Beras Bulog Bau Apek

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memastikan harga bahan pokok menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pusat Pasar Medan, Jalan Pusat Pasar, Medan, Rabu (4/12).

Hasilnya, diketahui harga sejumlah bahan kebutuhan pokok relatif stabil, meski ada beberapa komoditas harganya naik dan ada juga yang turun.

Dalam sidak bersama Direktur Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Veri Anggriono itu, Gubsu juga menemukan beras dalam karung bercap Bulog, sudah mengeluarkan bau apek. Saat itu, Edy dan rombongan mendatangi sebuah kios penjual beras. Edy langsung membuka karung beras dengan logo Bulog. Terciumlah aroma apek dari karung beras tersebut. “Bau apek ini,” kata Edy yang sembari memegang beras itu dan menyodorkan kepada orang di sebelahnya.

Beras bau apek itu, ukuran 30 kilogram. Sedangkan, beras dengan produk yang sama ukuran 5 kilogram tidak mengeluarkan bau. Edy sempat menanyakan darimana pedagang mendapatkan beras yang sudah berbau tersebut. Oleh pedagang dikatakan, beras tersebut dia dapat dari distributor. “Tarik saja (beras), ganti yang berbau,” sebut mantan Pangkostrad itu.

Kepada wartawan, Edy menjelaskan, peninjau ke Pusat Pasar Medan ini, dalam rangka mengevaluasi bersama Kemendag untuk stok pangan di pasar tradisional. Dengan penemuan beras apek ini, jangan sampai jadi polemik. “Nanti rakyat tidak mau pula beli beras, kan repot lagi kita. Kita akan mencari yang terbaik. Bulog inikan milik kita. Untuk itu, terima kasih semuanya sama-sama kita awasi ini,” kata mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.

Dengan kondisi ini, Edy selaku Gubernur Sumut tidak mau masyarakatnya kecewa dengan produk beras milik Bulog tersebut. “Saya tak mau rakyat saya kecewa gitu. Tapi saya juga tidak bisa semena-mena menghardik, memutuskan. Karena dia harus intelektual, harus ilmiah, di mana nanti dicek di laboratorium,” tutur Edy.

Pedagang beras, Acun menjelaskan, beras bau apek itu beras asal India dan milik Bulog. Ia mengungkapkan, tingkat kepecahan beras tersebut mencapai15 persen dan beras itu baru saja dibelinya seminggu yang lalu.

Dia tidak banyak membeli beras tersebut. Hanya dua goni besar dan sepuluh goni ukuran 5 kg dan 10 kg yang tidak bau. “Rencananya, karena berbau saya akan menukarnya,” tutur Acun sembari mengatakan harga beras normal Rp9.500 per kilogram.

Setelah itu, rombangan Pemprov Sumut dan Kemendag RI bertolak ke salah satu gudang Bulog di Jalan Mustafa, Medan. Edy kemudian meminta petugas untuk mengambil sampel beras yang ditunjuknya. Setelah dicium, beras impor asal Thailand tersebut juga berbau. Kemudian, beras medium yang dipasok dari India juga berbau.

Kepala Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara, Arwakhudin Widiarso menjelaskan, bau apek beras dari beras Bulog itu, karena waktu penyimpanan terlalu lama. Dengan begini, pihak Bulog Sumut akan melakukan evaluasi. “Tapi yang jelas beras yang ada tadi secara visual masih cukup bagus karena saat dibeli dalam kondisi bagus. cuma di persoalan umur simpan,” sebut Arwakhudin.

Arwakhudin mengungkapkan, beras impor asal Thailand dan India tersebut telah disimpan dalam kurun waktu kurang lebih setahun. Sebab, beras-beras tersebut dipasok sejak akhir 2018 silam. Lamanya waktu penyimpanan itu yang ditengarai sebagai sebab dari beras yang berbau itu. “Yang mulai bau, itu sebagian ya, itu (dipasok) akhir 2018. Biasanya akan dilakukan uji laboratorium. Yang akhir 2018 itu (jumlahnya) sekitar 20 ribu ton,” tandasnya.

Sementara itu, Jendral Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, Veri Anggriono mengatakan, kondisi beras bau itu akan dikordinasi dengan Bulog Pusat di Jakarta dan Bulog Sumut. “Kita memastikan kondisi yang ada di lapangan. Tapi hasil temuan ini akan kami koordinasikan dengan Bulog bagi Bulog pusat maupun daerah,” jelas Veri.

Veri mengungkapkan, akan menindaklanjuti temua beras bau apek itu. Termasuk akan mengambil sempel beras dilakukan pengecek di labotorium. “Ya nanti kita lihat, kita uji di labotorium ya. Apakah itu masih bisa dikonsumsi,” tandas Veri.

Sementara mengenai ketersediaan bahan kebutuhan pokok, saat ini Bulog memiliki stok 53.384 ton beras dan 53,8 ton daging kerbau beku. Menurut Kepala Perum Bulog Kanwil Sumatera Utara, Arwakhudin Widiarso, stok itu cukup untuk 3 sampai 4 bulan ke depan. “Jadi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal beras dan daging, belum lagi yang dari petani. Kita juga sudah menyerap 7.000 ton beras dari petani, belum termasuk beras dari pengusaha,” tandas Arwakhudin.

Stok Aman, Harga Stabil

Sementara dari Sidak Gubsu di Pusat Pasar kemarin, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok relatif stabil, meski ada beberapa komoditas harganya naik dan ada juga yang turun. Bahan pokok yang harganya relatif naik, seperti daging ayam, telur, gula, bawang merah, dan tomat.

Untuk harga daging ayam beberapa pekan lalu rata-rata Rp26.000/kg naik menjadi Rp32.000/kg, telur dari yang biasanya Rp1.100/butir menjadi Rp1.400/butir. Bawang merah yang sebelumnya Rp25.000/kg menjadi Rp30.000/kg dan tomat sebelumnya rata-rata Rp3.000/kg menjadi Rp8.000/kg. Sedangkan gula pasir naik dari Rp12.000/kg menjadi Rp13.000/kg.

Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan adalah bawang putih yang biasanya rerata Rp35.000/kg menjadi Rp28.000/kg, cabai merah yang sebelumnya Rp30.000/kg menjadi Rp24.000/kg. Cabai rawit yang sebelumnya Rp30.000/kg menjadi Rp25.000/kg, sedangkan daging sapi stabil di harga Rp110.000/kg.

Kehadiran Gubsu di Pusat Pasat kemarin, dimanfaatkan para bedagang untuk menyampaikan unek-unek mereka. Banyak pedagang yang mengeluhkan harga bahan kebutuhan pokok ini sudah mahal dari distributor, dan salah satu penyebabnya adalah biaya parkir. Karena bisa tidak hanya sekali saja mereka bayar parkir. Ditambah lagi, kondisi Pusat Pasar sangat tidak nyaman. “Harusnya Pusat Pasar itu bisa membuat orang nyaman berbelanja. Kalau begini, siapa yang tahan berlama-lama di sini? Pada lari ke supermarket lah semua,” kata Edy Rahmayadi kepada wartawan di sela sidak.

Menurut Edy, kenaikan harga telur memang sudah diprediksi, karena menurunnya minat masyarakat terhadap ikan. “Kita prediksi ayam dan telur itu memang harganya akan melonjak karena adanya kejadian pembuangan bangkai babi ke sungai,” ungkap Edy.

Distributor Diminta Tak Naikkan Harga

Untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, Edy Rahmayadi meminta kepada para distributor bahan kebutuhan pokok di Sumut tidak memanfaatkan perayaan hari besar Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 untuk menaikkan harga.Hal ini disampaikan Edy saat membuka acara Rapat Koordinasi dan Identifikasi Harga Bahan Pokok Menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, di Hotel Emerald Garden, Jalan KL Yos Sudarso Nomor 1, Medan, Rabu (4/12).

Distributor bahan kebutuhan pokok, menurut Edy, memiliki peran besar dalam mempengaruhi harga di pasaran, selain biaya pendistribusian. “Saya berharap kepada para distributor yang hadir pada saat ini tidak memanfaatkan momen Natal dan Tahun baru untuk menaikkan harga, apalagi sampai menimbun. Saya mengerti ini momen peluang bisnis besar, tetapi dengarkanlah hati nurani, sampai kapan kita terus begini, kasihan masyarakat kita,” kata Edy Rahmayadi, kepada para distributor bahan kebutuhan pokok Sumut yang hadir pada acara ini.

Menurut Edy, untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang paling penting untuk dipantau adalah harga di hilir, karena komoditi ini akan berakhir di konsumen. Ketika harga jauh dari jangkau masyarakat maka inflasi akan meningkat.

“Kita sering sekali menilai harga dari hulunya, padahal yang paling bergejolak itu ada di hilir. Kita harus melihat harga bahan pokok ini ketika dibeli ibu rumah tangga. Ketika harga itu terlalu tinggi bagi konsumen maka komoditi ini akan mengakibatkan inflasi, itu buruk bagi perekonomian kita,” kata Edy.

Tercatat inflasi Sumut month-to-month (mtm) tahun ini cukup fluktuatif, Januari tercatat 0,20%, Februari -0,32% dan Maret 0,81%. Kemudian ada lonjakan di April mencapai 1,22% dan menaik kembali di Mei 1,19%. Yang tertinggi di bulan Juni 1,63%, kemudian perlahan menurun bulan berikutnya 0,88% dan 0,18% di bulan Agustus. Kenaikan drastis ini penyebab terbesarnya pada saat itu adalah cabai merah. Namun, di bulan September turun drastis ke -1,81 % dan memasuki pola normal di dua bulan berikutnya.

“Kita sempat mewanti-wanti cabai bisa kembali lagi membuat inflasi tinggi di Sumut seperti sebelumnya, namun sampai saat ini harga cabai masih relatif stabil, sekitaran Rp18.000 sampai Rp24.000/kg di pengecer. Dan jelang Natal dan Tahun Baru inflasi kita masih bagus,” kata Edy Rahmayadi.

Senada disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Wiwiek Sisto Widayat. Dikatakannya, beberapa bulan belakangan memang inflasi Sumut tidak stabil, tetapi jelang Natal dan Tahun Baru mulai kembali ke pola normalnya. “Alhamdulillah saat ini kita sudah kembali ke pola normalnya, bila sebelumnya mencapai 3 % sekarang kita di sekitaran 2,5 % (inflasi tahunan sampai November),” katanya.

Sementara itu, Kadisperindag Sumut Zonny Waldi menyampaikan, ketersediaan bahan pokok jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 cukup dan beberapa bahan pokok surplus. Begitu juga harga normal kecuali ayam dan telur. “Ketersediaan bahan pokok kita cukup bahkan beras surplus, daging juga, sapi kita punya lebih dari 11.000 ekor. Harga daging di produsen sekitar Rp42.000 – Rp43.000/kg. Produsen juga memastikan mereka tidak akan menaikkan harga. Namun, kemungkinan akan ada kenaikan sekitar 5 % di 2 atau 3 hari menjelang hari H karena jeroan, kulit dan cincangnya tidak akan dijual di hari tersebut, hanya dagingnya saja,” terang Zonny Waldi.

Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertibniaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono mengatakan ketersediaan dan harga pangan di Sumut akan tetap terkontrol dengan koordinasi yang baik antar lembaga. “Sampai saat ini ketersediaan dan harga bahan pokok di Sumut bagus, ini tidak terlepas dari sinergitas antar lembaga terkait seperti Pemerintah Daerah, distributor dan pusat. Satu lagi yang punya peran besar adalah Satgas Pangan di Sumut yang bekerja keras untuk memonitor harga-harga di semua daerah. Tanpa kerja sama yang baik ini sulit untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di Sumut,” kata Veri.(gus/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus kematian Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin (55), mulai mengerucut. Hasil pemeriksaan laboratorim forensik (labfor), Jamaluddin diperkirakan sudah meninggal sejak subuh dini hari. Atau sekitar pukul 3 atau 4 subuh.

“KORBAN meninggal antara 12 hingga 20 jam sebelum diotopsi. Hal itu menurut hasil pemeriksaan labfor pukul 20.00 Wib. Jenazah yang awalnya kaku, mulai lemas kembali dan mengarah kepada pembusukan. Nanti kasusnya akan kita runut pelan-pelan,” kata Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto, yang diwawancarai usai menggelar pertemuan tertutup dengan Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke Mapolda Sumut, Rabu (4/12) sore.

Agus mengatakan, hingga kini tim yang sudah dibentuk dari Direktorat Reskrimum Polda Sumut dan Polrestabes Medan masih terus bekerja. Namun ia memastikan korban murni dibunuh. “Iya (murni memang dibunuh). Untuk saksi yang diperiksa sudah 22 orang,” kata Agus.

Menurut jenderal berpangkat bintang dua ini, pihaknya tidak bisa buru-buru menangkap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Tetapi melalui pendalaman kasus lebih lanjut. “Kita menduga orang sebagai pelaku itu tidak boleh gegabah. Semua alibi harus didalami dan semua alat bukti yang ada diperiksa,” ungkapnya.

Disinggung mengenai cairan lambung yang diperiksa apakah mengandung racun atau tidak? Agus mengatakan, dari hasil pemeriksaan, yang ada pada cairan lambungnya hanya caffein dan obat batuk. “Artinya, korban meninggal tidak diracun atau mabuk,” pungkasnya.

Meninggal Subuh

Menanggapi pernyataan pihak kepolisian, Humas PN Medan, Erintuah Damanik, mengatakan, jika dihitung mundur antara 12 hingga 20 jam dari jam otopsi jenazah, korban Jamaluddin diduga meninggal sekitar pukul 3 atau 4 subuh. “Infonya sudah meninggal 20 jam sebelum diotopsi pukul 20.00 WIB,” jelasnya.

Dia mengatakan, pihaknya masih belum tahu siapa terduga pelaku yang dimaksudkan Kapolda Sumut orang dekat tersebut. “Hanya dengar-dengar dari rekan wartawan, tapi kita belum tahu pastinya,” katanya.

Selain itu, kata Erintuah, berdasarkan keterangan kepolisian, CCTV yang terpasang di rumah milik Jamaluddin, tidak dalam kondisi merekam. “Info dari kepolisian menyebutkan, CCTV tidak dicolokkan. Tapi sebenarnya CCTV itu berfungsi, jadi disengaja,” bebernya.

Hal janggal lainnya yang ditemukan dari CCTV di sebelah rumah Jamaluddin, sekira pukul 04.00 WIB terlihat satu unit mobil Land Cruiser Prado keluar dari rumah Jamaluddin, namun ke arah yang berbeda.

“Hal janggal lainnya diambil dari CCTV rumah tetangga, mobil itu biasanya keluar ke kanan. Tapi hari itu ke kiri, bukan ke arah pengadilan. Setelah mobil itu lewat, ada sepeda motor yang mengikuti,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jamaluddin ditemukan tewas di dalam mobilnya Toyota Land Cruiser Prado warna hitam BK 77 HD, di jurang areal kebun sawit warga di dusun II Namo Rindang, Desa Suka Rame, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deliserdang, Jumat (29/11) sore lalu.

Jasad korban pertama kali ditemukan warga sekitar. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tangan terikat di sela kursi penumpang. Terdapat luka memar di bagian leher.

Pengamanan Hakim

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Mulfachri Harahap, mengatakan kasus kematian Hakim PN Medan ini merupakan salahsatu kasus yang disoroti pihaknya di Sumut. Selain kasus terorisme, pembuangan babi di sungai, hingga kematian Golfrid Siregar (penggiat lingkungan).

Oleh karena itu, pihaknya melakukan pertemuan dengan Kapolda Sumut untuk membahas kasus-kasus tersebut, sekaligus pengamanan pelaksanaan perayaan Natal dan Tahun Baru 2020.

“Terkait kasus kematian hakim PN Medan memang tidak spesifik dibahas. Tetapi disampaikan penjelasan mengenai penanganan kasus itu. Jadi kita minta agar pelaku segera diungkap,” ujar Mulfachri yang, Rabu (4/12).

Anggota Komisi III DPR RI, Eva Yuliana, meminta kepada Polda Sumut agar segera menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut. “Tentunya harus segera diungkap oleh Polda Sumut, dan menangkap siapa saja yang terlibat dalam kasus itu,” tegas Eva yang ikut dalam pertemuan.

Eva juga meminta Polda Sumut beserta jajarannya, untuk lebih memperhatikan keamanan para hakim dan jaksa. Pengamanan khususnya bagi hakim yang menangani kasus-kasus pelik atau tidak biasa. “Termasuk perlindungan kepada hakim dan jaksa di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia.

Mengenai mekanisme dan operasional perlindungan, menurutnya, pihak kepolisian lebih memahami. “Polda Sumut dan jajarannya memahami. Komisi III DPR RI hanya dalam tataran menerapkan kebijakan itu dan memberikan masukan dan pengawasan,” tukasnya.

Anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu, mengatakan perlindungan terhadap hakim perlu dimaksimalkan. Apalagi bagi hakim yang menangani perkara-perkara besar. “Harus ada bentuk perhatian yang lebih kepada hakim, khususnya keselamatan dirinya dan keluarganya,” ucap dia.

Menurutnya, aparat keamanan bersifat anytime, artinya kapan saja bisa diminta oleh pengadilan terkait perlindungan dan keamanan terhadap hakim. “Apabila pengadilan membutuhkan pengamanan, tidak perlu sungkan untuk mengajukan perlindungan,” tandasnya. (ris/man)

Keberadaan Keluarga Dilacak ke Tebing dan Sergai

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mildah Situmorang (45), yang hidup terlantar di Malaysia bersama lima anaknya, berhasil dipulangkan Tim Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Selasa (3/12).

Tiba di Bandara Kualanamu, Deliserdang, kemarin malam, mereka disambut petugas dari Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Sumut, petugas imigrasi, mewakili Pemkab Tebingtinggi dan Serdangbedagai, Kepala Disdukcapil Sumut Ismael P Sinaga, dan Kepala Dinas Sosial Sumut Rajali.

Sekdaprovsu R Sabrina selaku Ketua Tim menceritakan kronologi pemulangan serta kondisi Mildah. Kata dia, Mildah masih mengalami kebingungan yang menyebabkan sulit untuk menggali informasin

“Alhamdulillah, kita telah berhasil membawa pulang saudara kita Mildah Situmorang dan kelima anaknya. Semua dalam kondisi sehat, hanya saja Mildah mungkin butuh waktu untuk bisa merincikan apa yang dialami selama di Kuching, Malaysia,” ujarnya didampingi Kabid Humas pada Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprovsu, M Ikhsan.

Proses pemulangan berlangsung lancar. Pemprov Sumut dibantu KJRI Kuching, Malaysia, mulai dari mempersiapkan kelengkapan dokumen, membuatkan dokumen perjalanan berupa Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP), hingga melepas kepulangan. Tim membawa pulang via darat dari Kuching ke Pontianak, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan pesawat ke Sumut.

“Sudah tiba di sini, sekarang yang perlu kita pikirkan bersama adalah kelangsungan hidup saudara kita ini selanjutnya. Karena katanya, dia tidak punya siapa-siapa di Medan ini. Jadi kita semua di sini akan terus berkoordinasi untuk memastikan kelangsungan hidup mereka, jangan pula kita bawa pulang setelah itu dibiarkan,” tutur Sabrina.

Hasil diskusi dan pembicaraan menyimpulkan untuk sementara Mildah Situmorang dan anaknya akan tinggal di Shelter milik BP3TKI di Medan, kemudian Dinsos akan memfasilitasi penyediaan psikolog untuk mereka, lalu tim dari Disdukcapil juga akan didatangkan untuk melakukan perekaman data bagi keluarga Mildah. Selanjutnya Pemko Tebingtinggi akan mencari tahu keluarga Mildah yang mengaku pernah tinggal dan menempuh pendidikan di Tebingtinggi.

“Untuk sekolah anak-anaknya juga akan kita pikirkan. Tetapi kalau menurut Mildah, anak-anaknya diharapkan disekolahkan di pesantren. Nanti mungkin kita carikan yayasan piatu juga, karena memang ayah mereka sudah meninggal dan ibunya tidak punya pekerjaan, anak lima. Masih kita pikirkan dulu, mereka tenang dulu di shelter dan selanjutnya kita proses,” kata Sabrina.

Kepala Disdukcapil Sumut Ismael P Sinaga menambahkan bahwa pihaknya akan membawa tim ke Shelter untuk melengkapi dokumen kependudukan Mildah dan anak-anaknya. Selain kepemilikan identitas merupakan hak mereka, dengan kepemilikan identitas juga akan memudahkan mereka memperoleh akses pelayanan publik, untuk kesehatan, sekolah, dan lainnya

“Jadi di sini, saya juga membawa Disdukcapil Tebingtinggi dan Disdukcapil Serdangbedagai. Karena menurut cerita yang kami dengar, tempat ia pernah tinggal dulu itu berada di sekitar perbatasan antara Tebingtinggi dan Sergai. Jadi, kedua pihak pemda mencari tahu nanti,” katanya.

Diketahui, Mildah Situmorang (45) dan lima orang anaknya; Diana (9), Akbar (6), Murni (5), Linda (4) dan Puteri (2) sempat terlantar di hutan Batu Sembilan, Bintulu, Malaysia, sebelum dievakuasi staf KJRI Kuching dari tempat penampungan sementara di Bintulu. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan menggelar pelatihan Pengisian Sistem informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Medan di Griya Hotel Medan Jalan T Amir Hamzah, Rabu (4/12).

Acara yang dibuka Kadis DP3APM Khairunisa, berlangsung selama 2 hari dimulai pada tanggal 4 – 5 Desember ini dihadiri sebanyak 60 peserta dari OPD dan Kecamatan se-Kota Medan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan data, informasi gender dan anak melalui aplikasi Sistem Informasi Gender Dan Anak (SIGA) di Kota Medan.

Kadis P3APM Kota Medan, Khairunisa mengapresiasi kegiatan ini. Sebab kegiatan ini merupakan upaya Pemko Medan untuk memperkuat dan mendorong kelembagaan sistem data di daerah dengan memilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Sehingga menghasilkan data yang terpercaya, dapat disajikan secara cepat, akurat, komprehensif dan mutakhir.

“Kebutuhan akan teknologi informasi dan tuntutan publik terhadap kinerja instansi pemerintah semakin tinggi sehingga pada akhirnya pengelolaan data dan informasi menjadi suatu keharusan untuuk dilaksanakan,” kata Khairunisa.

Khairunisa menjelaskan bahwa SIGA merupakan suatu aplikasi untuk pengumpulan data dari berbagai sektor dan memberikan informasi data pilah gender dan anak secara up to date dan akurat, juga sebagai pengendalian program kegiatan.

Sistem gender dan anak merupakan pelembagaan data gender dan anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga dan mekanisme di daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring terhadap kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang resposif gender dan peduli anak.

“SIGA merupakan suatu upaya pengelolaan data, informasi gender dn anak dengan menggunakan perangkat aplikasi elektronik yang di dalamnya tersedia informasi tentang data pilah, media tentang perempuan dan anak, program unggulan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta menu pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan,” jelas Khairunisa.

Dalam upaya meningkatkan ketersediaan data, lanjut Khairunisa, informasi gender dan anak sesuai amanah peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan sistem data gender dan anak, atas dasar itulah DP3APM Kota Medan menggelar kegiatan pengisian sistem informasi gender dan anak kota Medan tahun 2019.

“Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan pemanfaat data, informasi gender dan anak oleh masyarakat secara luas serta dapat dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan khususnya Pemko Medan dalam menyusun kebijakan program/kegiatan yang responsif gender dan peduli hak anak,” papar Khairunisa.

Sebelumnya dalam laporannya, Kasi Data dan Informasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga Data dan Informasi (KHPKKD&I) menjelaskan, tujuan terselenggaranya acara ini untuk meningkatkan ketersediaann dan pemanfaatan informasi dalam proses pengambilan keputusan pimpinan, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan evaluasi kebijakan program/kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Medan.

Adapun narasumber yang dihadirkan yakni Kadis P3APM Khairunisa, Kabid Data Informasi Gender & Anak Provsu Roima Harahap, Kasi Sistem Data dan Informasi Muhammad Andi, dan Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data da Informasi DP3APM Hj Basrita.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) melaksanakan Workshop Evaluasi Penyusunan Tabel Input Output Provinsi Sumatra Utara Tahun 2019, di Hotel Four Points Medan, Rabu (4/12). Workshop tersebut dihadiri oleh sejumlah SKPD, Bappeda, Bank Indonesia (BI) USU dan beberapa perusahaan.

Kepala BPS Sumut, Syech Suhaimi, mengatakan, melalui workshop hari ini, BPS yang sudah ditugaskan Bappenas untuk menghitung tabel Input Output (IO) baik sektoral maupun secara permintaan akhir untuk tahun 2019 bisa memeroleh impact dari peserta. “Dengan ada impact dari semua yang hadir hari ini akan bisa memperbaiki data-data yang sudah diperoleh BPS selama ini,” katanya.

Syech mengatakan, sumber-sumber informasi yang hadir hari ini memang sangat diharapkan bisa memberikan informasi lebih lanjut dengan apa yang sudah dihitung selama ini. Kemudian mungkin ada klarifikasi dari dinas dan perusahaan yang kita undang terhadap data-data yang diberikan kepada BPS. Karena yang penting adalah bagaimana pemanfaatan data IO ke depan oleh Bappeda, BI dan lainnya.

Menurut Syech, ada dua dimensi data untuk IO ini. Pertama produk kali produk. Misalnya produk pertanian. Padi dengan padi. Bagaimana produksi padi yang dimanfaatkan untuk kilang padi dan untuk bibit untuk ditanam kembali dan untuk dikonsumsi. Juga ada dimensi industri kali industri.

“Inilah yang mau kita hitung. Untuk industri kali industri, kalau tidak salah sekitar 52 sektor yang kita hitung IO-nya. Karena 52 sektor itu yang sangat mempengaruhi perekonomian Sumut,” katanya.

Untuk Tahun 2019, IO yang dihitung BPS untuk Sumut. Kemudian provinsi lain juga akan menghitung dan akan menghasilkan IO masing-masing provinsi. Sehingga dengan IO yang dihitung per provinsi, maka 2020 akan dihitung Intern Regional Input Output (IRIO).

“Melalui IRIO, nanti bisa dilihat keterkaitan dampak dari komoditas yang dihasilkan oleh daerah yang berbeda. Sumut akan dilihat bagaimana dampaknya dari Aceh, dengan Sumbar dan lainnya,” kata Syech.

Menurut Syech, IO tidak dihitung lagi hampir selama 10 tahun. Memang IO ini alat untuk pemerintah daerah untuk penghitungan terutama untuk yang berhubungan dengan perekonomian. Merekalah yang kemudian membiayai penghitungan ini baik dihitung oleh BPS, akademisi atau universitas. Jadi karena sudah difasilitasi oleh pemerintah, maka tahun 2019 ini BPS diwajibkan untuk menghitung IO per provinsi.

Tapi meski IO yang ada saat ini merupakan tahun 2003, itu juga masih bisa digunakan karena asumsinya sama. Tapi ada teori yang mengatakan bahwa IO lebih efektif jika dihitung 5 tahun sekali. Karena itu ke depan kemungkinan IO akan seperti itu.

“Tapi ini keinginan pemerintah. Jadi 2020 semua provinsi akan dihitung IRIO. IO akan jadi embrio untuk IRIO. Itu sebabnya di 2019 ini, IO harus selesai untuk bisa menghitung IRIO di tahun depan,” kata Syech. (bbs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPRD Medan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan seyogiyanya dilakukan di kantor DPRD Medan di Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, Rabu (4/12) kemarin. Namun hal itu tidak terlaksana. Sebab pihak Satpol PP Kota Medan tak kunjung datang memenuhi undangan.

Ketua komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak kepada wartawan mengatakan, pihaknya sangat kecewa atas ketidakhadiran Kasatpol PP Kota Medan, H.Sofyan yang tak memberikan kabar atas ketidakhadirannya atau setidaknya mengutus perwakilannya untuk hadir pada RDP tersebut.

“Kita kecewa, kita akan kembali jadwalkan ulang RDP ini, dan kita minta agar Kasatpol PP Medan dan jajarannya tidak mengulangi hal ini. Ini rapat perdana Komisi IV dengan mereka dan sekaligus juga perkenalan serta untuk membahas laporan kinerja triwulan OPD tersebut. Sebab sudah banyak laporan dari masyarakat terkait perizinan yang melanggar aturan namun pernindakan terkesan minim atau tidak sesuai dengan yang di harapkan,” tegas politisi PDIP tersebut.

Dikatakan Paul, jika untuk panggilan berikutnya Kasatpol PP Medan dan jajarannya tidak juga dapat hadir tanpa ada alasan, maka komisi IV selaku konterpart dari dinas tersebut akan mengkaji ulang kinerja Sofyan selaku Kasatpol PP Medan.

“Bila perlu kita rekomendasikan agar jabatannya (Sofyan,Red) dikaji ulang,” tegasnya lagi.

Sementara itu, anggota Komisi IV, David Roni Ganda Sinaga dan Deddy Aksyari Nasution sependapat dengan usulan Ketua Komisi IV agar mengevaluasi kembali kinerja Kasatpol PP Kota Medan jika pada pemanggilan penjadwalan berikutnya Kasatpol PP Kota Medan tidak juga hadir.

“Ya seperti kata ketua (Paul) tadi, kita sangat kecewa atas ketidakhadiran Kasatpol PP Kota Medan, Sofyan pada rapat RDP laporan kinerja triwulan kepada komisi IV DPRD Medan. Sudah 2 jam lebih kita menunggu namun akhirnya rapat ditunda karena tidak hadirnya instansi dari Satpol PP Medan,” kata Deddy.

Diketahui, dari 3 dinas yang dipanggil Komisi IV DPRD Medan untuk melaksanakan RDP, hanya ada dua dinas yang hadir, yakni Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan. (map/ila)

Di Asrama Haji dan Kawasan Kualanamu

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubsu, Edy Rahmayadi berencana memindahkan kantor Wali Kota Medan ke Asrama Haji. Sedangkan Asrama Haji akan pindah ke kawasan Kualanamu, tepatnya di lahan PT Perkebunan Nusantara II. Ada 50 hektare lahan milik Pemprov Sumut.

“Karena di sana nantinya masih ada lahan tersisa makanya ada gagasan membangun kantor Wali Kota Medan di areal yang sama dengan Asrama Haji,” terang Hasmirizal.

Dia membantah jika rencana pemindahan kantor wali kota tersebut terkait dengan keberadaannya saat ini persis di atas bantaran Sungai Deli.

Saat RDP berlangsung, Hasmirizal sempat keberatan mengungkapkan secara blak-blakan alasan gubernur ingin memindahkan kantor wali kota.

Kepada Wakil Ketua Komisi D, Edi Susanto Ritonga (Hanura), yang memimpin rapat dia cuma berbisik. Namun bisikannya terdengar. Katanya, karena berlokasi di bantaran Sungai Deli maka kantor tersebut akan dipindahkan.

Sejak Selasa (3/12/2019) sudah tersiar kabar rencana Edy Rahmayadi memindahkan kantor Wali Kota Medan. Namun hal itu belum terungkap secara rinci, termasuk soal waktu pelaksanaannya.

Kembali ke Hasmirizal Lubis, Gubernur belum membicarakan rencana pemindahan kantor wali kota itu dengan Pemerintah Kota Medan.

Hasmirizal belum dapat memastikan kapan gubernur akan membahasnya dengan Akhyar. Katanya, kalau ternyata Wali Kota tidak setuju maka rencana pemindahan tidak jadi dilaksanakan.

Dia juga menjelaskan bahwa pemindahan akan dilakukan diatas lahan seluas 50Ha yang merupakan milik PT Perkebunan Nusantara II. Di situ juga nantinya akan terdapat Asrama Haji yang akan dipindahkan dari Jalan AH Nasution.

“Ada lahan seluas 50Ha yang diatasnya akan didirikan Asrama Haji, makanya direncanakan juga disitu akan dipindahkan kantor Wali Kota Medan,” tegas Hasmirizal lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Medan, Hasyim Wijaya mendukung rencana Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi memindahkan Kantor Wali Kota Medan dari Jalan Maulana Lubis ke Asrama Haji di Jalan AH Nasution. “Idenya bagus, untuk penataan,” ujarnya, di Medan, Rabu (4/12).

Meski begitu, politikus PDIP itu menyebut rencana pemindahan kantor wali kota ke Asrama Haji perlu kajian mendalam. Termasuk, peruntukan kantor wali kota setelah dipindahkan.

Menurutnya, gedung DPRD Medan juga berada di bibir sungai. Sehingga, ketika kantor wali kota dipindahkan, maka gedung dewan juga harusnya pindah atau bergeser. “Nah itu, butuh kajian,” jelasnya.

Seperti diberitakan, Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan, Kantor Wali Kota Medan akan dipindah ke Asrama Haji. Sedangkan Gedung Asrama Haji nantinya pindah ke kawasan Bandara Kuala Namu, persis dekat rencana pembangunan Sport Center dan Rumah Sakit Haji.

Hal tersebut disampaikan Edy Rahmayadi di sela pemaparan master plan Sport Center oleh konsultan perencana, di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (4/12). (bbs/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan berjanji akan mengusulkan Legiman (62), warga Jalan Pancing, Lingkungan VII, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, untuk masuk menjadi peserta Penerima Bantuan Iuan (PBI) BPJS Kesehatan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Medan, Endar Lubis mengatakan, untuk menentukan yang berhak mendapatkan BPJS Kesehatan PBI bukanlah pihaknya. “Tanya ke Dinkes (Dinas Kesehatan), mereka yang tentukan siapa yang berhak dapat PBI BPJS Kesehatan. Pun begitu, Dinsos hanya bisa mengusulkan,” ujar Endar kepada Sumut Pos, Rabu (4/12)n

Endar meminta kepada kakek Legiman, penderita tunanetra yang hidup sebatangkara bahkan mengandalkan hidupnya dari bertani seadanyan

agar memberikan Kartu Keluarga (KK). “Tolong minta aja KK-nya, bawa ke kantor (Dinsos Medan) biar kita usulkan ke Dinkes. Tak hanya bapak (Legiman) itu, siapapun pasti kita usulkan sepajang memang masuk kategori tidak mampu,” katanya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi II DPRD Medan dari Fraksi NasDem, Afif Abdillah mengatakan, pihaknya sangat miris mengetahui hal itu. Menurutnya, hal ini merupakan satu dari sekian banyak contoh warga Kota Medan yang membutuhkan pertolongan pemerintah, namun seakan tak tersentuh oleh kemampuan pemerintah.

“Dimana kehadiran pemerintah dalam hal ini, inilah yang harus ditekankan. Pemerintah seharusnya selalu ada untuk masyarakatnya, khususnya untuk orang-orang seperti Pak Legiman ini. Jaminan kesehatan adalah mutlak sebagai hak masyarakat dan tugas pemerintah untuk memberikan jaminan itu,” kata Afif kepada Sumut Pos, Rabu (4/12).

Selain itu, lanjut Afif, hal ini sekaligus menjadi bukti buruknya pendataan yang dilakukan Pemko Medan dalam mendata masyarakatnya yang tergolong miskin atau sangat miskin.

“Justru beberapa kali ditemukan ada masyarakat yang sebenarnya tidak masuk kategori miskin, tapi malah dapat BPJS PBI. Nah, malah yang seperti bapak (Legiman) ini justru tidak dapat dan saya yakin masih ada lagi yang senasib dengan bapak ini di Kota Medan. Ini jelas pendataan yang buruk, bagaimana bisa beliau itu tidak masuk kedalam masyarakat yang tidak mendapatkan BPJS PBI,” ujarnya heran.

Untuk itu, kata Afif, pihaknya meminta Dinas terkait, baik Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan untuk mendata kembali masyarakat Kota Medan yang belum mendapatkan BPJS PBI agar dapat mendapatkannya sebagai jaminan kesehatan dari pemerintah.

“Kami di Komisi II saat ini sedang berada di Jakarta, besok (hari ini) kami memang sudah dijadwalkan untuk bertemu pihak BPJS Kesehatan pusat. Kami pasti akan membahas hal-hal seperti ini, masalah seperti ini harus segera kita tuntaskan, tidak boleh tidak,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan berencana akan membangun Gedung Tua Warenhuis yang terletak di Jalan Ahmad Yani VII Kota Medan, pada tahun depan.

Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Sumiadi mengakui, bahwa rencananya pihak Pemko Medan akan merenovasi gedung yang merupakan Supermarket pertama di Kota Medan tersebut.

“Rencananya memang begitu, mau dibangun kembali supaya bisa dipergunakan. Tapi nantinya anggarannya kan akan diusulkan di tahun 2020, gak mungkin lagi di tahun ini,” ucap Sumiadi kepada Sumut Pos, Rabu (4/12).

Namun begitu, kata Sumiadi, Pemko Medan juga telah mencoba membuka komunikasi dengan pihak-pihak lain yang ingin membantu pemugaran. “Kita juga sudah membuka komunikasi dengan pihak ketiga yang ingin membantu pembangunan gedung Warenhuis. Tapi nantinya kepemilikan dan pengelolaanya tetap ada di tangan Pemko,” katanya.

Kepala Dinas PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos mengatakan, sebelumnya Wali Kota Medan sudah menyurati Dirjen Cipta Karya untuk meminta bantuan biaya pembangunan Gedung Warenhuis.

“Wali Kota sudah menyurati Dirjen Cipta Karya untuk meminta bantuan sebesar Rp15 miliar, tapi memang belum ada tanggapan. Jadi kemarin solusinya, jika tidak ada dana, alternatifnya adalah BOT (Build-Operate-Transfer),” terang Benny.

Namun dijelaskan Benny, Warenhuis merupakan aset milik pemko dan pengelola ada di tangan BPKAD. Selain anggarannya ditentukan oleh BPKAD, jika dianggap mendesak, maka bisa dianggarkan oleh BPKAD ke salah satu dinas.

“Kewenangan terhadap Warenhuis ada 3 pihak, mengenai aset di BPKAD, mengenai cagar budaya di Dinas Kebudayaan dan jika dianggap kantor pemerintah bisa di dinas PKPPR. Hanya saja sampai sekarang, fungsi Warenhuis belum ditentukan oleh Pemko Medan, sehingga tidak bisa dipastikan sebagai kantor. Untuk Cagar Budaya bisa dikerjakan oleh Dinas PKPPR atas usulan Dinas Kebudayaan atau tim anggaran Pemko,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Dedy Aksyari Nasution mengatakan, Pemko Medan harus bertindak cepat dalam membangun dan memelihara Gedung Warenhuis yang merupakan aset milik Pemko Medan.

“Kalau begitu Pemko Medan harus lah segera menentukan fungsi Warenhuis itu, jangan lama-lama tidak ada kejelasan seperti ini, supaya kita tahu siapa yang nantinya akan membangun dan mengelolanya. Itu aset Pemko Medan, sudah susah payah mengembalikannya ketangan Pemko Medan dari pihak-pihak yang ingin menguasainya selama ini, jadi harus segera dipastikan, itu mau difungsikan untuk apa,” ujarnya.

Sebelumnya, Gedung Tua Warenhuis telah berhasil dikuasai oleh Pemko Medan dari pihak-pihak yang ingin menguasai Gedung Heritage tersebut selama ini. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan pun tampak telah melakukan sedikit peremajaan pada bagian luar sisi depan gedung dengan membersihkannya dari kotoran yang melekat hingga melakukan pengecatan yang membuat gedung tampak lebih bersih dan terurus.

Namun, hingga saat ini gedung tersebut memang belum direnovasi secara total dan keseluruhan agar dapat digunakan sebagaimana yang diinginkan oleh Pemko Medan. (map/ila)