Home Blog Page 47

15 Jam Berjuang di Tengah Lumpur, Dua Penambang di Medan Deli Ditemukan Tewas

CARI JASAD: Satu unit alat berat mencari jasad dua pria yang tertimbun longsor saat mengorek tanah yang diduga mengandung biji timah di kawasan Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Kota Bangun, Medan Deli, Selasa (12/5/2026).
CARI JASAD: Satu unit alat berat mencari jasad dua pria yang tertimbun longsor saat mengorek tanah yang diduga mengandung biji timah di kawasan Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Kota Bangun, Medan Deli, Selasa (12/5/2026).

Duka menyelimuti kawasan Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, setelah dua penambang yang tertimbun longsor akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Selasa (12/5/2026). Proses pencarian dramatis yang berlangsung selama kurang lebih 15 jam itu melibatkan tim SAR gabungan, TNI, Polri, warga sekitar hingga bantuan alat berat.

Kedua korban diketahui bernama Fauzi dan Rinaldi. Mereka diduga tertimbun longsor saat mengorek tanah yang disebut-sebut mengandung biji timah di area lahan milik PT Gunung Gahapi pada Senin malam (11/5/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Menurut keterangan warga, saat kedua korban sedang melakukan penggalian, tebing tanah setinggi beberapa meter tiba-tiba runtuh dan langsung menimbun keduanya. Warga sekitar sempat berupaya melakukan pertolongan secara manual, namun besarnya material longsor membuat penyelamatan sulit dilakukan.

Komandan Regu Basarnas Kota Medan, Frawiro Simanullang, mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada Selasa pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi bersama unsur gabungan untuk melakukan pencarian.

“Begitu menerima informasi dari warga dan kepala lingkungan, kami langsung menurunkan personel ke lokasi untuk melakukan pencarian bersama unsur SAR gabungan,” ujar Frawiro.

Proses evakuasi berlangsung penuh tantangan. Selain material longsor yang cukup tebal, area pencarian juga dipenuhi genangan air sehingga alat berat dan tim evakuasi harus bekerja ekstra hati-hati demi menghindari longsor susulan.

“Hambatan terbesar kami adalah adanya air yang menggenangi titik longsor. Karena itu, tim harus melakukan penyedotan menggunakan pompa air terlebih dahulu sebelum penggalian dilanjutkan,” jelasnya.

Suasana haru menyelimuti lokasi ketika satu per satu korban akhirnya ditemukan. Sekitar pukul 13.46 WIB, jenazah Fauzi berhasil ditemukan dalam kondisi mengenaskan di bawah timbunan tanah. Tak lama berselang, tepat pukul 14.26 WIB, korban kedua bernama Rinaldi juga berhasil dievakuasi.

Kedua jenazah kemudian dimasukkan ke dalam kantong jenazah dan dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Tangis keluarga pecah saat proses evakuasi selesai dilakukan.

“Alhamdulillah kedua korban akhirnya berhasil ditemukan. Setelah proses evakuasi selesai, operasi pencarian resmi kami tutup,” pungkas Frawiro Simanullang. (san/ila)

Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, KAI Sumut Siapkan 1.368 Kursi Tambahan

KERETA API: Calon penumpang saat bergegas naik ke atas kereta api. Menyambut libur Kenaikan Yesus Kristus, KAI Divre I Sumut menambah kapasitas sebanyak 1.368 tempat duduk.
KERETA API: Calon penumpang saat bergegas naik ke atas kereta api. Menyambut libur Kenaikan Yesus Kristus, KAI Divre I Sumut menambah kapasitas sebanyak 1.368 tempat duduk.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara melakukan langkah proaktif guna mengantisipasi tingginya minat masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi kereta api pada periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus yang berlangsung pada 14-17 Mei 2026.

Sebagai upaya mengakomodasi kebutuhan pelanggan, KAI Divre I Sumut menambah kapasitas sebanyak 1.368 tempat duduk. Dengan penambahan ini, total kapasitas yang tersedia meningkat dari semula 36.928 kursi menjadi 38.296 kursi selama periode empat hari masa libur panjang tersebut.

Plt Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan bahwa penambahan ini difokuskan pada rute-rute favorit yang mengalami peningkatan permintaan signifikan.

“Sebanyak 1.368 kapasitas tempat duduk tambahan tersebut kami siapkan pada perjalanan KA Sribilah Utama dan KA Sribilah Fakultatif relasi Medan – Rantauprapat maupun sebaliknya,” ujar Anwar, Selasa (12/5/2026).

Anwar menjelaskan bahwa penambahan kapasitas ini dilakukan dengan menyisipkan satu kereta kelas eksekutif dan satu kereta kelas bisnis ke dalam rangkaian KA Sribilah Utama, guna memberikan kenyamanan ekstra bagi penumpang.

Tak ketinggalan, KA Sribilah Fakultatif pun turut diperkuat dengan tambahan satu kereta kelas ekonomi untuk memastikan lebih banyak masyarakat dapat terakomodasi dalam perjalanan liburan mereka.

Berdasarkan data hingga Selasa (12/5), tercatat sebanyak 15.380 tiket telah terjual untuk keberangkatan periode 14-17 Mei 2026. Meski demikian, Anwar memastikan bahwa ketersediaan tiket untuk berbagai tujuan masih mencukupi.

“Tiket dari Medan tujuan Tanjungbalai, Siantar dan Rantauprapat maupun sebaliknya masih cukup tersedia, terlebih dengan adanya penambahan kapasitas di KA Sribilah Utama dan Fakultatif ini,” ujarnya.

Mengingat tingginya animo masyarakat Sumatera Utara yang ingin memanfaatkan momen libur panjang ini untuk berkumpul bersama keluarga atau berwisata ke destinasi favorit, KAI mengimbau agar para pelanggan segera melakukan pemesanan.

Masyarakat disarankan untuk melakukan pembelian tiket melalui aplikasi Access by KAI, website booking.kai.id serta kanal penjualan resmi lainnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelanggan mendapatkan tiket sesuai dengan harga resmi yang tertera.

Anwar menegaskan bahwa langkah penambahan kapasitas ini merupakan wujud nyata komitmen KAI Divre I Sumatera Utara dalam memberikan layanan prima kepada masyarakat.

“Penambahan kapasitas ini adalah bentuk komitmen kami untuk terus hadir melayani dan memberikan solusi transportasi yang andal. Kami berupaya memastikan masyarakat Sumatera Utara dapat merayakan momen libur panjang ini dengan perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bersama kereta api,” pungkas Anwar.(san/ila)

Kodaeral I Dukung Trail Of The King–Lake Toba By UTMB 2026, Perkuat Sinergi untuk Sukseskan Ajang Internasional

DUKUNGAN: Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) menunjukkan dukungannya terhadap penyelenggaraan ajang olahraga internasional Trail Of The King–Lake Toba By UTMB 2026 dengan menghadiri rapat persiapan lintas sektoral yang digelar di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/5/2026).(Foto : Dispen Kodaeral I)
DUKUNGAN: Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) menunjukkan dukungannya terhadap penyelenggaraan ajang olahraga internasional Trail Of The King–Lake Toba By UTMB 2026 dengan menghadiri rapat persiapan lintas sektoral yang digelar di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/5/2026).(Foto : Dispen Kodaeral I)

MEDAN – Komando Daerah Angkatan Laut I (Kodaeral I) menunjukkan dukungannya terhadap penyelenggaraan ajang olahraga internasional Trail Of The King–Lake Toba By UTMB 2026 dengan menghadiri rapat persiapan lintas sektoral yang digelar di Aula Raja Inal Siregar (RIS), Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (12/5/2026).

Dalam rapat tersebut, Kodaeral I diwakili oleh Kepala Staf Wilayah (Kakuwil) Kodaeral I Kolonel Laut (S) Eko Chirsyudianto ST Mtr Opsla. Kehadiran unsur TNI Angkatan Laut dalam forum itu menjadi bagian dari komitmen mendukung agenda strategis daerah, khususnya kegiatan internasional yang dinilai mampu memberikan dampak besar terhadap sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba.

Rapat diikuti berbagai unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, instansi teknis, serta pihak terkait lainnya. Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspek penting dalam persiapan pelaksanaan kegiatan, mulai dari kesiapan infrastruktur, pengamanan jalur lomba, pelayanan kesehatan, pengaturan lalu lintas, hingga strategi promosi pariwisata daerah.

Ajang Trail Of The King–Lake Toba By UTMB 2026 diproyeksikan akan menghadirkan peserta dari berbagai negara untuk mengikuti perlombaan lari lintas alam di kawasan Danau Toba. Even ini tidak hanya dipandang sebagai kompetisi olahraga semata, tetapi juga sebagai sarana memperkenalkan keindahan alam dan budaya Sumatera Utara kepada dunia internasional melalui konsep sport tourism.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Kodaeral I Kolonel Laut (L) Wahyu Kurniawan mengatakan keterlibatan Kodaeral I dalam rapat tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap penyelenggaraan kegiatan yang berdampak luas bagi masyarakat dan daerah.

“Keikutsertaan Kodaeral I dalam rapat persiapan ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Trail Of The King–Lake Toba By UTMB 2026. Even ini memiliki nilai strategis, bukan hanya dalam bidang olahraga, tetapi juga dalam memperkuat sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat di kawasan Danau Toba,” ujar Wahyu Kurniawan.

Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan kegiatan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, koordinasi yang baik antarinstansi akan memberikan kenyamanan bagi para peserta maupun wisatawan yang datang ke Sumatera Utara.

“Seluruh pihak harus bekerja sama dan saling mendukung sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dengan koordinasi yang kuat, kita berharap even internasional ini dapat memberikan pengalaman terbaik bagi peserta sekaligus memperkuat citra Sumatera Utara sebagai destinasi wisata unggulan,” katanya.

Selain itu, penyelenggaraan event internasional tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Kehadiran ribuan peserta dan wisatawan diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor UMKM, transportasi, perhotelan, kuliner, hingga berbagai layanan pendukung lainnya di kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

Para peserta rapat juga menekankan pentingnya kesiapan seluruh elemen pendukung, termasuk aspek keamanan dan keselamatan peserta selama perlombaan berlangsung. Pengamanan jalur lomba, kesiapan tenaga medis, hingga pengaturan arus lalu lintas menjadi perhatian utama agar kegiatan dapat berlangsung optimal.

Dengan dukungan lintas sektor, Trail Of The King–Lake Toba By UTMB 2026 diharapkan menjadi salah satu agenda sport tourism terbesar di Indonesia sekaligus momentum memperkuat posisi Sumatera Utara sebagai destinasi wisata kelas dunia yang memadukan keindahan alam, kekayaan budaya, dan semangat kolaborasi berbagai pihak.(san/azw)

Kapolres Palas Cek Sikap dan Tampang Personel

PEMERIKSAAN: Kapolres Palas, AKBP Dodik Yuliyanto Sik saat memimpin langsung pemeriksaan mendadak terhadap sikap tampang dan kerapian seluruh personelnya, Senin (11/5).
PEMERIKSAAN: Kapolres Palas, AKBP Dodik Yuliyanto Sik saat memimpin langsung pemeriksaan mendadak terhadap sikap tampang dan kerapian seluruh personelnya, Senin (11/5).

PALAS – Kedisiplinan personel kepolisian tidak hanya diukur dari kinerja di lapangan, tetapi juga dari penampilan fisik yang rapi dan prima. Penegakkan prinsip tersebut, Kapolres Padanglawas (Palas), AKBP Dodik Yuliyanto SIk memimpin langsung pemeriksaan mendadak terhadap sikap tampang dan kerapian seluruh personelnya, Senin (11/5).

Didampingi Wakapolres Kompol Sugianto SPd dan Pejabat sementara (Ps) Kasi Propam Iptu H Salim SSH, Kapolres menyisir barisan peserta apel pagi.

Satu per satu personel diperiksa secara mendetail. Mulai dari kerapian rambut, kesesuaian seragam dinas (gampol), kelengkapan atribut, hingga kebersihan pribadi.

AKBP Dodik Yuliyanto menegaskan bahwa penampilan merupakan aspek krusial dalam membangun kepercayaan masyarakat (public trust).

Menurutnya, masyarakat akan merasa lebih segan dan terlayani dengan baik jika melihat sosok polisi yang rapi.

“Penampilan adalah cerminan kepribadian dan profesionalisme kita. Sebelum melayani masyarakat, kita harus tertib ke dalam dulu. Masyarakat menilai dari apa yang mereka lihat pertama kali, maka sikap tampang wajib dijaga,” tegas AKBP Dodik di sela-sela pemeriksaan.

Senada dengan Kapolres, Wakapolres Kompol Sugianto menambahkan bahwa aturan mengenai rambut dan atribut bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap institusi Polri.

“Disiplin dan penampilan yang baik adalah wujud dedikasi terhadap tugas. Kita ingin seluruh personel selalu siap tampil prima di tengah masyarakat,” ujar Kompol Sugianto.

Sementara itu, dari sisi pengawasan internal, PS Kasi Propam Iptu H Salim mengingatkan bahwa kerapian fisik harus dibarengi dengan perilaku yang santun.

Ia menekankan agar personel Polres Palas selalu mengedepankan sisi humanis dalam bertugas.

“Kita hadir untuk melayani, melindungi, dan mengayomi. Mulailah dari penampilan yang bersih, sikap yang santun, dan pelayanan yang tulus,” kata Iptu H Salim.

Kegiatan yang berlangsung tertib ini merupakan bagian dari upaya rutin Polres Padanglawas dalam menjaga integritas personel. Dengan penampilan yang profesional, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Padang Lawas semakin meningkat, menciptakan rasa aman dan nyaman di setiap sudut wilayah hukum Polres Palas. (mag-12/azw)

Sebanyak 65 Lanjut Usia Diwisuda

LANSIA DIWISUDA: Momen para lansia mengikuti acara wisuda di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (12/5).
LANSIA DIWISUDA: Momen para lansia mengikuti acara wisuda di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (12/5).

SIANTAR – Sebanyak 65 lanjut usia (lansia) dari dua kecamatan di Kota Pematangsiantar, Siantar Selatan dan Siantar Timur, diwisuda. Mereka merupakan lulusan Sekolah Lansia Mandiri Kota Pematangsiantar program Lansia Berdaya (Sidaya) Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN).

Wisuda dipimpin oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Fatmawati bersama Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi serta Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Pematangsiantar dr Aulia Syukri, di Ruang Data Balai Kota Pematangsiantar, Selasa (12/05/2026).

Wali Kota Wesly Silalahi dalam sambutannya menyampaikan wisuda lansia merupakan momen yang sangat bersejarah. Sebagai wali kota, Wesly mengaku bangga dan bahagia dapat hadir di tengah-tengah para lansia.

Menurut Wesly, Sekolah Lansia adalah salah satu program Quick Win Kemendukbangga yang bernama Sidaya.

“Sidaya merupakan program yang sangat mulis. Karena memberikan kesempatan kepada para lansia untuk terus belajar, berkembang, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Saya percaya, usia tidak pernah menjadi Batasan untuk belajar dan berkembang,” kata Wesly.

Kepada para wisudawan/wisudawati, Wesly mengucapkan selamat atas keberhasilan menyelesaikan Program Sekolah Lansia.

“Saya yakin, ilmu dan pengalaman yang didapatkan selama ini akan sangat bermanfaat bagi kehidupan seharai-hari dan masyarakat sekitar. Saya juga ingin mengajak bapak/ibu sekalian untuk terus aktif dan berkontribusi dalam masyarakat,” sebutnya.

Sementara itu, Kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Sumut Fatmawati mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Wesly Silalahi dan Ketua TP PKK Ny Liswati Wesly Silalahi yang memiliki dedikasi agar para lansia di Kota Pematangsiantar bisa tetap sehat, ceria, mandiri, dan bahagia.

“Ini kegiatan bermakna. Angka harapan hidup terus meningkat, termasuk di Pematangsiantar. Agar optimal, lansia jangan menjadi tanggaungan keluarga. Tapi harus tetap semangat dan mandiri,” katanya.

Di Sekolah Lansia, lanjutnya, para lansia bertemu, mendapat edukasi tentang kesehatan, dan harus tes kesehatan sebelum masuk kelas. Sehingga diharapkan tetap sehat sepanjang hayat.

“Ini para lansia ingin lanjut ke Standar 2 (S2) dan Standar 3 (S3). Semoga bisa kita fasilitasi, dengan bekerja sama dan berkolaborasi,” sebutnya.

“Selamat wisuda. Terharu ada wisudawan yang anak-anaknya sudah wisuda, dan kini dia yang wisuda,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas P2KB Pematangsiantar Aulia Syukri dalam laporannya menyampaikan, kegiatan wisuda sebagai bentuk apresiasi atas semangat belajar para lansia.

“Sekolah Lansia untuk meningkatkan proporsi lansia, meningkatkan angka harapan hidup, dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Melalui pelatihan, agar mereka dapat menjalani hidup sehat, sejahtera, dan berkualitas. Sehingga bisa beradaptasi positif, bukan menjadi beban keluarga,” jelasnya.

Diterangkan Aulia, peserta wisuda ada 65 orang, yaitu 30 orang dari Kecamatan Siantar Selatan dan 35 orang dari Kecamatan Siantar Timur.

Acara juga diisi dengan penyampaian pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan/wisudawati, yakni Juniar Hutagaol (65) dari Kecamatan Siantar Selatan dan St Malonni Sertiani Saragih (82) dari Kecamatan Siantar Timur.

Menurut Juniar, ia dan teman-temannya sesame lansia sudah menantikan masa wisuda. Dalam kesempatan tersebut ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kota hingga pemerintah pusat, yang telah memberikan ruang/wadah kepada lansia untuk belajar.

“Kami bahagia. Orang tua yang sudah mencetak banyak sarjana, hari ini kami jadi sarjana lansia. Ini karena kepedulian pemerintah. Kami sangat bersyukur,” sebutnya.

Ia mengajak untuk bersyukur dan mendoakan pemerintah agar ke depan bisa lebih memberikan pelayanan khusus kepada lansia.

Hal senada disampaikan Malonni Sertiani Saragih. Ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya Pemko Pematangsiantar yang dipimpin Wali Kota Wesly Silalahi.

“Kami banyak dapat pembelajaran. Kami ingin menerapkan semua ilmu yang kami dapat. Kami senang bisa bertemu para dokter yang memeriksa kesehatan, berolahraga, dan lainnya. Semoga kami semua bisa mandiri, mengelola pilihan sendiri, dan sebagainya. Terima kasih Pak Wali yang hadir untuk mewisuda kami, para sarjana lansia,” tukasnya.

“Semoga Sekolah Lansia bisa berjalan di semua kecamatan dan kelurahan. Karena banyak teman-teman kami di kecamatan lain juga ingin Sekolah Lansia,” sambungnya. (pra/azw)

Soroti Sengketa Tanah di Dusun 24 Sampali, DPRD Sumut Minta Semua Pihak Duduk Bersama

RAPAT: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan ganti rugi tanah dan bangunan di Dusun XXIV Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Selasa (12/5/2026).
RAPAT: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan ganti rugi tanah dan bangunan di Dusun XXIV Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Selasa (12/5/2026).

MEDAN – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persoalan ganti rugi tanah dan bangunan di Dusun XXIV Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Selasa (12/5/2026).

Rapat tersebut menghadirkan berbagai pihak, mulai dari PTPN I Regional I, BPN Sumut, BPN Deliserdang, Pemkab Deliserdang, Camat Percut Seituan, Pemerintah Desa Sampali, hingga perwakilan masyarakat.

Namun, dalam rapat itu, pihak PTPN I Regional I dan perusahaan pemilik HGU yang disebut sebagai Jewel Group/Jewel Infinity dilaporkan tidak hadir.

Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deliserdang, Zainal Abidin Hutagalung menegaskan komitmennya untuk mendukung penyelesaian persoalan secara persuasif melalui dialog dan pendekatan hukum yang berlaku.

“Pemkab Deliserdang mendukung penyelesaian secara persuasif melalui dialog dan mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan terus melakukan pemantauan situasi di lapangan agar tetap kondusif,” ujarnya.

Ia menyampaikan, Pemkab Deliserdang juga memastikan upaya menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat tetap menjadi prioritas di tengah persoalan yang berlangsung.

Sementara itu, Kepala Desa Sampali Muhammad Ruslan yang diwakili sekretaris desa menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah penyelesaian yang dinilai mampu menghadirkan rasa keadilan bagi semua pihak.

“Kami mendukung apapun yang diupayakan bapak dan ibu untuk mendapatkan keadilan. Siapapun itu, baik unsur pengusaha maupun masyarakat, kami akan tetap mendukung,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya mencari jalan tengah melalui musyawarah dan mufakat agar konflik tidak terus berkepanjangan.

Di sisi lain, Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana, mengatakan pihaknya tidak akan berhenti memfasilitasi penyelesaian persoalan tanah yang telah lama terjadi di kawasan tersebut.

“Pada prinsipnya semua sepakat persoalan tanah Dusun 24 Desa Sampali dapat terselesaikan. Kami tidak pernah bosan memfasilitasi dan mengundang berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan ini,” tuturnya.

Politisi Golkar itu menilai, persoalan agraria di Sumatera Utara ibarat ‘gunung es’ yang sewaktu-waktu dapat meledak jika tidak ditangani secara komprehensif. Ia menyebut Komisi II DPR RI juga telah memberikan perhatian serius terhadap konflik-konflik tanah yang terjadi di Sumut.

Menurutnya, masyarakat kerap dirugikan dan termarginalkan akibat persoalan hukum yang rumit, termasuk dalam kasus penguasaan lahan seluas 65 hektare yang disebut diperoleh berdasarkan putusan pengadilan dengan penghapusbukuan aset PTPN II.

“Masyarakat berharap relokasi dan ganti rugi, tetapi hingga kini belum ada realisasi. Karena itu perlu sinergi pemerintah desa, kecamatan, kabupaten hingga BPN untuk menyelesaikan persoalan ini,” katanya.

Dalam rapat tersebut, perwakilan masyarakat juga mempertanyakan legalitas perusahaan yang disebut terlibat dalam penguasaan lahan.

“Tolong Pak Sekdes berikan kami nama lengkap perusahaan dan alamat lengkapnya. Setelah kami cek di Kemenkumham, nama perusahaan itu tidak terdaftar. Mohon ini menjadi pertimbangan dalam menyelidiki identitas perusahaan tersebut,” ujar salah seorang warga.

Rapat akhirnya diskors dan akan dijadwalkan kembali pada waktu mendatang dengan harapan seluruh pihak terkait dapat hadir untuk mencari solusi konkret bagi masyarakat Dusun XXIV Desa Sampali. (map/azw)

Jalan Kampung Diduga Diserobot, Masyarakat Geruduk Kantor Desa

MEDIASI: Masyarakat Dusun III Kwala Serdang mediasi dengan Kades Naman Jahe, Nobdi Nanda Ginting Suka. (Teddy Akbari/Sumut Pos)
MEDIASI: Masyarakat Dusun III Kwala Serdang mediasi dengan Kades Naman Jahe, Nobdi Nanda Ginting Suka. (Teddy Akbari/Sumut Pos)

STABAT – Ketegangan terjadi di Desa Naman Jahe, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, Selasa (12/5/2026) pagi, setelah puluhan warga Dusun III Kwala Serdang menggeruduk Kantor Desa Naman Jahe di Jalan Lintas Kuala–Bahorok. Aksi tersebut dipicu dugaan penyerobotan jalan kampung bernama Gang Pelita oleh seorang pria berinisial BL.

Warga menilai tindakan pematokan dan pengukuran lahan hingga memakan badan jalan merupakan bentuk perampasan fasilitas umum yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Jalan tersebut bahkan disebut pernah mendapat sentuhan dana desa pada 2015–2016 dengan program pengerasan jalan yang menelan anggaran puluhan juta rupiah.

Aksi warga disambut langsung oleh Kepala Desa Naman Jahe, Nobdi Nanda Ginting Suka, yang kemudian memfasilitasi pertemuan di kantor desa. Namun, dialog berlangsung alot karena masyarakat tetap bersikukuh bahwa jalan tersebut merupakan aset desa dan akses umum warga.

Salah satu tokoh masyarakat, M Akhyar S Pelawi, mengungkapkan bahwa jalan tersebut sudah ada sejak tahun 1947 dan menjadi akses utama warga menuju kampung, termasuk area pemakaman keluarga. “Sejak tahun 1947 jalan ini sudah ada menuju kampung, bahkan di sana banyak makam orang tua kami,” ujarnya.

Akhyar menuding BL secara sepihak memasang patok hingga ke badan jalan tanpa persetujuan warga. Ia juga mempertanyakan kehadiran pihak desa dan oknum yang mengaku dari BPN saat proses pengukuran berlangsung.

“Kami tidak tahu kenapa dia berani mematok sampai ke tengah jalan. Bahkan ada yang mengaku dari BPN dan kepala desa bilang kalau tidak setuju silakan ke pengadilan. Kami bingung, kok sampai ke pengadilan,” katanya.

Menurut warga, sebagian badan jalan yang seharusnya memiliki lebar sekitar tiga meter kini diduga berkurang hingga dua meter akibat pemasangan patok tersebut. Kondisi ini dinilai dapat mengganggu akses masyarakat sehari-hari.

Warga lainnya, Ridwan Sembiring Sinulaki, menegaskan bahwa jalan tersebut merupakan akses lama yang selama ini digunakan masyarakat tanpa sengketa berarti. “Ini jalan tertua di dusun kami. Sekarang sudah banyak tanah wakaf dan ladang masyarakat di sekitar sini,” ungkapnya.

Ridwan juga menyayangkan tidak hadirnya sejumlah pihak yang sebelumnya dijadwalkan dalam pertemuan mediasi, termasuk aparat kecamatan dan BPN, sehingga pertemuan sebelumnya pada Jumat (8/5/2026) gagal mencapai kesepakatan. “Waktu itu kami sudah siapkan semuanya, bahkan makanan sudah disiapkan, tapi pihak terkait tidak hadir,” ujarnya.

Ia juga menyebut adanya kejanggalan setelah pihak BPN disebut menyatakan secara daring bahwa status tanah di lokasi tersebut belum jelas atau tidak terdaftar.

Sementara itu, Kepala Desa Naman Jahe, Nobdi Nanda Ginting Suka, membantah tudingan bahwa pihak desa berpihak kepada salah satu pihak. Ia menegaskan bahwa selama masa jabatannya tidak pernah menerima hibah terkait jalan tersebut. “Di masa saya tidak ada menerima hibah. Kami hanya mengarahkan masyarakat untuk bermediasi di kantor desa,” jelasnya.

Menurutnya, pemasangan batas lahan yang dipersoalkan warga dilakukan berdasarkan dokumen yang disebut dikeluarkan oleh BPN. Namun ia tetap membuka ruang mediasi agar persoalan tidak berlarut.

“Saya sudah melihat langsung suratnya. Kita akan mediasi lagi pada hari Senin dan mengundang semua pihak terkait termasuk Forkopimcam,” katanya.

Meski pertemuan di kantor desa belum menghasilkan kesepakatan, warga menegaskan akan terus memperjuangkan status jalan tersebut agar tidak dialihfungsikan atau diserobot pihak tertentu.

Mereka berharap mediasi lanjutan yang dijadwalkan pada 18 Mei 2026 dapat menghadirkan semua pihak terkait, sehingga status jalan kampung Gang Pelita dapat dipastikan secara jelas dan tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat. (ted/ila)

Atasi Polemik Bantuan Banjir, Bupati Langkat Turun Langsung ke Kemensos

BERSAMA: Bupati Langkat Syah Afandin bersama perwakilan masyarakat saat berkoordinasi di Kementerian Sosial, Jakarta. (Diskominfo Langkat/Sumut Pos)
BERSAMA: Bupati Langkat Syah Afandin bersama perwakilan masyarakat saat berkoordinasi di Kementerian Sosial, Jakarta. (Diskominfo Langkat/Sumut Pos)

STABAT — Penanganan dampak banjir di Kabupaten Langkat memasuki babak baru setelah Bupati Langkat, Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim, mengambil langkah “jemput bola” dengan mendatangi langsung Kementerian Sosial RI di Jakarta.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir berjalan lebih cepat dan merata, menyusul adanya keluhan masyarakat terkait distribusi bantuan yang dinilai belum optimal.

Kunjungan tersebut juga menjadi respons atas aksi demonstrasi ratusan warga terdampak banjir beberapa waktu lalu yang menyoroti ketimpangan penyaluran bantuan di sejumlah wilayah, termasuk Tanjungpura dan Besitang.

Dalam kunjungannya, Bupati Ondim turut membawa perwakilan masyarakat terdampak untuk menyampaikan langsung kondisi di lapangan kepada Kementerian Sosial RI. Rombongan Pemkab Langkat diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) Kemensos RI, Masryani Mansyur.

Bupati Ondim menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial, atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Langkat selama masa tanggap darurat hingga pemulihan bencana.

“Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Langkat. Aspirasi masyarakat menjadi prioritas kami, sehingga kami datang langsung untuk memastikan penyaluran bantuan dapat merata,” ujar Ondim, Jumat (8/5/2026).

Ia menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah warga terdampak banjir yang belum sepenuhnya menerima bantuan akibat proses pendataan dan verifikasi yang masih berjalan. Karena itu, Pemkab Langkat terus berkoordinasi agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari bantuan pemerintah.

“Ada masyarakat yang masih dalam proses pendataan. Kami ingin memastikan seluruh warga terdampak memperoleh haknya secara adil dan merata,” ujarnya.

Selain membahas penyaluran bantuan, pertemuan tersebut juga menyoroti percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Salah satu fokus utama adalah rencana pembangunan hunian tetap (huntap) terpusat di lahan PTPN II Regional I, termasuk pembebasan lahan dan percepatan pemulihan infrastruktur terdampak.

Langkah cepat Bupati Langkat ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu warga terdampak banjir, Said Abdullah, mengaku puas dengan respons pemerintah daerah yang dinilai tidak hanya menunggu, tetapi langsung bergerak ke pemerintah pusat. “Kami puas dengan kepemimpinan Bupati Langkat yang bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.

Hal senada disampaikan warga lainnya, Sauli Lubis, yang menilai upaya Pemkab Langkat sudah berada di jalur yang tepat dalam memperjuangkan hak masyarakat terdampak bencana.

“Kami melihat ada keseriusan dari pemerintah. Harapannya, bantuan bisa segera dirasakan merata oleh seluruh masyarakat yang terdampak,” katanya. (ted/ila)