NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Warga Desa Berua, Kecamatan Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, sangat menyayangkan sikap Danafia Gea, selaku Kades. Pasalnya, pembangunan fisik yang menggunakan dana desa tahun anggaran 2019, tidak sesuai dengan hasil musyarawarah desa (Musdes)

Tidak hanya itu, dana pelatihan PKK sebesar Rp9 juta, serta dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebesar Rp 32 juta belum terlaksana. Padahal, dananya sudah dicairkan dari bank.

Hal itu dikemukakan oleh salah seorang warga desa Berua, Rusli Gea kepada Sumut Pos di kediamannya, Jumat (6/12).

Rusli mengungkapkan, sesuai hasil musawarah desa Berua yang dilaksanakan pada tanggal 21 Augustus 2019 lalu, tentang penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa), telah diputuskan, bahwa pelaksanaan dana desa, Desa Berua tahun anggaran 2019, baik tahap I, II dan III sebesar Rp800 juta lebih, seluruhnya diperuntukan untuk pembukaan badan Jalan dari Dusun I menuju Dusun II, ditambah beberapa item bangunan pendukung.

“Kami masyarakat menilai pak kades bertindak sewenang-wenang. Seharusnya apa yang sudah diputuskan melalui musyawarah desa, dan sesuai berita acara waktu itu, itulah yang dituangkan di dalam R-APBDes,”ungkap Rusli, yang juga Kaur Pemerintahan desa Berua itu.

“Kami tidak habis pikir, apa alasan pak Kades mengalihkan pembangunan ke lokasi lain. Padahal di lokasi itu kami melihat kurang bermanfaat, bahkan jalannya buntu. Kami menduga pengalihan lokasi, sarat dengan kepentingan pak Kades, karena setelah kami telusuri, lokasi yang dibangun itu merupakan lahan milik iparnya,”tambahnya.

Rusli membeberkan persoalan di desa Berua, pernah di fasilitasi Camat Namohalu Esiwa pada Oktober 2019 yang lalu, dihadiri oleh Kades Berua, dan seluruh perangkat desa serta tokoh masyarakat.

Pada pertemuan itu, mengasilkan keputusan antara lain, pelaksanaan DD, Desa Berua tahun 2019, sesuai dengan hasil musawarah desa sebelumnya, yakni : dialokasikan pada pembangunan pembukaan badan Jalan dari Dusun I menuju Dusun II.

Pada rapat itu juga diputuskan, agar dana Bumdes sebesar Rp32 juta yang ada ditangan bendahara desa, dikembalikan ke bank (rekening desa), dan pelatihan kelompok perempuan (PKK) Desa Berua, agar segera dilaksanakan.

“Waktu itu bapak Camat langsung yang pimpin rapat, semua yang hadir saat itu menandatangani berita acara, hanya pak Kades yang tidak tandatangan. Mungkin karena tidak berterima keputusan rapat, dia pulang lebih awal meninggalkan rapat,”bebernya.

Senada dengan itu, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Juliaro Gea mengatakan jika pengalihan anggaran DD di desanya, sudah melanggar ketentuan, sesuai dengan Permendes Nomor 2 tahun 2015, tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

“Apa yang disampaikan pak Kaur Pemerintahan itu, benar. Semua pembangunan di desa yang anggarannya bersumber dari DD, harusnya berdasarkan hasil musyawarah desa, karena pengambilan keputusan tertinggi di desa adalah musyawarah desa,”ujarnya.

“Lokasi dialihkan kemana kami tidak mengetahui, karena kami selaku BPD dan sebagai fungsi pengawasan, tidak dilibatkan Kades. Bahkan fotokopi berita acara hasil musyawarah dan APBDes, tidak diberikan kepada kami,”tam bahnya.

Menyikapi persoalan ini, ketua BPD bersama timnya, dalam waktu dekat berencana audiensi kepada Bupati Nias Utara. “Persoalan ini pernah difasilitasi pak Camat, namun keputusan saat itu tidak dilaksanakan Kades. Jelas kalau sudah lari dari musyawarah desa, itu adalah sebuah pelanggaran. Jadi dalam waktu dekat kami akan audensi kepada bapak Bupati,”pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Berua, Danafia Gea dihubungi Sumut Pos, Sabtu (7/12) melalui telfon selularnya mengatakan, pelaksanaan DD Desa Berua tahun anggaran 2019, berdasarkan APBDes, Desa Berua 2019.

“Kita berpedoman pada APBDes, musyawarah desa itu hanya rencana, yang menetapkan APBDes itu berdasarkan kesepakatan dengan BPD,”kata Kades.

Terkait APBDes yang belum ditandatangani oleh ketua BPD, menurut Kades hal itu tidak menjadi persoalan, asalkan anggota BPD yang sudah tandatangan memenuhi 50 persen plus 1. “Dari 11 orang anggota BPD, di desa kita yang tanda tangan ada 6 orang, artinya secara teknis sudah memenuhi,”kata Kades.

Menurut Danafia Gea, pengalihan lokasi pembangunan, disebabkan tidak mencukupinya anggaran. Sedangkan tidak adanya musyawarah desa, karena sudah ada kesepakatan antara pihaknya dengan BPD.

“Bukan dirobah, tapi dengan volume pekerjaan itu dananya kurang, sehingga dialihkan ke lokasi lain. Yang penting kan sesuai kesepakatan dengan BPD,”katanya. (adl/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan, peningkatan kualitas air Danau Toba semakin baik dari waktu ke waktu. Diharapkan, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) itu sebagai salah satu destinasi wisata dunia, dapat cepat terwujud.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumut, Binsar Situmorang mengatakan, kualitas air Danau Toba yang sebelumnya buruk diakibatkan banyak faktor, antara lain adanya limbah domestik, peternakan, perkebunan, dan limbah rumah tangga. Lalu untuk memperbaiki ini, pihaknya mengaku tidak bisa bekerja sendiri. Melainkan harus bersinergi dengan tujuh kabupaten/kota yang ada di kawasan Danau Toba yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Simalungun, Karo, dan Kabupaten Dairi.

“Danau Toba sebagai salah satu destinasi dunia semakin nyata. Hal ini dibuktikan dengan kualitas air yang semakin bersih, dan bebas sampah,” katanya dalam Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota di Kawasan Danau Toba tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan peningkatan kualitas air Danau Toba di Hotel JTS Parbaba, Kabupaten Samosir, Kamis (5/12).

Rakor ini, menurut dia, merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan DLH Sumut dengan mengundang instansi serupa dari tujuh kabupaten/kota se-kawasan Danau Toba.

Selain itu bertujuan mencari solusi tepat dan strategis dalam rangka merumuskan dan meningkatkan kerja serta kesinergian program atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada 2020, dengan penekanan optimalisasi ketersediaan sumber daya dan upaya pengelolaan persampahan, dan kualitas air Danau Toba yang semakin bersih dan sudah hilang dari bau.

Selama setahun ini, DLH Sumut sudah melakukan upaya-upaya dan koordinasi sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi air Danau Toba yang semakin bersih. Diakui Binsar, persoalan air Danau Toba yang bau dihasilkan limbah ternak ikan PT Aquafarm Nusantara dan PT Java sudah berkurang. Paling tidak kajian yang dilakukan sudah sesuai standar yang ditetapkan agar pakan ternak tidak lagi dibuang sembarang ke Air Danau Toba.

“Sekarang kondisi air Danau Toba sudah bersih dan tidak menghasilkan bau seperti tahun sebelumnya. Kondisi peningkatan kualitas air Danau Toba sudah semakin baik dan ini juga berkat kinerja pemkab dan pemko yang ada di kawasan Danau Toba yang bersinergi dan bersama-sama membersihkan kondisi air dan kawasan ini bersih sehingga menjadi destinasi dunia,” paparnya. (prn)

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Sampah menjadi masalah besar di semua kabupaten/kota di Indonesia, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Hampir seluruh daerah di Sumut, belum mampu menanggulangi masalah ini dengan baik dan berkelanjutan. Tanpa adanya perubahan yang mendasar, terutama dalam aspek hukum dan kelembagaan, masalah persampahan di Sumut ibarat bom waktu yang semakin meresahkan masyarakat.

Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup, menyerahkan bantuan 10 becak bermotor (betor) sampah kepada Pemkab Samosir melalui DLH Samosir.

“Bantuan itu sebagai sarana pengangkutan sampah berupa 10 unit becak motor sampah yang akan digunakan untuk mengangkut sampah baik dari rumah penduduk maupun kantor bupati Pemkab Samosir,” kata Kepala DLH Sumut, Binsar Situmorang usai menyerahkan bantuan tersebut, Jumat (6/12).

Ia menerangkan pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Perpres itu diharapkan merupakan terobosan baru dalam pengelolaan sampah nasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan pengelolaan sampah terintegrasi, mulai dari sumber sampai ke pemrosesan akhir.

Binsar menuturkan, saat ini pihaknya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pengelolaan sampah di Sumut, selalu berupaya memfasilitasi dan meningkatkan pengelolaan sampah terhadap pemkab/pemko.

“Kami atas nama Pemerintah Provinsi Sumut menyerahkan bantuan berupa kendaraaan pengangkut sampah, yakni becak sampah roda 3 kepada kabupaten/kota di Sumut. Rinciannya, Kota Siantar 5 unit, Kota Sibolga 3 unit, Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2 unit, Kabupaten Serdang Bedagai 2 unit, dan Pemkab Samosir 10 unit,” paparnya.(prn/han)