JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, menilai pernyataan Ketua Umum Partai Nas dem Surya Paloh soal lembaga survei paling menentang pilkada lewat DPRD, hanya candaan. Menurut Adi, lembaga survei adalah pihak outsider yang tidak punya kekuatan untuk menentukan atau determinasi atas kebijakan sistem pilkada.

“Enggak lah, saya kira bercanda beliau konteksnya. Kalau dibanding kekuatan politik dan kekuatan oligarki partai, apa artinya sih lembaga survei itu?,” ujar Adi usai mengisi diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

“Lembaga survei itu tidak punya determinasi, tidak ada apa-apanya. Enggak terlampau penting dibanding kekuatan oligarki partai. Yang punya kekuatan untuk mendorng soal pelaksanaan sistem pilkada langsung maupun tidak langsung ya partai,” lanjutnya.

Namun, dia pun mengingatkan bahwa yang perlu dikhawatirkan saat ini adalah oligarki partai. Adi menilai ada kecenderungan oligarki ingin mengebiri suara masyarakat yang sebelumnya diakomodasi lewat pilkada langsung.

“Ada kelompok-kelompok di mana suara rakyat ingin diutak-atik sehingga pemilihan jadi diarahkan ke DPRD. Itu saya kira jauh lebih serius daripada ngomongin lembaga survei,” kata Adi.

Kecenderungan ini, menurutnya bisa dilihat dari adanya partai yang setuju sistem pilkada langsung dan yang tidak setuju pilkada langsung.

“Yang tidak setuju (dengan pilkada langsung) ada kecenderungan melanggengkan oligarki. Yang sepakat pemilu langsung adalah yang parpolnya modern, yang mau menerima terhadap perkembangan modernitas demokrasi yang mana rakyat bisa berikan suara secara langsung,” tegas Adi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berkelakar saat menanggapi wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Ia berseloroh, sejatinya yang paling menentang diberlakukannya pilkada tak langsung ialah lembaga survei.

Sebab, dengan tak adanya pilkada langsung, maka lembaga survei yang kerap dipakai jasanya untuk memprediksi kemenangan calon akan kehilangan salah satu pekerjaan. (bbs/azw)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung tetap dipertahankan. Menurut KPU, Pilkada secara langsung mendekatkan masyarakat ke pemimpin.

“Kalau kita belajar dari pemilu-pemilu yang sudah kita lakukan, ini kan mendekatkan pemilih kepada pemimpinnya kalau secara langsung. Jadi tentunya kita berharap sistem pemilihan langsung ini masih tetap dipertahankan,” kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting, di Hotel Le Meridien, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Dia mengatakan KPU dalam pelaksana sebagai pelaksana Undang Undang (UU). Oleh sebab itu, Evi mengatakan KPU bakal tetap mempersiapkan pelaksanaan Pilkada langsung selagi belum ada perubahan UU.

“KPU kan pelaksana undang-undang. Kita karena sepanjang UU masih mengatur secara langsung ya kita tentu akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sistem pemilu yang sama, secara langsung,” ujar Evi.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian ingin ada kajian soal kedewasaan demokrasi tiap daerah jika nantinya hasil kajian akademik menunjukkan perlu adanya sistem asimetris untuk pilkada.

Menurut Tito, di daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan. Namun, kata Tito, lain cerita jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni.

“Tapi di daerah tertentu yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu mau berbusa-busa calon kepala daerah bicara tentang programnya, nggak didengar. Karena memang kemampuan intelektual literasi rendah, nggak nyampai,” ujar Tito, Senin (18/11).

“Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD, bagaimana dengan independen tadi, mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?” ungkap Tito. (bbs/azw)

Ajak Para Saksi Pemilu 2019 Jadi Kader

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Medan Johor menggelar Training Orientasi Partai (TOP) di Gedung BLPP, Jalan AH Nasution, Minggu (24/11). Kegiatan ini diikuti sekitar 200 orang yang berasal dari saksi-saksi PKS pada Pemilu 2019 lalu.

Ketua DPC PKS Medan Johor, Azmi Syahputra Hasibuan mengatakan, TOP kali ini digelar bukan sekadar untuk bersilaturahim, tapi mereka ingin mengajak para saksi PKS di Pemilu 2019 lalu untuk bergabung bersama PKS dalam rangka membangun bangsa dan negara ini. Disebutnya, PKS ingin memperbanyak kader yang Islami untuk membangun bangsa dan negara Indonesia.

“Saya merasakan ada aura militansi yang tinggi dari para saksi PKS yang hadir pada acara TOP kali ini. Dan ini terasa juga di seluruh Indonesia,” kata Azmi yang disambut pekikan takbir oleh peserta.

Anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS Saiful Ramadhan yang terpilih dari daerah pemilihan 5, dalam sambutannya, mengapresiasi lonjakan suara PKS di Medan Johor. Di mana pada Pemilu 2019 lalu, Medan Johor menjadi penyumbang suara terbanyak untuk PKS se-Kota Medan. Untuk itu, Syaiful berharap suara PKS di Medan Johor tetap terjaga dan bahkan terus bertambah.

Sementara, Ustad Parlindungan Nasution yang juga kader senior PKS Kota Medan menyampaikan tausiah kepada peserta yang hadir. Dalam tausiahnya, Parlindungan Nasution mengutip ayat Alquran yang artinya, Kita ini umat terbaik yang menjadi teladan buat umat lain. “Maka dari itu, harus kuat persatuan, ekonomi, dan tekhnologi. Kenapa kita tidak maju-maju? Karena masalah pemimpin. Para pemimpin ini tidak paham akan nilai-nilai Islam, maka itu penting untuk melek politik, khususnya berpolitik bersama PKS,” tandasnya.

Hadir pula pada acara itu Anggota DPR RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Sumut 1, H Hidayatullah SE. (adz/azw)