PAPARAN: Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) penyakit TBC Kota Tebingtinggi.
Sopian/sumut pos
PAPARAN: Sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) penyakit TBC Kota Tebingtinggi.
Sopian/sumut pos
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebinginggi diwakili Asisten Umum, Kamlan Mursyid membuka sosialisasi Rencana Aksi Daerah (RAD) penanganan penyakit TBC di aula Hotel Malibau Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Senin (9/12).
Wali Kota dalam sambutannya yang dibacakan Kamlan Mursyid menyampaikan, Tebingtinggi yang sudah memperoleh predikat Kota Sehat di Sumut, diharapkan bukan hanya sekedar sebutan saja, tetapi dapat dibuktikan secara nyata.
“Yang menjadi tolak ukur, masyarakat Tebingtinggi terbebas dari berbagai masalah penyakit dan salah satunya adalah TBC,” papar Kamlan.
Untuk itu, lanjut Kamlan, diharapkan sosialiasi rencana aksi daerah penyakit TBC yang bertujuan untuk mengeliminasi TB 2030 di Tebingtinggi, dapat dijadikan contoh dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dia mengatakan, masalah kesehatan bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan saja, tetapi memerlukan koordinasi yang baik antar instansi, karena satu dengan lainnya ada keterkaitan.
“Bagaimana warga suatu daerah akan tumbuh sehat, jika wilayahnya jorok atau sanitasinya tidak baik, ini memerlukan kerja sama antar instansi karena lebih baik mencegah dari pada mengobati,”pungkasnya. (ian/han)
PANEN: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi menghadiri gerakan panen padi, panen cabe dan tanam jagung, di Nagori (Desa) Maligas Bayu dan Nagori Mancuk, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Senin (9/12).
PANEN: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi menghadiri gerakan panen padi, panen cabe dan tanam jagung, di Nagori (Desa) Maligas Bayu dan Nagori Mancuk, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Senin (9/12).
SIMALUNGUN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dalam upaya membangun desa menata kota, menuju Sumut yang agraris dan bermartabat. Hal itu dapat dilakukan, dengan melestarikan dan tidak memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di lahan pertanian.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, saat menghadiri Gerakan Panen Padi di Nagori (Desa) Maligas Bayu dan Nagori Mancuk, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Senin (9/12). Menurut Gubernur, kebutuhan bahan pangan khususnya beras, terus meningkat, seiring bertambahnya jumlah penduduk di daerah ini. Namun di sisi yang lain, luas lahan pertanian terus berkurang dan semakin menyempit.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota diminta kerja samanya untuk tidak memberikan IMB kepada siapa pun yang ingin mendirikan bangunan di atas lahan pertanian.
Karena, biasanya, kalau jalannya sudah bagus, orang akan berlomba mendirikan bangunan di daerah tersebut. “ Saya minta, Pak Bupati (Simalungun) agar jangan dikasi itu IMB. Nanti bisa habis lahan kita,” tegas Gubernur yang hadir bersama Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi.
Gubernur juga menyampaikan, pertanian atau tanaman pangan sejatinya menjadi andalan Provinsi Sumut yang begitu subur tanahnya. Karena itu, dirinya memberikan perhatian lebih kepada masyarakat yang berkecimpung di sektor ini.
“Kita sudah mulai harus ke sana (pertanian) semua. Inilah hidup kita, bertani. Dulu kenapa Belanda datang menjajah, karena suburnya tanah ini. Tetapi sekarang kita (banyak) hampir lupa,” ujar Gubernur di hadapan ribuan warga yang memadati lokasi acara di atas lahan jagung pasca panen.
Diakui Gubernur, undangan menanam atau memanen di lahan pertanian rakyat, lebih ia senangi. Sebab, dari sektor pertanian, Sumut harus bisa maju dan semakin bermartabat di masa mendatang. Untuk itu pula, dirinya meminta agar ada pembagian bibit padi kepada petani di sana.
“Nanti saya minta di tanam serentak. Dihitung dulu berapa yang harus ditanam. Nanti saya datang ke sini lagi,” kata Edy Rahmayadi, didampingi Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura Dahler Lubis yang menyebutkan tanam serentak direncanakan Januari 2020.
Selain itu, Edy juga menyampaikan rencana pemberian bantuan ternak sebanyak 50 ekor sapi dan 100 ekor domba. Tujuannya tidak hanya untuk menambah pasokan daging di Sumut, tetapi juga dari aktivitas sektor peternakan, bisa menghasilkan pupuk organik dari kotoran hewan tersebut.
“Kalau ini kita hidupkan, kita akan makmur. Tanah kita luas kok kekurangan (pasokan daging sapi). Makanya saya mau bangun pabrik pupuk (organik) di sini. Tapi pupuknya organik, dan jangan pakai pestisida, bisa merusak tanah,” jelas Edy.
Sementara, Bupati Simalungun JR Saragih dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Gubernur ke tempat atau nagori yang lokasinya cukup jauh dari jalan umum. Apalagi memberikan perhatian lebih untuk para petani khususnya di Simalungun. “Terima kasih untuk kehadiran Bapak Gubernur dan juga para petani. Mohon maaf kalau penyambutan kami banyak kekurangan,” kata JR Saragih.
Dalam kegiatan itu, selain memanen padi dan cabai, Gubernur juga melakukan penanaman jagung, serta penandatanganan prasasti Agro Wisata Nagori Maligas Bayu, dan dilanjutkan penyerahan bantuan bibit kepada kelompok tani di sana.
Turut hadir Perwakilan Unsur Forkopimda Sumut, Kadis Pendidikan Arsyad Lubis, Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Azhar Harahap, Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Fadly, tokoh masyarakat, para petani dan masyarakat setempat.(rel/han)
AKREDITASI:
Rombongan dari KARS yang diketuai Liberta Lumbantoruan, S.Kep, M.Ke saat berkung ke RSU Kabanjahe
AKREDITASI:
Rombongan dari KARS yang diketuai Liberta Lumbantoruan, S.Kep, M.Ke saat berkung ke RSU Kabanjahe
KARO, SUMUTPOS.CO – Rumah Sakit Umum Kabanjahe, Kabupaten Karo, kembali menjalani survei akreditasi di tahun 2019. Survei akreditasi ini dilaksanakan atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit, dan menunjuk Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) sebagai pelaksana survei akreditasi.
Sejak tahun 2017 hingga 2018, RSU Kabanjahe telah dinyatakan lulus survei akreditasi yang dilakukan lembaga akreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan Kementerian Kesehatan. Direktur RSU Kabanjahe, Arjuna Wijaya mengatakan, pada survei akreditasi tahun 2017, RSU Kabanjahe lulus verifikasi 4 Pokja, dan di tahun 2018 dinyatakan lulus verifikasi 10 Pokja.
“Sedangkan tahun 2019 ini akan diverifikasi 15 Pokja. Hasilnya belum tahu,” katar Arjuna, Jumat 6 Desember 2019. Survei akreditasi RSU Kabanjahe dilaksanakan oleh tim surveyor (KARS) sejak tanggal 6 hingga 7 Desember 2019.
“Oleh tim Surveyor Verifikator dari KARS yang diketuai Liberta Lumbantoruan, S.Kep, M.Kep,” ungkapnya. Arjuna menyatakan, di tahun 2020 mendatang, RSU Kabanjahe akan diikut sertakan dalam lomba penilaian Survei Standar Nasional Rumah Sakit (SNARS).
“Untuk meraih kesuksesan ini harus ada kolaborasi antara seluruh Pokja Akreditasi, medis dan paramedis dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di RSU Kabanjahe. Agar hasilnya, RSU Kabanjahe lulus akreditasi,” kata Arjuna.
Ketua Surveyor Verifikator dari KARS, Liberta Lumbantoruan menyatakan, timnya akan berada dua hari di Kabanjahe, untuk melakukan survey akreditasi terhadap RSU Kabanjahe.
Dia menegaskan, proses survei akreditasi yang dilakukan, agar RSU Kabanjahe sebagai pelayanan kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa rumah sakit menitikberatkan sasarannya pada keselamatan pasien, mendengarkan pasien dan keluarga pasien, menghormati hak-hak pasien, dan mendekatkan mereka sebagai mitra dalam proses pelayanan dan membangun kepemimpinan yang mengutamakan kerja sama.
Menanggapi pelaksanaan survei akreditasi RSU Kabanjahe, Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan, agar RSU Kabanjahe berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. “Dengan ada survei ini, apa yang menjadi kekurangan RSU Kabanjahe dapat diperbaiki dan mutu pelayanan lebih baik lagi. Peningkatan mutu sangat berkaitan erat dengan standar keselamatan pasien khususnya di rumah sakit. Melalui tindak lanjut rekomendasi KARS, kita bangun komitmen bersama agar peningkatan mutu pelayanan bisa standar, sesuai yang kita harapkan,” pungkasnya. (deo/han)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 30 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai periode 2019-2024 mulai melaksanakan masa reses pertamanya, yang terhitung sejak 3 Desember 2019 hingga 6 Desember 2019.
Kegiatan reses berlangsung di seluruh wilayah kecamatan yang menjadi daerah pemilihan (dapil) dari masing-masing legislator. Tujuannya, untuk menghimpun aspirasi masyarakat agar dituangkan ke dalam laporan kerja.
Setiap anggota DPRD Kota Binjai yang melaksanakan reses, akan mendapat dana tunjungan sebesar Rp5,4 juta. Jumlah tersebut mereka terima untuk satu kali kegiatan reses di satu lokasi.
Sekretaris DPRD Kota Binjai, Putri Syawal Sembiring menyatakan, tunjungan reses anggota DPRD Kota Binjai sebesar Rp5,4 juta ini disalurkan kepada masing-masing legislator untuk satu kali pelaksanaan kegiatan reses.
Nominal tunjangan reses sebesar ini pada dasarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab, status Kota Binjai saat ini telah berubah menjadi kota kecil.
Dia menjamin, tunjangan reses anggota DPRD Kota Binjai akan tepat sasaran. Soalnya, tunjangan tersebut baru dapat diterima setelah para legislator menyerahkan laporan konkrit terkait kegiatan resesnya.
“Ya, kalau tidak reses, maka tunjangan itu tidak dapat mereka terima. Sebab kita juga ikutandil dalam pengawasan reses,” ungkap dia, belum lama ini.
Sekwan tidak terlalu mempermasalahkan kegiatan reses dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Namun jika berkelompok, kegiatan reses hanya dapat dilakukan oleh empat legislator.
“Reses itu boleh dilakukan perorangan, boleh juga berkelompok. Bisa satu titik, bisa juga lebih. Tetapi tidak boleh lebih dari empat orang dan empat titik. Jumlah titik reses pun disesuaikan dengan jumlah kursi per dapil. Yang jelas, tunjangan reses tetap diberikan secara perorangan,” tukasnya.
Menyikapi informasi terkait tujuh anggota DPRD yang diisukan melakukan reses secara berkelompok, Putri justru menyatakan hal tersebut bukan merupakan kegiatan reses. Melainkan kunjungan kerja biasa (temu konstituen) dalam satu dapil.
Pun demikian, dia sendiri tidak terlalu mengetahui siapa-siapa saja anggota DPRD Kota Binjai yang melaksanakan reses secara perorangan maupun berkelompok. Sebab, laporan reses sejauh ini belum diterimanya.
“Jadwalnya kan empat hari. Jadi laporannya belum kita terima. Itu pun masih memungkinkan ada reses yang ditunda, karena belum siapnya pihak ketiga. Namun kita tetap tunggu hingga 20 Desember ini, karena ada tenggang waktu dua pekan,” timpalnya.
Terkait teknis pelaksanaan reses, Putri menilai, kegiatan tersebut biasanya diikuti 100 warga selaku konstituen untuk satu titik reses.
Menurut dia, dalam sekali reses di satu titik, DPRD Kota Binjai turut mengeluarkan anggaran penyewaan tenda dan kursi sebesar Rp750 ribu hingga Rp800 ribu.
Jumlah tersebut masih ditambah lagi dengan biaya makan konstituen sebesar Rp2,5 juta. “Jadi, anggaran konsumsi sebesar Rp 2,5 juta itu biasanya direalisasikan dalam bentuk 100 kotak nasi dan 100 kotak kue, yang seluruhnya dibagjkan kepada 100 konstituen,” pungkasnya. (ted/han)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Terhitung pada Januari 2020 mendatang, masyarakat di Kabupaten Langkat yang terdaftar penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 40.056 orang.
“Jika pada Januari tahun 2019 lalu jumlahnya mencapai 43.497. Saat ini hanya 40.056 orang lagi yang terdata sebagai penerima PKH,”ujar Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Langkat Zaki Amani, SH, di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Langkat kepada Sumut Pos, Jumat (6/12). Menurunnya angka penerima PKH di Langkat, sambung Zaki, dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang mengatakan penerima PKH sudah banyak yang mandiri
Zaki Amani menjelaskan, sebanyak 2.719 penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Langkat telah digraduasi (diputus) dari program tersebut, hingga Desember 2019. Semula angkanya 43.497, dan pada Januari 2020 berkurang menjadi 40.056
“Angka penerima PKH di Langkat sebagaimana disebutkan di atas, nantinya akan dilaporkan ke Kementrian Sosial untuk dikeluarkan sebagai data aplikasi E.PKH,” kata Zaki
Zaki juga mengungkapkan, penerima PKH mulai Januari 2020 yang tinggal 40.056 ini . seiring berjalannya waktu juga akan dilakukan pemutusan bila ada ditemukan laporan baru.(yas/han)
ISTIMEWA
FOTO BERSAMA: Pengurus dan kader PKS Binjai foto bersama usai Training Orientasi (TO) PKS di Pendopo Umar Baki, Binjai.
FOTO BERSAMA: Pengurus dan kader PKS Binjai foto bersama usai Training Orientasi (TO) PKS di Pendopo Umar Baki, Binjai.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebagai bahtera politik yang mulai melayari samudera demokrasi Indonesia pasca reformasi 1998, PKS istiqamah sebagai partai dakwah yang selalu fokus membela hak-hak umat dan rakyat.
“PKS ini adalah partai dakwah yang memperjuangan tegaknya Agama Allah di bumi ini, dan ditegakannya nilai-nilai kebaikan terkhusus di Kota Binjai,” kata Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Sumatera Utara, Dr H Usman Jakfar LC MA yang menjadi pembicara dalam kegiatan Training Orientasi (TO) PKS di Pendopo Umar Baki, Binjai.
Dalam acara yang merupakan gerbang rekrutmen kader baru itu, sekurangnya 450 warga dari lima kecamatan di kota Binjai mengikrarkan diri bergabung dan siap berjuang bersama PKS.
“Alhamdulillah, PKS semakin dipercaya warga Kota Binjai dengan capaian 3 kursi di DPRD Binjai dan suara terbanyak kedua untuk DPR RI di Kota Binjai, insya Allah kitapun akan menyongsong kemenangan di Pilkada 2020,” kata Ketua DPD PKS Binjai, Muhty Ardiansyah, SPd.(rel/adz)
Turut hadir dalam acara ini angota DPR RI, H Ansory Siregar Lc, Sekum DPW PKS Sumut H Irvantra Padang MA serta tiga anggota Fraksi PKS DPRD Binjai, Hairil Anwar SPdI, Fitriyani, AMd dan H Marasonang Lubis SSos serta jajaran pengurus DPD dan DPC PKS se-Kota Binjai.(rel/adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hasanuddin (29) alias Hasan, mengaku pasrah saat majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan pidana mati terhadap dirinya atas kasus kepemilikan sabu-sabu seberat 40 kg.
Usai divonis pidana mati oleh majelis hakim, Senin (9/12), Hasan keluar dari ruang sidang Cakra 6 PN Medan dengan wajah lesu, sembari menundukkan kepalanya. Ketika ditanyai wartawan, pria berkaca mata itu pun mengaku pasrah atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya.
Sebelumnya, dalam amar putusan majelis hakim, terdakwa Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Menjatuhkan terdakwa Hasanuddin, dengan pidana mati,” tegas Ketua Majelis hakim, Erintuah Damanik.
Majelis hakim berpendapat, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika. “Hal yang meringankan tidak ada,” tandasnya. Atas putusan tersebut, terdakwa langsung menyatakan banding. Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nur Ainun mau tidak mau menyiapkan kontra memori banding.
Sebelumnya, dalam dakwaan disebutkan, terdakwa Hasanuddin Alias Hasan ditangkap di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 27 Kelurahan Lubuk Pakam Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang.
Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan Edward Alias War, Dian Haryza, Edy Bagus Setiawan, Bayu Anggara, Jimmy Sastra Wong, M Razief Alias Ajib, Husaini dan Suhardi Nasution (dituntut di Pengadilan Lubuk Pakam).
Awalnya kasusnya bermula pada September 2018, terdakwa Hasanuddin yang telah diberitahu oleh Toni Alias Mike (DPO) untuk mengatur penjualan sabu di sekitar Medan. Selanjutnya, terdakwa meminta terdakwa Suhardi Nasution untuk menerima penyerahan sabu-sabu 40 Kg dari Toni alias Mike melalui kurirnya. (man/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahap verifikasi administrasi para pelamar calon pegawai negeri sipil(CPNS) 2019 hingga kini belum juga rampung namun begitu, Pemprov Sumut memastikan tahapan tersebut akan selesai dilakukan pada Bulan Desember ini.
“Belum lagi, belum. Tapi minggu depan kemungkinan rampung,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, Syahruddin Lubis menjawab Sumut Pos, Senin (9/12).
Pihaknya saat ini masih intens berkonsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB). Hal itu bertujuan mencocokkan data pelamar yang sudah masuk sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku. “Ya, masih berkoordinasi terus ke pusat,” katanya.
Saat disinggung lebih jauh ihwal penyesuaian data pelamar tersebut, ia memisalkan seperti nama program studi lulusan si pendaftar. Sebab pihaknya tidak ingin keliru dalam menetapkan status administrasi seluruh pelamar, apakah memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS). “Iyalah, masih soal itu (prodi). Anggota terus koordinasi ke Jakarta,” katanya.
Meski demikian, BKD Setdaprovsu memastikan tahapan verifikasi administrasi akan tuntas di Desember ini juga. Tergantung pula bagaimana hasil koordinasi dengan Kemenpan RB, supaya tidak ada kesalahan dalam penetapan status seluruh pelamar.
“Lagi pula tahapannya ini kan masih panjang. Jadi kami juga menunggu hasil dari pusat untuk mengetahui siapa yang MS maupun TMS. Dalam bulan ini juga akan kami umumkan hasilnya,” pungkasnya.
Catatan Sumut Pos, sebutan prodi pada ijazah pelamar CASN 2018 untuk formasi Pemko Medan pernah berpolemik. Tepatnya pada formasi pendidikan guru yang dikeluarkan Universitas Negeri Medan. Uniknya, sistem yang membaca sebutan itu tidak semuanya mampu terakomodir. Sehingga menyebabkan sebagian pelamar tidak lulus ditahap administrasi berkas. BKD dan PSDM Setdako Medan pada waktu itu, sama sekali tak mampu memberi solusi atas polemik dimaksud.
Terpisah, BKD Deliserdang juga memastikan proses verifikasi berkas pelamar CPNS 2019 akan rampung dalam bulan ini. Kepala BKD Deliserdang, Yudi Himawan melalui Kabid Pengadaan Pegawai dan Mutasi Syahrul mengatakan, sampai saat ini prosesnya masih berlangsung dan belum ada menemukan kendala.
Menurutnya, dari 6.550 pelamar yang mendaftar melalui online, sekitar 5000-an yang sudah menyerahkan surat lamaran melalui via pos. Para pelajar, selain melamar melalui online juga harus melampirkan via pos. “Nanti setelah berkas melalui pos akan kita periksa. Apakah sesuai semua,” ungkapnya.
Setelah semua selesai seleksi adminitasi berkas, maka akan segera diumumkan.”Kami tunggu perintah BKN, kapan diumumkan hasil seleksi administrasi. Diperkirakan pertengahan atau akhir Desember,”sebutnya.
Setelah diumumkan, kata Syahrul, akan diberikan hak sangah kepada peserta yang merasa dirugikan. Hak sangah ini hak yang diberikan kepada seluruh pelamar. Misalnya, ada di formasi itu disebutkan bahwa yang dibutuhkan teknik informatika. Tetapi ada saja pelamar yang jurusan teknik jaringan komputer. “Itulah tujuan hak sangah itu. Biar ada penjelasan sehingga tak ada yang merasa dirugikan,” tegasnya.
Seperti diketahui, masa pendaftaran penerimaan CASN 2019 pada 26 kabupaten dan kota di Sumut sudah berakhir dua pekan lalu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Medan, hingga 28 November 2019 total pelamar CASN pada 26 kabupaten dan kota di Sumut berjumlah 163.222 orang, dari total formasi sebanyak 4.481.
Adapun untuk instansi Pemprovsu, dari 306 formasi terdapat jumlah pelamar sebanyak 14.546 orang. Deliserdang dari 111 formasi dengan jumlah pelamar 6.305 orang, Karo dari formasi 261 dengan jumlah pelamar 10.055 orang, Tapanuli Tengah dari formasi 249 terdapat jumlah pelamar 8.342 orang, Labuhanbatu dari formasi 166 terdapat jumlah pelamar 6.281 orang, Dairi dari formasi 285 terdapat jumlah pelamar 19.735 orang, Tapanuli Utara dari formasi 249 terdapat jumlah pelamar 3.489 orang, Tapanuli Selatan dari 129 formasi terdapat jumlah pelamar 7.475 orang.
Selanjutnya Asahan dari 120 formasi terdapat jumlah pelamar 4.669 orang, Nias dari 227 formasi terdapat jumlah pelamar 5.413 orang, Mandailing Natal dari 218 formasi terdapat jumlah pelamar 12.109 orang, Humbang Hasundutan dari 57 formasi dengan jumlah pelamar 1.148 orang, Pakpak Bharat dari 186 formasi dengan jumlah pelamar 3.622 orang, Serdang Bedagai dari 104 formasi dengan jumlah pelamar 1.678 orang, Padang Lawas dari 127 formasi dengan jumlah pelamar 6.744 orang, Padang Lawas Utara dari 125 formasi dengan jumlah pelamar 1.678 orang, Batubara dari 197 formasi dengan jumlah pelamar 6.723 orang.
Kemudian, Labuhanbatu Selatan dari 35 formasi dengan jumlah pelamar 393 orang, Labuhanbatu Utara dari 179 formasi dengan jumlah 4.995 orang, Nias Barat dengan dari 203 formasi dengan jumlah pelamar 6.696 orang, Nias Utara dari 204 formasi dengan jumlah pelamar 3.575 orang, Medan dari 193 formasi dengan jumlah pelamar 2.795 orang, Tebing Tinggi dari 277 formasi dengan jumlah pelamar 16.640 orang, Binjai dari 84 formasi dengan jumlah pelamar 2.466 orang, dan Pematang Siantar dari 90 formasi dengan jumlah pelamar 3.843 orang. (prn/btr)
MOTIVASI:
Para pemain Timnas Indonesia U-23 dalam motivasi tinggi menghadapi Vietnam di laga final SEA Games, Selasa (10/12) malam.
MOTIVASI:
Para pemain Timnas Indonesia U-23 dalam motivasi tinggi menghadapi Vietnam di laga final SEA Games, Selasa (10/12) malam.
MANILA, SUMUTPOS.CO – Ambisi Indonesia untuk mengakhiri puasa gelar juara di SEA Games 2019, tinggal selangkah lagi. Di stadion yang sama- Stadion Rizal Memorial- dengan momen emas kali terakhir, 28 tahun silam, Garuda Muda akan menghadapi Vietnam di partai final, Selasa (10/12) malam WIB (disiarkan langsung RCTI Pukul 19.00 WIB).
Indonesia memang sudah sangat rindu dengan emas sepak bola SEA Games. Merah Putih terakhir kali menjadi juara even olahraga akbar Asia Tenggara tesebut pada tahun 1991 silam. “Kami sudah rindu medali emas. Terakhir kali Indonesia memenangi emas di SEA Games pada 1991, kami harus menunggu lebih dari 20 tahun,” tegas pelatih Indonesia, Indra Sjafri.
Untuk meraih emas, Indonesia harus mengalahkan Vietnam. Misi tersebut tidak akan mudah, karena lawan juga sangat berambisi meraih emas. “Vietnam juga menunggu lama, saya tidak tahu berapa lama mereka menunggu. Tetapi mereka juga bercita-cita memenangi emas seperti kami. Laga ini akan berjalan sengit,” tegas Indra.
Ini merupakan pertemuan kedua Indonesia dengan Vietnam di SEA Games ini. Pada babak penyisihan grup, Garuda Muda sudah melawan Vietnam dan kalah dengan skor 1-2.
Indra Sjafri berambisi untuk membalas kekalahan tersebut. “Saat kalah dari Vietnam di babak grup, saya berkata, saya ingin bertemu Vietnam di final. Hari ini, hal itu jadi kenyataan. Saya ingin Indonesia menang dalam pertemuan kali ini,” tegasnya.
Untuk meraih kemenangan, pelatih asal Sumatera Barat ini telah mempersiapkan strategi terbaiknya. Dia sedikit lega karena semua pemain Indonesia siap untuk bermain. “Alhamdulillah semua pemain siap. Semuanya fit,” tegasnya.
Sementara itu Vietnam tidak akan tinggal diam. Pelatih Vietnam Park Hang-seo mengaku sudah mengetahui kelemahan lawannya. “Para pemain Indonesia memiliki kemampuan yang sama, tetapi mereka juga memiliki kelemahan dan kami akan mengeksploitasinya,” jelas pelatih asal Korea Selatan itu. (bbs/dek)
BERSAING: Ihwan Ritonga dan Akhyar Nasution bersaing ketat dalam survei Pilkada Medan yang dirilis CRC, Senin (9/12).
Ihwan vs Akhyar Bersaing Ketat
BERSAING: Ihwan Ritonga dan Akhyar Nasution bersaing ketat dalam survei Pilkada Medan yang dirilis CRC, Senin (9/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – City Research Center (CRC) rilis hasil survey terkait peta politik Pilkada Kota Medan. Hasilnya, Ihwan Ritonga dan Akhyar Nasution bersaing ketat di Pilkada Medan. Sedangkan Bobby Afif Nasution, dinilai masih jauh.
Direktur Research CRC, Ara Auza, Senin (9/12), memaparkan rilis survey yang mereka dilakukan selama 7 hari, dimulai dari 20 November lalu. Katanya, survey ini mewawancarai 680 responden yang tersebar di seluruh kelurahan di Kota Medan secara tatap mukan
Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Medan Area (UMA) ini mengatakan, hasil survey ini menempatkan Ihwan Ritonga diperingkat pertama dengan persentase 19,7, disusul Akhyar Nasution 13,4 persen, Bobby Nasution 9,7 persen, Salman Alfarizi 9,3 persen, dan Dahnil Anzar Simanjuntak 5,6 persen.
Ara menjelaskan, posisi Ihwan yang saat ini berada di peringkat pertama hasil survey lebih dipengaruhi karena wakil ketua DPRD Medan dianggap sebagai sosok Gerakan 212 dan berbagai Aksi Bela Islam yang memuncak pada Pilpres lalu. Katanya, selain punya ketokohan yang kuat di Gerindra, Ihwan juga dikenal dekat dengan berbagai ulama yang mengonsolidasi gerakan pada aksi aksi yang digelar umat Islam.
“Masih terpeliharanya gerakan aksi bela Islam dan masih solidnya relawan pendukung Prabowo membuat Ihwan masih lebih dipilih masyarakat ketimbang beberapa nama calon yang ada. Gerakan itu masih terpelihara dengan baik dan masih terkonsolidasi sampai dilevel bawah,” katanya.
Hasil survey terhadap Akhyar Nasution, Ara menilai, karena mulai terkonsolidasinya mesin birokrasi sampai level kepala lingkungan. Katanya, pasca Wali Kota Dzulmi Eldin terjerat kasus suap, Akhyar menjadi figur kuat birokrasi di Pemko Medan dan hal ini menjadi modal kuat politisi PDI Perjuangan maju di Pilkada.
“Pemilih PDIP di Medan terpecah pasca munculnya nama Bobby Nasution. Pemilih PDIP dan pendukung Jokowi ternyata belum menentukan pilihan baik itu ke Bobby Nasution maupun Akhyar Nasution,” katanya.
Menurutnya, jika Bobby Nasution batal maju di Pilkada Medan, maka peluang Akhyar semakin kuat mengingat akan solidnya mesin pemilih PDI Perjuangan. Menurut Ara, Bobby Nasution punya pekerjaan rumah besar jika serius maju di Pilkada Medan. Selain harus merapikan kekuatan internal PDIP, karena kuatnya figur Akhyar yang juga dikenal sebagai kader partai.
Selain itu Bobby juga masih dikenal sebagai sosok menantu Presiden Jokowi. “Dalam dua kali pertarungan Pilpres di Kota Medan, Jokowi mengalami kekalahan dua kali berturut-turut. Elektabilitas Bobby Nasution diprediksi mandek di angka 10 persen jika Akhyar Nasution maju di Pilkada dan konsolidasi ke lapisan masyarakat lemah,” urai dia.
Beberapa responden pemilih Jokowi, sambung dia, ternyata banyak juga yang belum menentukan pilihan dan bahkan ada pula yang tidak memilih Bobby. Menurutnya jika serius untuk maju di Pilkada Medan, Bobby harus mulai mengonsolidasikan gerakan ke lapisan masyarakat secara rutin. “Bobby masih punya waktu untuk meningkatkan elektabilitasnya agar bisa menyaingi elektabilitas Ikhwan dan Akhyar,” katanya.
Masuk Radar
Terpisah, Ketua Partai NasDem Sumut, Iskandar ST mengatakan pihaknya tetap memasukkan Bobby Afif Nasution sebagai daftar bacalon kepala daerah di Pilkada Medan mendatang. Meski sampai kini, suami Kahiyang Ayu diakuinya belum mendaftar secara resmi ke NasDem.
“Ya, dari awal kami memang sudah memasukkan Bobby dalam radar untuk Pilkada Medan. Betul, memang beliau belum mendaftar ke DPW. Namun bisa saja nanti melalui DPP. Meski begitu beliau tetap masuk radar,” katanya.
Tak hanya Bobby, ada beberapa daerah yang menurut Iskandar, meski si calon belum mendaftar namun namanya tetap dimasukkan. Pihaknya menilai, karena yang bersangkutan tersebut dianggap punya potensi. “Yang lain saya tidak sebutkan karena tidak ingat. Tapi salah satunya, ya Bobby,” ujarnya.
Saat ini, imbuh dia, penjaringan bacalon KaDa masih akan diplenokan ditingkat wilayah. Setelah itu nama-nama sesuai rekomendasi NasDem Sumut, akan dibawa ke DPP partai. “Minggu depan kami perkirakan tuntas proses ini, untuk selanjutnya diantar ke DPP. Masing-masing daerah akan kami ajukan tiga nama untuk selanjutnya dipilih oleh DPP,” katanya. (prn)
