang berusia 1 tahun pun tumbuh sangat baik dan bagus,” sebutnya.

Diungkapnya, dari 1 hektare tanaman jagung yang dipanen, petani bisa meraup Rp1,2 juta. Biasanya, 1 hektare petani hanya mendapat Rp1 juta. “ Jadi setahun, jagung panen selama 3 kali dan petani bisa meraup uang sebesar Rp 30 juta. Program peremajaan ini sangat-sangat bisa membantu perekonomian dan bisa untuk perawatan sawit oleh petani,” sebutnya.

Keuntungan lainnya yang dirasakan petani, usia 2 tahun sawit sudah berbuah pasir. Ini dikarenakan, setelah jagung panen, sisa pupuk yang diareal bisa diserap oleh sawit. “Biasanya sawit berbuah pasir jika berusia 2,5 tahun. Ini usia 2 tahun sudah berbuah pasir. Bagusnya, sawit usia 1 tahun sudah berdompet,” sebutnya.

Gurning juga mengatakan, ini merupakan bantuan pemerintah tahap pertama. Untuk tahap kedua, KUD Harta telah mengajukan kepemerintah melalui Disbun Provsu. “Bermanfaat, menguntungkan dan hasilnya sangat memuaskan bagi petani. Kami harapkan, program PSR tahap kedua bisa teralisasi,” tandasnya sembari menyebutkan terimakasih kepada Disbun Provsu.

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Ir Herawati N MMA kepada wartawan mengatakan, PSR ini merupakan penjabaran dari program prioritas Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Wagub Sumut Musa Rajekshah, yaitu membangun desa dan menata kota dengan mengembangkan ekonomi berbasis pedesaan.

“Peluang peningkatan produksi tanaman kelapa sawit tentulah yang utama ingin dicapai, namun dalam memanfaatkan potensi lahan kosong disela tanaman kelapa sawit TBM bisa dimanfaatkan, dengan menanam tanaman sela jagung atau tanaman pangan lainnya,” sebut Kadis Perkebunan.

Bahkan kata Ir Herawati, petani peserta PSR di Kabupaten Serdang Bedagai juga memanfatkan lahan kosong mereka dengan bercocok tanam ubi kayu.

“Pendapatan petani sebelum kelapa sawit menghasilkan, tentunya juga kami (Disbun) pikirkan juga. Walaupun biaya perawatan atau pemeliharaan tanaman sudah tercover dalam biaya yang digelontorkan oleh BPDPKS senilai Rp25 juta per hektare,” sebut Ir Herawati.

Bagi petani yang bermitra dengan off taker perkebunan besar Negara, atau Perkebunan Besar Swasta, kata Herawati bahwa RAB pembangunan kebun disusun bersama, dan menyesuaikan dengan standard kebun sawitnya off taker.

“Kami (Disbun) optimis, program PSR ini dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya bagi Sumatera Utara sebagai daerah penghasil sawit terbesar kedua setelah Riau,” ungkapnya.

Keberhasilan Kabupaten Langkat dalam pelaksanaan PSR di Sumatera Utara juga akan diikuti oleh Kabupaten penghasil sawit lainnya. Seperti di Kab. Serdang Bedagai, Labusel, Labuhanbatu, Labura, Paluta, Palas, Batubara dan Simalungun yang sedang dan akan melaksanakan kegiatan PSR.

Dan untuk saat ini persyaratan keikutsertaan program PSR ini juga sudah sangat sederhana, hanya 8 persyaratan (fotocopi KTP/KK; sertifikat/legalitas kepemilikan lahan, Lahan tidak dalam sengketa, memiliki surat tanda daftar budidaya (STDB), memiliki rekening tabungan aktif, kelompok tani/poktan/gapoktan, Memiliki hamparan paling kurang seluas 50 hektare.

Kemudian, calon penerima dan calon lahan ditetapkan oleh bupati/wali kota atau kepala dinas atas nama bupati/wali kota.

“Mari kira wujudkan target replanting yang telah ditetapkan untuk terwujudnya perkebunan kelapa sawit yang berkualitas dan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit di Sumatera Utara,” serunya. (rel/azw)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Masyarakat Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga-Pungga Kabupaten Dairi menggelar aksi unjukrasa ke PT Dairi PrimaMineral (DPM). Warga menuntut perusahaan supaya memberdayakan warga setempat sebagai karyawan di perusahaan tambang timah hitam itu.

Aksi warga dilakukan dengan menutup akses jalan menuju perusahaan di Desa Longkotan, Senin (9/12). Koordinator aksi, Lamhot Simangunsong kepada wartawan, Senin (9/12) mengatakan, aksi warga untuk meminta PT DPM agar memberdayakan warga lokal bekerja disana. Pasalnya, kata Lamhot, karyawan yang dipakai PT DPM didominasi warga negara asing (WNA). Amatan kami, ratusan tenaga kerja asing (TKA) dipekerjakan di sana.

“Padahal warga Desa Longkotan atau masyarakat Kecamatan Silima Punggapungga banyak mendambakan pekerjaan. Sementara kami lihat apa yang dikerjakan TKA itu masih hal biasa yang bisa dikerjakan warga lokal misalnya membabat rumput, mengaduk semen dan lainya. Artinya, pekerjaan yang ditangani TKA itu tidak membutuhkan keahlian khusus atau bukan tenaga ahli,” ujarnya.

Selain pemberdayaan warga lokal, Lamhot menyebut, kehadiran PT DPM telah merusak dampak lingkungan. Salah satunya anak sungai yakni Bondar Begu (daerah-red) di Desa Longkotan yang sebelumnya debit air besar dan dijadikan sebagai sumber air masyarakat bersih untuk mandi dan cuci pakaian serta sumber air beternak ikan dikolam sekarang debit air berkurang.

Lamhot menambahkan, warga juga menuntut masalah gaji dipatok PT DPM. Di mana, informasi kami peroleh dari karyawan yang merupakan warga lokal yang bekerja di PT DPM hanya dibayar Rp2,3 juta per bulan.

Menurut mereka, gaji tersebut tidak pantas mengingat mereka bekerja dengan resiko tinggi, pungkasnya.

Anggota DPRD Dairi dari daerah pemilihan (Dapil) 2 meliputi Kecamatan Silima Punggapungga, Siempat Nempu, Lae Parira, Siempat Nempu Hilir serta Berampu, Hadisuarno Panjaitan kepada wartawan, Senin (9/12) mengaku mendapat informasi terkait aksi warga. Hadi menegaskan, tuntutan warga benar. Anggota fraksi Hanura itu menyebut, ratusan TKA dari negara China diduga dipekerjakan di sana.

Sementara warga lokal banyak yang membutuhkan pekerjaan tidak diberdayakan perusahaan tambang tersebut, kata Hadi. Padahal, apa yang dikerjakan TKA itu bisa dikerjakan warga lokal. Legislator mendesak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Dairi dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mendata TKA yang bekerja legal disana. Jangan-jangan mereka (TKA dari China) pekerja illegal atau tidak memiliki visa kesini, ucap Hadi.

Menurut Hadi, data diperoleh dari Disnaker Dairi jumlah TKA di PT DPM hanya 16 orang tetapi faktanya di lapangan ratusan orang.

Hal itu bisa kita lihat yang tinggal di basecamp Sidikalang, Parongil serta di basecamp di Desa Longkotan dekat lokasi penambangan, ungkapnya.

Hadi menegaskan, Disnaker Dairi sudah kebobolan. Banyak TKA di PT DPM tetapi yang terdata hanya 16 orang, sebutnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dairi, Dapot Hasudungan Tamba dikonfirmasi mengatakan, jumlah TKA dari negara Cina yang bekerja di PT DPM sebanyak 25 orang.

Ditanya soal upah minimum kabupaten (UMK), Dapot mengatakan, jumlah UMK Dairi tahun 2019 sebesar Rp2,3 juta. Sementara itu, external manager PT Dairi Prima Meneral, Holy Nurahman dikonfirmasi lewat pesan elektronik mengatakan, pihaknya sedang memediasi warga. Holy belum bersedia menjelaskan lebih rinci jawaban perusahaan terkait tuntutan warga. (rud/azw)

PATUMBAK, SUMUTPOS.CO – Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang menggelar sosialisasi bersama Kanwil Pertanahan Sumut, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Patumbak, Desa Marindal I. Dalam program pengadaan tanah botanical garden seluas 200 hektare di lahan eks HGU PTPN 2 Desa Marindal I Kecamatan Patumbak ini dihadiri ratusan warga di Aula Kantor Desa Marindal 1 Jalan Kebun Kopi, Jumat (6/12) kemarin.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang Drs Fauzi menjelaskan bahwa program pengadaan tanah membangun botanical garden atau taman bunga dan buah serta usaha lain bagi masyarakat sekitar sebagai tempat wisata baru ini merupakan harapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Sumatera Utara yakni menjadikan Sumatera Utara Bermartabat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana pengadaan tanah telah menetapkan 2 Satuan Tugas (Satgas) yakni Satgas Tim A bertugas melaksanakan pengukuran keliling dan bidang per bidang tanah yang dikuasai dan diusahi masyarakat dengan itikad baik.

Kemudian Satgas Tim B akan bertugas mendata bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah yg diusahai dan dikuasai masyarakat serta mendata surat-surat masyarakat jika ada yang diterbitkan baik oleh kepala desa maupun camat serta pihak lain. Satgas Tim A dan Tim B akan mulai bekerja Senin, 9 Desember 2019 bersama pihak Pemerintah Desa Marindal I dan Kecamatan Patumbak,”ungkapnya.

Tampak hadir pada kesempatan itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Drs Fauzi, Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kanwil BPN Sumut Masniari SH, Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Deli Serdang Edi Rahbudin SIP, Kepala Bagian Pertanahan dan Perbatasan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Ervan Gani Siahaan, Camat Patumbak Danang Purnama Yuda SSTP MAP dan Kepala Desa Marindal I Ir Ardianto. (rel/azw)

NIAS, SUMUTPOS.CO -Sesuai target nasional hingga tahun 2024, upaya pencegahan dan penurunan pertumbuhan anak kurang baik (stunting) dari 32 persen, menjadi 19 persen terus digalakan.

Saat ini berdasarkan data yang telah dientry melalui aplikasi e-PPGBM, dari 6.000 balita yang ada diseluruh wilayah Kabupaten Nias, terdapat sebanyak 1579 balita mengalami stunting.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias, dalam percepatan, pencegahan dan penurunan stunting adalah memastikan pelayanan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), penimbangan dan imunisasi di posyandu. Selain itu, di masing-masing desa akan dioptimalkan pemanfaatan Dana Desa (DD), sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Nias Arosokhi Waruwu SH MH pada pertemuan koordinasi penanganan stunting Kabupaten Nias yang digelar di ruang training center RSUD Gunungsitoli Jalan Dr Cipto Mangunkusumo Gunungsitoli, Jumat (6/12).

“Secara khusus kepada Dinas Kesehatan, Dinas P2KBP2A, RSUD Gunungsitoli, seluruh puskesmas dan jaringannya memastikan pelayanan 1.000 HPK terlaksana dengan baik,” ujar Wakil Bupati Nias.(adl/azw)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Pendidikan Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) menggelar Malam Anugerah Inovasi Pendidikan 2019, di Aula objek wisata Pantai Woong Rame, Kecamatan Pantai Cermin, Jumat (6/12).

Malam anugerah inovasi pendidikan itu, diberikan kepada sekolah yang berprestasi, di antaranya beberapa kategori penilaian meliputi inovasi tata laksana manajerial sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, administrasi pembelajaran, penataan lingkungan serta pelaksanaan literasi di sekolah.

Adapun yang meraih prestasi dalam kategori masing-masing, seperti kategori anugerah inovasi manajerial pendidikan jenjang SD.

Nominasi Best of the Best Inovasi Pendidikan jenjang SD diraih oleh SDN 104325 Kampung Manggis.

Nominasi Inovasi Pendidikan Kategori Inovasi Pembelajaran Jenjang SD diraih oleh SDN 102059 Sarang Giting. Nominasi Inovasi Pendidikan Kategori Inovasi Penataan Lingkungan Sekolah Jenjang SD diraih SDN 102011 Sei Buluh. Nominasi Inovasi Pendidikan Kategori Inovasi Tata Laksana Manajemen Sekolah Jenjang SD diraih SDN 104267 Pegajahan.

Kemudian, Nominasi Inovasi Pendidikan Kategori Inovasi Pelaksana Literasi Sekolah Jenjang SD diraih oleh SDN 106192 Kampung Besar, Kecamatan Pantai Cermin.

Selain itu, Anugerah Inovasi Manajerial Pendidikan Jenjang SMP, Nominasi Best of the Best Inovasi Pendidikan Jenjang SMP diraih oleh SMPN 1 Pantai Cermin. Nominasi Inovasi Pendidikan Kategori Inovasi Pembelajaran Jenjang SMP diraih oleh SMPN 2 Perbaungan.

Selanjutnya, Nominasi Inovasi Pendidikan Kategori Inovasi Penataan Lingkungan Sekolah Jenjang SMP diraih oleh SMPN 1 Dolok Masihul. Nominasi Inovasi Pendidikan Kategori Inovasi Tata Laksana Manajemen Sekolah Jenjang SMP diraih oleh SMPN 2 Dolok Masihul, dan Nominasi Inovasi Pendidikan Kategori Inovasi Pelaksana Literasi Sekolah Jenjang SMP diraih oleh SMPN 1 Pegajahan.

Selain itu, terdapat penghargaan sekolah inspiratif untuk beberapa sekolah, di antaranya SMPN 2 Tanjung Beringin, SDN 106206 Sidodadi, serta SDN 104304 Pergulaan dan beberapa sekolah lainnya.

Pada kesempatan itu, Kadis Pendidikan Sergai, Drs Joni Walker MM menyampaikan suatu kehormatan dan kebanggaan atas kehadiran Bupati beserta Forkompimda Sergai.

Dikatakan Joni, kehadiran Bupati Sergai bukanlah untuk seorang Joni Walker Manik saja.”Namun untuk memotivasi seluruh guru dan kepala sekolah di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat ini,” kata Joni.

Joni Walker juga memberi apresiasi kepada Tim Penilai Inovasi Sekolah yang telah bekerja sangat baik dalam melakukan penilaian. “Tentunya, apa yang kita buat hari ini adalah cerminan kegiatan yang sama kita lakukan pada tahun lalu,” tuturnya.

Kadis Pendidikan ini juga memberikan penghargaan kepada sekolah yang berinovasi.

Kegiatan ini mendapat apresiasi dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk mewujudkan Kabupaten Sergai yang Unggul, Inovatif dan Berkelanjutan.

Menurut Joni, banyak orang yang menilai, bahwa apa yang telah dibuat oleh Dinas Pendidikan selama ini, masih jauh dari kesempurnaan seperti halnya pada kegiatan malam ini. “Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, agar menjadikan hasil yang lebih baik lagi,” bilang Joni.

“Prestasi-prestasi yang telah diraih pada malam ini, bukan hanya mimpi semata, tetapi semua ini murni untuk pembangunan pendidikan di Kabupaten Sergai,” kata Joni Walker. (sur/han)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan Surya didampingi Kapolres Asahan, AKBP Faisal Napitupulu menjenguk 49 warga Dusun III,IV, dan V Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut, yang keracunan makanan, di Rumah Sakit Umum Daerah H Abdul Mannan Simatupang (RSUD HAMS), Jalan Sisingamangaraja, Minggu (8/12).

Korban merupakan warga Dusun III, IV dan V Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut dirawat di RSUD HAMS Kisaran, dan Puskesmas Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman.

Bupati, Kapolres, Ketua DPRD Asahan didampingi Asisten Ekbang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjenguk dan melihat kondisi korban keracunan di RSUD HAMS. “Artinya semoga semua warga yang terkena keracunan massal ini bisa secepatnya pulih dan sehat kembali. Saya harapkan semua korban bisa istirahat pemulihan yang diutamakan dan tidak ada lagi korban tambahan,”kata Bupati Asahan, H.Surya

Saat menjenguk, Bupati Asahan juga menyampaikan, bahwa seluruh pembiayaan di rumah sakit akan ditanggung pihak Pemkab Asahan. Surya juga berpesan kepada seluruh korban dan keluarga supaya tabah menerima cobaan ini.

Ini semua musibah dari Allah SWT, mari kita sama-sama berdoa semoga semua korban dapat pulih seperti sediakala, agar dapat melanjutkan aktifitas kembali. Untuk pembiayaan pengobatan seluruh korban dugaan keracunan akan ditanggung Pemkab Asahan,” kata Bupati.

Diketahui jumlah korban yang mendapat perawatan medis di RSUD HAMS sebanyak 13 orang, Puskesmas Binjai Serbangan 30 orang, sehingga totalnya 49 orang. Ini sesuai keterangan Camat Silau Laut, Berani Simbolon. Sementara 6 orang lagi sudah diperbolehkan pulang. (omi/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2020, perbaikan Jalan Yos Sudarso Kota Tebingtinggi dikebut oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sumatera Utara.

Amatan Sumut Pos di lokasi pengerjaan, Senin (9/12), perbaikan jalan tersebut sudah dilaksanakan selama seminggu. Karena pengerjaannya dilakukan pada siang hari, arus lalulintas dari Kota Tebingtinggi menuju Medan, terjadi kemacetan. Sebab, para pekerja melakukan pengorekan aspal tepat di tengah jalan.

Terkait kondisi itu, petugas Polantas Polres Tebingtinggi melakukan pengaturan arus lalulintas dengan sistem konterflow (sistem buka tutup). Hal itu dilakukan untuk menghindari penumpukan kendaraan dan truk yang melintas.

Salah seorang pengguna jalan, Suratman (40) menuturkan, bahwa kondisi jalan ini memang sudah lama rusak parah dengan aspal berlobang, tetapi dirinya sangat menyayangkan pihak pemborong ataupun pekerja yang melakukan pekerjaan siang hari hingga menimbulkan kemacetan.

“Akibat pekerjaan perbaikan ini, pengguna jalan raya jadi terhalang untuk melintas. Seharusnya pekerjaan ini dikerjakan sebelum sebelumnya jauh dari hari kebesaran keagamaan seperti natal dan tahun baru,” jelasnya.

Suratman juga mengatakan pekerjaan perbaikan jalan ini hendaknya selesai sebelum masuk libur natal dan tahun baru agar tidak terjadi kemacetan parah.

Sementara itu salah seorang pekerja, Budi, mengaku hanya melaksanakan tugas perbaikan jalan dari pimpinannya.

“Pekerjaan ini dikebut siang malam agar cepat selesai. Kendala yang di hadapi adalah bulan ini tingkat curah hujan sangat tinggi,” jelasnya. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebinginggi diwakili Asisten Umum, Kamlan Mursyid membuka sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan penyakit TBC di aula Hotel Malibau Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (9/12).

Wali Kota dalam sambutannya yang dibacakan Kamlan Mursyid menyampaikan, Tebingtinggi yang sudah memperoleh predikat Kota Sehat di Sumut, diharapkan bukan hanya sekedar sebutan saja, tetapi dapat dibuktikan secara nyata.

“Yang menjadi tolak ukur, masyarakat Tebingtinggi terbebas dari berbagai masalah penyakit dan salah satunya adalah TBC,” papar Kamlan.

Untuk itu, lanjut Kamlan, diharapkan sosialiasi rencana aksi daerah penyakit TBC yang bertujuan untuk mengeliminasi TB 2030 di Tebingtinggi, dapat dijadikan contoh dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dia mengatakan, masalah kesehatan bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tetapi memerlukan koordinasi yang baik antar instansi, karena satu dengan lainnya ada keterkaitan.

“Bagaimana warga suatu daerah akan tumbuh sehat, jika wilayahnya jorok atau sanitasinya tidak baik, ini memerlukan kerja sama antar instansi karena lebih baik mencegah dari pada mengobati,”pungkasnya. (ian/han)

SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya membangun desa menata kota, menuju Sumut yang agraris dan bermartabat. Hal itu dapat dilakukan, dengan melestarikan dan tidak memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan pertanian.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, saat menghadiri Gerakan Panen Padi di Nagori (Desa) Maligas Bayu dan Nagori Mancuk, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Senin (9/12). Menurut Gubernur, kebutuhan bahan pangan khususnya beras, terus meningkat, seiring bertambahnya jumlah penduduk di daerah ini. Namun di sisi yang lain, luas lahan pertanian terus berkurang dan semakin menyempit.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta kerja samanya untuk tidak memberikan IMB kepada siapa pun yang ingin mendirikan bangunan di atas lahan pertanian.

Karena, biasanya, kalau jalannya sudah bagus, orang akan berlomba mendirikan bangunan di daerah tersebut. “ Saya minta, Pak Bupati (Simalungun) agar jangan dikasi itu IMB. Nanti bisa habis lahan kita,” tegas Gubernur yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi.

Gubernur juga menyampaikan, pertanian atau tanaman pangan sejatinya menjadi andalan Provinsi Sumut yang begitu subur tanahnya. Karena itu, dirinya memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang berkecimpung di sektor ini.

“Kita sudah mulai harus ke sana (pertanian) semua. Inilah hidup kita, bertani. Dulu kenapa Belanda datang menjajah, karena suburnya tanah ini. Tetapi sekarang kita (banyak) hampir lupa,” ujar Gubernur di hadapan ribuan warga yang memadati lokasi acara di atas lahan jagung pasca panen.

Diakui Gubernur, undangan menanam atau memanen di lahan pertanian rakyat, lebih ia senangi. Sebab, dari sektor pertanian, Sumut harus bisa maju dan semakin bermartabat di masa mendatang. Untuk itu pula, dirinya meminta agar ada pembagian bibit padi kepada petani di sana.

“Nanti saya minta di tanam serentak. Dihitung dulu berapa yang harus ditanam. Nanti saya datang ke sini lagi,” kata Edy Rahmayadi, didampingi Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dahler Lubis yang menyebutkan tanam serentak direncanakan Januari 2020.

Selain itu, Edy juga menyampaikan rencana pemberian bantuan ternak sebanyak 50 ekor sapi dan 100 ekor domba. Tujuannya tidak hanya untuk menambah pasokan daging di Sumut, tetapi juga dari aktivitas sektor peternakan, bisa menghasilkan pupuk organik dari kotoran hewan tersebut.

“Kalau ini kita hidupkan, kita akan makmur. Tanah kita luas kok kekurangan (pasokan daging sapi). Makanya saya mau bangun pabrik pupuk (organik) di sini. Tapi pupuknya organik, dan jangan pakai pestisida, bisa merusak tanah,” jelas Edy.

Sementara, Bupati Simalungun JR Saragih dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Gubernur ke tempat atau nagori yang lokasinya cukup jauh dari jalan umum. Apalagi memberikan perhatian lebih untuk para petani khususnya di Simalungun. “Terima kasih untuk kehadiran Bapak Gubernur dan juga para petani. Mohon maaf kalau penyambutan kami banyak kekurangan,” kata JR Saragih.

Dalam kegiatan itu, selain memanen padi dan cabai, Gubernur juga melakukan penanaman jagung, serta penandatanganan prasasti Agro Wisata Nagori Maligas Bayu, dan dilanjutkan penyerahan bantuan bibit kepada kelompok tani di sana.

Turut hadir Perwakilan Unsur Forkopimda Sumut, Kadis Pendidikan Arsyad Lubis, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Fadly, tokoh masyarakat, para petani dan masyarakat setempat.(rel/han)