MEDAN, SUMUTPOS.CO – Website resmi milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara https://www.sumutprov.go.id/ hingga Minggu (1/12) siang, belum juga bisa diakses. Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut berkilah, down-nya situs tersebut bukan karena banyaknya pengunjung yang mengakses informasi calon aparatur sipil negara (CASN) 2019.
“Bukan karena (penerimaan CASN), memang lagi masa perbaikan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kominfo Sumut, Muhammad Ayub menjawab Sumut Pos, kemarin.
Pengamatan Sumut Pos, terganggunya situs www.sumutprov.go.id itu tepat sejak diumumkannya penerimaan dan formasi CASN Pemprovsu 2019, pada 11 November lalu. Kemungkinan besar masyarakat ingin tahu lebih detil soal formasi yang dibuka melalui situs tersebut. Sehingga mengakibatkan dengan banyaknya pengunjung pada laman itu, membuat situs menjadi down.
“Kalau CPNS kan sudah ada akun khususnya. Tapi ini murni karena sedang masa perbaikan. Semestinya selesai hari ini, nanti saya coba buka ya,” katanya.
Menurut dia, pemeliharaan website Pemprovsu sudah masuk dalam rencana dan program pihaknya tahun ini. Namun dirinya tidak mengetahui persis berapa anggaran yanh dialokasikan untuk itu. “Untuk anggaran saya memang tidak tahu. Memang sudah direncanakan akan diperbaiki. Kenapa lama karena mau dirubah semua tampilannya. Kan mesti diinput satu-persatu datanya. Dan harusnya selesai hari ini. Nanti saya coba buka,” kata dia.
Seperti diketahui, keberadaan website Pemprovsu sangat penting bagi ASN, wartawan dan masyarakat Sumut. Sebab semua infomasi berkenaan progam kerja organisasi perangkat daerah (OPD), kebijakan Gubsu dan lainnya tersedia dalam website tersebut. Bahkan informasi seputar lelang jabatan eselon II di lingkungan Pemprovsu, biasanya juga diperbaharui melalui situs itu.
“Iya betul, sudah lama kali website pemprov itu tidak bisa dibuka. Apa karena pembukaan CPNS itu ya, jadi down,” ungkap seorang ASN Pemprovsu yang enggan disebut namanya. “Sayang kali kalau sampai terlalu lama down-nya, karena banyak informasi penting yang tersedia di situ. Apalagi soal eselonisasi di pemprov yang belum tuntas-tuntas sampai sekarang,” sambung dia.
Plt Kepala BKD Setdaprovsu, Syahruddin Lubis sebelumnya mengatakan, tidak mengetahui apa penyebab website Pemprovsu bisa terganggu begitu. Ia juga memperkirakan bisa saja akibat informasi seputar penerimaan CASN kali ini. “Tapi untuk lebih jelasnya ditanyakan ke Dinas Kominfo aja, karena itu domain mereka. Mungkin saja karena banyak yang akses informasi CPNS makanya begitu,” katanya. (prn)
PELANTIKAN: Anggota DPRD Kota Medan masa bakti 2019-2024, foto bersama usai dilantik di Gedung DPRD Sumut dan DPRD Medan, Senin (16/9/2019).
PELANTIKAN: Anggota DPRD Kota Medan masa bakti 2019-2024, foto bersama usai dilantik di Gedung DPRD Sumut dan DPRD Medan, Senin (16/9/2019).
MEDAN, SUMUTPOS.Co – Komisi kerja DPRD Kota Medan akhirnya terbentuk dan ditetapkan pada Jumat (29/11), pekan lalu. Pembentukan dan penetapan komisi kerja ini terbilang terlambat, sehingga cukup banyak agenda penting yang telah menunggu dan harus dikebut.
Diantara agenda kerja yang akan dikebut adalah pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang belum tuntas pada periode 2014-2019. Karenanya, dalam waktu dekat ini, DPRD Medan akan membentuk panitia khusus (Pansus) Ranperda yang belum tuntas. “Memang harus membentuk pansus yang baru. Sebab, pergantian anggota dewan dari periode sebelumnya pasti akan membuat banyak perubahan di struktur Pansus,” kata Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga kepada Sumut Pos, Minggu (1/12).
Ihwan juga mengatakan, Ranperda yang belum selesai kemungkinan besar akan menjadi Prolegda (Program Legislasi Daerah) di tahun 2020. “Iya bisa jadi, yang pasti kita akan prioritaskan itu. Ranperda yang belum tuntas di periode yang lalu harus jadi prioritas kerja di periode saat ini dan itu harus tuntas,” ujarnya.
Program Legislasi Daerah (Prolegda) adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis. Secara operasional, Prolegda memuat daftar Rancangan Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu sebagai bagian integral dari sistem peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hirarkis, dalam sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945. (map)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaam Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Sumatera Utara terus melakukan peningkatan kualitas air ke pelanggan dengan mencuci reservoir booster pump, yang dilaksanakan pada Sabtu (30/11), dimulai pukul 09.00 WIB sampai hari ini, Senin (2/12) di Cabang Padangbulan. Hal itu dikatakan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan (Kadiv Sekper) PDAM Tirtanadi Sumut Humarkar Ritonga kepada wartawan di ruang Kerjanya, Jalan Sisingamangaraja No 1 Medan, Jumat (29/11).
Lebih jauh dikatakannya, tujuan pencucian reservoir booster pump ini selain meningkatkan kualitas air ke pelanggan juga untuk menjaga kualitas air, sehingga air yangn
masuk ke rumah pelanggan sudah sesuai peraturan yang berlaku dan akan kembali normal pada Selasa (3/12).
“Pencucian reservoir booster pump dilakukan untuk menjaga kualitas air ke pelanggan sehingga air yang diterima pelanggan sudah sangat layak minum, dan diharapkan kepada pelanggan yang terdampak pencucian reservoir ini harap dimaklumi,” ujar Humarkar.
Humarkar menambahkan, selama pencucian resevoir booster pump, maka pelanggan yang berada di Jalan Bunga Wijaya Kusuma, Jalan Jamin Ginting, Jalan Flamboyan Raya, Jalan Melati Raya, Jalan Setia Budi Simpang Pemda dan Perumnas Simalingkar sekitarnya akan mengalami gangguan pendistribusian air, untuk itu lanjutnya atas nama manajeman PDAM Tirtanadi memohon maaf kepada pelanggan yang terdampak selama pekerjaan pencucian reservoir berlangsung.
Ditambahkannya lagi PDAM Tirtanadi akan menyiapkan mobil tangki air untuk mengantisipasi pendistribusian air ke rumah pelanggan, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir akan ketersediaaan air di rumah. (adz)
RAPAT: Akhyar Nasution didampingi Sekda Medan memimpin rapat penanggulangan banjir.
RAPAT: Akhyar Nasution didampingi Sekda Medan memimpin rapat penanggulangan banjir.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelompok Kerja (Pokja) Penanggulangan Banjir Kota Medan yang telah dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) berkunjung ke Pemko Medan menggelar rapat dalam rangka penanggulangan Banjir Kota Medan dan sekitarnya.
Rapat pembahasan tersebut dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir Wiriya Alrahman MM dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Kota Medan, Ir Khairul Syahnan. Rapat tersebut digelar di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota, Jumat (29/11).
Di hadapan tim pengendalian banjir Kota Medan serta organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan Kota Medan, Akhyar mengatakan bahwa Pemko Medan akan memberikan salinan dokumen yang diminta oleh tim penanggulangan banjir Kota Medan dan sekitarnya, sehingga penanganan banjir ini akan segera terealisasi secepat mungkin.
“Atas nama Pemko Medan saya mengucapkan terima kasih karena telah peduli terhadap Pemko Medan mengenai persoalan banjir dari ibu Kota Provinsi Sumut. Meskipun permasalahan banjir yang ada sebenarnya dibawah tanggungjawab Badan Wilayah Sungai (BWS) tetapi Pemko Medan siap ikut menangani permasalahan banjir tersebut,” kata Akhyar.
Akhyar berharap tim penanggulangan banjir tersebut dapat segera menyelesaikan blueprint, time line, time schedule agar masing-masing pemangku kepentingan mengetahui tugas serta tanggungjawabnya sehingga Medan banjir dapat tersosialisasikan. Ia juga mengungkapkan, teori-teori yang ada dapat dituangkan kedalam bluprint, nantinya dapat dipaparkan kepada masyarakat apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh tim ini untuk mengatasi banjir.
“Tim koordinasi dari Pemko Medan dipimpin Asisten Ekbang, Pemko Medan siap menangani permasalahan banjir ini. Pemko Medan siap membantu apapun yang diminta kemudian diberikan selama masih dalam kapasitas dan kemampuan Pemko Medan,” ungkap Akhyar.
Terkait masalah sampah, lanjut Akhyar, Pemko Medan akan segera menetapkan ke 60 titik yang akan diletakkan bak sampah yang diberikan Pemprov Sumut kepada Pemko Medan. “Kami akan koordinasikan segera dimana saja letak bak sampah melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan,” paparnya.
Sementara itu, rombongan tim yang dipimpin Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Dr Ir H Riadil Akhir Lubis MSi selaku Sekretaris Pokja Penanggulangan Banjir Kota Medan mengatakan maksud tujuannya datang ke Pemko Medan.
Mereka meminta dukungan dari Pemko Medan dalam hal penyediaan lahan untuk lokasi pembangunan rumah susun bagi warga yang akan direlokasi, penataan kawasan permukiman di kawasan sempadan sungai (tataguna lahan dan bangunan, kebersihan lingkungan), pembangunan dan penataan drainase perkotaan, konservasi pada sempadan sungai dan kawasan pemikiman, melalui pembuatan biopori, sumur resapan, kolam retensi, tangki penampungan, bak penampungan, tapak permeable, tanaman intersepsi, green leaf, pengembangan situ-situ, dan lain sebagianya.
“Di samping itu kami juga mengharapkan dukungan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat yang tinggal di bantaran/sempadan sungai, pendampingan proses pembebasan dan penertiban lahan masyarakat dan penanganan masalah sosial dan ekonomi masyarakat (pemberdayaan masyarakat),” papar Riadil.
Meminta dokumen terkait data konservasi air, tanah, tanaman dan pembebasan tanah terkait sungai serta masterplan drainase Kota Medan untuk memfinalisasi dokumen data yang dimasukkan ke blueprint. Selain itu, Pemprov juga akan memberikan 60 bak sampah permanen kepada Pemko Medan, diharapkan Pemko Medan segera menentukan titik-titik lokasi penempatan bak sampah permanen tersebut.
“Kota Medan merupakan ibu Kota Provinsi Sumut. Pemrov Sumut ingin bekerjasama Pemko/Pemkab yang ada di Sumut untuk mengatasi permasalahan yang ada. Pemprov sendiri saat ini a tengah fokus untuk menanggulangi banjir yang ada di Kota Medan,” katanya. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Selain serapan anggaran yang masih rendah, perolehan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) juga belum mencapai target. Menjelang tutup buku anggaran 2019, besaran PAD Pemprovsu masih jauh dari ekspektasi.
Data yang Sumut Pos peroleh dari Aplikasi Sumut Smart Province memperlihatkan, per 29 November 2019 rekapitulasi lain-lain PAD yang sah sesuai target Rp550,58 miliar lebih, baru terealisasi sebesar Rp325,82 miliar lebih atau sekitar 59,2 persen. Untuk sektor retribusi daerahn
lumayan menunjukkan angka perolehan signifikan. Dari target senilai Rp515 miliar lebih sudah tercapai sekitar Rp435 miliar lebih atau 84,7 persen.
Begitupun pada sektor pendapatan pajak daerah, Pemprovsu sudah menghimpun Rp30 miliar lebih dari total target Rp39 miliar lebih atau sekitar 88 persen. Sedangkan untuk rekapitulasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, perolehan baru mencapai Rp134 miliar lebih dari total target Rp559 miliar lebih atau cuma 24 persen. Perolehan seratus persen terlihat dari dana bagi hasil pajak/hasil bukan pajak. Adapun nilai yang terhimpun sebesar Rp2,7 triliun. Secara keseluruhan, persentase penerimaan daerah Pemprovsu menjelang tutup tahun yaitu 85,42 persen.
Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Riswan mengakui, belum dapat menjawab ihwal perolehan data yang pasti soal penerimaan daerah Pemprovsu. Hanya saja menurut dia, data yang diakses melalui Sumut Smart Province sudah bisa menjadi gambaran akan hal itu.
“Oh bisa, secara umum angkanya bisa dari situ (representasi). Tapi untuk sekarang saya belum berani komentar, karena datanya mesti saya lihat dulu,” katanya menjawab Sumut Pos, Minggu (1/12).
Seperti diketahui, Perubahan APBD 2019 disahkan dengan struktur pendapatan Rp14,03 triliun dari semula Rp15,3 triliun atau menurun sebesar Rp1,29 triliun (8,44 persen), sedangkan RAPBD 2020 ditetapkan dengan pendapatan Rp12,44 triliun dan belanja Rp12,64 triliun.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, pendapatan daerah senilai Rp12,4 triliun lebih tersebut terdiri dari PAD senilai Rp5,9 triliun lebih, dana perimbangan senilai Rp6,4 triliun lebih dan lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp9 triliun. Selanjutnya belanja daerah direncanakan dianggarkan pada APBD 2020 ini, sambung Gubsu, berjumlah Rp12,6 triliun lebih terdiri dari; belanja tidak langsung sebesar Rp8,6 triliun lebih, dan belanja langsung sebesar Rp3,9 triliun lebih.
“Dari perbandingan jumlah target pendapatan dan jumlah belanja sebagaimana tersebut di atas, maka APBD TA 2020 akan mengalami defisit anggaran sebesar Rp200 miliar yang akan ditutup dengan sisa lebih pembiayaan,” kata Edy Rahmayadi dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Agustus 2019 lalu.
Gubsu menyebutkan, terhadap penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp300 miliar yang diasumsikan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (2018). Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp100 miliar, direncanakan untuk penyertaan modal kepada PT Bank Sumut sebagaimana Perda Nomor 2/2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Ke Dalam PT Bank Pembangunan Daerah Sumut.
“Selisih lebih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dimaksud sebesar Rp200 miliar, digunakan untuk menutup defisit anggaran atas selisih kurang target pendapatan dan rencana daerah,” katanya.
Dengan struktur proyeksi RAPBD Sumut 2020 senilai Rp12,4 triliun, jika dibanding dengan RAPBD 2019 yang telah disetujui senilai Rp15,2 triliun, itu artinya terjadi penyusutan anggaran hampir Rp3 triliun. Adapun PAPBD 2019 yang disahkan yakni pendapatan semula Rp15,3 triliun menjadi Rp14,0 triliun. Dari sisi belanja, semula Rp15,5 triliun menjadi Rp14,7 triliun. Untuk pembiayaan, penerimaan semula Rp500 miliar bertambah menjadi Rp981,1 miliar. Pengeluaran semula Rp283,8 miliar bertambah menjadi Rp288,8 miliar. Sedangkan R-APBD TA 2020 yang disahkan sebesar Rp12,4 triliun dari sisi pendapatan dan belanja Rp12,6 triliun. Dari sisi pembiayaan, disetujui penerimaan sebesar Rp300 miliar dan pengeluaran sebesar Rp100 miliar. (prn)
AUDISI: Peserta melakukan registrasi untuk mengikuti audisi LIDA 2020 di Markas Brimob Poldasu, Minggu (1/12).
M IDRIS/SUMUT POS
Industri Musik Dangdut Masih Langgeng
AUDISI: Peserta melakukan registrasi untuk mengikuti audisi LIDA 2020 di Markas Brimob Poldasu, Minggu (1/12). M IDRIS/SUMUT POS
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Audisi Liga Dangdut Indonesia (LIDA) kembali digelar di Kota Medan, Minggu (1/12). Audisi yang digelar di Markas Brimob Polda Sumut Jalan KH Wahid Hasyim ini, bertujuan mencari talenta terbaik yang akan bertarung nantinya pada LIDA 2020.
PRODUSER, Eva Estriana mengatakan, audisi ini akan digelar di 34 kota besar di Indonesia. Khusus Provinsi Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat, akan menjadi tiga provinsi di pekan kesepuluh diselenggarakannya audisi secara serentak.
“Secara konsep, LIDA 2020 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu program pencarian bakat. Namun demikian, setiap tahunnya para peserta memiliki keunikan tersendiri, mulai dari bakat hingga suara. Karenanya, kita akan angkat keunikan yang dimiliki dalam musik dangdut,” ujar Eva didampingi Tim Kreatif, Alfan A Salamn
Menurut Eva, segmen musik dangdut masih tetap bagus di dunia musik tanah air karena dangdut itu adalah tuan rumah. “Musik dangdut diterima semua tingkatan kalangan masyarakat. Kita optimis industri musik dangdut ini akan tetap langgeng,” kata Eva.
Diutarakan dia, para peserta yang mengikuti audisi sangat antusias dan mayoritas usia 20 tahun ke bawah. Di Medan, ada sekitar 585 peserta yang mengikuti audisi. “Kita berharap anak-anak milenial sekarang ini menyukai lagu dangdut, lagu yang menjadi kekayaan budaya negara sendiri,” ucapnya.
Tim Kreatif, Alfan A Salam menambahkan, LIDA tahun ini ada perubahan dari segi usia peserta, dimana tahun sebelumnya 15-25 tahun, kini menjadi 14-25 tahun. “Kita merasa usia 14 tahun masih fresh, suaranya belum terkontaminasi dan bahkan belum pernah mengikuti audisi. Harapannya, kita bisa menemukan talenta-talenta yang belum diasah,” ujar Alfan.
Dijelaskannya, para peserta yang mengikuti audisi diwajibkan membawakan lagu berjudul Zubaidah dan Air Mata Perkawinan. Dipilihnya lagu tersebut karena tingkat kesulitannya, baik itu nada rendahnya, dinamika dan lain sebagainya. “Lagu tersebut menjadi patokan kita untuk menjaring para peserta audisi. Dalam membawakan lagu tersebut, peserta harus mengeksplornya,” terang Alfan.
Ia menambahkan, juri yang terlibat pada audisi LIDA 2020 ini agak sedikit berbeda dengan audisi tahun sebelumnya. Dari 34 provinsi yang dilakukan audisi, jurinya masih dari tim penyelenggara. “Setelah proses audisi lolos, nantinya akan dipilih dan dibawa ke Jakarta maksimal 5 terbaik. Akan tetapi, mereka belum konser melainkan bertemu dengan juri dari artis untuk diseleksi lagi,” tandasnya. (ris)
REKLAME: Papan reklame berjejer di salah satu ruas jalan di Kota Medan, beberapa waktu lalu. Saat ini, papan reklame kembali menjamur setelah sempat dilakukan penertiban oleh Pemko Medan.
REKLAME: Papan reklame berjejer di salah satu ruas jalan di Kota Medan, beberapa waktu lalu. Saat ini, papan reklame kembali menjamur setelah sempat dilakukan penertiban oleh Pemko Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Papan reklame kembali menjamur di sejumlah ruas jalan Kota Medan. Kondisi ini dikhawatirkan akan kembali merusak estetika kota. Apalagi, pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak reklame sangat rendah.
Berdasarkan data realisasi penerimaan kas Pemko Medan yang diperoleh Sumut Pos dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan pertanggal 15 November 2019, realisasi PAD dari pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak reklame masih sangat rendah. Tercatat, pajak reklame ditargetkan sebesar Rp120.544.873.783. Namun yang teralisasi hanya Rp14.302.230.436 atau sekitar 11,86 persen dari total target PAD yang diberikan.
Dengan perolehan itu, pajak reklame ini menjadi pendapatan terendah dibandingkan pajak-pajak lainnya. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, HT Bahrumsyah mengatakan, Pemko Medan jangan diam dengan kembali menjamurnya papan reklame di Kota Medan.
“Medan jadi tidak tertata dan seolah tidak terurus, karena banyaknya reklame-reklame liar ini. Ini harus ditertibkan, tak boleh dibiarkan begitu saja. Kalau dibiarkan tentu akan semakin menjamur, penertiban harus segera dilakukan,” kata Bahrumsyah kepada Sumut Pos, Minggu (1/12).
Selain itu, kata Bahrum, Pemko Medan juga harus mengejar realisasi PAD dari pajak reklame yang ternyata masih sangat jauh dari target yang telah ditentukan. Menurutnya, tugas Pemko adalah mencari tahu sebab masalah rendahnya realisasi PAD dari pajak reklame.
“Cari tahulah kenapa bisa sekecil itu realisasinya serta bagaimana cara meningkatkan PAD dari pajak reklame dan sebagainya. Keberadaan reklame liar tentu juga berperan besar dalam kondisi minimnya realisasi PAD dari pajak reklame, tentu itu tidak bisa dipungkiri. Maka sekali lagi, penertiban reklame liar adalah kunci dari persoalan. Sekarang tinggal bagaimana Pemko Medan, mau atau tidak untuk melakukannya,” tandasnya. (map)
Foto: Istimewa Head Marketing & Medical Tourism, IJN Malaysia, Akim Affandi Ahmad.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pentingnya meningkatkan layanan kesehatan bagi pasien, Institut Jantung Negara (IJN) Malaysia menawarkan pelayanan secara terpadu dengan sistem one stop centre.
“Dengan sistem ini pasien akan ditangani secara khusus. Pasalnya, penyakit jantung itu memiliki jenis-jenis yang berbeda,” kata Head Marketing & Medical Tourism, IJN Malaysia, Akim Affandi Ahmad, Sabtu (30/11) malam.
Menurutnya dokter ahli jantung memang tahu semua, tapi tidak khusus pada satu penyakit itu. Jika demikian, kemungkinan kesembuhan pasien tidak akan menyeluruh. Ini membuat pasien bakal bolak-balik datang ke rumah sakit.
“Karena itu dokter di IJN memiliki pengetahuan khusus sesuai dengan jenis penyakit yang diderita pasiennya,” ungkap Akim didampingi Country Manager Marketing & Medical Tourism Muhammad Hizami Aizat.
Disebutkannya jenis penyakit jantung itu berbeda. Ada arteri koroner yang merupakan jenis paling umum dari penyakit jantung akibat akumulasi lemak. Kemudian penyakit otot jantung, katup jantung, gagal jantung, penyakit jantung bawaan, trachycardia, gangguan serebrovaskular, dan jenis lainnya.
“Untuk meningkatkan pelayanan itulah kami menawarkan sistem one stop centre,” beber Akim saat berbicara pada bincang sehat bersama IJN & Prudential di Hotel Santika Dyandra Medan.
Pada bincang sehat mengangkat topik pengenalan dan penanganan jantung itu juga membahas diabetes dengan menghadirkan pakar jantung di IJN Dr Mohd Saad, dan pakar diabetes Ms. Siah Guan.
IJN, kata Akim, merupakan rumah sakit jantung terbesar di Malaysia dan Asia Pasifik. Setidaknya, terdapat 120 dokter yang akan menangani pasien jantung dengan diagnosis berbeda-beda. “Setiap bagian jantung ada dokternya sendiri. Setelah konsultasi, barulah bisa diketahui apa solusinya. Pemeriksaannya lebih detail,” kata Akim.
Untuk penanganan perawatannya, selain dibutuhkan dokter spesialis berpengalaman juga rumah sakit tersebut harus memiliki fasilitas yang lengkap.
IJN yang berdiri sejak 1992 itu komit memberikan pelayanan standar tinggi dalam pengobatan bagi pasien jantung dewasa dan anak-anak.
Beberapa fasilitas yang ada di IJN antara lain layanan non-invasive jantung & ruang operasi jantung sebanyak 9 ruang, Pusat Pelayanan Pasien Internasional, layanan fisioterapi & rehabilitasi, farmasi, bank darah dan lainnya.
Bahkan kata Akim, IJN juga sudah memiliki fasilitas komplit sebagai sebuah rumah sakit yang dituntut kurang lebih harus seperti ‘mall’.
Di IJN bukan hanya menangani pasien, tapi juga beri pelayanan lebih baik kepada keluarga pasien berupa kenyamanan fasilitas.
Selain memiliki restoran yang menjual makanan sehat, di IJN ada layanan laundry, menyediakan asrama dan ada sauna. “Semuanya ada disitu. Pasien dan juga keluarga maunya cepat, aman dan nyaman. IJN bisa beri semua itu dalam layanan satu atap atau one stop centre,” tukasnya.
Akim menambahkan rumah sakit milik pemerintah ini juga menyediakan pelatihan bagi dokter dan perawat dengan track record yang baik dari pasien-pasien asal Indonesia.
“Dari keseluruhan pasien internasional, paling banyak berasal dari Indonesia. Setidaknya pada 2018 sekira 7 ribu pasien yang datang khusus untuk operasi saja,” ungkap Akim.
Jumlah itu belum lagi yang datang untuk jenis perobatan selain operasi. Jadi total pasien asal Indonesia yang berobat ke IJN sekira 8 hingga 9 ribu orang per tahunnya.
Khusus untuk Medan dan Sumut, ternyata Medan adalah kota kedua terbanyak jumlah pasien, sekira 2 ribu orang datang ke IJN setelah Jakarta.
Banyaknya pasien dari negara tetangga dan juga Sumatera ini diakui Akim karena pihaknya memberikan sejumlah kemudahan. Di antaranya ialah pilihan opsi kedua bagi pasien penyakit jantung.
Dijelaskannya, IJN bisa menjadi second opinion bagi pasien. Maksudnya, apabila seorang penderita penyakit jantung diharuskan operasi oleh rumah sakit lain, maka bisa dikonsultasi dengan dokter di IJN.
“Bisa jadi, vonis yang awalnya harus dioperasi, di IJN pasien tersebut tidak akan dibedah. Kami akan cek kemauan dan kondisi pasien, barulah kasi opsi apa yang bisa dilakukan. Bukan pasien serta merta menuruti saja kata dokter,” ujarnya.
Tidak hanya menawarkan opsi kedua, Akim juga mengklaim IJN memiliki keunggulan yang layak dipertimbangkan bagi pasien jantung untuk berobat. Diantaranya, kerja sama dengan asuransi dan sejumlah rumah sakit di Indonesia, serta harga relatif terjangkau.
“IJN itu punya pemerintah Malaysia, karena itu harganya relatif terjangkau. Jadi, pasien-pasien di Sumatera bisa konsultasi dengan perwakilan IJN di wilayahnya masing-masing, kemudian kalau diperlukan bisa dirujuk ke IJN Malaysia dan kami siap menjeput dari bandara langsung menuju IJN,” tuturnya.
Untuk mempermudah proses transaksi pembayaran biaya perobatan, IJN Malaysia juga menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri.
Dengan demikian bagi penderita penyakit jantung yang menjalani perawatan medis bisa menggunakan Mandiri kartu kredit atau transfer dana langsung ke rekening IJN.
Sementara itu pada bincang sehat, pakar jantung di IJN, Dr Mohd Saad dalam paparannya membagi empat tips hindari penyakit jantung.
Menurutnya seseorang itu perlu pantau hipertensi dan kolestrol, olahraga, jaga lifestyle, dan pantau berat badan.
Sedangkan pakar diabetes Ms. Siah Guan menyatakan pengidap diabetes akan 4 kali resiko sakit jantung.
Sedangkan dari asuransi Prudential menyatakan pihaknya turut berkomitmen agar masyarakat menjadi sehat.
Semakin banyak penyakit mematikan yang muncul, termasuk penyakit jantung, melatarbelakangi Prudential bekerjasama dengan IJN. (rel)
Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia diwakili Andreas Lesmana (kiri), Gaming Product Manager Acer Indonesia di Medan (30/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah menuai sukses dan menjadi ikon perhelatan kompetisi eSport terbesar di Asia Pasifik selama dua tahun berturut-turut, tahun ini Acer kembali menyelenggarakan Asia Pacific Predator League 2020 yang lebih besar, spektakuler dan akan diikuti oleh semakin banyak talenta eSport. Negara yang berpartisipasi pun semakin banyak, menjadikan acara tahunan Acer ini semakin mendunia dan disukai oleh gamersmancanegara. Ribuan team di Asia Pasifik akan berpartisipasi untuk berlaga dalam dua kategori game yang dipertandingkan, yaitu DOTA 2 & Player Unknown’s Battlegrounds (PUBG). Predator, brand dengan deretan perangkat gaming yang terlengkap, melalui Asia Pacific Predator League 2020 ini akan mengumpulkan para gamer dari 17 negara mulai dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Australia, lndia, Singapura, Hong Kong, Macau, Japan, Korea Selatan, Taiwan, Mongolia, Sri Lanka, Bangladesh, dan Myanmar. Para gamer yang bertarung untuk PUBGdan Dota 2 dengan strategi terbaik akan berkesempatan untuk memenangkan prize pool sebesar USD 400,000. Babak Grand Final Asia Pasifik akan diadakan di Manila pada 22 – 23 Februari 2020, di SM Mall of Asia Arena, Kota Pasay. Di Indonesia, tahap Online Qualifier berlangsung selama dua bulan sejak akhir Oktober hingga Desember 2019, memperebutkan prize pool Indonesia sebesar Rp200.000.000. Selama turnamen ini berlangsung, Acer akan hadir juga di lima kota, seperti Samarinda, Yogyakarta, Surabaya, Medan dan Makassar. Match Day Online Qualifier IV telah dimulai sejak 25 – 27 November 2019 lalu untuk Dota 2, sedangkan untuk PUBG telah berlangsung dari 28 – 29 November 2019. Acer mendatangi kota Medan, sebagai kota keempat, bersama dengan komunitas gamers di kota ini menyaksikan live streaming final pertarungan team-team terbaik di Online Qualifier IV. Melalui Online Qualifier yang pertama kali dilaksanakan tahun ini, Predator League ingin menjangkau talenta gamers muda Indonesia yang lebih luas. “Selama penyelenggaraan Predator League, Indonesia telah melahirkan banyak talenta berbakat di dunia eSport, beberapa di antaranya mampu mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Kami bersemangat untuk segera memulai turnamen di Indonesia, mencari tim terbaik dan mengirimkan wakiI di Grand Final Asia Pacific Predator League 2020 di Manila tahun depan,” ujar Herbet Ang, Presiden Direktur Acer Indonesia diwakili Andreas Lesmana, Gaming Product Manager Acer Indonesia di Medan (30/11). Dikatakan Andeas, Online Qualifier yang baru dilaksanakan tahun ini, akan menjangkau lebih banyak lagi talenta muda gamers dari seluruh Indonesia. “Mereka dapat mendaftar dan bertanding dari mana saja dengan mudah tanpa ada batasan wilayah, sehingga misi kami untuk mendukung ekosistem gaming dengan perangkat Acer terbaik dapat terwujud,” tambahnya didampingi Anandita Pusphasari, PR & Digital Manager Acer Indonesia. Acer juga memberikan kesempatan kepada tim yang belum berhasil masuk sebagai tim yang berhak lolos di Online Qualifier IV, untuk mendaftar kembali dan membuka peluang menang di Online Qualifier berikutnya. Agar lebih dekat dengan komunitas gamers, Acer menggelar kegiatan nonton bareng final Match Day Online Qualifier IV bersama komunitas yang diadakan di Medan pada 30 November 2019. Pada acara ini, hadir juga Jeanice Ang dan Dimas Dejet yang merupakan brand ambassador Predator Gaming.
Laptop Gaming Tipis Bersamaan dengan dimulainya Predator League 2020, Acer juga memperkenalkan laptop gaming terbaru, Predator Triton 300 (PT315—51) yang tipis dengan performa dan fitur andalan yang dibungkus dalam desain kompak dengan solid metal chasing. Memiliki cooling system terbaik dengan 4th gen aeroblade 30 Fan yang memiliki 59 bionic blade sehingga menghasilkan 45% airflow improvement. Kini, gamers yang mobile bisa bertanding dari mana saja, karena Predator Triton 300 tetap nyaman dibawa bermain game di manapun. Laptop ini diperkuat oleh prosesor lntel® CoreTM generasi ke 9 yang dipasangkan dengan NVIDIA® GeForce® GTX 1650 GPU, serta menawarkan pengalaman visual lebih imersiF dan detail berkat 144Hz FHD IPS display, dan dual slot NVMe untuk solusi upgradeable yang lebih leluasa. (sih)
RINGSEK: Mobil Land Cruiser Prado yang ditemukan warga di jurang kebun sawit, Desa Namo Rindang, Kutalimbaru, Jumat (29/11). Didalam mobil ini ditemukan jasad Hakim PN Medan, Jamaluddin.
idris/sumut pos
RINGSEK: Mobil Land Cruiser Prado yang ditemukan warga di jurang kebun sawit, Desa Namo Rindang, Kutalimbaru, Jumat (29/11). Didalam mobil ini ditemukan jasad Hakim PN Medan, Jamaluddin.
idris/sumut pos
SUMUTPOS.CO – Diketahui, Jamaluddin SH MH merupakan hakim karir di Pengadilan Negeri (PN) Medan. Jamaluddin merupakan hakim pengadilan hubungan industrial (PHI). Namun, sesekali dia juga menyidangkan perkara pidana di PN Medan.
Dalam kasus pidana, Jamaluddin yang menjadi ketua majelis menyidangkan perkara narkotika jenis sabu seberat 20 kg. Saat ini perkaranya telah masuk pada proses penuntutan. Selain itu, Jamaluddin juga pernah menyidangkan perkara prostitusi, yang telah selesai diputus beberapa bulan lalu.
Dalam wawancara yang pernah di buat Sumut Pos, sebelum menjadi hakim di PN Medan, Jamaluddin memulai dari bawah. Diantaranya, sebagai pegawai kecil pada tahun 1990. Kemudian pada tahun 1992, dirinya diberi kesempatan oleh negara, untuk mengikuti sekolah pimpinan. “Pulang saya sekolah pimpinan, tahun 1994 saya diangkat menjadi panitera pengganti. Tahun 1996, saya diangkat jadi panitera muda pidana. Tahun 1998, saya ikut testing sebagai hakim, tahun 1999 saya lulus. Kemudian tahun 2002 saya diangkat menjadi hakim,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Usai diangkat menjadi hakim, ia memutuskan kembali ke kampung halamannya di Siemuelue, Aceh. “Empat bulan saya menjadi hakim, bulan kelima saya diangkat Plt ketua selama dua bulan. Januari 2003, saya diangkat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Siemuelue.
Kemudian, pada tahun 2008, Jamaluddin dipindahkan ke PN Banda Aceh, lalu tahun 2009, dia dipindahkan ke PN Padang. “Desember 2015, saya dipindahkan ke PN Medan, hingga hari ini,” pungkasnya. (ris/man)
