RUSAK: Akibat angin puting beliung beberapa rumah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan rusak parah.
istimewa
RUSAK: Akibat angin puting beliung beberapa rumah di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan rusak parah.
istimewa
SIDRAP, SUMUTPOS.CO – Angin puting beliung menerjang Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ada 12 rumah warga yang mengalami kerusakan akibat peristiwa itu.
Peristiwa angin puting beliung itu terjadi sekitar pukul 16.30 WITA, Senin (25/11). Angin puting beliung itu diawali dengan hujan deras.
“Anging puting beliung merusak 12 rumah dengan rincian di Kecamatan Duapitue, 1 rumah di Desa Bila, 5 Rumah di Desa Kalosi Alau. Sementara di Kecamatan Tellu Limpoe, di Desa Teteaji 5 rumah rusak, untuk kecamatan Pitu Riase, pada Kelurahan Batu 1 rumah rusak,” ujar Kepala BPBD Kabupaten Sidrap, Siara Barang.
Dia mengatakan rata-rata rumah warga mengalami kerusakan di bagian atap. Salah satu atap rumah warga terbang akibat ditiup angin.
“Rumah terparah terdampak puting beliung pada desa Teteaji dan Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue. Satu rumah semua atapnya terbang,” ujarnya.
Pihak BPBD masih melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat terkait kerusakan akibat bencana tersebut. (dtc/ram)
GURU: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bersama guru.
istimewa
GURU: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bersama guru.
istimewa
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bakal memangkas sejumlah regulasi demi perbaikan tata kelola guru.
“Macam-macam regulasi yang akan dipangkas, dari pidato saya kan bisa dilihat garis besarnya. Detailnya masih kami sisir bersama dirjen dan stafsus, peraturan mana saja yang akan disederhanakan,” kata Nadiem usai acara peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Senin (25/11).
Dalam pidatonya, Nadiem mengatakan bahwa guru masih terbelenggu dengan sejumlah aturan administrasi.
Nadiem juga menyebut ‘guru merdeka’ dan ‘guru penggerak’ sebagai dua poin penting pada peringatan Hari Guru Nasional tahun ini. Menurut dia, makna dari ‘guru merdeka’ yakni guru dan murid di sekolah atau unit pendidikan punya kebebasan berinovasi, melakukan kegiatan belajar mengajar secara mandiri dan kreatif.
Ia mengajak para guru mulai melakukan perubahan dari ruang kelas. “Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah. Ambil langkah pertama,” katanya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menurut dia, akan membentuk guru penggerak minimal satu di setiap sekolah. Dia mengatakan bahwa para guru harus menyadari perannya sebagai penggerak dan pemerintah harus mendukung mereka.
“Dari sisi regulasi dan birokrasi harus kami bantu juga, tugas kami itu banyak. Apa saja aturan regulasi dan kebijakan yang mungkin tidak memberikan inovasi dan ruang gerak yang baik,” kata Nadiem. (jpnn/ram)
TANGKAP: Puluhan warga negara China ditangkap di kawsan Slipi Jakarta. Mereka diduga melakukan penipuan.
istimewa
TANGKAP: Puluhan warga negara China ditangkap di kawsan Slipi Jakarta. Mereka diduga melakukan penipuan.
istimewa
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim gabungan Polda Metro Jaya menggeledah rumah mewah di 6 lokasi di Jakarta dan Tangerang. Dari enam lokasi itu polisi mengamankan puluhan WN China yang diduga melakukan penipuan (fraud communication).
Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi Kedutaan Besar China.
“Kedutaan Besar China menginformasikan adanya jaringan tindak pidana fraud communication yang ada di Indonesia,” jelas Kombes Iwan kepada wartawan di Slipi, Jakarta Barat, Senin (25/11).
Polisi kemudian membentuk tim untuk melakukan penyelidikan. Polisi kemudian menganalisis data-data hingga akhirnya menemukan posisi para pelaku.
“Dari data-data yang disampaikan kepada kami ada kurang lebih ada 12 titik, kemudian dari hasil penyelidikan kami kita tentukan ada sekitar 7 lokasi yang diduga kuat berada para tersangka,” jelas Iwan.
Tujuh lokasi para pelaku ini diketahui, 6 di antaranya di kawasan Jakarta dan Tangerang. Sedangkan 1 lokasi lainnya ada di Malang, Jawa Timur.
“Ada beberapa barang bukti lain seperti komputer, ada HP, paspor, kartu identitas,” cetusnya.
Iwan melanjutkan, saat ini pihaknya masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut. Polisi masih mencari keberadaan para pelaku lainnya di beberapa titik, salah satunya di Jatim.
“Ini kita masih dalam penyelidikan kita, apakah setiap TKP ini ada kaitannya atau tidak. Yang pasti saat ini barbuk dan tersangka sudah kami amankan,” tandas Iwan.
Lalu, apa alasan para tersangka melakukan operasinya di Indonesia?
“Ya itu nanti akan kita cek dari hasil pemeriksaannya,” jawab Iwan.
Pemeriksaan polisi terhadap para pelaku sedikit terkendala bahasa. Para pelaku tidak bisa berbahasa Inggris maupun Indonesia.
“Saat ini kan mereka warga negara asing, kita perlu penerjemah untuk melakukan pemeriksaan untuk lebih jelas nanti kita akan informasikan ke rekan-rekan,” jelas Iwan.
Polisi juga masih mendalami bagaimana mereka bisa masuk ke Indonesia. Polisi akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi terkait para pelaku.
“Belum sampai situ. Saat ini kan kita baru dapat mengamankan tersangka dan barbuk, namun untuk pemeriksaan baru akan kita lakukan setelah ini dengan didampingi oleh penerjemah,” tuturnya. (dtc/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Usai resmi diketahui bakal kembali melakoni Liga 2 musim depan, para penggawa PSMS Medan masih diliburkan dari latihan, hingga akhir November 2019 ini. Namun awal Desember mendatang, tim besutan Jafri Sastra ini, bakal mulai berlatih lagi.
Sekretaris Umum PSMS, Julius Raja mengatakan, para pemain yang masih terikat kontrak, akan kembali berlatih di awal Desember mendatang.
“Rencana awal Desember sudah mulai latihan lagi. Setiap pemain bola itu harus latihan. Jadi pemain yang masih dikontrak akan kembali berlatih,” tutur King, sapaan karib Julius Raja, Senin (25/11).
Menurut King, alasan skuad tetap menggelar latihan meski musim kompetisi Liga 2 telah berakhir untuk PSMS, yakni untuk menjaga kualitas dan kebugaran fisik para pemain. “Pemain wajib latihan, supaya kondisi fisik tidak menurun jauh. Kalau terlalu lama libur, tentu sangat mempengaruhi fisik pemain. Sudah 2 minggu libur, sudah bisalah awal bulan (Desember) nanti kumpul bersama, sekaligus melihat perkembangan ke depan seperti apa,” jelasnya.
Meski sedang libur, menurutnya, sejumlah pemain PSMS masih ada yang tetap memilih tinggal di mess. Yang memang juga dipersilakan oleh manajemen. “Ada beberapa pemain masih di mess. Ya siapa yang mau tinggal di mess, kami persilakan. Manajemen tetap terbuka, dan itu juga memudahkan mereka untuk berlatih. Tanpa pelatih pun, mereka bisa tetap latihan sendiri,” beber King.
Terkait kontrak pemain, lebih lanjut King mengatakan, seluruhnya akan berakhir Desember 2019. Siapa saja pemain yang bakal diperpanjang kontraknya, menurutnya, hal tersebut masih akan dibahas selanjutnya. “Semua pemain habis kontrak Desember ini. Rata-rata hampir sama. Jadi biar mereka latihan bersama dulu, supaya kebugaran fisik mereka tetap terjaga,” pungkasnya. (bbs/saz)
istimewa
SANTAI: Pengunjung terlihat santai saat mengurus amnesti pajak di Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Utara I, beberapa waktu yang lalu.
SANTAI: Pengunjung terlihat santai saat mengurus amnesti pajak di Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Utara I, beberapa waktu yang lalu.
SUMUTPOS.CO – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan tahun ini penerimaan pajak tidak mencapai target atau shortfall. Besarannya mencapai Rp 140 triliun.
Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan (PKP) DJP, Yon Arsal mengatakan, kekurangan pajak tahun ini lebih besar dari tahun lalu. Pada 2018 shortfall pajak mencapai Rp 110 triliun.
“Kalau melihatnya sih, artinya dari laporan semester I saja kita sudah lebih besar dari tahun lalu. Tahun lalu shortfall di kisaran Rp110 triliun, sementara di evaluasi semester I, Ibu (Sri Mulyani) menyampaikan waktu itu Rp140 triliun, itu saja lebih besar,” ujarnya dalam acara ngobrol santai di kawasan TVRI, Jakarta Selatan, Senin (25/11).
Berdasarkan data APBN laporan semester I-2019, Pemerintah memprediksi shortfall penerimaan pajak sampai akhir tahun sebesar RP 140 triliun. Namun, angka tersebut akan melebar mengingat perekonomian dunia yang sedang melemah.
Buktinya, sampai dengan Oktober 2019 baru terkumpul Rp 1.018,47 triliun atau 64,56 persen dari target APBN tahun ini sebesar Rp1.577 triliun. Penerimaan tersebut tumbuh 0,23 persen (yoy) jika dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh 16 persen.
Sementara sepanjang 2018 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 1.315 triliun. Angka itu setara 92,41% dari target penerimaan pajak 2018 Rp 1.424 triliun.
Pantau Pemilik Rekening Rp1 M
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mengantongi data orang kaya dalam hal ini wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) pemilik saldo rekening di atas Rp1 miliar.
Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Irawan mengatakan bahwa data tersebut didapat dari para perbankan usai implementasi program automatic exchange of information (AEoI) pada tahun 2017-2018.
“Datanya banyak sekali, kita terima rekening OP minimal Rp1 miliar, jadi kita tahu semua siapa,” katanya.
Irawan mengatakan data saldo rekening sudah dikantongi sejak April 2019, di mana data rekening itu tercatat per 31 Desember 2018. Dari data tersebut, Irawan mengaku bahwa DJP tidak bisa melakukan penagihan begitu saja. Karena setiap data harus dianalisa terlebih dahulu.
“Saldonya itu kan hasil akumulasi dari tahun sebelumnya, jadi bukan berarti saldo 2017 itu penghasilan 2017, belum tentu bisa jadi penghasilan tahun sebelumnya, jadi kita tidak serta merta misalnya rekeningnya Rp 10 miliar langsung kita hitung kalikan ke 30 persen,” jelas dia.
Menurut Irawan, dala saldo rekening yang sudah didapat DJP akan dianalisa terlebih dahulu. Setidaknya ada empat tahapan, pertama persiapan di mana akan disamakan dengan data SPT. Kedua, disamakan dengan data eksternal yang berasal dari pertanahan dan samsat (kepemilikan kendaraan). Ketiga, data tersebut dianalisa, dan keempat adalah hasil dari analisa.
Meski hasil analisa terbukti bahwa WP OP belum melaporkan hartanya dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan, Dikatakan Irawan, maka pihak DJP pun mengutamakan untuk klarifikasi atau pembetulan. Bukan langsung mengenakan denda alias penegakan hukum.
“Kita temukan ada yang belum dilaporkan di SPT maka kita klarifikasikan ke WP, apakah data demikian sudah dilaporkan pada SPT, kalau belum kita persilahkan data SPT diperbaiki, atau komunikasi dulu jangan-jangan data kita salah,” ungkap dia. (dtc/ram)
KIBAR BENDERA: Paskibra Dwiwarna mengibarkan bendera pada Hari Guru Tahun 2019, Senin (25/11).
Berjuang untuk Kemerdekaan Belajar
KIBAR BENDERA: Paskibra Dwiwarna mengibarkan bendera pada Hari Guru Tahun 2019, Senin (25/11).
Keluarga besar SMP, SMA dan SMA Yayasan Pendidikan dan Sosial Dwiwarna melaksanakan upacara Hari Guru Tahun 2019 di halaman sekolah Jalan Gedung Arca Medan, Senin (25/11).
Upacara Hari Guru berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan. Dalam upacara ditampilkan keterampilan berbaris Paskibra Dwiwarna dan tampilan bermusik mengiringi lagu kebangsaan dan hymne guru.
Usai upacara juga ditampilkan beberapa atraksi siswa dan pemotongan nasi tumpeng. Semua bergembira memperingati Hari Guru.
Kepala SMK Dwiwarna Dra Tengku Syafriani selalu pembina upacara membacakan sambutan Men teri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nadiem Anwar Makarim.
SAMBUTAN MENTERI: Kepala SMK Dwiwarna Dra Tengku Syafriani membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Menteri memberi apresiasi terhadap guru yang ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa. Ia menyebut guru merupakan tugas termulia sekaligus tugas tersulit.
Menteri mencontohkan tatkala ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas namun waktu guru habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas.
Nadiem mengakui bahwa perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Ia menjanjikan akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia.
SEMANGAT: Peserta upacara usai melaksanakan upacara Hari Guru Tahun 2019 di Dwiwarna.
‘’Perubahan tidak dapat dimulai dari atas. Semua berawal dan berakhir dari guru,’’ kata menteri.
Ia pun mendorong guru untuk melakukan perubahan diantara kelas berdiskusi, bakti sosial melibatkan seluruh kelas dan menemukan bakat murid.
‘’Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak,’’ kata menteri. (dmp)
BELAH KAYU: Wabup H Darma Wijaya membelah kayu sebagai tanda dibukanya kegiatan NEPAL, di Objek Wisata Pantai Cermin, Sabtu (23/11).
BELAH KAYU: Wabup H Darma Wijaya membelah kayu sebagai tanda dibukanya kegiatan NEPAL, di Objek Wisata Pantai Cermin, Sabtu (23/11).
SERGAI, SUMUTPOS.CO – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sergai melakukan kegiatan Negeri Elok Pecinta Alam (NEPAL) di perkemahan dan penanaman pohon Objek Wisata Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin, Sabtu (23/11).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wabup H Darma Wijaya, yang ditandai dengan pembelahan kayu.
Darma Wijaya menyampaikan, terkait dengan lingkungan hidup tentu erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan. Tentunya di era globalisasi ini tidak bisa disanggah lagi, bahwa segala aktivitas yang dilakukan masyarakat modern sangat tergantung kepada ketersediaan energi di semua sektor kegiatan.
“Energi menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Oleh karena itu kemajuan suatu negara atau daerah akan sangat tergantung dengan kecukupan ketersediaan energi dinegara atau daerah itu, bilang Darma Wijaya.
Darma Wijaya menyebutkan, bahwa di negara-negara maju, sangat memadai untuk melakukan kegiatan diberbagai bidang yang bisa diandalkan untuk membangun bangsa dan lainnya.
Dia mengimbau, agar masyarakat jangan sampai merusak lingkungan hidup sekitarnya, karena sama saja mencelakakan diri sendiri. “Negara maupun daerah berkewajiban untuk memperhatikan dan mencegah hal-hal yang bisa menjadi penyebab kerusakan lingkungan hidup,”pesannya.
Seperti dampak kerusakan lingkungan hidup seperti pemanasan global, saat ini sudah mulai dirasakan diberbagai belahan bumi seperti terjadinya peningkatan suhu udara, permukaan air laut naik, terjadinya perubahan iklim yang kini sudah terjadi di beberapa tempat termasuk Indonesia.
Diakhir kegiatan, Darma Wijaya berharap untuk semuanya mampu untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam melestarikan lingkungan. “Semoga kegiatan ini dapat terus terlaksana secara berkesinambungan sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga,” ujarnya. (sur/han)
HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, terkesan kurang serius membantu tenaga pengajar dalam hal ini guru honor di daerah itu.
Pada rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Humbang Hasundutan tahun anggaran 2020, tak satupun dari enam fraksi menyinggung soal upah yang diterima guru honorer SMP dan SD yang jauh dari UMK Kabupaten tahun 2020 sebesar Rp2.524.032,77.
Dari amatan wartawan, Jumat (22/11) lalu, sebanyak enam fraksi di DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan menyampaikan pendapat akhir fraksinya dalam pemandangan nota keuangan Ranperda APBD tahun anggaran 2020, yang sebelum disahkan bersama-sama untuk menjadi Peraturan Daerah.
Keenam fraksi itu, yakni dua fraksi gabungan, 4 fraksi tersendiri. Antara lain, Fraksi Persatuan Solidaritas dan Fraksi Gerindra Demokrat. Sedangkan, fraksi tersendiri, yakni Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem dan Hanura.
Dari masing-masing enam fraksi, hanya menyinggung masalah virus babi, pertanian, peternakan dan masalah pengangkatan jabatan. Tanpa, menyinggung soal gaji dan insentif guru honor yang terkesan masih minim dan tidak sesuai UMK Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2020 sebesar Rp 2.524.032,77.
Ketika disinggung, Ketua DPRD Humbang Hasundutan, Ramses Lumbangaol, enggan menanggapi. “ Tidak sampai ranahku ke situ, hak fraksi masing-masing ke situ,”,” ujar Ramses saat dihubungi, Senin (25/11).
Ramses yang disinggung sebagai Politisi Partai PDI Perjuangan, juga enggan mengomentari. “Tanya ke Ketua Fraksi lah si Kepler,” elaknya sembari mengaku lagi menuju Medan.
Sementara, Guntur Simamora, Ketua Fraksi Persatuan Solidaritas mengaku tidak tahu upah yang diterima tenaga pengajar di Kabupaten Humbang Hasundutan.
Malah, Politisi dari Partai Perindo ini, menyinggung sekaitan honor tenaga pengajar itu apakah bermasalah. “Kenapa informasi honor rupanya, sebab kita enggak dapat informasinya,” katanya via telepon.
Selain itu, Guntur ketika disinggung, apakah upah yang diterima sesuai amatannya, Guntur juga mengaku tidak tahu. “ Tidak tahu aku informasinya,” katanya.
Namun, seiring hal itu menjadi permasalahaan, pihaknya, kata Guntur, akan membahas dirapat mereka. “Tapi dirapat nanti kita kerjalah, karena kalau itukan masih ada peluang persoalan kesejahteraan, masih bisa dinaikkan kalau itu dipersoalkan,” ujar Guntur.
Sama halnya juga, Poltak Purba dari Fraksi Persatuan Solidaritas menyampaikan luput masalah upah guru honor. “ Kita tidak fokus ke sana, tidak kita angkat itu, kita fokus ke enam item yang menjadi prioritas,” katanya via telepon.
Politisi Partai PSI ini tidak menyinggung, mengaku karena tidak mengingat. “ Mungkin tidak ingat aja ke sana,” katanya yang mengaku lagi di Medan.
Disinggung, apakah tahu berapa upah guru honor dari asal pemilihannya daerah Baktiraja, Poltak pun juga mengaku tidak tahu. “ Belum tahu, belum kita panggil, karena upah honor itu tergantung dinasnya masing-masing,” imbuhnya.
“Aku belum melakukan rapat dengar pendapat, itu tergantung dinas masing-masing lae, berapa upahnya, dinas pendidikan berapa honor mereka, saya memang agak milah-milah. Jadi, jujur aja maish luput terkait guru honor,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SD 173395 Lebinter Lumbangaol mengaku masih minimnya upah tenaga honor yang diterima oleh pihaknya. Dan, upah itu diambil dari berapa persen dana BOS yang diterima sekolahnya. “ Rata-rata Rp 700 ribu perbulan dan itu berapa persen dari dana BOS,” imbuhnya.
Diapun berharap, karena masih minimnya upah tenaga guru honornya, pemerintah sigap untuk mengatasi persoalan itu. “ Iya kalau bisa lebih bagus diperhatikan, karena hanya itu kemampuan kita untuk membayar tenaga guru honor kita,” katanya sembari menambahkan sebanyak enam orang tenaga guru honornya yang mengajar disekolah tersebut.
Itu juga dibenarkan oleh, Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Dolok Sanggul, Resmina Sinaga. Dia mengungkap, bahwa pihaknya untuk membayar upah guru honornya sebanyak lima orang masing-masing Rp 350 ribu perbulan.
Namun, selama ini mereka dibayar per triwulan sesuai aturan dari dana BOS. “ Dihitung perjam, tapi gajinya pertriwulan dari dana BOS,” ujar dia sat dihubungi.
Seiring dengan itu, dia berharap, pemerintah pusat dan kabupaten serta anggota dewan untuk dapat memperhatikan upah tenaga guru honorer yang ada di Humbang Hasundutan ini. Sebab, dia merasa upah yang diterima para guru honorer tidak memadai.
“ Iya ditolonglah , kalau bisa ada maunya kesepakatan usulan dari bawah dengan perhatian pemerintah setempat ke pusat terkait tenaga honor. Apalagi pemerintah setempat sudah tahu berapa gaji guru honor, sebab terus ada laporan kita kesana keadaan guru tenaga pengajar,” harapnya.
“Akhir-akhir ini juga pemerintah setempat sudah meminta data non pns dan itu sudah kita laporkan, jadi mudah-mudahan ada perhatian ke mereka,” imbuhnya menambahkan.(mag-12/han)
Bersama: Bupati Ir Zahir MAP, Wakil Bupati Oky Iqbal Frima, SE, Anggota DPR RI (Gerindra) Prof. Djohar Arifin, diabadikan bersama 35 Anggota DPRD Batubara periode 2019-2024 usai diambil sumpah dan janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Batubara, Senin (25/11).
Bersama: Bupati Ir Zahir MAP, Wakil Bupati Oky Iqbal Frima, SE, Anggota DPR RI (Gerindra) Prof. Djohar Arifin, diabadikan bersama 35 Anggota DPRD Batubara periode 2019-2024 usai diambil sumpah dan janji oleh Ketua Pengadilan Negeri Batubara, Senin (25/11).
BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Dr. Ulina Marbun SH, MH mengambil sumpah dan janji 35 Anggota DPRD Kabupaten Batubara Periode 2019-2024 di pada sidang paripurna istimewa di gedung DPRD, Jalan Perintis Kemerdekaan Lima Puluh-Batubara, Senin (25/11).
Selain dihadiri Bupati Batubara, Ir H. Zahir, MAP dan Wakil Bupati Oky Iqbal Prima, SE, juga turut hadir Sekdakab Batubara, Sakti Alam Siregar SH, Kejaksaan Negeri Batubara Mulyadi Sajaen, SH.MH, Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang SH, MHum, Dandim 0208/AS Letkol Inf Sri Marantika Beruh S.Sos, Danlanal TBA yang diwakili oleh Pelaksan Kapten Laut (P) Edy Yanto, Pengadilan Tinggi Asahan Dr. Ulina Marbun, SH, MH, KPUD Batu Bara, Bawaslu Batubara, Ketua PKK Kabupaten Batubara.
Dari 35 anggota DPRD Batubara tersebut, terdapat 19 orang wajah baru dan 16 orang terpilih untuk keduakalinya.
Salah satu anggota dewan yang menjabat 2 periode tersebut adalah Ismar Khomri SS. Politikus dari Partai Golkar ini berharap agar pihak eksekutif menampung segala aspirsai masyarakat.
“Karena DPRD memiliki fungsi legislasi, kedua fungsi anggaran, dan ketiga, fungsi pengawasan, yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan pelaksanaan Undang-undang, Perda, Peraturan, Keputusan Bupati dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Kabupaten”,katanya.
Selain itu, Ismar Khomri juga meminta agar inspektorat dapat menjalankan sesuai tupoksinya untuk melakukan audit.
“Karena Inspektorat merupakan auditor internal Pemkab, jangan takut untuk menjalankan tugas. Jangan mentang-mentang dekat dengan bupati, lalu takut atau segan untuk mengaudit anggaran di SKPD. Bila mana ada temuan atau peng gelembungan anggaran, maka segera dirembukkan, agar ke depannya bisa kembali mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),”tegasnya. (mag-14/han)
PUKUL GONG:Bupati Asahan H Surya BSc memukul gong tanda dimulainya Pesparani Asahan Tahun 2019.
PUKUL GONG:Bupati Asahan H Surya BSc memukul gong tanda dimulainya Pesparani Asahan Tahun 2019.
ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan, H. Surya, BSc membuka langsung Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik di GOR Serba Guna, Jalan Mahoni, Kecamatan Kisaran Barat, Minggu (24/11).
Pembukaan Pesparanai Katolik itu juga dihadiri Asisten II Ekbang, anggota DPRD dan pimpinan organisasi perangkat daerah.
Ketua Panitia penyelenggara, Sabam Nainggolan menyampaikan terimakasih kepada Bupati Surya atas perhatiannya kepada kegiatan Pesparani Katolik yang pertama kali dilaksanakan di Asahan.
“Pesparani baru ini yang pertama dilaksanakan di Kabupaten Asahan, yaitu di masa kepemimpinan Bapak Surya,”katanya.
Dilanjutkannya kalau kehadiran Bupati merupakan hal yang luar biasa terkhusus untuk masyarakat Katolik di Asahan.
Sementara itu, Kisaran ribuan masyarakat Katolik memadati gedung lokasi acara yang memperlombakan lima lomba paduan suara.
Sabam juga menambahkan, bahwa Katolik di Asahan akan terus mendukung program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Bupati Asahan, H Surya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus mendukung pelaksanaan kegiatan rohani keagamaaan.(omi/han)
