Setahun Jembatan Tak Diperbaiki, Warga Desa Pandiangan Geruduk Kantor Bupati Dairi

26 November 2019 11:35 AM

Puluhan-Warga-Desa-Pandiangan-Dairi-Demo-Ke-Kantor-Bupati-Dairi — ASPIRASI: Masyarakat Desa Pandiangan, Kecamatan Lae Parira diterima Asisten Pemerintahan Pemkab Dairi untuk menyampaikan aspirasi terkait jembatan penghubung di desa mereka yang setahun putus akibat banjir bandang tahun 2018 yang tak kunjung diperbaiki. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kecewa karena setahun jembatan menuju desa mereka putus, warga Desa Pandiangan Kecamatan Lae Parira, berunjukrasa ke Kantor Bupati Dairi, Senin (25/11).

Warga yang didominasi kaum ibu-ibu ini menerobos masuk ke kompleks Kantor Bupati dan menuju Pendopo Bupati. Kedatangan mereka pun langsung dihadang petugas Satpol PP.

Selanjutnya, warga pun diterima Asisten 1 Pemerintahan, Ramland Sitohang didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dairi, Bahagia Ginting.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari warga Dontoni Panjaitan (54), Jasmer Sihite (60), Rainim boru Purba serta Tohonan Sihombing mengungkapkan bahwa jembatan menuju desa mereka putus saat banjir bandang yang terjadi pada 18 Desember 2018.

Meski setahun terputus, jembatan penghubung ke perkampungan mereka tak kunjung mendapat perbaikan dari Pemkab Dairi. Sehingga warga merasa bahwa Bupati Eddy KA Berutu kurang peduli dengan apa yang mereka alami.

Disebutkan warga, jembatan sementara terbuat dari batang kelapa mengancam keselamatan pengguna jalan karena sekarang batang kelapa sudah busuk. Warga sangat resah, sebab jalan itu merupakan akses vital dan jalan protokol satu-satunya menuju desa mereka.

“Kami para orangtua sangat resah bilamana jembatan batang kelapa itu runtuh dan makan korban jiwa. Sebab, jalan itu sudah sering makan korban. Pengendara mobil maupun sepeda motor sering terjebak di jembatan darurat itu,”ungkap Rainim.

Apalagi lanjut Rainim selaku Ketua Organisasi Perempuan Desa Pandiangan, menjelang Natal yang akan tiba. Infrastruktur jalan ke desa mereka harus layak dan bisa dilalui warga perantau yang akan pulang kampung.

Menanggapi keluhan warga, Ramland Sitohang mengaku akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Bupati Dairi.

Sementara terkait bencana banjir bandang yang mengakibatkan jembatan putus dibenarkan Kepala BPBD, Bahagia Ginting. Dikatakannya, banjir bandang tahun 2018 menimpa Kecamatan Silima Pungga-Pungga telah merusak sejumlah fasilitas jalan dan jembatan serta areal pertanian termasuk infrastruktur di Desa Pandiangan.

Pasca kejadian itu, lanjut Bahagia, BPBD telah melakukan pendataan untuk perbaikan. Tetapi karena keterbatasan anggaran, BPBD terpaksa memprioritaskan mana yang segera ditangani.

Kepada warga, Bahagia berjanji akan mengusulkan dan menyakinkan Bupati Dairi, sehingga pada Januari tahun 2020 mendatang akan melakukan pembangunan secara permanen.

Bahagia pun berjanji akan menurunkan utusan untuk melihat kondisi jembatan untuk melakukan penanganan sementara, agar akses pada lubur Natal dan Tahun Baru berjalan lancar.

Mendapat jawaban itu, warga berharap agar Pemkab Dairi memenuhi janji-janjinya dan jembatan permanen segera dibangun. (rud/han)

80 Guru dan Staf Sekolah Jadi Peserta JSN-TK

26 November 2019 11:29 AM

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 80 pekerja formal, terdiri dari guru, staf tata usaha, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan, di Yayasan Pendidikan (Yaspen) An-Nas Kota Binjai menerima kado istimewa pada puncak peringatan Hari Guru Nasional 2019. Kado diberikan setelah mereka resmi terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial nasional ketenagakerjaan (JSN-TK), Senin (25/11)

Bukti kepesertaan ditandai dengan penyerahan sertifikat dan kartu peserta JSN-TK oleh Kepala Kantor Cabang (Kakancab) BPJamsostek Binjai, Tengku Muhammad Haris Sabri Sinar, kepada Pembina Yaspen An-Nas Kota Binjai, Juli Sawitma Nasution, disaksikan Ketua Yaspen An-Nas, Andi Sofyan.

Kakancab BPJamsostek Binjai, Tengku Muhammad Haris Sabri Sinar, mengatakan, terdaftarnya 80 guru, staf tata usaha, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan sebagai peserta JSN-TK, membuktikan besarnya kesadaran Yaspen An-Nas Kota Binjai untuk melindungi dan memenuhi hak-hak para pekerjanya.

“Saya kira Yaspen An-Nas Kota Binjai termausk lembaga pendidikan yang cerdas dan peduli dengan kebutuhan para pekerjanya. Sebab mareka tahu betul manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga ahli dan tenaga profesionalnya,” ujarnya.

Menurut Haris, kehadiran pihaknya di tempat itu tidak lain untuk melaksanakan program “Cerdas Bersama BPJamsostek” melalui kegiatan mengajar sehari dengan peserta para pekerja formal di lingkungan lembaga pendidikan terkait.

“Kegiatan mengajar sehari yang kita laksanakan pada hari ini, bentuknya itu employee volunteering (EV). Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para guru dan seluruh pekerja di lingkungan Yaspen An-Nas mengenai jaminan sosial ketenagakerjaan,” terangnya.

Melalui kegiatan tersebut, Haris berharap para pekerja di sektor usaha formal, terutama guru, dapat mengetahui hak-hak mereka yang wajib dipenuhi pemilik perusahaan, lembaga usaha, atau yayasan tempat mereka bekerja.

Sementara, Pembina Yaspen An-Nas Kota Binjai, Juli Sawitma Nasution mengatakan, kepesertaan JSN-TK merupakan upaya memotivasi para guru, staf tata usaha, petugas keamanan, dan tenaga kebersihan untuk lebih meningkatkan kinerja, serta rasa cinta dan kepedulian mereka terhadap yayasan dan peserta didik. (ted/han)

Berdalih untuk Pengungsi Sinabung, Perambahan Hutan di Karo Meningkat

26 November 2019 11:23 AM

Gubsu-Minta-Perambah-Hutan-di-Karo-Ditindak — RAPAT EVALUASI: Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menghadiri rapat evaluasi relokasi tahap tiga di Siosar, Senin (25/11). SOLIDEO/SUMUT POS

KARO, SUMUTPOS.CO – Hal ini terungkap saat Pemkab Karo, BNPB, BPBD Propinsi Sumut, Kehutanan Propinsi Sumut, BPKP Perwakilan Sumut dan Forkopimda Kab. Karo menggelar rapat evaluasi dan percepatan relokasi tahap III di Siosar, Senin (25/11) siang.

Bupati Karo Terkelin Brahmana mengemukakan, rapat ini merupakan evaluasi permasalahan dan progres pelaksanaan sekaligus untuk merumuskan langkah-langkah pelaksanaan yang perlu disinergikan, hingga relokasi dapat terlaksana dengan baik dan cepat serta akuntabel. Untuk itu dalam rapat ini, Pemda Karo siap menerima saran dan masukan atas kondisi dan situasi saat ini sekaitan dengan pelaksanaan Relokasi yang sedang berlangsung, papar bupati.

Selain masalah di atas, Terkelin Brahmana menyebutkan mengenai adanya instruksi Gubsu secara lisan menegaskan maraknya perambahan hutan di wilayah Tahura sekitar dan jalan tembus Karo-Langkat, didengar ada isu mengatasnamakan pengungsi Sinabung dalam melakukan perusakan. “Untuk itulah selesai pembahasan evaluasi ini, agar bersama kita ambil langkah-langkah kongkrit percepatan relokasi tahap 3 kiranya dapat dirumuskan dalam penanganan terhadap perambahan tersebut. Dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi Sumut juga menyampaikan konsep penanganan atas permasalahan tersebut,”ungkapnya.

Sementara Kepala BPBD Propinsi Sumatera Utara Riadil Akhir Lubis membenarkan terkait maraknya perambahan hutan Tahura dan Karo – Langkat adalah atensi Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi. “Tahun 2020 mendatang kita sudah anggarkan dari Provsu untuk melakukan pembersihan warga yang mengatasnamkan pengungsi, ini sudah komitmen pak Gubsu,”tandas Riadil.

Senada dikatakan Dandim 0205 /TK Letkol Inf Taufik Rizal, jajarannya siap melakukan pembersihan oknum oknum yang berkeliaran yang mengatasnamakan pengungsi. apabila pihak provsu meminta, kita akan bantu sesuai aturan main. Dilain sisi kepala UPT kehutanan Tahura propinsi Sumatera Utara Ramlan Barus menilai ada peningkatan perambahan hutan di Karo-Langkat atas nama pengungsi.

Dalam catatan sebelumnya, hanya terdata berjumlah 31 Kepala keluarga, ternyata sekarang tahun 2019 ini sesuai hasil investigasi dan Kades setempat melonjak sangat tinggi menjadi 296 KK. “Ironisnya, temuan kami di lapangan sudah banyak masyarakat sesuai data sudah melakukan transaksi jual beli tanah, baik dari Kab. Karo maupun dari Kab. Langkat. Bahkan tidak segan-segan tanah tersebut sudah bersertifikat Grand Sultan (pengakuan bekas hak),” sebut Ramlan. (deo/han)

Gembira Ginting Pimpin Koswari Karo

26 November 2019 11:19 AM

KARO, SUMUTPOS.CO – Gembira Ginting resmi memimpin Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Korps Senior Wartawan Republik Indonesia (Koswari) periode 2019-2024 usai dilantik Ketua DPD Koswari Sumatera Utara, Drs Ir. Husni Husin MS di Hotel Green Garden Berastagi, Jumat (22/11).

Pelantikan ini dihadiri oleh Ketua Umum DPP Koswari Prof. Drs. Dj. Siahaan SH, Wakil Bupati Karo Cory Sriwati br Sebayang, Wakapolres Karo Hasian Panggabean SH MH, Danyonif 125/Simbisa Letkol Inf Anjuanda Pardosi, perwakilan Kajari Karo, tokoh masyarakat Karo sekaligus penasehat Koswari Karo Drs. Joy Harlim Sinuhaji dan lainnya.

Pelantikan Gembira Ginting beserta seluruh jajaran ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Ketua DPD Koswari Sumut, Drs. Ir. Husni Husin MS didampingi oleh Sekretaris Drs. Jenedi Sihotang.

Dalam arahannya, Husni menekankan agar wartawan di Karo khususnya yang tergabung dalam wadah Koswari, tetap menjadi wartawan yang profesional. Menurutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wartawan wajib berpegang pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

“Wartawan memiliki fungsi sebagai kontrol sosial. Wartawan dapat melakukan kritik namun harus bersifat konstruktif. Disamping itu, wartawan dan pemerintah merupakan mitra. Silahkan mengkritik, namun berikan solusi. Kritik yang membangun akan meningkatkan kemajuan daerah itu,” jelas Husni.

Dia juga menekankan, wartawan wajib memahami dan mematuhi 11 kode etik jurnalistik, agar bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya yakni mencari dan menyajikan informasi. “Kode etik ini sebagai landasan moral. Wartawan wajib tahu kode etik. Salah satunya berisi, wartawan Indonesia harus bersikap Independen,” tegasnya.

Ketua DPC Koswari Karo Gembira Ginting didampingi Sekretaris Pelita Monald Ginting S.Pd dan Bendahara Drs. Tambar Sembiring SH menyampaikan, Koswari sebagai kumpulan wartawan dari berbagai media massa, hadir di Karo guna bersinergi serta menjadi kontrol sosial bagi masyarakat dan pemerintah. “Jangan hanya mengandalkan kartu pers untuk menakut-nakuti pejabat dan masyarakat.

Sudah tidak jamannya, karena kita adalah mitra eksekutif, legislatif dan yudikatif serta masyarakat. Sebagai pilar keempat demokrasi, kedepan Koswari dituntut untuk lebih profesional dan berimbang,” tegas Gembira. Wakil Bupati Karo Cory Sriwati br Sebayang dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan pengurus DPC Koswari Karo.

Ia meminta agar pengurus agar melaksanakan program kerja dengan baik serta penuh tanggung jawab. Sementara, Penasehat DPC Koswari Karo Drs. Joy Harlim Sinuhaji alias Nonink menekankan agar wartawan terus meningkatkan profesionalismenya. Disamping itu, kedepan, wartawan dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman yang serba digital saat ini. (deo/han)

Petani Paksa Sekdakab Deliserdang ’Usir’ PTPN II

26 November 2019 11:12 AM

Petani-Simalingkar-Minta-Pemkab-Deliserdang-Surati-PTPN-II-Hentikan-Aktivitas-di-Bekala — PENJELASAN:Sekdakab Deliserdang, Darwin Zein memberikan penjelasan kepada perwakilan petani SPSB saat berunjukrasa di depan Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam. batara/sumut pos

PENJELASAN:Sekdakab Deliserdang, Darwin Zein memberikan penjelasan kepada perwakilan petani SPSB saat berunjukrasa di depan Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam.
batara/sumut pos — PENJELASAN:Sekdakab Deliserdang, Darwin Zein memberikan penjelasan kepada perwakilan petani SPSB saat berunjukrasa di depan Kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam. batara/sumut pos

LUBUKPAKAM, SUMUTPOS.CO – Ratusan petani asal Simalingkar, Kecamatan Pancurbatu yang tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam, Senin (25/11).

Mereka datang dengan harapan, agar Bupati Deliserdang bisa membantu menyelesaikan masalah lahan yang mereka kuasai sudah berpuluh-puluh tahun. Dengan membawa poster dan spanduk bertuliskan, agar lahan yang dikuasai mereka dibantu untuk dikeluarkan sertifikat hak milik. “Kami semua yang hadir di sini siap mati mempertahankan hak kami. Bupati harus punya perhatian sama kami. Usir PTPN II dari lahan kami,” kata Sulaiman Sembiring salah satu koordinator aksi.

Penanggung jawab aksi, Aris Wiyono berpendapat, kalau Pemerintah Daerah yakni Pemkab Deliserdang seolah-olah tinggal diam dalam masalah konflik agraria yang mereka alami. Begitu juga DPRD selaku wakil rakyat juga sampai hari ini belum mampu memberikan solusi guna penyelesaian konflik yang mereka alami.

“Padahal DPRD periode kali ini tinggal meneruskan apa yang dilakukan oleh DPRD pada era tahun 1999 yang pernah membuat rekomendasi kepada bupati untuk mengesahkan tanah tersebut untuk rakyat. Disisi lain, Badan Pertanahan Deliserdang pun seolah diam dan terkesan linglung, padahal jelas dan nampak di depan mata bahwa PTPN II telah menyelamatkan tanah yang mereka klaim bahkan PTPN II hendak dan telah menyalahgunakan peruntukan SHGU sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan pertanahan,” kata Aris.

Setelah setengah jam berorasi di depan gerbang, 10 orang perwakilan massa pun diterima aspirasinya secara langsung oleh Sekda Deliserdang, Darwin Zein di dampingi Kasatpol PP Suryadi Aritonang dan Camat Pancurbatu David E Tarigan. “Yang jelas distribusi masalah tanah kewenangannya itu bukan di bupati tapi di gubernur.

Kami pasti akan berpihak ke masyarakat selagi tidak bertentangan dan melanggar ketentuan yang ada. Kami nanti akan dalami masalah ini. Kami akan panggil pihak-pihak terkait seperti BPN dan PTPN untuk mencari tahu mengapa hal ini bisa terjadi,” kata Darwin.

Karena pada saat itu Darwin terus mendapat desakan, ia pun sependapat dan bersedia untuk memenuhi permintaan warga agar Pemkab membuat rekomendasi ke PTPN II, untuk menghentikan segala aktivitas di lahan yang menjadi sengketa sebelum ada keputusan resmi dari Pemerintah Pusat. “Kami akan surati agar bisa dihentikan kegiatan di lapangan,” kata Darwin.

Sementara Kabag Sekretariat Perusahaan PTPN II, Irwan yang didampingi Kabag Hukum Pertanahan Kennedy Sibarani, Kasubag Humas Sutan Panjaitan, Kuasa Hukum Sastra SH MKn dan Dr Ali Yusran Gea SH Mkn MH. Mereka menghormati aksi demo yang dilakukan para petani, walaupun pihak PTPN II telah memenangkan gugatan petani di PTUN dengan putusan PTUN Medan nomor 119/G/2018.

Dalam putusan dinyatakan, bahwa gugatan petani sebagai penggugat tidak diterima, yang dikuatkan lagi dengan putusan PTUN Medan nomor 146/B/2019. (btr/han)

Poldasu Tetapkan 24 Tersangka Kasus Bom Bunuh Diri di Mapolrestabes Medan, 3 Dipulangkan

26 November 2019 11:06 AM

Kapolda-Sumut-Irjen-Pol-Agus-Andrianto — Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Polda Sumut akhirnya menetapkan 24 orang sebagai tersangka terkait kasus bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan beberapa waktu lalu. Sedangkan 3 perempuan yang sempat diamankan, telah dipulangkan karena tidak terbukti terlibat.

“Dari 30 orang yang sempat diamankan, 24 orang di antaranya ditahan (22 pria dan 2 perempuan). Sedangkan 3 orang (perempuan) dipulangkan karena tidak terlibat, dan 3 lagi meninggal dunia,” ungkap Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto ketika diwawancarai di Mapoldasu, Senin (25/11).

Kata Agus, semua orang yang ditahan berada di Mapolda Sumut. Sementara untuk yang perempuan ditahan di Mako Brimobn

“Tidak ada yang dibawa ke Mabes Polri (Densus 88 Antiteror), semuanya di sini (Mapolda Sumut dan Mako Brimob),” sebut dia.

Agus menyatakan, pihaknya dengan berkoordinasi tim Densus 88 Antiteror masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kasus tersebut. “Kita akan terus mendalami jaringan teroris yang ada di Sumut ini, mudah-mudahan kita bisa amankan, apalagi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2020,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, aksi bom bunuh terjadi di Mapolrestabes Medan pada (13/11) pekan lalu. Aksi terorisme tersebut diduga dilakukan pemuda berusia 24 tahun bernisial RMN. Polisi kemudian melakukan pengembangan kasus hingga menangkap 29 orang di Sumut dan Aceh. Namun, 2 di antaranya yang ditangkap di kawasan Hamparan Perak terpaksa ditembak mati karena melakukan perlawanan. Artinya, tinggal 27 orang yang diamankan.

“5 orang di antaranya yang diamankan merupakan perempuan. Rata-rata yang ditangkap masih muda dan menyesal ikut dalam jaringan tersebut. Jaringan atau kelompok ini melakukan pengajian khusus, dengan jumlah dan orang-orangnya tertentu. Mereka memiliki kemampuan masing-masing, ada yang bisa merakit (bom), guru atau perekrut dan lainnnya,” kata Agus.

Sementara, Kepala Bidang Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja menuturkan, kelompok jaringan teroris ini memanfaatkan media sosial. Artinya, media sosial cukup berperan dalam jaringan ini apalagi rata-rata para tersangka usianya antara 20 tahun hingga 40 tahun.

“Kelompok jaringan teroris ini memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi. Diharapkan kepada masyarakat khususnya anak muda jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang diperoleh dari media sosial. Anak muda harus lebih selektif lagi dalam menerima informasi dari dunia maya,” ujarnya.

Densus Cari Persembunyian JAD di Medan

Densus 88 Antiteror terus mengendus kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Medan. Diduga, masih ada anggota kelompok tersebut yang bersembunyi. Hingga kemarin 74 terduga teroris kelompok JAD telah dibekuk.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menuturkan, kelompok teroris yang berada di balik bom Polrestabes Medan saat ini masih dideteksi. Ada kemungkinan mereka menyebar di beberapa kota. “Saya belum dapatkan data di kota mana saja,” paparnya.

Saat ini Densus 88 Antiteror terus bekerja. Sedang ditunggu apakah ada penambahan penangkapan terduga teroris. Sebelumnya, dipastikan ada 74 terduga teroris yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. “Siapa lagi dan di mana, kita tunggu Densus dulu,” ucapnya.

Dia menjelaskan, Polri berupaya mendeteksi dini adanya aksi teror. Sekaligus berupaya mencegah terjadinya aksi teror. “Densus terbukti memiliki pengalaman menangani semua itu,” terangnya.

Sementara itu, pengamat terorisme Al Chaidar mengatakan, kelompok teroris tersebut sebenarnya mendapatkan energi dari orang yang tidak puas dengan kondisi negara. Salah satunya yang merasa bahwa negara ini masih sangat sekuler. “Perlu untuk mengakomodasi masyarakat yang selama ini ingin memurnikan diri,” terangnya.

Salah satu contohnya di Provinsi Aceh. Aksi terorisme di provinsi yang menerapkan syariat Islam itu sangat minim. Minimnya aksi terorisme tersebut disebabkan sudah tidak ada lagi motivasi mengikuti kelompok teroris. “Syariat Islam sudah ditegakkan, apa lagi?” urainya.

Dia menjelaskan, perlu diakomodasi syariat Islam dalam hukum di Indonesia. Namun, itu hanya berlaku untuk muslim. “Yang nonmuslim bisa hukum dengan agama masing-masing.”

Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengkhawatirkan kemungkinan kelompok masyarakat yang percaya NKRI tetapi ingin menerapkan syariat Islam ditarik ke kelompok yang cenderung menggunakan kekerasan untuk menerapkan syariat.

“Jangan sampai 49 persen yang setuju NKRI ini ditarik ke 18 persen yang cenderung menerima kekerasan untuk motif agama,” tutur Kasubdit Kontra Propaganda Direktorat Pencegahan Deputi I BNPT Kolonel Sujatmiko.

Hal itu wajar dikhawatirkan karena kelompok teroris itu diketahui terus berupaya merekrut anggota. Terutama melalui dunia maya yang intensitasnya begitu tinggi. (ris/idr/c6/oni/jpc)

Misi Ulang Sejarah, Indonesia vs Thailand

26 November 2019 11:00 AM

EMBAN MISI
Egy Maulana Vikri dkk mengemban misi mengulang sejarah perolehan medali emas di SEA Games 2019. — EMBAN MISI Egy Maulana Vikri dkk mengemban misi mengulang sejarah perolehan medali emas di SEA Games 2019.

JAKARTA- Perjuangan Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2019 bakal dimulai, Selasa (26/11) sore ini. Egy Maulana Vikri dkkn

bakal menghadapi tim kuat Thailand di Rizal Memorial Stadium, Filipina. Duel ini bakal disiarkan langsung RCTI mulai pukul 14.30 WIB.

Garuda Muda berharap bisa memutus puasa medali emas sejak terakhir meraihnya 28 tahun silam, usai mengandaskan Thailand di final lewat adu penalti. Pelatih Timnas Indonesia U-23 Indra Sjafri menegaskan, misinya tersebut. Ia berharap, anak asuhnya bisa mengulang sejarah di cabang olahraga terpopuler ini.

“Kami akan berjuang. Karena keberadaan kami di sini ialah menjalankan misi untuk mengulang sejarah menjadi juara,” kata Indra Sjafri dilansir situs PSSI.

Memang, prestasi tertinggi Indonesia saat menjadi juara adalah pada 1991 silam, saat SEA Games digelar di Filipina. Saat itu emas diraih dan menjadi catatan terakhir. “ Inilah yang kami perjuangkan,” tegasnya.

Skuad Garuda Muda sendiri sudah berada di Manila sejak pekan lalu. Mereka langsung bersiap dan beradaptasi lebih awal di Manila. Tujuannya untuk bisa memantapkan taktikal menghadapi Thailand.

Sebelum mentas di SEA Games 2019, pasukan Indra Sjafri sudah melewati berbagai persiapan seperti pemusatan latihan dan laga uji coba. Terakhir, Garuda Muda dua kali menghadapi Iran U-23 dan memetik satu hasil imbang 1-1 serta satu kemenangan 2-1.

Persiapan matang tentu sangat dibutuhkan untuk menghadapi Thailand yang saat ini menyandang status juara bertahan. Tim berjuluk The War Elephants itu juga tercatat sebagai tim tersukses dari cabor sepak bola SEA Games dengan koleksi 16 emas sepanjang sejarah.

Sayang, pada SEA Games kali ini, Thailand dilanda sedikit masalah. Tim asuhan Akira Nishino itu terpaksa hanya membawa 19 pemain dari 20 kuota yang disediakan. Satu pemain senior Ekanit Panya terpaksa dicoret lantaran cedera lutut.

“Kami terpaksa hanya membawa 19 pemain karena Ekanit cedera. Sayangnya kami tidak bisa memasukkan pemain tambahan karena sudah terlanjur mendaftarkan skuat. Sesuai regulasi, daftar tersebut tidak bisa diubah,” tutur Akira.

Tahun ini, kedua tim sudah dua kali bentrok. Pertama, Indonesia menang 2-1 pada final Piala AFF U-22 2019 di Phnom Penh, Kamboja, 26 Februari silam. Kedua, Garuda Muda takluk 0-4 pada kualifikasi Piala Asia U-23 2020 di Hanoi, Vietnam, 22 Maret lalu. (dkk/jpnn)

20 Finalis Puteri Indonesia Sumut 2020 Dapat Wejangan dari Gubsu

26 November 2019 10:53 AM

Pembekalan-Putri-Indonesia-Sumut-2020 — FINALIS: Gubsu Edy Rahmayadi dan Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, foto bersama 20 finalis Putri Indonesia Sumut 2020 usai memberi pembekalan di Rumah Dinas, Senin (25/11).

Edy: Berdoa dan Berusahalah Kalian

FINALIS: Gubsu Edy Rahmayadi dan Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis, foto bersama 20 finalis Putri Indonesia Sumut 2020 usai memberi pembekalan di Rumah Dinas, Senin (25/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 20 perempuan cantik bersaing menjadi wakil Sumatera Utara (Sumut) dalam ajang Puteri Indonesia 2020 di Jakarta. Saat ini, audisi Puteri Indonesia Sumatera Utara 2020 telah memasuki babak semifinal.

Sebelum memasuki malam grand final yang akan digelar di Regale Convention Centre, 29 November 2019 mendatang, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, memberi pembekalan kepada para finalis Puteri Indonesia Sumut di Aula Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman Medan, Senin (25/11).

Edy yang tampak senang dengan kecantikan dan keterampilan para wanita cantik itu berharap, Puteri Indonesia asal Sumut bisa membesarkan dan mengharumkan nama Sumut di kancah nasional.

“Besarkan nama Sumatera Utara, kenalkan Sumatera Utara di pentas nasional sehingga besar nama provinsi kita ini,” kata Edy.

Edy juga berpesan, kepada para finalis yang tidak terpilih, tetap berpikir positif dan tidak berkecil hati. Semuanya harus bersyukur dan terus berkarya sesuai dengan kemampuannya. “Jadi sebenarnya yang 20 ini sudah menang semua, tapi memang harus ada 1 yang mewakili Sumatera Utara di nasional, jangan berkecil hati yang kalah, teruslah berbuat untuk Sumatera Utara ini,” pesan Edy.

Selain itu, Edy juga berpesan agar semuanya selalu berdoa dan terus berusaha semaksimal mungkin. “Berdoa dan berusahalah kalian, semoga Tuhan selalu melindungi kalian, baik-baiklah, sehingga berhasil meraih cita-cita,” ujarnya.

Senada dengan Gubernur, Ketua Dewan Pembina Puteri Indonesia Sumatera Utara Nawal Edy Rahmayadi mengatakan, Sumut memiliki kebudayaan dan sumber daya alam yang beragam. Untuk itu, keberagaman tersebut haruslah ditunjukkan di pentas nasional oleh Puteri Indonesia Sumut yang terpilih nanti. “Bawalah nama Sumut dengan baik, melalui budayanya yang sangat beragam, dengan etnis yang beragam pula, tapi bisa hidup dengan damai di Sumatera Utara ini,” kata Nawal, yang juga Ketua TP PKK Provinsi Sumut.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi Sumut Nurlela mengatakan, para finalis agar peka dengan isu kekerasan dan diskriminasi kepada perempuan. Di antaranya human trafficking, kekerasan rumah tangga, hingga diskriminasi perempuan di lingkungan manapun.

“Hal-hal seperti ini perlu diingat oleh para finalis, agar isu-isu seperti ini gemanya bisa lebih luas, sehingga masyarakat luas menyadari hal tersebut dan kejadian seperti itu bisa berkurang bahkan tidak ada lagi,” kata Nurlela.

Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Putri Indonesia Sumut 2020 Cashtry Meher mengatakan, dalam mencari sosok untuk mewakili Sumut mereka tak hanya melihat kecantikan saja. “Mereka harus pintar. Tidak hanya menonjolkan kecantikan semata,” jelas Cashtry Meher didampingi Sekretaris Panitia Penyelenggara Putri Indonesia Sumut 2020 R Mawarni Putri Tampubolon, di Medan, Minggu (17/11) lalu.

Dalam kesempatan itu, mereka juga memperkenalkan 20 finalis yang masuk semi final. 20 perempuan cantik itu, merupakan warga dari Medan, Pematangsiantar, dan kabupaten kota lainnya. Dia menegaskan, penilaian terhadap para peserta dilakukan tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

“Kita objektif dalam penilaian. Harapan saya sebagai ketua panitia, kiranya Putri Indonesia Sumut bisa mewakili di tingkat nasional. Apabila di tingkat nasional mereka menang bisa membawa nama baik Sumut dan promosikan pariwisata Sumut,” tandasnya.

Sekretaris Panitia Penyelenggara Putri Indonesia Sumut 2020 R Mawarni Putri Tampubolon menambahkan, dari ratusan yang mengambil formulir hanya 27 peserta yang mengikuti seleksi. “Banyak yang tidak percaya diri sepertinya. Buat kita 20 orang peserta saat ini peluangnya sama,” terangnya.

Dia juga mengayakan, masyarakat umum bisa menyaksikan malam grand final yang akan digelar di Regale Convention Centre, Jumat (29/11) malam. “Kita jual tiket untuk malam grand final. Kita harap masyarakat support event kita. Untuk tiket bisa melalui instagram kita di @putriindonesiasumut2020,” pungkas Mawar. (prn/bbs)

Gelar Makan Ikan Bersama di Pasar Cemara, MUI Medan Pastikan Ikan Laut Halal

26 November 2019 10:46 AM

BAKAR IKAN: Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution ikut menyaksikan masyarakat membakar ikan di Pasar Cemara, Medan, Senin (25/11). Akhyar mengimbau masyarakat untuk tidak takut makan ikan.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – KASUS pembuangan bangkai babi ke sungai, menyebabkan masyarakat enggan mengonsumsi ikan, Gerakan makan ikan pun dibuat untuk mengembalikan minat masyarakat membeli ikan. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan dan Plt Wali Kota Medan pun mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir mengkonsumsi ikan, khususnya ikan dari laut.

Komunitas Pedagang Ikan Kota Medan bersama MUI dan Pemko Medan menggelar makan bersama hasil olahan laut di Pasar Cemara, Senin (25/11). Hasil laut seperti ikan, udang dimasak dengan cara dibakar dan digoreng dibagikan kepada masyarakat secara gratis.

Hal ini dilakukan untuk menepis isu yang tengah berkembang di masyarakat bahwa ikan laut terkontaminasi bangkai babi yang dibuang ke sungai beberapa waktu lalu. Wakil Ketua MUI Medan, Hasan Matsum mengatakan, meski sejumlah sungai terkontaminasi bangkai babi, dan alirannya bermuara ke laut, MUI memastikan ikan laut layak dikonsumsi.

“Secara hukum Islam, ikan di sungai dan laut itu halal, walaupun ada bangkai babi di sungai, tidak perlu khawatir,” ujarnya.

Diakuinya, menurunnya jumlah ikan yang dikonsumsi masyarakat belakangan ini tidak terlepas dari kekhawatiran umat Islam. “Karena bangkai babi di buang ke sungai dan muara laut, membuat umat muslim menjadi alergi dan jijik dengan sesuatu yang haram. Dampak psikologis masyarakat ini karena khawatir mengandung hal yang haram membuat enggan mengkonsumsi ikan. Padahal tidak demikian, “ jelasnya.

Sementara itu, Plt Wali Kota Medan, Akhyar Nasution mengajak seluruh masyarakat Kota Medan untuk mengkonsumsi ikan dan hasil laut lainnya. Pasalnya saat ini warga takut mengkonsumsi ikan akibat ulah orang yang tidak bertanggung jawab telah membuang bangkai babi di sungai dan warga takut tertular virus hog cholera yang menyerangi babi tersebut.

“Ikan yang dijual di pasaran merupakan ikan yang aman dan layak kita konsumsi. Ikan yang dijual merupakan ikan yang berasal dari tengah laut artinya ikan tersebut aman untuk dikonsumsi,” kata Akhyar.

Menurut Akhyar, ikan yang berada di pasaran aman tidak terkena virus hog cholera seperti yang saat ini dirisaukan warga, sebab ikan yang ada di pasaran berasal dari laut tengah sehingga aman dari sesuatu yang menjijikan. “Marilah kita makan ikan, karena dengan makan ikan anak-anak dapat tumbuh berkembang dengan penuh gizi, sehat serta cerdas.

Ikan yang ada di pasaran aman dari bakteri hog cholera aman dari sesuatu yang menjijikkan dan setelah diteliti oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ikan tersebut tidak terkena virus dan aman di konsumsi. Air yang berada di tengah laut juga sudah diteliti dan sama sekali tidak ada sedikitpun mengandung virus tersebut. Ayo kembali makan ikan,” ajaknya.

Ketua Komunitas Pedagang Ikan se-Kota Medan, Juwari mengatakan, sejak ditemukannya bangkai babi yang diduga terjangkit virus hog cholera di sungai, penjualan ikan laut menurun drastis. Permintaan akan ikan berkurang, masyarakat takut mengkonsumsi ikan karena terkontaminasi bangkai babi. “Harga dan permintaan turun 80 persen,” ujarnya di lokasi acara.

Pada acara makan ikan bersama ini, pihaknya menyediakan 500 hasil tangkapan laut. “Ada setengah ton ikan yang disiapkan untuk makan gratis,” jelasnya.

Pantauan di lokasi, ikan hasil laut diolah sedemikian rupa seperti dibakar, di goreng. Masyarakat yang hadir juga terlihat antusias. (bbs)

Pendaftaran CPNS Diperpnajang, Pelamar Capai 4,8 Juta Orang

26 November 2019 10:37 AM

Pelamar-CASN-Di-Kota-Tebingtinggi — SEPI: Kantor BKD Kota Tebingtinggi yang terletak di Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi. Sopian/Sumut Pos

SEPI: Kantor BKD Kota Tebingtinggi yang terletak di Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi.
Sopian/Sumut Pos — SEPI: Kantor BKD Kota Tebingtinggi yang terletak di Jalan Gunung Lauser Kota Tebingtinggi. Sopian/Sumut Pos

SUMUTPOS.CO – Pelamar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 membeludak. Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melaporkan, hingga Senin (25/11) sore, jumlah pelamar CPNS 2019 telah mencapai 4,8 juta orang. Namun dari jumlah tersebut, baru 3.952.266 pelamar CPNS 2019 yang mengisi formulir, dan hanya 3.257.777 pelamar menuntaskan langkah pendaftaran hingga tahap ‘submit’.

Karena itu, BKN memperpanjang masa pendaftaran CPNS 2019 hingga tanggal 30 November.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor: 04/PANPEL.BKN/CPNS/XI/2019 tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran dan Penyesuaian Jadwal Tahapan Seleksi Serta Penyesuaian Pelamar Disabilitas pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2019.

Sebelumnya, pemerintah memang memperpanjang masa pendaftaran CPNS 2019. Hal ini sesuai dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor B/1236/M.SM.01.00/2019 tentang Pendaftaran CPNS Bagi Penyandang Disabilitas dan berdasarkan hasil Rapat Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) pada, Kamis (21/11).

Atas dasar ini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meminta seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) mengundurkan penutupan Pendaftaran CPNS sekurang-kurangnya 15 hari.

Setelah diperpanjang, angka pendaftar CPNS 2019 yang sudah membuat akun terpantau naik sebanyak 151.649 orang dibandingkan data terakhir pada Minggu (24/11/2019). Sementara jumlah yang memasukkan formulir naik 350.397 orang.

Sebagai informasi, sudah ada 522 instansi yang membuka formasi. Total instansi yang ikut CPNS 2019 adalah 67 kementerian/lembaga dan 461 pemerintah daerah.

Hingga saat ini, lowongan CPNS di Kementerian Hukum dan HAM terutama untuk formasi Penjaga Tahanan (Pria) masih jadi primadona di seleksi CPNS 2019.

Sementara Kementerian Riset dan Teknologi, Setjen KOMNAS HAM, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi salah satu instansi yang sepi peminat pendaftar CPNS 2019.

Meski pelamar CPNS 2019 telah memasuki 4,8 juta orang dan telah mengalahkan jumlah pelamar CPNS 2018, namun ternyata setidaknya ada 10 formasi CPNS 2019 yang nihil peminat.

Formasi tersebut antara lain: Pengelola Pemeliharaan Laboratorium, Pengelola Grafik Perjalanan Kereta Api, Pengelola Kelistrikan Perkeretaapian, Masinis Iii Kapal Kelas I, Penelaah Manajemen Lantas (Traffic Management Specialist).

Kemudian Asisten Ahli – Dosen Aplikasi Komputer Perbankan, Asisten Ahli – Dosen Arkeologi, Asisten Ahli – Dosen Arudl Wal Qawafi, Asisten Ahli – Dosen Asas-Asas Kebudayaan Islam, serta Asisten Ahli – Dosen Audit Perbankan Syari‘Ah.

Sementara itu, 10 instansi dengan pelamar terbanyak yakni Kementerian Hukum & HAM 486.821 pelamar, Kementerian Agama 65.667 pelamar, Kejaksaan Agung 53.525 pelamar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 42.450 pelamar, Pemerintah Provinsi Jawa Timur 35.186 pelamar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 30.129 pelamar, Mahkamah Agung RI 26.309 pelamar, Pemerintah Provinsi Jawa Barat 24.651 pelamar, Kementerian Kesehatan 19.479 pelamar, dan Pemerintah Kab. Bogor 17.866 pelamar.

Selanjutnya, ada top 10 formasi dengan pelamar terbanyak. Hingga saat ini, rupanya jabatan Penjaga Tahanan (pria) masih terus bertahan di posisi teratas:

Penjaga Tahanan (Pria) 216.848
Ahli Pertama – Guru Kelas 182.111
Pelaksana/Terampil – Bidan 140.076
Pelaksana/Terampil – Perawat 111.305
Ahli Pertama – Guru Agama Islam 108.437
Penjaga Tahanan (Wanita) 97.115
Ahli Pertama – Guru Matematika 86.082
Ahli Pertama – Guru Bahasa Inggris 79.637
Ahli Pertama – Guru Bahasa Indonesia 68.034
Ahli Pertama – Guru Penjasorkes 63.263

16.576 Pelamar CASN Di Kota Tebingtinggi

Sementara itu, perekrutan pelamar CPNS di Kota Tebingtinggi tahun 2019 mencapai 16.576 pelamar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tebingtinggi Syaiful Fachri, Senin (25/11) menyatakan, kuota CPNS Tebingtinggi hanya 277 formasi. “Untuk formasi tenaga kesehatan sebanyak 71 orang, formasi tenaga pendidikan sebanyak 131 orang dan formasi umum sebanyak 75 orang,” jelas Fachri.

Adapun berkas yang sudah masuk sebanyak 15.131 berkas dari Kantor Pos. Sebanyak 730 berkas sudah diverifikasi dan memenuhi syarat. Sisanya tidak memenuhi syarat sebanyak 551 berkas. “Verifikasi berkas akan dilakukan sampai tanggal 23 Januari 2020,” jelasnya. (ian/kps/bbs)