KARO, SUMUTPOS.CO – Hujan deras yang mengguyur di sebagian wilayah Kabupaten Karo, membuat Bupati Terkelin Brahmana turun langsung dalam penanganan lokasi banjir di Jalan Jamin Ginting, khususnya di Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Selasa (3/12).

Warga Desa Raya, Siska Sembiring meng akui, kawasan pemukimannya kerap banjir saat hujan turun.

Siska mengharapkan Pemerintah Kabupaten Karo secepatnya mengatasi permasalah tersebut. “Pemda Karo dapat menuntaskan permasalahan ini secepat mungkin, agar masyarakat nyaman,” ujarnya.

Bupati Karo Terkelin Brahmana melihat kondisi banjir di kawasan Jalan Jamin Ginting, langsung bereaksi.

Dia pun memerintahkan Dinas PUPR Karo untuk melakukan pengorekan saluran parit di sisi Jalan Jamin Ginting. Pengorekan dilakukan Dinas PUPR dengan mengerahkan alat ekskavator.

Pengamatan di lapangan, pengorekan saluran drainase di sisi Jalan Jamin Ginting, langsung diawasi Bupati Karo Terkelin Brahmana di bawah guyuran hujan.

Terkelin meminta Dinas PUPR aktif mengawasi dan mengontrol kondisi drainase agar ketika hujan turun tidak menyebabkan jala tergenang air, banjir.

Di sisi lain, Terkelin memerintahkan Camat Berastagi untuk mengingatkan para pedagang, pengusaha pencucian wortel tidak membuang sampah ke saluran drainase di lokasi tersebut.

Sebab, tindakan itu akan menyebabkan saluran drainase akan tertumpat dan air meluap ke badan jalan.

Bupati mengharapkan BBPJN II Medan tidak salah paham atas kegiatan pengorekan drainase yang dilakukan Dinas PUPR Karo.

“Agar tidak salah pengertian jika tim kita turun setiap minggu,” ujarnya. (deo/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 8 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pidie Jaya melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Tebingtinggi, Selasa (3/12).

Para wakil rakyat Kabupaten Pidie Jaya tersebut diterima langsung oleh Asisten Pemerintahan Bambang Sudaryono di Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi.

Bambang Sudaryono mengucapkan selamat datang ke Kota Tebingtinggi yang merupakan kota jasa.

Di hadapan para anggota dewan dari Pidie Aceh tersebut mengatakan, gambaran ringkas tentang Pemerintahan Kota Tebingtinggi, tentang program pembangunan Kota Tebingtinggi.

“Melalui kunjungan kerja ini akan dapat mempererat hubungan antar kedua daerah dan saling bertukar informasi, apa yang dapat dilakukan kedua daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua tim rombongan DPRD Pidie Jaya, Hasan Basri menyampaikan terima kasih atas sambutan Pemko Tebingtinggi yang begitu hangat dan akrab.

“Kami datang ke Tebingtinggi ingin belajar dan mengetahui dengan jelas atas beberapa keberhasilan yang diraih Kota Tebingtinggi,” jelasnya.

Di antaranya, bidang pendidikan, kesehatan, catatan kependudukan, walaupun APBD Pidie Jaya lebih besar dari Tebingtinggi, sehingga kami masih perlu banyak belajar, apalagi merupakan sebuah kota yang baru. (ian/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemutihan jumlah denda pajak kendaraan untuk tahun 2019 tidak berlaku di Tanah Karo. Hal ini sesuai dengna keputusan Gubernur Sumatera Utara.

Hal itu dikatakan Kepala UPT Samsat/BPPRDSU Kabanjahe, Hardi Pasaribu didampingi Kasat Lantas Polres Tanah Karo, Iptu A. Ridwan Harahap, Rabu (4/11).

“Sesuai peraturan Gubernur Sumatera Utara, untuk tahun 2019 ini, tidak ada pemutihan denda jumlah kendaraan atau lainnya. Meski di Provinsi lainnya ada, semua itu kebijakan masing-masing Gubernurnya,” ucap Hardi.

Hardi megungkapkan, seminggu lalu pihaknya bersama dari Mabes Polri mengadakan rapat bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah terkait pemutihan kendaraan yang dianggap tidak mendidik pemilik kendaraan.

“Karena adanya kabar pemutihan, maka pemilik kendaraan rela menunggu jadwal pemutihan tersebut. Akibatnya, warga lalai, dan membiarkannya hingga sampai jatuh tempo. Jika pemutihan itu ada tidak masalah, kalau tidak ada siapa yang rugi,” pungkas Hardi.

Kasat Polres Tanah Karo, Iptu A. Ridwan Harahap mengatakan, akibat menunggu atau menanti adanya pemutihan, dapat terlihat jelas saat pihak Lantas Polres Tanah Karo melakukan razia kendaraan warga.

“Saat mengetahui pemilik kendaraan tidak membayar pajak, maka pihak kita saat melakukan razia menyarankan, agar pajak kendaraan nya dapat segera dibayar, atau diperpanjang masa berlakunya,” pungkas Ridwan. (deo/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sarana belajar menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di desa. Sebab, masih banyak lembaga pendidikan di desa yang belum memadai. Salah satunya, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) Raudhatul Jannah yang terletak di Desa Mekar Sawit, Kecamatan Sawit Seberang, Kabupaten Langkat.

Madrasah ini memiliki sarana belajar yang minim. Padahal, muridnya cukup banyak jumlahnya yang mencapai ratusan dan bahkan sangat dibutuhkan keberadaannya di desa tersebut.

Untuk itulah, Politeknik Negeri Medan (Polmed) melalui beberapa dosennya membantu penyediaan sarana belajar madrasah tersebut, baru-baru ini.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dalam mewujudkan fungsi tridharma perguruan tinggi.

Amrizal ST MT selaku ketua tim pengabdian mengatakan, pendidikan merupakan satu hal penting dalam mendidik dan meningkatkan kemampuan anak bangsa. Pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia dengan menambah sekolah, dan memberi izin kepada masyarakat untuk membuka sekolah-sekolah baru.

Namun, pemerintah belum mampu menjangkau seluruh daerah di Indonesia untuk terus mengembangkan pendidikan.

Karenanya, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi membuka dan mengelola sekolah guna terus mendidik anak bangsa.

“Program pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan wajib bagi dosen, pada program ini kebetulan MDA Raudhatul Jannah yang menjadi sasaran. Setelah melakukan survei dan wawancara pengelola madrasah, Ibu Jumiati, maka permasalahan yang dihadapi adalah meja, kursi yang bolong dan goyang serta jumlah yang tidak cukup.

Murid sering berbagi tempat duduk sehingga belajar tidak nyaman. Jumlah murid yang mencapai 110 orang dibagi dua kelas yang hanya disekat dengan papan tulis yang juga rusak dan bolong,” ungkap Amrizal didampingi anggota tim M Ari Subhan Harahap ST MT dan Amran Harun SE Ak MSi, kemarin.

Selain itu, sambung Amrizal, madrasah ini membutuhkan ruangan atau tempat lain untuk anak-anak belajar latihan azan, hafalan surat pendek, marhaban dan bermain. “Solusi yang ditawarkan adalah pembangunan lantai bercor untuk tambahan ruangan latihan anak-anak, karena anak-anak sering mengikuti perlombaan hingga menang. Kemudian, pemberian meja dan kursi serta papan tulis sehingga belajar menjadi lebih nyaman dan semangat,” sebutnya.

Tak hanya itu, lanjut Amrizal, turut dilakukan pelatihan pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Sarana dan Prasarana Madrasah. Dengan begitu, di masa yang akan datang pihak madrasah dapat membuat Propsal Pembangunan Sarana dan Prasarana serta RAB-nya lebih baik lagi.

Menurut dia, dipilihnya MDA Raudhatul Jannah karena pengelola madrasah tersebut sangat peduli terhadap pendidikan dasar anak-anak di desa Mekar Sawit. Madrasah ini mulai dirintis sejak tahun 1995 karena merasa prihatin melihat anak-anak setelah pulang sekolah umum hanya bermain-main.

“Ketika diajak salat, anak itu bingung dan selanjutnya disuruh mengaji anak tersebut tidak paham. Artinya, hampir semua anak tidak paham mengaji dan tidak shalat. Melihat kondisi ini, pengelola madrasah sangat sedih dan prihatin hingga akhirnya berdiskusi dengan para orang tua mereka untuk mengajari shalat dan mengaji. Semua orang tua setuju karena desa tersebut 90 persen beragama Islam,” jabar Amrizal.

Ketika memulai mengajar anak-anak mengaji diakhir tahun 1995, tambah dia, pengelola madrasah menggunakan halaman rumahnya sendiri. Karena anak-anak bertambah banyak, maka ada rumah orang tua yang bersedia dipakai teras dan halamannya lantaran lebih luas.

Untuk beberapa tahun anak-anak belajar diteras dan halaman. Pada tahun 2000 anak-anak pindah belajar dan numpang di masjid, bahkan pernah numpang di SD Negeri. Namun di masjid juga kurang efektif karena masih seadanya dan ketika shalat anak-anak masih belajar menyebabkan keributan.

Masjid tidak efektif sebagai tempat belajar selain menyebabkan keributan juga menjadi kotor dan semrawut. Akhirnya ada warga yang prihatin dan bersedekah untuk memberikan tanahnya digunakan sebagai tempat belajar. Selanjutnya, atas inisiatif para orangtua murid dan masyarakat dikumpulkan dana, dan didirikanlah bangunan dengan ruangan terbuka tanpa dinding tetapi terlindung dari panas matahari

“Akhirnya mulai tahun 2012, anak-anak pindah dari mesjid dan sudah dapat belajar di tempat sendiri. Kondisi ruang belajar sudah berlantai semen, sudah beratap seng namun tidak berdinding. Ruangan tersebut menjadi ruang terbuka, dan agar belajar lebih nyaman pengelola menutupinya dengan kain agar perhatian anak-anak tidak keluar. Akan tetapi, sarana belajar kurang memadai,” imbuhnya. (ris/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya melestarikan dan pengelolaan lingkungan hidup, TP PKK Kota Binjai bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Gerakan Menanam Pohon Kota Binjai tahun 2019 di Kampung Literasi Anggrek, Kelurahan Sumber Karya, Selasa (3/12).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua TP PKK Kota Binjai, Lisa Andriani Idaham, Kadis Lingkungan Hidup dr Tengku Amri Fadli, Wakil ketua II TP PKK Erni Mahfullah, Camat dan lurah serta seluh kader PKK.

“Program gerakan menanam pohon ini merupakan upaya kita melestarikan lingkungan yang mana prerlu dicontohkan kepada generasi penerus kita sehingga lingkungan hidup lestari dan terpeliraha hingga ke anak cucu kita,” ujar Hj Lisa Andriani.

Hj Lisa menjelaskan, bahwa permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menprihatinkan. Salah satu dampak yang mulai jelas dirasakan saat ini adalah pemanasan global yang semakin meningkat.

“Untuk semua yang hadir hari ini, mari kita ajak semua masyarakat untuk peduli, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup sehingga kota Binjai yang kita cintai ini tetap menjadi kota yang indah, damai, aman, dan nyaman,” jelas Lisa.

Selain melakukan penanaman pohon, Ketua TP PKK Kota Binjai juga menyerahkan ecobrick yang dikumpulkan dari setiap kecamatan, untuk nantinya dapat dikelola kembali menjadi barang yang lebih bermanfaat. (ted/han)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai menggelar pelatihan pembentukan produk hukum yang langsung dibuka oleh Wali Kota Binjai, HM Idaham, Rabu (4/12).

Dalam sambutannya, Idaham menyerukan, agar dalam setiap penyusunan produk hukum daerah, tidak hanya copy paste. Apa pun itu. Baik surat keputusan, peraturan wali kota hingga peraturan daerah. Namun harus menyesuaikan dengan dinamika yang ada saat ini.

Mengingat, produk hukum sangat penting sebagai dasar kebijakan sekaligus mencerminkan setiap kegiatan yang dilakukan instansi pemerintah. “Apabila terjadi masalah hukum, yang dicari adalah apa dasar hukum dari kegiatan itu,” kata Idaham.

Dia menambahkan, setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota harus memiliki dasar hukum. Karenanya, diperlukan ASN yang memiliki keahlian di bidang perancangan peraturan (legal drafting).

Menurut dia, dibutuhkan setidaknya dua orang pegawai yang memiliki kemampuan legal drafting di tiap kantor atau dinas. “Legal drafting sangat dibutuhkan, apalagi sekarang ini. Kita butuh kepastian hukum yang hampir tidak pasti,” ungkap Idaham.

Dengan adanya pelatihan ini, dia berharap, ke depannya nanti produk hukum dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Idaham juga menegaskan tidak boleh ada lagi produk hukum yang ditandatangani dengan tanggal mundur atau kegiatan yang tertunda dengan alasan produk hukumnya belum selesai. “Itulah pentingnya mempersiapkan semua kegiatan dengan baik,” tandasnya.

Peserta pelatihan ini diikuti dari masing-masing tiap OPD di lingkungan Pemko Binjai, dengan menghadirkan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumut serta Victor Keenan Barus dari Biro Hukum Setdaprovsu, sebagai narasumber. Tujuan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ASN demi penyusunan produk hukum daerah. (ted/han)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Perkembangan serangan wabah hog cholera di berbagai wilayah di Sumut bervariasi. Deliserdang mulai aman dari wabah itu. Sebaliknya, di Kabupaten Dairi wabah terus berlanjut. Memasuki awal bulan Desember tahun ini, jumlah ternak babi mati di Dairi sudah mencapai 3.600 ekor. Wabah merebak di Dairi sejak September 2019.

“Ternak babi yang mati mencapai 3.600 ekor, tersebar di sejumlah kecamatan. Untuk pengendalian, pemda melalui Dinas Pertanian melakukan biosecurity kandang. Juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang bangkai babi sembarangan,” kata Kepala Bidang (Kabid) Peternakan Dinas Pertanian Dairi, Jhon Manurung, kepada wartawan, Rabu (4/12).

Ditanya mengenai kepastian jenis penyakit yang mewabah terhadap ribuan ternak babi di wilayah Dairi, Jhon menyebut, masih jenis hog cholera dan ada indikasi african swine fever (ASF). Sementara terkait kompensasi bagi peternak yang ternak babinya mati, hingga saat ini belum ada.

“Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak takut mengonsumsi daging ternak babi. Ini sebagai upaya menyelamatkan ternak babi yang masih hidup, supaya laku dijual. Karena mengonsumsi daging ternak babi yang sehat, tidak mengganggu bagi kesehatan,” ucap Jhon.

Terpisah, salahseorang peternak babi di Dairi, Rey Sihombing, kepada wartawan mengatakan sudah mengalami kerugian ratusan juta akaibat puluhan ternak babi miliknya mati.

Hal senada disampaikan Sekretaris Eksekutif Yayasan Petrasa, Ridwan Samosir. Ia mengatakan, ratusan ekor babi molik peternak dampingan Petrasa mati akibat serangan wabah. “Akibat wabah itu, ekonomi peternak terpuruk bahkan bangkrut. Karena selama ini ternak babi dimanfaatkan sebagai penopang ekonomi, baik untuk biaya hidup maupun menyekolahkan anak,” katanya.

Ribuan ternak babi yang mai mulai dari anakan hingga indukan. Menurut Ridwan, pemerintah Dairi lamban dalam mengatasi penyakit dan memberikan solusi kepada peternak. “Pemerintah seharusnya membantu peternak yang ternaknya mati. Dan gencar mengampayekan kepada masyarakat agar tidak takut mengonsumsi daging babi yang masih sehat, sehingga perekonomian peternak, pengusaha rumah makan, dan lainnya tertolong,” katanya.

Mengenai wabah hog cholera, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengimbau masyarakat agar tidak takut mengonsumsi ikan. “Virus hog cholera yang menyerang babi tidak menular ke hewan dan tumbuhan lain. Dan saat ini kita sedang pemulihan. Insyaallah sebentar lagi selesai,” ujarnya saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pusat Pasar Tradisional, Jalan Sutomo Medan, Rabu (4/12).

Di Karo 1.660 Ekor Babi Mati

Sementara di Karo, sampai kemarin, tercatat sudah 1.660 ekor babi mati di Bumi Turang. Meski demikian, Pemkab Karo belum menetapkan status darurat atas wabah ini. Karena itu, Pemkab Karo belum bisa melakukan langkah pemusnahan massal ternak babi.

Hal ini ditegaskan Wakil Bupati Karo, Cory S Sebayang didampingi Sekda Terkelin Purba, PLT Asisten II Gelora Fajar Purba, Kadis Pertanian Metehsa Purba dalam siaran persnya di Aula Dinas Pertanian Karo, Rabu (4/12). Menurut Metehsa Purba, belum ditetapkannya sebagai wabah atas kematian babi di Karo sehingga belum ada dikaji untuk membuat ganti rugi. “Dari 17 kecamatan di Karo sudah ada 9 kecamatan kasus kematian ternak babi. Sementara di Sumut sudah 16 Kabupaten/Kota kematian ternak babi,” ungkap Metehsa.

Selain itu, dalam rangka mempercepat informasi pelaporan dan respon penanganan terhadap babi sakit, mati, ataupun aduan adanya pembuangan bangkai ke sungai ataupun tempat lain, Pemkab Karo telah mengaktifkan Posko di setiap kecamatan. “Adanya posko ini diharapkan dapat mengoptimalkan penanganan kasus. Saya menghimbau kepada masyarakat agar memanfaatkan keberadaan posko untuk menyampaikan informasi terkait kasus babi yang sakit, mati, atau dibuang sembarangan,” terangnya.

Lanjutnya, penyakit demam babi tidak menular kepada manusia. Dan telah diterbitkan surat edaran tentang Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Penyakit Ternak Babi. Karena itu Metesha mengimbau pedagang agar tidak mendatangkan babi dari luar Karo, apabila mendatangkan ternak babi dari luar Karo harus disertai surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang berwenang dari daerah asal.

Tidak memperjualbelikan ternak babi dalam kondisi sakit. Bagi peternak melaporkan ternak babinya yang sakit atau mati ke Dinas Pertanian Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Karo. Melakukan pemusnahan dan penguburan terhadap ternak babi yang mati serta tidak membuang bangkai ke sungai.

Membersihkan kandang dan tempat pakan setiap hari serta melaksanakan penyemprotan desinfektan pada kandang dan peralatan. Pakan harus dimasak dengan suhu 90 derajat celcius selama 60 menit sebelum pakan diberikan kepada ternak, serta membatasi ke luar masuk pengunjung/tamu ke lingkungan kandang ternak babi.

Deliserdang Mulai Aman

Terbalik dengan Dairi, warga Desa Durian Kecamatan Pantai Cermin mulai kembali beternak babi. Padahal sebulan sebelumnya, banyak ternak babi mereka yang mati karena virus hog cholera.

Warga Desa Durian, Manuntun Sinaga (32), mengakui dirinya kembali beternak babi. Bagi Manuntun, beternak babi dilakukannya sebagai warisan turun temurun. Menurutnya, sayang bila kandang di belakang rumahnya tidak dimanfaatkan untuk beternak.

“Waktu wabah virus hog cholera menjangkiti, kandang ternakku kosong karena ternak baru dijual. Begitu wabah rame-ramenya, aku sedang tidak memelihara. Sekarang baru mulai lagi,” ucap pria yang berprofesi petani ini.

Babi yang diternakkannya hanya tiga ekor. Bibitnya didatangkan dari kerabat daerah Toba. “Punya Namboru. Di Tobasa tak terjangkit virus. Buktinya tak ada babi mati karena virus. Tapi sebelum ternak dimasukkan ke kandang, kandang disemprot pakai anti hama dan lantai diganti dengan yang baru,” katanya.

Dia berharap, ke depannya agar virus hog cholera tak terulang, pemerintah hendaknya turun tangan melakukan pembersihan. “Jangan biarkan rakyat menanggung sendiri kerugian yang diakibatkan virus itu,” harapnya.

Peternak lain, M Manurung (77), warga Desa Jharun B Kecamatan Galang, mengaku tak seekor pun ternak babinya yang mati saat virus hog cholera mewabah. “Mudah-mudahlah ya… tak ada kami dengar babi warga di sini yang terjangkit,” katanya.

Meski demikian, warga rajin menyemprot kandang dengan anti hama. “Anti hama itu kami beli di kios pertanian di Kota Galang,” katanya.

Dianjurkan Ternak Lele

Di Medan, warga yang diam-diam memelihara babi (karena ternak kaki empat dilarang diternakkan), dianjurkan untuk beralih menjadi peternak ikan lele. Anjuran itu menyusul banyaknya peternak yang merugi akibat wabah virus hog cholera.

“Kita prihatin dengan kerugian peternak karena wabah hog cholera. Kita harapkan mereka beralih ke ternak ikan lele, karena kandang babi bisa diubah menjadi kolam ikan,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak (PDIP), didampingi anggota komisi, Renville Napitupulu (PSI) dan Dedy Akhsyari Nasution (Gerindra) saat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) evaluasi realisasi anggaran triwulan III 2019 di ruang komisi, Rabu (4/11).

DPRD Medan mendorong Pemko Medan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan untuk dapat memfasilitasi upaya konversi tersebut.

Anggota dewan lainnya, Renville Napitupulu, mengharapkan Dinas Pertanian dan Perikanan dapat mematangkan program konversi tersebut. Sekaligus menggalakkan program pembudidayaan ikan lele di setiap lingkungan.

Anggota Komisi IV, Dedy Nasution, juga meminta kepada Dinas Perikanan dan Pertanian, supaya melakukan sosialisasi kepada warga yang mau beralih usaha, dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk mebuat kolam ikan lele.

Untuk kebutuhan bibit ikan lele, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan diminta menyiapkan suplay. “Persediaan ikan lele harus diperbanyak tahun 2020, karena permintaan dipastikan semakin meningkat,” kata Paul.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ir Ikhsar Risyad Marbun, mengatakan setiap tahun pihaknya mensuplay sekitar 1 juta ekor bibit ikan lele, hasil pembibitan di UPT Medan Tuntungan.

“Tahun 2020, kami akan melakukan hal yang sama dan siap menambah jumlah bibit ikan,” terang Ikhsar. (rud/prn/deo/btr/map)

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Dari total 19.753 orang pendaftar calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi tahun 2019 ini, sebanyak 4.104 berkas telah diverifikasi. Dari jumlah itu, sebanyak 3.927 berkas dinilai memenuhi syarat (MS), sementara 178 lainnya tidak memenuhi syarat (TMS).

“Tahapan verifikasi berkas dimulai sejak 28 November dan sesuai jadwal berakhir 13 Desember 2019. Tetapi bila belum selesai, bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Apalagi jumlah pelamar ke Dairi banyak dan peringkat pertama untuk Sumut,” kata panitia seleksi (Pansel) Daerah Dairi, Rico Sihombing, didampingi admin SSCN, Musa Sembiring, kepada wartawan, Rabu (4/12).

Menurut Rico yang juga Kasubbit Pemberhentian Pengadaan dan Informasi pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Dairi ini, sesuai hasil verifikasi, sebanyak 391 berkas masih diproses karena tidak bisa diputuskan pansel daerah. “Keputusan diserahkan ke panselnas,” katanya.

Semua peserta yang dinyatakan TMS, tidak bisa lagi ikut seleksi kompetensi dasar (SKD). Namun penerimaan CPNS tahun ini berbeda dengan sebelumnya. Di mana, pelamar yang tidak lulus dalam verifikasi berkas, masih diberi kesempatan melakukan sanggahan selama 3 hari pascadiumumkan.

Begitu juga panitia, diberi waktu 7 hari memberikan klarifikasi ataupun menjawab sanggahan dimaksud.

“Rata-rata pendaftar yang TMS karena tidak mengupload berkas sesuai syarat yang diminta, misalnya ijazah,” katanya.

Sesuai rencana awal, ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) dilaksanakan bulan Februari tahun 2020 mendatang di Dairi.

Sekretaris BKPSDM, Bernad Naibaho, kepada wartawan menambahkan, pihaknya sudah menjajaki secara lisan ke sejumlah sekolah yang pernah melaksanakan ujian nasioanl berbasis komputer (UNBK). Alasannya, spesifikasi perangkat UNBK biasanya sudah memenuhi syarat.

Diberitakan sebelumnya, formasi CPNS di lingkungan Pemkab Dairi pada perekrutan tahun 2019 dibutuhkan 285 orang, yakni tenaga guru 222 orang dan tenaga kesehatan 63 orang.

101 Pelamar Labusel TMS

Sementara itu, sebanyak 101 pendaftar yang memasukkan lamaran CPNS 2019 di Pemkab Labusel, tidak dapat melanjutkan ke seleksi tahap berikutnya, karena gagal pada seleksi administrasi.

“Dari 393 pelamar, hanya 292 yang lulus verifikasi. Sedangkan 101 tidak lulus,” kata Kabag Humas dan Protokol Setdakab Labusel, M. Irsan, Rabu (4/12).

Beberapa faktor yang menyebabkan pelamar dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi, di antaranya tidak teliti saat membuat surat lamaran. Selain itu, berkas yang dilampirkan tidak sesuai.

“Setelah pengumuman hasil seleksi administrasi, tahapan selanjutnya adalah masa sanggah. Pelamar yang tidak lulus verifikasi dapat memanfaatkan masa sanggah, yakni bila merasa sudah melengkapi persyaratan, namun dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi,” katanya.

Ujian akan dilaksanakan Februari 2020. Para pelamar akan bersaing mengisi 35 lowongan CPNS yang dibuka di Labusel, yang seluruhnya tenaga pendidik. Yakni 1 guru SMP dan 34 lainnya guru SD. (rud/bbs)