MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kantor wilayah Sumut menerima kunjungan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di kantor BPKP wilayah Sumut di Jalan Gatot Subroto Kota Medan, Senin (25/11). Kunjungan Komite IV DPD RI dilakukan guna membahas sistem keuangan desa dalam penggunaan Dana Desa di Indonesia.

“Kami ucapkan selamat datang kepada komite IV DPD RI, kami berharap kunjungan ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua, terkhusus bagi para pengelola anggaran agar dapat memaksimalkan dana desa untuk memaksimalkan pembangunan di desanya masing-masing. Kami berharap pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik dan transparan,” ucap Kepala BPKP Sumut, Yono Andi Atmoko.

Sementara itu, Ketua Komite IV DPD RI, Elviana yang turut hadir dalam kesempatan itu mengatakan, pihaknya telah berkeliling Indonesia untuk menampung aspirasi masyarakat dan para pengguna anggaran dana desa.

“Berbagai aspirasi dan keluhan telah kita tampung, tidak kecil yang dikucurkan untuk dana desa ini, maka harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Tapi tentunya dengan pengawasan yang jelas dan terukur agar tetap digunakan pada jalurnya,” ujarnya.

Mewakili anggota DPD RI lainnya, Elviana juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada BPKP yang telah membuat sistem penggunaan dana desa.

“Total ada 70.598 desa di seluruh Indonesia. Dana desa kini semakin terbuka, seperti apa pengelolan dana desa semua harus tahu. Kunjungan ini akan menjadi modal pertimbangan bagi kami untuk dana desa pada APBN 2020 dan 2021 nanti,” tuturnya.

Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelompok Pemerintahan Desa, Djoko Prihardono menerangkan, pihaknya juga telah menyiapkan aplikasi Siskeudes (sistem keuangan desa) untuk mempermudah tata kelola keuangan desa.

“Aplikasi ini gratis, kita harapkan dapat mempermudah rekan-tekan kita yang mengelola dana desa agar dapat menggunakan dana desa dengan baik. Ke depannya dana desa dipastikan akan meningkat, maka akuntabilitas keuangan desa juga harus semakin baik,” pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, para perwakilan pemerintahan desa juga turut menyampaikan aspirasinya. Mereka berharap agar pengawasan dana desa justru menjadi pencerahan bagi para pengguna anggaran, bukan justru membuat takut untuk mempergunakannya. Begitu juga dengan proses pencairan dana, agar dapat dilakukan dengan prosedur yang lebih mudah. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, mulai dari eselon II, III dan IV dites urin, Senin (25/11). Kegiatan yang dilakukan di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubsu itu, dilakukan secara mendadak.

Alhasil, sebagian besar pejabat mengaku terkejut adanya kegiatan itu. Sebab undangan yang mereka terima sebelumnya adalah untuk rapat evaluasi. Tes urine diinisiasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprovsu, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut itu, tampak ramai diikuti para pejabat eselon. Mereka bahkan berdesak-desakan untuk segera mengikuti tesn

Kadis Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Zubaidi misalnya, mengaku telah mengikuti tes urine itu. Hal senada juga dikatakan Kadis Tenaga Kerja Sumut, Harianto Butarbutar dan Kadis Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumut, Halen Purba.

Menurut Plt Kepala BKD Sumut, Syahruddin Lubis, tes urine yang digelar terkesan mendadak itu adalah sebagai bagian dari pembinaan ASN, khususnya bagi pejabat eselon. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah pejabat eselon Pemprov Sumut menggunakan narkoba atau bebas narkoba. “Kalau bebas narkoba tentu itu yang kita inginkan, sebagaimana arahan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur, semua ASN di lingkungan Pemprov Sumut harus bebas narkoba,” ujarnya.

Jika nantinya terbukti menggunakan narkoba, pejabat eselon tersebut wajib dijatuhi sanksi, seperti sanksi ringan, sedang dan berat. “Yang paling berat adalah berujung penundaan kenaikan pangkat dan pencopotan jabatan,” tegas dia.

Selain itu, tes urine itu juga agar pimpinan tidak kecolongan dalam mengangkat seorang pejabat ke jabatan berjenjang. Tes urine itu juga bagian dari komitmen ASN bahwa Pemprov Sumut bebas narkoba sebagaimana yang sudah diikrarkan sebelumnya.

“Ini agar dipastikan dulu pejabat yang akan diangkat ke jabatan yang lebih tinggi ataupun mutasi, tidak menggunakan narkoba karena yang menggunakan narkoba, sudah pasti tak akan bisa bekerja optimal, apalagi dalam upaya kita bersama mewujudkan Sumut yang bermartabat,” pungkasnya.

Secara terpisah Gubsu Edy Rahmayadi yang ditanya wartawan atas kegiatan tes urine pejabat eselon, menyatakan bahwa dirinya siap menindak tegas bilamana nanti dari tes urine didapati ada pejabat Pemprovsu positif narkoba. “Bila perlu saya pecat,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Forum Honorer Indonesia (FHI) Kota Medan meminta Pemko Medan lebih peduli terhadap nasib dan kesejahteraan para guru, terkhusus guru Honorer di Kota Medan, yakni mendapatkan upah layak, setidaknya standar Upah Minimun Kabupaten/Kota (UMK).

“Tolong perjuangkan nasib kami agar mendapatkan upah layak, setidaknya standar UMK, tolong beri kami dan keluarga kami jaminan kesehatan. Dan kami juga meminta agar upah kami bisa diberikan tepat waktun

tidak terlambat lagi. Begitu juga bila ada bantuan-bantuan dari pemerintah untuk para guru honorer agar bisa langsung disalurkan dan tidak ditahan-tahan lagi,” ujar Ketua FHI Kota Medan, Fahrul Lubis, selaku mewakili seluruh guru Honorer di Kota Medan.

Dikatakan Fahrul, meski kesejahteraan hidup guru, khususnya guru honorer masih jauh dari kata layak, namun para guru honorer tidak pernah menyesali hidupnya sebagai seorang guru. Sebab, menjadi guru bukan hanya sebagai sebuah profesi, tetapi lebih dari itu.

“Jadi guru itu bukan sekadar profesi, tapi juga pengabdian. Pengabdian kepada bangsa dengan cara mencerdaskan kehidupan anak bangsa, karena pendidikan merupakan jembatan kemajuan sebuah bangsa. Kami tak pernah menyesal menjadi guru, kami justru bangga menjadi guru,” kata Fahrul Lubis.

Dikatakan Fahrul, menjadi guru adalah cita-citanya sejak kecil. Baginya, membagi ilmu kepada banyak orang merupakan kebahagian yang tidak bisa dinilai dengan apapun. “Jadi guru itu mungkin bukan sebuah profesi yang luar biasa, tetapi orang-orang hebat diluar sana itu adalah bukti pentingnya keberadaan sosok guru untuk menjadikan seseorang menjadi luar biasa. Hal itu yang membuat saya sangat bangga menjadi seorang guru,” ujarnya.

Tak lupa Fahrul mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional kepada setiap guru yang ada di Indonesia, terkhusus di Kota Medan. “Semoga momen hari guru ini dapat kita jadikan sebagai sebuah semangat baru dalam meningkatkan dunia pendidikan di Indonesia, termasuk di Kota Medan. Kita yakin dan percaya, bangsa yang paling baik pendidikannya adalah bangsa yang paling dekat dengan kemajuan. Selamat Hari Guru,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascadihentikannya pembongkaran atau penertiban reklame bermasalah, sejumlah reklame liar kembali mulai bermunculan di sejumlah titik di Medan. Reklame liar yang berdiri diduga menyalahi aturan atau ketentuan yang ada, seperti tertuang pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 17/2019n

Pantauan di lapangan, Senin (25/11), memang reklame yang berdiri saat ini sudah tidak lagi berada di badan atau median jalan. Reklame tersebut berdiri di persil atau lahan masyarakat yang disewa oleh pengusaha advertising. Namun, panel materi iklannya melewati persil yang ada.

Padahal, ketentuannya panel tidak boleh melewati batas persil. Salah satunya, reklame di Jalan HM Yamin persimpangan Jalan Gudang. Selain itu, ada juga tiang reklame yang berdiri di sempadan sungai persisnya di Jalan Zainul Arifin atau Kampung Madras. Kemudian, papan reklame yang melekat seperti di sejumlah lokasi seperti Jalan Iskandar Muda dekat Pasar Pringgan malah melewati batas gedung.

Tak hanya itu, di Jalan Suprapto Simpang Jalan Pemuda juga ada reklame melekat yang melewati luas bangunan. Padahal, Jalan Suprapto sendiri masuk ke dalam ruas jalas yang dilarang berdiri reklame. Sedangkan di Jalan S Parman Simpang Jalan Adam Malik, ada juga terlihat dua reklame saling tumpang tindih. Bahkan, ada pula reklame yang terpasang di jembatan penyemberangan orang yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto.

Ketua Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Sumut, Hasan Pulungan meminta Pemko Medan untuk mengaktifkan kembali penertiban reklame bermasalah. Terutama, reklame liar yang sudah mulai menjamur di Medan. “Kalau yang liar (reklame) seharusnya Pemko Medan harus tindak tegaslah,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Senin (25/11).

Hasan mengaku kecewa terhadap Pemko Medan terkait persoalan reklame. Kata dia, sampai saat ini P3I Sumut tidak pernah dilibatkan atau diundang ketika Pemko Medan menerbitkan aturan tentang reklame. “P3I sumut tidak pernah diundang untuk pembuatan Perwal 17/2019, bahkan tidak ada sosialisasi dari perwal tersebut langsung dijalankan,” beber Hasan sembari menambahkan, pihaknya juga tengah fokus memperjuangkan agar regulasi terkait reklame yang dibuat bisa melibatian P3I.

Sementara, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Medan, Ardhani Syahputra mengatakan, pihaknya tidak bisa serta-merta menindak reklame yang menyalahi aturan. Menurutnya, ada standar operasional prosedur (SOP) yang berhak menyatakan reklame menyalahi aturan, yaitu Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) khususnya untuk reklame melekat atau plank merek toko.

Sedangkan untuk reklame bertiang berukuran di atas 24 meter, kata dia, menjadi kewenangan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Penataan Ruang (Dinas PKP2R). “Kami tidak bisa langsung bilang itu (reklame) salah, berdiri di luar ketentuan, meskipun berizin. Harus dari salah satu instansi itu yang memberikan rekomendasi,” akunya.

Ardhani menyebutkan, tiang reklame yang berdiri di Jalan HM Yamin dekat persimpangan Jalan Gudang sudah memiliki izin. Selain itu, berdiri juga di atas persil bukan fasilitas umum. “Izinnya ada. Kalau panelnya menyalah ke badan jalan, kami tidak bisa bilang karena harus dari Dinas PKP2R dulu,” ujarnya.

Pun begitu, dia mengaku, penertiban reklame liar atau yang tidak memiliki izin secara rutin dilakukan. “Kami hanya bisa tindak yang jelas-jelas menyalah saja,” pungkasnya. (ris/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi tetap berkomitmen meningkatkan kesejahteraan para guru honorer. Hal tersebut sudah dimulainya sejak 2018, dengan menaikkan gaji guru honorer dari Rp40 ribu per jam menjadi Rp90 ribu per jam.

“Inilah yang harus kita pikirkan. Bagaimana caranya gaji mereka bisa terus bertambah. Tahun lalu kan sudah kita naikkan, dari Rp40 ribu menjadi Rp90 ribu. Ke depan bagaimana ini terus meningkat,” katanya menjawab wartawan di Kantor Gubsu, Senin (25/11).

Edy kembali menegaskan, perhatian dan keseriusannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru di daerah ini. Karena menurutnya guru merupakan pilar suatu bangsa yang membentuk karakter bangsa.

“Kesejahteraan guru itu penting. Sekarang kita sudah menaikkan gaji honorer dari Rp40.000 menjadi Rp90.000. Jangan lihat kenaikan Rp50.000, ini terkait kesanggupan keuangan kita. Kenaikan Rp50.000 itu satu tahunnya kami butuh Rp250 miliar untuk membayar gaji-gaji honorer,” kata dia.

Gubsu optimis, dengan semakin baiknya keuangan Pemprovsu maka akan semakin baik pula kesejahteraan guru. “Kita akan terus evaluasi ini, sekarang kemampuan kita masih Rp50.000, tetapi ketika keuangan kita semakin baik maka kesejahteraan guru juga akan membaik,” ujarnya.

Ada sekitar 200 guru dari berbagai sekolah yang hadir pada acara ziarah dan tabur bunga di Taman Makan Pahlawan tersebut. Bersama Gubsu, para guru ziarah dan menabur bunga ke beberapa makam pahlawan. Makam yang tidak dilewatkan Edy Rahmayadi adalah makam ayahnya, Rachman Ishaq.

“Pahlawan-pahlawan inilah soko guru kita, jadi wajarlah kalau kita menghargai perjuangan mereka di hari guru. Sekarang giliran kita mengisi kemerdekaan ini, dan guru punya peran yang besar untuk mengisi kemerdekaan itu, mendidik anak-anak kita, membentuk karakter bangsa,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis mengatakan, kehadiran hampir seluruh OPD lingkungan Pemprov Sumut pada acara ini sebagai bentuk penghargaan kepada para guru. “Hampir semua OPD di lingkungan Pemprov Sumut hadir pada acara ini, ini salah satu bentuk penghargaan kita kepada guru-guru yang ada di Sumut. Tanpa guru kita tidak akan berdiri di sini sekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam memeringati Hari Guru Nasional 2019, Gubsu bersama para guru dan pejabat di lingkungan Pemprovsu mengadakan ziarah dan menabur bunga di Taman Makam Pahlawan Medan. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan saat ini belum menerima informasi lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), terkait soal pembangunan Tol Dalam Kota. Baik pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan masih menunggu kelanjutan dari pemprovsu.

“Kalau itu (proyek) provinsi, kita hanya bisa menunggu instruksi selanjutnya dari pemerintah (provinsi),” ujar Kadis PKPPR Kota Medan, Benny Iskandar ST MT kepada Sumut Pos, Senin (25/11).

Benny mengaku tidak mengetahui pasti sudah sampai di mana progres rencana pembangunan tol dalam kota tersebut. “Terakhir yang saya dengar baru disusun studi kelayakan dan DED (Detail Engineering Design) atau bisa jadi sudah ada perkembangan lanjutan lainnya, saya kurang tahu, mungkin lebih tepat ditanyakan langsung ke Pemprov Sumut,” ujarnya.

Pun begitu, kata Benny, pihaknya siap berkoordinasi apabila Pemprov sudah memberikan informasi selanjutnya. “Kami siap berkoordinasi, Pemko Medan kan sudah menandatangai nota kesepakatan bersama dengan Pemprov Sumut, Pemkab Deliserdang dan badan-badan usaha yang nantinya akan mengerjakan proyek, itu artinya Pemko Medan serius untuk turut mendukung Tol Dalam Kota,” kata Benny.

Hal senada disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan. Kepala Bidang (Kabid) Fisik Bappeda Kota Medan, Ferry Ichsan, belum mengetahui pasti progres pembangunan tol dalam kota tersebut.

“Itu coba tanyakan langsung ke Pemprov saja, kami di Bappeda Medan juga justru menunggu perkembangan. Bila nanti sudah ada hal yang bisa kita lakukan, tentu akan kita laksanakan,” terangnya..

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menandatangani nota kesepakatan bersama dalam pembangunan Tol Dalam Kota bersama Pemko Medan, Pemkab Deliserdang, PT Citra Marda Nusaapala serta PT Adhi Karya telah pada tanggal 1 Maret 2019.

Pemprov Sumut berencana membangun jalan Tol Dalam Kota Medan (Medan Intra Urban Toll Road – MIUTR) sepanjang 30,97 kilometer. Proyek yang ditaksir menghabiskan anggaran mencapai Rp15 triliun ini ditargetkan rampung pada 2023 mendatang.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi saat pencanangan pelaksanaan studi kelayakan pengusahaan Jalan Tol Dalam Kota Medan baru-baru ini. Disebut Edy, bila tidak kita bangun sekarang, tiga tahun mendatang jalan di Kota Medan akan stagnan.

Jalan Tol Dalam Kota Medan akan dibangun dalam tiga seksi. Seksi I Helvetia – Titi Kuning sepanjang 14,28 km. Kemudian seksi II Titi Kuning – Pulo Brayan sepanjang 12,44 km, dan seksi III Titi Kuning – Amplas sepanjang 4,25 km, dengan total panjang keseluruhan mencapai 30,97 km. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemuda memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, pemuda diharapkan berperan aktif dalam pembangunan Kota Medan.

Hal itu dikatakan Kadispora Medan melalui Kabid Layanan Pemuda H Suryadi SE MM pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Karakter Pemuda Kota Medan 2019 di Griya Hotel, beberapa hari lalu.

Diungkapkan, emuda merupakan generasi penerus bangsa, kader bangsa, kader masyarakat dan keder keluarga. Pemuda selalu diidentikkan dengan perubahan.

“Namun belakangan ini, peranan pemuda dalam sosialisasi bermasyarakat menurun drastis. Pemuda sekarang lebih suka dengan kesenangan,” ungkapnya. Meski begitu, Suryadi yakin pemuda masih bisa bangkit. Dia berharap agar para peserta tetap optimis dalam pembangunan bangsa ke depan.

“Saya yakin pemuda yang ikut kegiatan ini adalah pemuda yang peduli, pemuda yang siap membangun kota Medan dan sungguh-sungguh dalam mengembangkan diri,” jelasnya.

Sedangkan Ketua Panitia Doni Fariq SE melaporkan, kegiatan ini bertujuan untuk mendidik dan melatih para pemuda sebagai generasi penerus bangsa agar memiliki karakter, semangat juang yang tinggi. Kemudian mandiri, berdaya saing dan berwawasan kebangsaan.

Kegiatan ini digelar Griya Hotel, 16-17 November lalu, dengan diikuti 100 peserta Pemuda Muhammadiyah Kota Medan. “Kita berharap kegiatan ini bisa melahirkan pemuda yang aktif dalam pembangunan Kota Medan,” harapnya. (dek/ila)