AKRAB: Suasana keakraban antara manajemen Inalum dan rekan Jurnalis saat acara nonton bareng Film Sang Prawira di Medan.
AKRAB: Suasana keakraban antara manajemen Inalum dan rekan Jurnalis saat acara nonton bareng Film Sang Prawira di Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum mengajak sejumlah jurnalis dari berbagai media di Sumatera Utara untuk Nonton Bareng Film “Sang Prawira” Rabu (4/12/2019) di Hermes Place XXI Polonia, Medan.
Pada kesempatan tersebut sekitar 40 jurnalis mengikuti kegiatan nonton bareng ini.
Manager Humas Pabrik Peleburan Inalum, Bambang Heru pada kesempatan tersebut mengungkapkan tujuan dari diselenggarakannya kegiatan nonton bareng ini.
Film Sang Prawira ini merupakan film yang pengambilan gambarnya dilakukan secara langsung di Sumatera Utara. Terlebih Danau Toba.
“Oleh karena itu kami ingin mengajak para rekan jurnalis untuk menonton secara langsung film yang patut kita banggakan sebagai warga Sumut,” kata Bambang.
Menurut Bambang, Inalum mengapresiasi film ini sebagai bentuk dukungan terhadap promosi Danau Toba sebagai salah satu destinasi wisata nomor satu di tanah air.
“Inalum turut mendukung film ini. Dan hal ini tentunya juga sebagai bentuk apresiasi kami kepada para rekan jurnalis yang selama ini telah mendukung kelancaran operasional Inalum di wilayah Sumatera Utara,” pungkas Heru.
Lebih lanjut pada kesempatan yang sama, salah satu perwakilan jurnalis yaitu Alpian sekaligus selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Batu Bara memberikan apresiasinya terhadap Inalum atas terselenggaranya kegiatan ini.
“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Inalum atas diselenggarakannya kegiatan Nonton Bareng ini. Semoga hubungan baik antara Inalum dengan jurnalis dapat terus dipertahankan dan bahkan dapat ditingkatkan kedepannya,” tutur Alpian.
Kegiatan nonton bareng ini kemudian ditutup dengan makan malam bersama dan ramah tamah antara Inalum dengan para jurnalis yang hadir serta foto bersama.
Sebagai informasi, Film “Sang Prawira” ini juga disponsori oleh Inalum sebagai salah satu dari beberapa BUMN yang menjadi sponsor dalam proses produksi film ini.(Tri)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Forbes Kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia untuk tahun ini 2019. Meskipun ekonomi global banyak mengalami perlambatan, Forbes mencatat bahwa jumlah kekayaan 50 orang terkaya Indonesia mengalami peningkatan, di mana hampir setengah dari mereka mengalami peningkatan jumlah harta.
Secara keseluruhan, jumlah kekayaan 50 orang paling tajir Indonesia meningkat US$ 5,6 miliar atau sekitar Rp 78,4 triliun (dengan kurs Rp 14.000/US$). Tahun ini, jumlah kekayaan gabungan mereka menyentuh rekor US$ 134,6 miliar atau sekitar Rp 1.884,4 triliun.
Berdasarkan laporan dari Forbes, tahun ini di Indonesia setidaknya terdapat tiga tahta orang terkaya di Indonesia telah diwariskan kepada anak-anaknya. Pendiri grup Sinar Mas Eka Tjipta Widjaja, meninggal pada Januari, mewariskan kekayaannya pada penerusnya. Begitu pula dengan Achmad Hamami yang mewariskan Grup Tiara Marga Trakindo, serta Ciputra yang belum lama ini menutup usia.
Berikut daftar 10 besar orang terkaya di Indonesia tahun ini
Budi dan Michael Hartono: US$ 37,3 miliar atau setara dengan Rp 522,2 triliun
Keluarga Widjaja: US$ 9,6 miliar atau setara dengan Rp 134,4 triliun
Prajogo Pangestu US$ 7,6 miliar atau setara dengan Rp 106,4 triliun
Susilo Wonowidjojo US$ 6,6 miliar atau setara dengan Rp 92,4 triliun
Sri Prakash Lohia petrokimia US$ 5,6 miliar atau setara dengan Rp 78,4 triliun
Anthoni Salim US$ 5.5 miliar atau setara dengan Rp 77 triliun
Tahir US$ 4,8 miliar atau setara dengan Rp 67,2 triliun
Boenjamin Setiawan US$ 4,35 miliar atau setara dengan Rp 60,9 triliun
Chairul Tanjung US$ 3,6 miliar atau setara dengan Rp 50,4 triliun
Jogi Hendra Atmadja US$ 3 miliar atau setara dengan Rp Rp 42 triliun. (dtc/ram)
BERSAMA: Tim pengabdian Polmed foto bersama dengan BUMDes Mekar Sawit-Langkat seusai memberikan alat pencetak dan pengepres paving block untuk mengembangan usaha unggulan desa tersebut.
Kembangkan Produksi dan Hasilkan Paving Block
BERSAMA: Tim pengabdian Polmed foto bersama dengan BUMDes Mekar Sawit-Langkat seusai memberikan alat pencetak dan pengepres paving block untuk mengembangan usaha unggulan desa tersebut.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dosen Politeknik Negeri Medan (Polmed) melakukan pengabdian kemitraan masyarakat di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat, baru-baru ini. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah dosen mengembangkan usaha unggulan desa yaitu memproduksi dan menghasilkan paving block.
“Kegiatan itu dilakukan bertujuan untuk mewujudkan fungsi tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat,” kata Wirdatun Nafiah Putri ST MT selaku ketua tim pengabdian.
Dijelaskannya, peran aktif Polmed dalam menciptakan usaha unggulan desa tersebut muncul ketika tim pengabdian berkunjung beberapa waktu lalu. Setelah melakukan wawancara dan observasi, ternyata desa itu memiliki penghasilan sumber alam berupa pasir karena wilayahnya yang berdekatan dengan sungai.
Namun, selama ini pasir yang ada hanya dijual kepada tengkulak untuk pembuatan paving block. Padahal, Desa Mekar Sawit sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akan tetapi, BUMDes hanya sebatas kerja sama dengan salah satu pihak perbankan yang bersifat bagi hasil untuk proses pembayaran tagihan dan usaha simpan pinjam.
“Usaha simpan pinjam ini tidak berjalan dengan baik karena pihak desa sangat berhati-hati sekali memberikan kredit kepada penduduknya. Selama ini pinjaman yang diberikan pihak desa kepada masyarakatnya adalah kredit macet. Peminjam tidak sanggup bayar, sehingga usaha simpan pinjam menjadi macet,” ungkap Wirdatun didampingi anggota tim, Muhammad Ari Subhan ST MT, Anggiat Situngkir SE Ak MSi, Surya Dharma ST MT dan seorang mahasiswa yang turut membantu sebagai petugas lapangan, Rabu (4/12).
Selain usaha tersebut, desa itu juga memiliki usaha toko menjual sembako murah yang harus menjual di bawah harga dari toko yang ada di sekitarnya. Namun, usaha toko belum berjalan maksimal dikarenakan belum ada kepercayaan dari suplayer untuk memasukkan barang ke BUMDes guna menjadi grosir di desa.
“Selama ini Desa memiliki dana BUMDes dari pemerintahan untuk tahun 2018 sebesar Rp 100 juta dan tahun 2019 turun menjadi Rp 50 juta. Menurut mereka, dana tersebut tidak cukup untuk pelaksanaan pengembangan desa karena dana sebesar itu hanya habis untuk operasional,” papar Wirdatun.
Diutarakannya, berdasarkan hasil wawancara juga dengan perangkat desa diketahui bahwa selama ini pasir yang keluar dari desa tersebut dijual keluar kepada para pengepul untuk ditolak lagi ke para pengusaha. Sayangnya, hasil penjualan pasir yang diterima oleh penambang sangat rendah. Sementara ketika pasir tadi yang sudah diolah menjadi produk jadi seperti paving block, mereka harus membayar mahal dengan harga 1 buah paving block sebesar Rp 1.800 ukuran 11 cm x 22 cm x 6 cm.
“Perangkat desa berasumsi agar hasil tambang pasir yang diambil alih oleh desa dan memperkerjakan penduduk desa yang putus sekolah untuk bekerja bersama-sama dengan pengurus Bumdes mengelola pembuatan paving block, bisa dijual keluar maupun kepada penduduk desa. Dengan demikian, hasil alam yang dihasilkan dikelola oleh desa dan dikembalikan lagi ke desa. Usaha tersebut menjadi usaha unggulan desa,” jelas Wirdatun.
Oleh sebab itu, sambungnya, tim merancang mesin untuk pencetak dan pengepres paving block. Kegiatan serah terima barang hasil rancangan tim pengabdian ini dilaksanaakan pada 30 November 2019.
“Mitra yang menerima alat pencetak paving block adalah BUMDes Mekar Sawit, yang akan memperkerjakan masyarakat sekitar seperti anak putus sekolah. Desa itu memiliki penghasilan pasir yang selama ini hanya dijual pada pengepul atau tengkulak dengan harga yang sangat murah. Padahal, semestinya berpotensi menghasilkan lebih dari itu,” terangnya.
Muhammad Ari Subhan ST MT selaku anggota tim pengabdian menambahkan, mitra juga mendapatkan tutorial cara penggunaan mesin paving block yang diberikan dari hasil pihaknya yang dibantu oleh tenaga ahli. “Tak hanya itu, mitra mendapatkan penjelasan mengenai manajemen usaha melalui pembukuan sederhana untuk kegiatan usaha paving block yang menjadi unggulan desa,” imbuhnya. (ris/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Melalui aturan tersebut, pelaku usaha atau pedagang online wajib memiliki izin usaha.
Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengungkapkan banyak kepentingan pemerintah dalam aturan yang mewajibkan pelaku usaha online memiliki izin. Salah satunya adalah agar pemerintah memastikan produk yang dijual berkualitas tinggi dan memenuhi standar yang ditentukan.
“Kepentingannya banyak, kita tidak mau orang jualan yang tidak jelas. Kalau orang jualan yang tidak punya izin kan bisa kita merasa dirugikan karena bisa saja orang asing yang menjalankan,” kata Agus di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/12).
Selain PP yang sudah terbit tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan juga akan menerbitkan aturan turunan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Dua aturan tersebut akan disosialisasikan Kemendag pada pengusaha online pada 9 Desember mendatang.
“Kita sampaikan poin-poin PP-nya. Kan sudah terbit, tinggal Permendagnya, turunannya. Nanti ya, yang teken kan Pak Menteri,” tutur Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Suhanto, usai menghadiri Penghargaan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (4/12).
Targetnya, Permendag tersebut akan diteken dan mulai berlaku pada awal tahun 2020.
“Segera, awal tahun depan. Tapi sosialisasinya tanggal 9,” ungkap Suhanto.
Menurutnya, dengan dua regulasi tersebut maka pengusaha online dan offline punya hak dan kewajiban yang sama. Pada intinya, pemerintah memang ingin menciptakan iklim usaha yang adil antara pengusaha online dan offline.
“Pemerintah akan memberlakukan kesamaan antara online dan offline di mana yang menurut sekarang dikeluhkan oleh masyarakat seolah-olah yang online seenak-enaknya tanpa bayar pajak dan lain-lain,” papar dia. (dtc/ram)
TANDA TANGAN: Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Syahrial Mukhtar selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN dengan Jun Tamura selaku General Manager of Second Department, Division I (Asia), didampingi Takayuki Hori selaku Deputy General Manager of Division I (Asia) Mitsui & Co., Ltd disaksikan oleh Dirut PGN Gigih Prakoso.
TANDA TANGAN: Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan Syahrial Mukhtar selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN dengan Jun Tamura selaku General Manager of Second Department, Division I (Asia), didampingi Takayuki Hori selaku Deputy General Manager of Division I (Asia) Mitsui & Co., Ltd disaksikan oleh Dirut PGN Gigih Prakoso.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menandatangani nota kesepahaman dengan Mitsui & Co. Ltd, dalam pengembangan bisnis dan infrastruktur gas bumi dengan pemanfaataan teknologi komunikasi dan informasi.
“PGN dapat berkontribusi dengan menyokong sektor industri energi Mitsui melalui gas bumi yang efektif, efesien dan ramah lingkungan. Kerja sama ini bisa menjadi peluang bagi PGN untuk meningkatkan performa sebagai Subholding Gas dalam menghadapi kemajuan teknologi. PGN juga bermaksud untuk memperluas infrastruktur, teknologi komunikasi dan informasi bisnis gas bumi,” ungkap Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso, Senin (2/12/2019).
Disisi lain dalam rangka menyalurkan energi baik gas bumi seluas-luasnya, PGN dapat mengembangkan infrastruktur gas serta bisnis teknologi informasi dan komunikasi bersama MITSUI. Hal ini sejalan dengan target PGN dalam rangka mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pelayanan terbaik untuk pelanggan.
Mitsui adalah perusahaan perdagangan terkemuka asal Jepang yang memiliki jaringan operasi secara global dan networking bisnis yang kuat secara multilateral di seluruh dunia. Kontribusi MITSUI sangat besar terhadap perdagangan di Jepang dan sebagai pemodal utama dalam berbagai infrastruktur sektor industri diantaranya industri energi, tenaga listrik, logistik, bahan kimia, manajemen ritel, pengembangan bisnis, teknologi dan komunikasi.
Saat ini, PGN telah menyalurkan energi gas bumi ramah lingkungan untuk lebih dari 300.000 pelanggan dengan sambungan pipa lebih dari 10.000 km. Oleh karena itu, untuk mempermudah sekaligus meningkatkan pelayanan untuk pelanggan, dalam bidang tehnologi informasi, PGN telah meluncurkan aplikasi PGN Mobile.
Aplikasi ini memberikan berbagai informasi tentang PGN, produk dan layanan PGN, cara berlangganan, manfaat menggunakan gas alam dan tips-tips keamanan gas bumi seperti mendeteksi serta memitigasi kebocoran gas. Tidak ketinggalan, kemudahan akses terhadap informasi seputar tagihan pemakaian gas.
Melalui aplikasi ini, pelanggan juga dapat mengetahui titik-titik lokasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas Bumi (SPBG). PGN Mobile dapat diunduh oleh pengguna Android di Google Play Store serta di App Store oleh pengguna IOS.
Selain itu, PGN selaku Subholding Gas terus berkomitmen memperkuat bisnis sektor gas bumi dengan upaya memperluas infrastruktur gas bumi dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri, regional maupun pasar internasional sebagai langkah menapaki kompetisi di level lebih tinggi. Sebagai sub holding gas di Indonesia, PGN akan memainkan peranan aktif dalam mendorong percepatan utilisasi energi alternatif yaitu gas bumi untuk membantu pemerintah memangkas defisit neraca migas yang menjadi target pemerintah dalam memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.
“Kerja sama antara PGN dengan Mitsui diharapkan juga dapat memberikan benefit yang berkelanjutan bagi seluruh pihak. Serta menjadi momentum penting bagi PGN sebagai Sub-Holding gas bumi dalam memberikan layanan terbaik secara global,” tutup Gigih Prakoso.
PGN hadir melalui produk antara lain Sinergi yang menyasar seluruh segmen pelanggan yaitu dari industri kelistrikan, komersial, Gas Kita untuk pelanggan rumah tangga, Gas Link untuk pengguna CNG atau LNG, serta GasKu yang melayani sektor transportasi.
“Semoga kedepannya kolaborasi mutualisme ini dapat menjadi manfaat untuk kedua belah pihak sehingga PGN dapat memperluas jaringan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pun dengan Mitsui yang ingin mengembangkan bisnis energinya di Indonesia,” lanjut Gigih.
Dalam jangka waktu setahun ke depan, PGN dan Mitsui memiliki komitmen untuk memanfaatkan kompetensi masing-masing namun dapat saling berkolaborasi sehingga bisa memberikan timbal balik yang menguntungkan.
Ke depan, dalam rangka mewujudkan penyediaan energi gas bumi, program pembangunan infrastruktur yang akan dibangun diantaranya membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 KM, 5 FSRU, 7 LNG filling station untuk truk/kapal, 30 juta sambungan rumah tangga, dan 17 fasilitas LNG untuk mensuplai kebutuhan berbagai segmen konsumen. (rel/ram)
MUSALA IQRA’: Plt Wali Kota Medan, Drs H Akhyar Nasution, MSi, menandatangani prasasti peresmian Musala Iqra’ UPT SMP Negeri 18 Medan, Rabu (4/12).
Pendidikan Investasi Masa Depan
MUSALA IQRA’: Plt Wali Kota Medan, Drs H Akhyar Nasution, MSi, menandatangani prasasti peresmian Musala Iqra’ UPT SMP Negeri 18 Medan, Rabu (4/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Drs H Akhyar Nasution, MSi, meresmikan Musala Iqra’ Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Pertama (UPT SMP) Negeri 18 Medan, Rabu (4/12).
Peresmian Musala Iqra’ ini dihadiri Asisten Pemerintahan dan Sosial Setda Medan, Drs Musaddat MSi, Plt Kepala Dinas Pendidikan Medan, Drs Masrul Badri, MPsi, Kepala UPT SMP Negeri 18 Medan, Dra Dermawati Napitupulu, MPd, guru, alumni, siswa dan undangan lainnya.
Plt Wali Kota Medan, Drs H Akhyar Nasution MSi, mengapresiasi pembangunan musala yang dilaksanakan UPT SMP Negeri 18 Medan bersama guru, orangtua siswa dan alumni SMP Negeri 18 Medan yang dulu dikenal dengan nama SMP Negeri 16 Medan.
DEDDI MULIA PURBA | LOKASI: SMP NEGERI 18 MEDAN
KEPALA SEKOLAH: Kepala UPT SMP Negeri 18 Medan, Dra Dermawati Napitupulu, MPd, menandatangani prasasti peresmian Musala Iqra’, Rabu (4/12).
Ia mengingatkan siswa di Medan untuk giat belajar dan membaca (iqra’). ‘’Semua alam ini adalah bahan bacaan. Bacalah itu,’’ imbuhnya.
Plt Wali Kota Medan sependapat dengan harapan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI agar guru merdeka dalam mendidik anak. Ia pun menugaskan Plt Kadisdik Medan untuk membantu guru-guru di Medan untuk fokus mengajar.
Tantangan masa depan, kata Akhyar Nasution, menginginkan manusia yang punya karakter. ‘’Tidak cukup antarkan anak-anak jadi pintar. Harus bisa jadi manusia cerdas dan unggul. Pendidikan adalah investasi masa depan,’’ katanya.
TEPAK SIRIH: Plt Wali Kota Medan, Drs H Akhyar Nasution, MSi, menerima tepak sirih dari penari siswi UPT SMP Negeri 18 Medan, Rabu (4/12).
Ia berharap dengan adanya musala maka keluarga besar UPT SMP Negeri 18 Medan yang beragama Islam dapat lebih patuh dengan perintah Tuhan.
Akhyar Nasution mengajak siswa dan masyarakat untuk menjaga kebersihan Kota Medan antara lain tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi pemakaian botol plastik.
‘’Medan bersih dan cantik, kitalah yang mewujudkannya, kata Akhyar Nasution.
Dermawati Napitupulu melaporkan saat ini terdapat 1.050 siswa yang belajar di UPT SMP Negeri 18 Medan yang dididik 60 guru dan seorang kepala sekolah.
Pembangunan musala ini berlangsung setahun. Musala lama berada dibelakang sekolah. Sedangkan musala baru berada di depan sekolah yang asri dengan tanaman tersebut.
Kepala sekolah juga berharap perhatian pihak terkait pada pembenahan gedung sekolah yang berada di Jalan Kemuning Raya Perumnas Helvetia Medan. (dmp)
BERIKAN HADIAH: Bupati Taput, Nikson Nababan, didampingi Ketua TP PKK, Satika Nikson Nababan dan Marsaulina Sarlandy Hutabarat, memberikan hadiah kepada orangtua lanjut usia di acara lomba bulan balita dan bina generasi muda remaja, Selasa (3/12).
Humas Taput for Sumut Pos
Balita Bercerita, Remaja Berpidato
BERIKAN HADIAH: Bupati Taput, Nikson Nababan, didampingi Ketua TP PKK, Satika Nikson Nababan dan Marsaulina Sarlandy Hutabarat, memberikan hadiah kepada orangtua lanjut usia di acara lomba bulan balita dan bina generasi muda remaja, Selasa (3/12).
Humas Taput for Sumut Pos
TAPUT, SUMUTPOS.CO – Tapanuli Utara menggelar Lomba Bulan Balita dan Bina Generasi Muda-Remaja Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2019, bertempat di Gedung Kesenian Sopo Partungkoan, Tarutung, Selasa (3/12). Dalam kesempatan itu, balita berlomba bercerita sedangkan remaja berlomba berpidato.
Bupati Tapanuli Utara Drs. Nikson Nababan, M. Si didampingi Sekda Indra Simaremare dan Ketua TP. PKK Taput Ny. Satika Nikson Nababan serta Wakil Ny. Marsaulina Sarlandy Hutabarat, yang menghadiri acara itu mengatakan, Pemkab Tapanuli Utara selalu memberikan perhatian terhadap pembinaan anak balita, remaja, dan juga para lansia.
“Kita berharap agar anak-anak kita ini menjadi generasi muda yang unggul dan mampu bersaing. Hal ini perlu didukung bersama melalui dana desa,” kata Bupati.
Bupati kembali menekankan perlunya para Bidan Desa mampu memberikan pemahaman kepada orang tua agar semakin meningkatkan kesehatan anak. Sedangkan Kepala UPT Kesehatan diharapkan mendukung program pembinaan balita, remaja, dan lansia.
“Kita juga harus mampu mengantisipasi kenakalan remaja melalui pembinaan, kegiatan seni yang bersifat padat karya. Kita harus tetap memberikan perhatian kepada orang tua kita lansia dan berharap para lansia semakin panjang umur,” ujar Bupati mengakhiri arahannya.
Usai arahan, Bupati yang didampingi Ketua dan Wakil TP. PKK Taput memberikan bubur dan bingkisan berupa makanan tambahan kepada para orang tua lanjut usia (lansia) yang turut hadir pada acara itu.
Kemudian, acara dilanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada para juara-juara perlombaan.
Kadis Kesehatan, Alexander Gultom, dalam laporannya mengatakan, tema kegiatan ini adalah ‘Mewujudkan balita cerdas, kreatif dan remaja yang tinggi prestasi, unggul dan berdaya saing tinggi’. Kegiatan dirangkai dengan beberapa perlombaan, yakni Lomba Balita Bercerita Cinta Tanah Air, Lomba Balita Menyusun Balok, Lomba Cipta Alat Permainan Edukasi (APE), dan Lomba Pidato Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk remaja.
“Perlombaan diikuti utusan setiap kecamatan yang terdiri dari PAUD, SD dan SMP dan SMA/SMK. Juga dihadiri Kelompok Lansia perwakilan kecamatan, termasuk Ibunda Bupati, Basaria Sihombing (Ompung Halasan Nababan Boru),” katanya. (rel/mag-12)
TINJAU: Bupati Taput, Nikson Nababan, turun langsung meninjau Sungai Aek Ristop, yang meluap hingga mengakibatkan Jalan DI Panjaitan Tarutung banjir, Rabu (4/12). Bupati juga menurunkan alat berat excavator ke lokasi.
Humas Taput for Sumut Pos
TINJAU: Bupati Taput, Nikson Nababan, turun langsung meninjau Sungai Aek Ristop, yang meluap hingga mengakibatkan Jalan DI Panjaitan Tarutung banjir, Rabu (4/12). Bupati juga menurunkan alat berat excavator ke lokasi.
Humas Taput for Sumut Pos
Jalan DI Panjaitan di Tarutung mengalami banjir akibat luapan Sungai Aek Ristop. Untuk mengatasi hal itu, Bupati Tapanuli Utara, Drs. Nikson Nababan, M.Si, menurunkan alat berat excavator dalam rangka normalisasi sungai di hilir Aek Ristop, pertemuan dengan Sungai Aek Sigeaon, Rabu (4/12).
Meluapnya Sungai Aek Ristop mengakibatkan aliran air dari drainase pada beberapa lokasi di jalan D.I Panjaitan terhalang, di mana tujuan akhir buangan drainase adalah ke sungai Aek Ristop.
Bupati yang meninjau langsung kondisi banjir didampingi Kepala Badan Bencana Penanggulangan Bencana Daerah, Bonggas Pasaribu, beberapa OPD terkait, Camat Tarutung, Reinhard Lumbantobing dan beberapa kepala desa, juga meninjau beberapa titik sekitar Sungai Aek Ristop, serta kondisi Irigasi Hasak I dan Hasak II di Sungai Aek Situmandi.
Bupati menginstruksikan, apabila curah hujan sudah berkurang, agar segera dibuat bronjong. Juga agar alat berat kembali diturunkan untuk menggeser batu-batu besar yang longsor, sehingga bronjong aman.
“Selain beberapa upaya penanganan masalah banjir ini, kita juga akan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi kendala kekurangan air irigasi persawahan masyarakat,” tegas Bupati.
Pada lokasi yang berbeda, Pemkab Tapanuli Utara juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi banjir, terutama di sepanjang jalan Sisingamangaraja dan Jalan DI Panjaitan.
Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra, Parsaoran Hutagalung, bersama Kepala Satpol PP, Rudi Sitorus, Dinas PU-PR dan Dinas Lingkungan Hidup, melakukan pembersihan drainase terutama gorong-gorong yang tersumbat oleh sedimen dan sampah dengan dibantu mobil pemadam kebakaran. (rel/mag-12 )
SAMPAIKAN: Perwakilan Kasek yang diberhentikan Bupati Dairi, menyampaikan berkas pengaduan kepada anggota DPRD Dairi, Depriwanto Sitohang saat mendatangi Kantor Dewanbdi di Jalan Sisingamangara Sidikalang, Senin (2/12).
SAMPAIKAN: Perwakilan Kasek yang diberhentikan Bupati Dairi, menyampaikan berkas pengaduan kepada anggota DPRD Dairi, Depriwanto Sitohang saat mendatangi Kantor Dewanbdi di Jalan Sisingamangara Sidikalang, Senin (2/12).
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 9 orang Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sekolah/ Kepala Sekolah (Kasek) yang dilantik Bupati Dairi pada 28 Nopember 2019 lalu, tidak memenuhi kriteria sesuai nilai akhir hasil seleksi substansi.
Hal itu terungkap dalam fotocopi berkas yang diserahkan puluhan mantan Kepala Sekolah (Kasek) SDN dan SMPN yang diberhentikan kepada DPRD Dairi yaitu Depriwanto Sitohang, Senin (2/12) lalu di ruang rapat DPRD Dairi.
Seleksi substansi adalah tahap kedua untuk penyiapan calon Kasek, sebagaimana diatur pada Permendikbud Nomor 6 tahun 2018, Pasal 5 ayat (1).
Penyiapan calon Kasek melalui 3 tahap. Pengusulan bakal calon Kasek, seleksi bakal calon Kasek, pendidikan dan pelatihan calon Kasek.
Tidak lolos seleksi substansi, maka tidak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan calon Kasek, untuk memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi Kasek. Seleksi substansi bakal calon Kasek Kabupaten Dairi, diselenggarakan di Mutiara Dairi Hotel, 20-22 Oktober 2019 lalu, diikuti 94 peserta.
Hasilnya, telah disampaikan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) melalui surat Nomor 6255/B18/PP/2019 tanggal 29 Oktober 2019, ditujukan kepada Bupati Dairi. Pada rekapitulasinya, terdapat 33 orang dengan nilai akhir tidak layak. Dan sebanyak 61 orang dengan nilai layak. Dari ke-33 orang tersebut, 9 di antaranya diangkat menjadi Kasek yaitu berinisial RS, AMD, NCS, STRMS, EP, HMP, LS, DS dan HS.
Data dihimpun sesuai lampiran keputusan Bupati Dairi Nomor 821/710/XI/2019, tanggal 27 Nopember 2019, terdapat 75 nama yang diberi tugas sebagai Kepala UPT Sekolah, yaitu 27 SMP dan 48 SD. Dari total 75 orang tersebut, 11 orang telah lulus Diklat penguatan Kasek. Sebanyak 24 orang layak, sesuai nilai akhir hasil seleksi substansi, 9 orang tidak layak. Sementara 31 orang lainya, belum mengikuti seleksi substansi maupun diklat penguatan Kasek.
Eliston Manurung mantan Kepala SD 033930 Parongil menjadi guru di SD 0330397 Lae Sulpi mengatakan, mereka dikirim mengikuti penguatan yang diusulkan Dinas Pendidikan Dairi dan telah menerima sertifikat, tetapi tiba-tiba dinonjobkan.
“Buat apa diusulkan penguatan kepala sekolah, bila toh juga dicopot. Pada hal kegiatan itu mengeluarkan biaya besar,” ucapnya.
Risma Sinurat juga mengungkapkan, dinonjobkan dari Kasek SMPN 2 Siempat Nempu Hulu dan dimutasi jadi guru biasa di SMPN 3 Siempat Nempu Hulu.
Namun, tidak memiliki jam pelajaran bidang studi Bahasa Indonesia di sekolah itu. Di sekolah itu, ruang belajar hanya 6 ruangan, dan sudah memiliki guru Bahasa Indonesia yang sudah sertifikasi.
“Bidang studi Bahasa Indonesia hanya 30 jam, bila dibagi dua tidak memungkinkan bagi guru yang sertifikasi. Guru sertifikasi harus mengajar minimal 24 jam pelajaran. Bila dimutasi, harusnya di sekolah yang kurang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia,”terangnya.
Dengan mutasi itu, ia mengaku akan kehilangan gaji sertifikasi sebesar Rp 4,3 juta lebih per bulan, karena tidak memenuhi jumlah jam pelajaran.
Magita Sihite mantan Kasek SD di Tigalingga menuturkan dipindahkan ke SD Gunung Sayang yang sudah memiliki lebih dari cukup guru kelas.
“Kami dua orang yang dimutasi ke SD itu sebagai guru kelas,” ucapnya.
Artinya, kami tidak memiliki jam pelajaran di sekolah itu. Dan hal itu akan berpengaruh pada sertifikasi. Pemutasian itu, diduga tanpa kajian dan bahkan tanpa ada pemetaan tenaga guru.
Sekretaris Dinas Pendidikan Dairi, Besli Pane, yang dihubungi lewat telepon mengatakan, bahwa 9 orang Kasek yang diangkat, tidak lulus seleksi substansi beberapa waktu lalu masih memungkinkan menjadi Kasek.
Menurutnya, hal itu tertuang dalam Permendikbud No. 6 Tahun 2018 berlaku mulai 1 April 2020. Artinya, masih ada beberapa bulan ke depan untuk persiapan, supaya mereka layak menjadi calon Kasek.
“Mereka berhak mengelola dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan menandatangi ijazah sebelum 1 April 2020. Lagian akan ada proses evaluasi,” ucapnya.
Terkait adanya guru SMP diangkat menjadi Kasek SD akan ditelusuri. Soal lazim atau tidak, diperiode Bupati Dairi yang lalu, ada yang demikian dan tidak dipersoalkan. Bila sesuai aturan, kata Besli, hal itu tidak diperbolehkan. Harus sesuai tingkatan.
Masih kata Besli, guru yang dinonjobkan dan dimutasi ke sekolah lain apa bila sudah tidak memenuhi 24 jam mengajar, bisa berpotensi kehilangan gaji sertifikasi.
“Bukan kah itu sebagai penyiksaan, Besli mengatakan, masih ada proses evaluasi. Bila jam mengajar tidak memenuhi 24 jam, bisa cari cari penambahan jam di sekolah lain,” pungkasnya. (rud/han)
LANGKAH: Salah seorang petani di Desa Paya Lombang Kecamatan Tebingtinggi saat melihat kondisi padinya pasca kelangkaan pupuk bersubsidi.
LANGKAH: Salah seorang petani di Desa Paya Lombang Kecamatan Tebingtinggi saat melihat kondisi padinya pasca kelangkaan pupuk bersubsidi.
TEBINGTINGGI, SUMTPOS.CO – Sejumlah petani yang berada di Desa Paya Lombang, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdangbedagai mengeluhkan langkahnya pupuk subsidi di sejumlah agen pertanian di wilayah Kecamatan Tebingtinggi.
Para petani sawah pada musim tanam harus mengeluarkan uang dua kali lipat untuk membeli pupuk, karena terpaksa membeli pupuk non subsidi.
Uang yang dikeluarkan untuk membeli pupuk yang biasanya harga pupuk subsidi seperti ZA harga perkwintal Rp90.000, kini petani membeli pupuk non subsidi ZA seharga Rp 135.000 perkwintal.
Sedangkan untuk pupuk urea subsidi perkwintal (ukuran 50 Kg) biasa harga Rp 100.000, kini harus dibeli pupuk non subsidi seharga Rp255.000 perkwintal, dan pupuk NPK jenis SP 36 biasanya subsidi harga Rp110.000, kini harus dibeli perkwintal non subsidi Rp 300.000.
Salah seorang kelompok tani, Suman Jaya (45), Rabu (4/12) mengungkapkan, dirinya harus mengeluarkan biaya besar untuk memupuk padinya hampir satu hektare dengan uang jutaan rupiah.
Menurutnya, hal ini tidak sebanding dengan harga jual gabah baru panen hanya sebesar Rp4.600 per kilogram.
“Belum lagi untuk membeli racun serangga insektisida. Hampir semua mengalami kenaikan hingga mencapai 50 persen. Kami berharap kepada pemerintah untuk lebih peduli dengan nasib petani,” jelasnya.
Bukan itu saja yang dikeluhkan petani, untuk pengolahan lahan juga petani harus mengeluarkan uang jutaan rupiah.
Suman mengaku harus turun tangan langsung ke sawah untuk mengerjakan tanaman padinya.
Menurut Suman, kelangkaan pupuk subsidi ini sudah terjadi satu bulan belakangan ini, tepat musim tanam padi pupuk subsidi menghilang di pemasok agen resmi yang ditunjuk oleh kelompok tani.
“Kami sudah membuat RDKK para petani dengan jumlah luas tanah, tapi pupuk subsidi juga tidak ada,” keluhnya.
Ketika para petani bertanya kepada agen pemasok yang ditunjuk, ternyata mereka bilang sedang menunggu pupuk datang, tetapi hal itu sudah langka satu bulan lebih. (ian/han)
