SUMUTPOS.CO – Daftar nominatif eks lahan PTPN II yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dengan alokasi peruntukan seluas 5.873,06 hektare dinilai aneh dan janggal. Bahkan, diduga kuat banyak tak berhak menerima lahan yang berada di Deliserdang, Binjai, Serdang Bedagai (Sergai) dan Langkat.

Salah satu tokoh masyarakat Deliserdang, Kamisan Ginting mengatakan, daftar nominatif sebagian besar yang tercatat bukan orang yang berhak. Anehnya, di dalam daftar tersebut disebutkan ketika terjadi sesuatu hal, maka BPN tidak bertanggungjawab. Artinya, BPN sendiri pun ragu.

“Di dalam daftar nominatif ada poin yang disebutkan, bawah untuk selanjutnya berkenaan dengan lahan yang dihapusbukukan eks PTPN II tidak lagi bertanggungjawab dikemudian hari, apabila ada tuntutan sesuai nama dan lokasi daftar nominatif. Istilahnya, dikasih ke orang tapi tidak bertanggungjawab ketika terjadi tuntutan. Makanya, sangat janggal daftar nominatif yang dibuat,” ungkap Kamisan didampingi Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deliserdang, saat diwawancari di Medan, akhir pekan lalu.

Disebutkan Kamisan, dalam daftar nominatif yang dibuat BPN Sumut dan PTPN II, rakyat yang menggarap dari nenek moyangnya hanya ada segelintir saja. Sedangkan yang tidak pernah menggarap tetapi memiliki uang banyak, anehnya ada didaftar tersebut (lihat grafis). “Daftar nominatif yang dibuat itu, semasa jabatan Tengku Erry Nuradi (mantan Gubernur Sumut). Daftar itu jelas cacat (hukum),” ucap Kamisan yang juga Ketua Lembaga Pemulihan Hak-hak Tanah Rakyat (LPHTR) Sumut.

Diakui dia, lahan eks PTPN II tersebut memang untuk pemerintah perlu demi pembangunan. Akan tetapi, rakyat selaku penggarap yang sudah puluhan tahun harap diperhatikan.

“Dahulukan rakyat yang memiliki haknya. Kalau tidak penuh, paling tidak separuhnya dikasih ke rakyat dong. Ini tidak, yang diselesaikan untuk mereka yang memiliki uang banyak. Rakyat dikasih tetapi harus membayar sekitar Rp100 ribu lebih per meter, dari mana uangnya? Kalau begitu mendingan tak usah menggarap, tinggal beli saja. Jadi, tanah rakyat kembalikan ke rakyat,” tegas Kamisan.

Ia mengaku, berdasarkan daftar nominatif itu juga, lahan yang diperuntukkan kepada rakyat ada yang masih memiliki alas hak. Namun, ada juga yang tidak ada alas hak tetapi sudah dikuasai secara terus-menerus. Sebab, bagaimana mungkin karena alas haknya telah diambil oleh aparat ketika terjadi G30S PKI.

“Seharusnya dipilah-pilah yang mana harus membayar? Kok rakyat yang menggarap dari nenek moyangnya, tapi harus membayar juga? Percuma saja selama puluhan tahun digarap tetapi bayar, jelas enggak masuk akal. Namun, kalau kepada instansi yang mau terhadap lahan pada peruntukan RUTRWK (Rencana Untuk Tata Ruang Wilayah/Kota), maka wajar saja. Tapi, asalkan jangan ada tanah rakyat di sana,” paparnya.

Kamisan menyatakan, informasi yang diperolehnya bahwa Gubernur Sumut Edy Rahmayadi tidak setuju dengan daftar nominatif tersebut. Untuk itu, diharapkan saat ini bisa membatalkannya karena memiliki kewenangan. Akan tetapi, tidak mudah untuk dibatalkan karena sudah ada surat dari Menteri BUMN, PTPN II dan lainnya. “Maka dari itu, kita minta kepada Gubernur Sumut sekarang ini harus hati-hati merumuskan hapus buku selanjutnya, jangan sembarangan diberikan begitu saja,” ujarnya.

Sementara, sambung Kamisan, kepada pemerintah pusat dalam hal ini Menteri BUMN untuk menyerahkan tanah tersebut kepada rakyat tanpa ada pembayaran. “Kalau memang dihapusbuku maka cukup itu saja, tidak ada embel-embel di belakangnya atau ganti rugi. Sangat aneh rakyat harus membayar tanahnya yang sudah digarap oleh nenek moyangnya puluhan tahun,” tegasnya lagi.

Ia menceritakan PTPN II itu adalah penggabungan PTP IX dan PTP II. Semula, pada tahun 1948 ada penyerahan kekuasaan tanah dari Belanda ke NKRI. Ketika itu, wilayah Sumut masuk ke dalam wilayah Sumatera Timur namun tidak mau ikut merdeka. Ada pergerakan dari kelompok yang dipimpin oleh Dr Mansyur karena ingin mendirikan Negara Sumatera Timur (NST).

“Kenapa tidak mau ikut merdeka, alasannya karena memiliki tanah dan tanah kami tidak pernah dijajah Belanda. Belanda hanya menyewa tanah yang berjumlah sekitar 250 ribu hektar, mulai dari Sungai Ular di kawasan selatan sampai ke Sungai Wampu di daerah Langka,” ulasnya.

Dari 250 ribu hektare yang disewakan tersebut, hasil uang yang diperoleh untuk membiayai kesultanan masing-masing. Misalnya, tanah tersebut terletak di kawasan Deli Serdang maka untuk Kesultanan Deli. Begitu juga daerah Langkat, maka untuk Kesultanan Langkat. “Itulah kata Dr Mansyur, sehingga tidak mau ikut bergabung dengan NKRI. Akan tetapi, akhirnya pada tahun 1951 terjadilah kesepakatan antara pemerintah pusat dengan Dr Mansyur. Selanjutnya, diberikanlah oleh masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Dr Mansyur seluas 125 ribu hektar. Pemberian berdasarkan SK Mendagri Nomor 12/1951 dan Ketetapan Gubernur Sumut Nomor 36/1951, yang dikatakan ‘Tanah Suguan’ dan dikeluarkan SKTPSL (Surat Keterangan Pembagian Sawah Ladang),” terangnya.

Diutarakan Kamisan, pada umumnya warga yang memiliki tanah tersebut kebanyakan suku Melayu. Namun, ada juga orang dari Pulau Jawa yang melebur dengan Melayu dengan rata-rata kepemilikan tanah sekitar 2 hektar. Pembagiannya dilakukan selama 3 tahun berikutnya mulai 1952 hingga 1954.

“Akan tetapi, ternyata disana-sini tanah tersebut masih bermasalah hingga kemudian datang tuntutan dari para karyawan PTP IX. Sebab, mereka kesejahteraannya tidak ada sehingga ribut meminta tanah. Karenanya, ketika itu dibentuklah oleh Gubernur Sumut Kantor Re-organisasi Pendaftaran Tanah (KRPT) Sumatera Timur. Kantor tersebut dibangun dengan luas tidak lebih dari 1 hektar karena sebelumnya merupakan lahan kebun sayur karyawan tersebut. Namun, hingga 1956/1957 ternyata tanah 125 ribu hektar tersebut terus berkurang dan terjadi gejolak hingga 1960. Meskipun, sempat mereda pada tahun 1958,” jabar Kamisan.

Selanjutnya, pada tahun 1960 dibentuklah Badan Pelaksana Penyelesaian Sengketa Tanah Perkebunan Sumatera Timur (BPPST). Di dalam lembaga tersebut dilibatkan berbagai instansi terkait, hingga kemudian dikeluarkan tanah 125 ribu hektar itu. “Meski dikeluarkan tanah itu tetapi fisiknya tetap dikuasai oleh PTP IX. Seiring berjalannya waktu hingga tahun 1965 terjadilah G30S PKI, sehingga tanah itu diambil alih dan surat-surat yang dimiliki rakyat ditarik oleh aparat,” tutur Kamisan.

Ia melanjutkan, pada tahun 1982 dikeluarkan hapus buku kepemilikan tanah seluas 9.050 hektar dari 125 ribu hektar. Kemudian dikeluarkan lagi tetapi tidak mengetahui persis berapa hektar hingga tahun 2000.

“Singkat cerita, pada tahun 2000 luas lahan PTPN II dalam perhitungan tanah yang dimiliki perusahaan BUMN hanya 43.116,51 hektar. Anehnya, permohonan PTPN II ke Kepala BPN untuk menerbitkan surat lahan seluas 59.796,9700 hektar ketika diperpanjang. Hal ini membuat PTPN II menguasai tanah lebih dari ketentuan yaitu 16.680,46 hektar,” cetusnya.

Kata Kamisan, masyarakat menjadi bingung kenapa bisa bertambah luas tanahnya. Untuk itulah, mempermasalahkan kenapa bisa bertambah jumlahnya dari 43 ribu lebih hektar menjadi hampir 60 ribu hektar. “Kenapa bisa bertambah dan sudah mempertanyakan kepada Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumut ketika itu lantaran tanah warga semakin berkurang akibat bertambah luas tanahnya. Oleh sebab itu, dibentuklah Tim B Plus untuk menyelesaikan konflik tanah tersebut. Persoalan ini juga dibahas di DPR RI hingga dibentuk Pansus guna menyelesaikan masalahnya,” bebernya.

Kamisan menyatakan, Pansus DPR RI yang menangani persoalan tersebut berpendapat sekitar 19 ribu lebih hektar dari 60 ribu hektar tanah milik PTPN II adalah tanah milik rakyat. Akan tetapi, tetapi realisasinya tidak berjalan. Bahkan, sekitar 5 ribu lebih hektar dari bagian 19 ribu hektar milik rakyat tak kunjung tuntas sampai sekarang.

“Makanya, daftar nominatif yang dibuat, rakyat selaku pemilik tanah hanya sebagian kecil yang mendapatkan haknya. Malahan, yang mendapatkan institusi pemerintah, oknum-oknum pejabat dan pengusaha,” tukasnya.

Senada disampaikan salah seorang warga Desa Bangun Sari, Tanjung Morawa, Deliserdang, Ahmad Sajib (65). Ia mengaku telah puluhan tahun tinggalnya saat ini, berdasarkan warisan nenek moyangnya. “Saya merupakan salah satu yang berhak mendapatkan eks lahan PTPN II, akan tetapi tidak dimasukkan dalam daftar nominatif penghapusbukuan. Makanya, mata pemerintah baik pusat dan daerah harus terbuka lebar melihat persoalan ini jangan hanya dari sisi administratif saja,” ujarnya. (ris/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Ubudiyah Pangkalan Berandan membangun pelataran parkir dan halte di depan masjid Ubudiyah.

Pembangunan halte dan pelataran parkir tersebut, diperuntukkan kepada masyarakat untuk memarkirkan kendaraannya ketika menunaikan salat di Masjid Ubudiyah.

“Sedangkan plataran yang sedang dibangun tersebut berada diatas tanah berukuran 75 meter kali 3 meter, dengan ketebalan semen 15 centimeter, dicor menggunakan besi agar konstruksi bangunan kuat,” ujar Ketua BKM Ubudiyah Pangkalan Brandan, H.Syahrum Hakim, SH, didampingi sejumlah pengurus lainnya, saat ditemui Sumut Pos, Kamis(5/12). Disebutkan Syahrum Hakim, anggaran yang digunakan untuk membangun halte pelataran parkiran tersebut, berasal dari infaq dan sedekah dari para donatur, serta jamaah Masjid Ubudiyah.

H. Hakim dan seluruh jajaran pengurus Masjid Ubudiyah Pangkalan Berandan berharap, dibangunnya pelataran parkir dan halte akan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya seluruh jamaah yang ingin menunaikan salat di Masjid Ubudiyah. (yas/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Ketua Umum Perayaan Natal Oikumene Kabupaten Karo Tahun 2019 Cory Sriwati br Sebayang didampingi Sekretaris Umum Pdt. Ios Petrus Ginting, menemui Bupati Karo Terkelin Brahmana SH di ruang kerjanya, Jumat (6/12).

Dalam kesempatan ini, Cory menuturkan, perayaan Natal Oikumene ini digelar karena akhir-akhir ini Indonesia dilanda berbagai bencana. Disamping bencana alam erupsi Gunung Sinabung yang menyisakan berbagai persoalan psikis bagi masyarakat, juga ada bencana sosial.

“Sesuai informasi dari tokoh-tokoh masyarakat, Kabupaten Karo berada di peringkat pertama di Sumut dalam hal penyakit masyarakat (pekat). Pekat ini telah merebak hingga ke gang-gang hingga ke pelosok-pelosok daerah. Pekat ini juga telah mengakibatkan banyak orangtua berkeluh kesah,” ungkap Cory yang juga Wakil Bupati Karo.

Menurutnya, kondisi ini diperparah dengan situasi pertanian yang merosot dan perekonomian yang anjlok. “Ini menjadi pergumulan. Maka, seluruh gereja dan hamba-hamba Tuhan di Karo yang merindukan kebangunan rohani akbar di daerah ini, mengharapkan agar daerah ini, khususnya generasi milenial dipulihkan dan diselamatkan,” harap Cory.

Hal senada disampaikan oleh Pdt. Ios Petrus Ginting. Dikatakan, perayaan Natal Oikumene ini akan dimeriahkan oleh pembicara dari Gereja Bethel Indonesia (GBI) Sumatera Resort Medan, Pdt. Edi Prayitno serta dihibur oleh artis ibukota asal kota wisata Berastagi, Judika Sihotang.

“Hiburan Natal ini akan diselenggarakan di lapangan Bukit Kubu Hotel Berastagi pada hari Sabtu 21 Desember 2019 mendatang. Untuk itu, panitia mengajak seluruh masyarakat Karo untuk hadir di perayaan Natal Oikumene ini. Meski kita tidak sama, tapi kita bekerja sama, Tuhan memberkati,” ajak Pdt. Ios Petrus Ginting.

Sementara, Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Staf Ahli Bupati Karo Drs. Agustin Pandia M.Si menyambut baik rencana pelaksanaan perayaan Natal Oikumene 2019 yang digelar oleh panitia. Terlebih, kata dia, Natal yang akan dihibur oleh Judika Sihotang ini, akan mendorong semangat jemaat dan kaum milenial.

Menurutnya, kehadiran Judika Sihotang mewakili kaum milenial, tentu akan menambah kemeriahan perayaan Natal ini. Tentu ini menjadi motivasi bagi yang lain untuk ikut hadir. Untuk itu, atas nama Pemkab Karo, ia mendukung penuh pelaksanaan acara ini dan akan hadir untuk memenuhi undangan panitia. “Untuk itu, mari bawa keluarga, kerabat, anak dan saudara kita untuk ikut memuliakan nama Tuhan, karena jalan Tuhan akan menyelamatkan yang hilang.

Perayaan Natal ini sebagai bentuk edukasi bagi masyarakat untuk menjauhi narkoba dan penyakit masyarakat lainnya,” pungkas Terkelin. (deo/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Binjai, AKBP Nugroho Tri Nuryanto, salah satu Kapolres yang turut dimutasi Kapolri Jenderal Idham Aziz, baru-baru ini. Jabatan Nugroho pun nantinya diisi AKBP Romadhoni Sutardjo, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Operasional Polrestabes Medan,

“Benar ada mutasi yang dilakukan oleh Kapolri. Kapolda Sumut juga termasuk dan beberapa Kapolres di Sumut,” ujar Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, akhir pekan lalu. Nugroho menjadi orang nomor satu di Polres Binjai belum genap setahun. Tepatnya 10 bulan sejak 12 Februari 2019. Pun begitu, masyarakat, tokoh agama dan ulama sangat berharap Kapolres yang baru nantinya, dapat memerangi narkoba dan judi yang marak di Kota Binjai.

Sebelum adanya mutasi, Kapolres Binjai sempat melakukan pertemuan untuk permohonan maaf sebesar-sebasarnya kepada kalangan dan tokoh-tokoh umat Muslim serta tokoh masyarakat Kota Binjai. Umat Muslim merasa kecewa atas postingan tendensius akun Kapolres di media sosial terkait Aksi Reuni 212.

Tokoh Agama Kota Binjai, Ustad Abdul Sani menyikapi mutasi Kapolres dengan mendoakan agar yang bersangkutan dapat lebih sukses di tempat baru. Sani bahkan juga mendoakannya untuk dapat menjadi pribadi yang lebih religius lagi.

“Mudah-mudahan dia (Kapolres Binjai) di tempat yang baru lebih bagus dan bisa religius. Dekati lah ulama-ulama di sana biar bisa lebih baik,” katanya.

Di bawah kepemimpinan Nugroho, ada perkara yang masih tertunggak belum terungkap. Misal, belum terkuaknya siapa pelaku aksi pembakaran karpet masjid di Binjai Timur dan Binjai Utara.

Sedikitnya 3 harapan dititipkan tokoh agama kepada Kapolres Binjai yang baru nantinya. Kapolres baru, harap Sani, dapat lebih baik dari yang sekarang.

Kapolres baru diharap mampu merangkul masyarakat, khusus umat beragama. Karena ulama dan tokoh masyarakat lah yang lebih aktif berinterksi langsung setiap hari bersama masyarakat.

“Pertama, harapan kami dan masyarakat kepada Kapolres yang baru lebih mampu merangkul ulama dan ustad, karena lebih tahu kecamatan dan lingkungan, karena jadi tempat bertanya masyarakat. Kedua harapan kami betul-betul perangi narkoba, dan harapan ketiga perangi judi dengan menjalin ormas-ormas Islam. Sekarang marak judi dimana-mana, termasuk judi tembak ikan,” katanya.

Dia berharap Kapolres Binjai yang baru berani memerangi sarang-sarang peredaran narkotika, sejak maraknya diskotek-diskotek di pinggiran Kota Binjai.

“Betul-betul lah perangi narkoba lebih bagus lagi. Juga diskotik di pinggiran kota Binjai,” ujar dia.

Diskotek-diskotek ini kerap menyajikan hiburan malam penari seksi, transaksi seksual. Bahkan diduga lokasi peradaran narkotika.

Dia juga menyoroti maraknya judi di Kota Binjai yang semakin merajalela tanpa penindakan tegas. Permasalahan pemberantasan judi tembak ikan termasuk bagian harapan ulama yang perlu jadi atensi Kapolres Binjai yang baru.

“Yang ketiga serius lah perangi masalah maraknya judi Kota Binjai, termasuk judi tembak ikan sekerang ada di mana-mana,” beber dia.

Sepanjang 2019, judi tembak ikan seakan merajalela di Kota Binjai. Satu di antaranya, Kids Zone yang membuka usaha judi tembak ikan di tengah kota, berlokasi di jalan utama. (ted/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jumlah ternak babi yang mati di Sumatera Utara (Sumut) terus bertambah. Sabtu (7/12) kemarin, Dinas Pertanian Kota Tebingtinggi kembali menemukan 13 ekor babi mati akibat hog cholera. Babi milik warga Kelurahan Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, yang mati dari dalam kadangnya itu langsung dibawa ke lokasi tempat penguburan.

Lurah Damar Sari, B Hutagaoal, saat dikonfirmasi Sumut Pos, membenarkan adanya 13 ekor babi milik warga yang mati. “Setelah mendapatkan laporan, kami langsung menghubungi tim dari Dinas Pertanian dan segera mengevakuasi bangkai babi tersebut untuk dikuburkan,” katanya.

Menurut Hutagaol, bangkai bangkai babi tersebut segera dievakuasi untuk menghindari penularan kepada babi lainnya, mengingat sudah puluhan babi di kelurahan Damar Sari mati mendadak akibat hog cholera. “Tim gabungan terus memberikan penyuluhan kepada peternak babi dan memberikan bantuan obat obatan untuk babi yang masih hidup,” katanya.

Lurah juga menyampaikan, tim dari Provinsi Sumatera Utara juga sudah tarun ke lokasi dan mengambil sampel untuk memastikan penyebab kematian babi babi tersebut. Kepada peternak yang babi nya masih hidup, Hutagaol mengimbau, jika terjadi kematian pada babinya segera laporkan kepada kepala lingkungan setempat untuk segera disampaikan kepada tim dari Pemko Tebingtinggi.

“Jangan dibuang di sembarang tempat, apalagi ke sungai, agar menghindari pencemaran dan meresahkan warga lainnya. Kami senantiasa berkoordinasi dengan tim,” bilangnya.

Seorang peternak mengaku bermarga Simanjuntak, mengatakan bahwa kematian babi di wilayah Damar Sari sudah berlangsung selama lima belas hari belakangan ini. Para peternak berharap kepada pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahanagar babi babi lainnya tidak mati. “Bantuan belum ada, hanya imbauan saja. Saat ini peternak babi di wilayah ini menderita kerugian puluhan juta karena hampir mati semua ternak babinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumut mencatat, sebanyak 22.985 ekor babi yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Sumut mati akibat terjangkit virus hog cholera. Belasan kabupaten/kota yang dimaksud antara lain Dairi, Humbang Hasundutan, Deliserdang, Medan, Karo, Toba Samosir, Serdang Bedagai, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Samosir, Simalungun, Pakpak Bharat, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, dan Langkat.

“Sampai saat ini, kematian babi positif karena hog cholera. ASF masih menunggu dari Menteri Pertanian,” kata Kepala Bidang Kesehatan Hewan DKPP Sumut Mulkan Harahap.

Hog cholera atau demam babi merupakan penyakit yang disebabkan oleh Petivirus C dan itu masih berkaitan dengan bovine virus diarrhea (BVD) serta sheep’s border disease (BD).

Berdasarkan laporan studi dari Lowa State University, demam babi sangat menular. Infeksi pun dapat menyebar secara cepat melalui kontak langsung atau tidak langsung antara babi yang terinfeksi atau rentan.

Penyebarannya dapat melalui pakan sisa babi yang terinfeksi atau peralatan peternakan, perternak sendiri, bahkan mobil yang digunakan peternak untuk mengangkut babi dari satu tempat ke tempat lainnya.

Meski sangat menular, bahkan dapat berakibat fatal, virus ini tidak akan menular ke manusia. Bahkan dilansir dari Porkbusiness, hal tersebut tidak akan terjadi meski hewan yang terinfeksi kita konsumsi.

Sementara itu untuk menghindari perkembangan penyakit yang lebih parah, pertenak dapat memberikan serum anti-hog-cholera pada tahap awal penyakit. Perlu diketahui pula, infeksi dapat berakibat fatal hanya dalam beberapa hari.

Untuk mencegah penyebarluasan virus, Kementerian Pertanian menyalurkan bantuan desinfektan. Namun suplainya terbatas, hanya 450 liter saja. “Saat ini semua upaya sudah dan sedang dilaksanakan. Kementerian juga sudah mendrop 450 liter desinfektan. Kemudian ada didrop lagi hand supplier. Jadi semua sedang bekerja. Orang pusat (tim dari kementerian) juga sedang di Sumut sampai sekarang,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumatera Utara, Azhar Harahap menjawab Sumut Pos, Jumat (6/12).

Hingga kini, ungkap Azhar, Kementerian Pertanian masih mengkaji secara mendalam mengenai penyebaran virus kolera babi di Sumut. Semua aspek dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan. “Nggak bisa secepat itu kementerian mengambil keputusan. Harus memikirkan dampak ekonomi, sosial, dan lainnya. Mengkaji ini ‘kan tidak bisa hanya kementerian. Tetapi mesti melibatkan berbagai pihak terkait,” katanya.

Pada prinsipnya, kata dia, pemerintah bertugas melindungi seluruh masyarakat. Oleh karenanya yang bisa dilakukan saat ini —mengingat status atas wabah kolera babi belum ditetapkan pemerintah—adalah dari sisi pengendalian dan pencegahan. Salahsatu strategi pencegahan yang dilakukan bertujuan untuk menurunkan populasi kuman (bakteri, larva cacing, oosit, virus, jamur dan lain sebagainya) di areal kandang (bioskuriti), peningkatan kekebalan anak babi terhadap berbagai jenis penyakit (vaksinasi), serta membunuh kuman yang berhasil masuk ke dalam tubuh babi (medikasi).

“Pemerintah pusat juga punya pertimbangan khusus sesuai regulasi, sebelum menetapkan status wabah yang terjadi ini. Kita tidak bisa memaksa pusat menetapkan ini menjadi KLB. Kenapa itu harus kita permasalahkan? Yang kita pikirkan adalah bagaimana cara mengendalikan penyakitnya,” terangnya.

Ia menambahkan, jika nanti sudah ada ketetapan status soal wabah kolera babi di Sumut, kondisinya akan semakin menyulitkan masyarakat, terutama kalangan peternak. Sebab tidak boleh lagi perpindahan antarbabi dari satu tempat ke tempat lain.

“Makanya saya heran kenapa semua orang sibuk agar ini segera ditetapkan (status kejadian luar biasa/KLB)? Bahwa masyarakat bisa tambah menjerit kalau wabah ini nanti ditetapkan. Bukan lagi dimusnahkan, tetapi babinya tidak bisa keluar. Untuk itulah kajian ini masih terus dilakukan pemerintah pusat,” pungkasnya. (ian/prn)