MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tidak dapat dipungkiri bahwa peran serta masyarakat dalam membayar pajak merupakan pondasi utama dalam keberhasilan membangun negara. Semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban pajak, semakin baik pula dampaknya dalam mendukung agenda pembangunan.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah saat menghadiri Malam Apresiasi Wajib Pajak Tahun 2019 yang diselenggarakan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I dan II, di Mahogany Grand Ballroom Aston Hotel, Jalan Balai Kota, Medan, Kamis (21/11) malam.

“Saya merasa senang dapat hadir di tengah-tengah para wajib pajak. Bisa dibilang para wajib pajak ini merupakan model pahlawan masa kini. Bela negara tak lagi lewat bambu runcing, melainkan dengan miliki kesadaran penuhi kewajiban sebagai warga negara yang baik,” tutur Wagub.

Melalui pajak yang diterima, kata Wagub, Sumut mampu meningkatkan pembangunan dan berkembang menjadi provinsi yang membawa kesejahteraan. Hal ini karena pajak yang dibayarkan para wajib pajak akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil, DAU, DAK, Dana desa, dan lainnya.

“Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita semua untuk menjadi duta-duta pajak di lingkungan masing-masing yang mampu memberikan teladan dan mengajak keluarga, saudara, teman, rekan kerja, dan masyarakat luas lainnya untuk sadar dan membayar pajak. Manfaatnya juga akan kembali kepada kita,” ucap Wagub.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menyebut bahwa Kanwil Sumut I dan Kanwil Sumut II merupakan wilayah dengan penerimaan pajak yang memberikan kontribusi pada penerimaan nasional 2,5 % – 3 %. Hingga saat ini, kontribusi pembayaran pajak tahun 2019 dihitung sebesar Rp26,84 triliun atau 1,7 % berkontribusi bagi penerimaan nasional.

Kanwil Sumut I meliputi Medan, Deliserdang, Binjai, dan Langkat. Sedangkan Kanwil Sumut II meliputi Serdang Bedagai, Tebingtinggi, Asahan, Batubara, Tanjungbalai, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Simalungun, Siantar, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padanglawas, Padanglawas Utara, Padangsidimpuan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Dairi, Pakpak Barat, Tanah Karo.

“Bagi para wajib pajak lainnya yang belum, agar segera memenuhi kewajiban pajak mengingat tahun pajak 2019 yang akan segera berakhir dalam satu bulan ke depan. Terima kasih kita ucapkan untuk yang sudah memenuhi kewajiban. Apresiasi ini merupakan bentuk penghargaan sekaligus motivasi bagi para wajib pajak,” kata Suryo.

Di penghujung acara, apresiasi pun diberikan pada para wajib pajak prominen (menonjol) di Sumut I dan II. Kanwil DJP Sumut I memberikan apresiasi kepada PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Industri Karet Deli, PT Sukajadi Sawit Mekar. Kanwil DJP Sumut II memberikan apresiasi kepada PT Sumatera Telaga Tapioka, PT Sawit Trading Sejahtera, PT Univelever Oleochemical Indonesia.

Penyerahan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo didampingi Wagub Sumut Musa Rajekshah, Kepala Kanwil Sumut DJP Sumut I dan II Mukhtar. Turut hadir unsur Forkopimda Sumut, Direktur PKP Ditjen Pajak Yon Arsal, Direktur PPII Ditjen Pajak Yumirwansyah, dan ratusan wajib pajak. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Islamic Center, Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan yang sempat tertunda sudah masuk tahap pembangunan infrastruktur jalan.

Harapannya, pembangunan jalan yang menyerap ABPD Kota Medan 2019 sebesar Rp14,2 miliar dapat berjalan lancar berkelanjutan dengan pembangunan fisik di tahun 2020.

Demikianlah dikatakah tokoh masyarakat Kota Medan, M Nasir, Minggu (24/11).

“Untuk pembebasan lahan sudah terealisasi 22 hektare, saat ini sudah dibuka akses jalan yang sedang dikerjakan oleh Pemko Medan. Pembukaan akses masih kita lihat belum maksimal. Harapan kita tuntas sampai akhir tahun ini. Jadi, kelanjutan pembangunan Islamic Center ini jangan ditunda lagi,” katanya.

Mantan anggota DPRD Kota Medan ini menegaskan, pembangunan Islamic Center harus dapat diimbangi dengan pembangunan infrastruktur jalan lain yang mampu mengakses ke KIM. Sehngga, di tahun 2020 harus dianggarkan kembali untuk infrastruktur jalan.

“Kita ingin, masterplane sudah ada di tahun 2020 untuk penataan jalan dan infrastruktur gedung yang mencakup rencana besar Islamic Center. Kita berharap pemerintah serius merampungkan Islamic Center, agar wadah religi dan budaya Islam hadir untuk masyarakat Medan Utara,” pungkas Nasir.

Hal senada juga dikatakan anggota DPRD Medan dari Fraksi PKS, Abdul Latif, mendesak Pemko Medan untuk segera merealisasikan pembangunan Islamic Center segera agar warga Muslim bisa menimba ilmu di lembaga pengembangan Islam tersebut.

“Kami berharap tidak ada lagi penundaan pembangunannya, agar nantinya APBD murni Kota Medan untuk itu jangan lagi menjadi silpa, mengingat waktunya sudah men­dekati penghujung akhir tahun ini,” katanya.

Sejak tahun 2014 program pembangunannya, kata Latif, sudah beberapa kali tertunda. Akibatnya, APBD yang telah dianggarkan harus dikembalikan lagi ke keuangan negara. “Kita tidak tahu apa yang masih menjadi permasalahan dalam rencana pembangunannya. Sepertinya ada kesan tarik ulur dari pihak tertentu. Padahal untuk anggaran kali ini cukup besar,” ucap Latif.

Bahkan, kata Latif, pelebaran jalan menuju lokasi Islamic Center juga dinilai terkesan lamban pengerjaannya oleh pihak kontraktor. Sebab masih dalam sebatas pengerjaan pelebaran jalan.

“Dengan hadirnya Islamic Center di kawasan Medan bagian utara, selain menjadi pusat keagamaan juga akan membuka peluang pe­ngem­bangan perekonomian bagi masyarakat setempat,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Menteri Agama RI, H Zainut Tauhid Sa’adi menyatakan bahwa paham radikalisme merupakan paham intoleran, Anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Anti Pancasila dan paham takfiri (mengkafirkan orang).

Hal ini disampaikannya dalam silaturahmi dengan aparatur sipil negara (ASN) Kemenag Sumut, FKUB Sumut, MUI Sumut dan beberapa tokoh agama Sumut, di Aula Madinatul Hujaj Asrama Haji Medan, Jumat (22/11) malam.

“Saya sangat yakin tidak ada agama satupun di dalam teks-teks kitab sucinya memperbolehkan sikap berlebih-lebihan atau ekstrem. Baik ekstrem kanan maupun ekstrem kiri dalam pemujaan kobservatif dan juga liberal,” ucap Zainut Tauhid.

Wamenag pun sangat menyangkan aksi teror bom yang sempat terjadi di Polrestabes Medan, pascapemilu presiden beberapa waktu lalu. Menurutnya, tindakan teror itu merupakan pemahaman agama yang ekstrem yang dapat dibenarkan.

Untuk itu, kata Zainut, Kementerian Agama RI akan melakukan peninjauan ulang terhadap beberapa buku pelajaran di sekolah, guna mengikis habis muatan yang mengarah pada paham radikalisme. “Kita tanamkan pada anak-anak didik kita, agar memiliki satu pemahaman keagamaan yang baik. Banyak sumber mengatakan, bahwa paham radikalisme itu bersumber dari keagamaan,” ujarnya.

Menurut Zainut Tauhid, paham radikalisme bersumber dari persoalan ekonomi, politik, kesenjangan sosial dan penerapan pemahaman agama yang salah. Beberapa kali teror yang terjadi, itu mereka mengatasnamakan agama.

“Kita (Kemenag RI) akan melakukan penelitian ulang, kalau ada muatan-muatan yang mengarah kepada paham radikalisme, harus kita bersihkan. Kita ingin pendidikan agama benar-benar menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, bangsa dan tanah air,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Zainut Tauhid juga menyampaikan apresiasi dan dukungannya kepada Kanwil Kemenag Sumut mempertemukan tokoh lintas agama dalam meneguhkan komitmen memberikan keteduhan dan kedamaian kepada rakyat.

Menurut dia, jika tokoh-tokoh agama berkumpul menyampaikan pesan-pesan kedamaian. Maka hal itu juga akan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh segenap masyarakat.

Kakanwil Kemenag Provinsi Sumatera Utara, H Iwan Zulhami menyampaikan harapannya kehadiran Wamenag RI bisa memberikan pencerahan kepada segenap ASN di lingkungan Kanwil Kemenagsu, tokoh agama dan masyarakat.

Ditanya soal program strategis Kanwil Kemenagsu dalam menangkal segala bentuk paham radikalisme, Iwan Zulhami akan memberikan atensi khusus dalam segala upaya menekan segala tindakan radikalisme terutama di sekolah.

Bahkan, kata Kakanwil, guru-guru telah menulis buku tentang pedoman menangkal paham radikalisme. “Mudah-mudahan bisa jadi rujukan berharga guru, murid dan masyarakat untuk menolak segala bentuk radikalisme,” harapnya.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan penyerahan bantuan pembangunan rumah ibadah dan peluncuran buku oleh Wakil Menteri Agama RI bersama Kakanwil Kemenagsu, unsur Forkopimda, tokoh agama dan undangan. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Salah satunya, gaji guru honor wajib stara Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Penegasan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Medan, Rajuddin Sagala.

“Kita sangat sedihkan, Pemko Medan masih belum berpihak kepada kepentingan dan kesejahteraan para guru, khususnya guru honorer. Kehidupan para guru honorer masih jauh dibawah kata sejahtera dan pemerintah sebagai pihak yang seharusnya bertanggungjawab justru seakan tutup mata dan tidak peduli kepada nasib para guru,” ucap Rajuddin Sagala kepada Sumut Pos, Minggu (24/11).

Politisi PKS ini menyebutkan, masyarakat dan terkhusus pemerintah tidak dapat menuntut kualitas pendidikan yang baik kepada para guru bila nasib para guru saja masih jauh dari kata sejahtera.

“Bagaimana mungkin kita bisa berharap bahkan menuntut agar dunia pendidikan kita menjadi lebih baik, sedangkan nasib para guru saja masih memprihatinkan. Mereka butuh sejahtera, mereka butuh diberi jaminan hidup yang layak agar mereka bisa fokus dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru,” ujarnya.

Dikatakan Rajuddin, Pemko Medan jangan hanya menjadikan 3 prioritas pembangunan di Kota Medan, yakni Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur menjadi wacana belaka, tetapi Pemko Medan justru harus bisa membuktikan ucapannya untuk terwujudnya ketiga hal tersebut.

“Saya sangat setuju kalau Pendidikan jadi salah satu prioritas pembangunan, tetapi faktanya dunia pendidikan kita justru seperti kurang diperhatikan. APBD kita sangat cukup untuk mensejahterakan nasib para guru, kita sudah anggarkan 20 persen dari total APBD untuk pendidikan, ini hanya tinggal persoalan mau atau tidak,” katanya.

Rajuddin meminta agar Pemko Medan dan terkhusus Dinas Pendidikan mau lebih memperhatikan nasib para guru honorer di Kota Medan. Kemudian, memberlakukan sistem berkeadilan untuk para guru honorer, dengan tidak menyamakan upah guru honorer yang telah mengabdi lama dengan para guru honorer yang baru. “Itu tugas Disdik untuk mendatanya, tidak boleh pukul rata upah mereka. Kita sangat menyayangkan, Disdik tidak jeli dalam menangkap kebutuhan guru,” tegasnya.

Untuk itu, kata Rajuddin, setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan Pemko Medan dalam meningkatkan kesejahteraan para guru agar berkembangnya dunia pendidikan di Kota Medan.

“Pertama guru honorer harus diberi upah layak, minimal UMK. Kita sering menyebut mereka sebagai ‘Pahlawan tanpa tanda jasa’, tapi perlakuan pemerintah kepada mereka tidak mencerminkan perlakuan kepada pahlawan. Masih sangat banyak guru honorer yang diberi upah Rp200 ribu sampai Rp300 ribu perbulannya,”

Sedangkan di sisi lain, lanjut Rajuddin, banyak honorer di sejumlah Dinas atau OPD pemerintahan yang gajinya justru sesuai atau bahkan diatas UMK. “Status sama-sama honorer tapi nasibnya bisa berbeda jauh, padahal guru honorer kita mayoritas sarjana. Ini salah satu bukti kurangnya perhatian pemerintah kepada mereka, paling lambat tahun 2021 kita harapkan upah guru honor di Kota Medan sudah sesuai standar UMK,” jelasnya.

Tak hanya itu, Rajuddin berharap guru honorer dan keluarganya harus mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah berupa BPJS Kesehatan dengan kategori PBI (Penerima Bantuan Iuran). Sebab, para guru dan keluarganya merupakan golongan masyarakat yang sangat layak untuk mendapatkan bantuan jaminan kesehatan tersebut.

“Sudah lah upahnya kecil, mereka harus menjadi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Membayar iuran sendiri, uangnya dari mana. Beri jaminan kesehatan bagi guru dan keluarganya, beri upah yang layak agar mereka bisa fokus dalam memberikan yang terbaik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” pungkasnya.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekira 1.000 peserta terdiri atas pengurus dan keluarga besar Al Jam’iyatul Washliyah (Al-Washliyah) Kota Medan mengikuti olahraga jalan sehat dalam rangka menyambut Milad ke-89 Al-Washliyah, Minggu (24/11) pagi.

Start peserta jalan sehat dilepas langsung Ketua PD Al-Washliyah Kota Medan, Drs H A’zam Nasution MAP didampingi sejumlah pengurus di Jalan Brigjen Katamso tepatnya di depan Istana Maimun Medan. Seluruh peserta selanjutnya berjalan menuju Lapangan Merdeka Medan.

Di Lapangan Merdeka, peserta jalan sehat Alwashliyah berbaur dengan peserta Car Free Day yang merupakan agenda kegiatan rutin Pemko Medan. Para peserta yang didominasi ibu-ibu terlihat begitu bersemangat dan kompak mengikuti jalan sehat Al-Washliyah kali ini.

Ketua PD Al-Washliyah Kota Medan, Drs H A’zam Nasution MAP yang sekaligus menjadi peserta jalan sehat beserta istri dan kelurga mengatakan jalan sehat ini untuk sekaligus menggaungkan semangat menyambut HUT ke-89 Al-Washliyah.

“Olahraga jalan sehat ini menjadi salah satu rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-89 Al-Washliyah digelar PD Alwashliyah Kota Medan sebagai ibu kotanya Al-Washliyah di Indonesia. Medan merupakan tempat lahirnya Al-Washliyah,” ujarnya.

Lebih lanjut A’zam mengatakan, selain jalan sehat, kegiatan lainnya yang digelar secara bertahap sejak 12 Oktober hingga puncaknya 30 November diantaranya dialog pendidikan dan rapat koordinasi Al-Washliyah, Porseni, bakti sosial seperti donor darah dan sunat massal, zikir akbar dan ditutup resepsi Milad pada 30 November.

“Untuk kegiatan olahraga selain jalan sehat juga diadakan pertandingan tenis meja, futsal dan bola voli. Seluruh rangkaian kegiatan ini untuk melanjutkan eksistensi Al-Washliyah dalam usia yang semakin tua ini,” jelas A’zam.

A’zam berharap berbagai kegiatan perayaan Milad Al-Washliyah ini dapat menjadi momentum agar warga muslim khusus Al-Washliyah bersatu melanjutkan perjuangan keumatan. “Kembali kepada azasnya sendiri yakni Alquran dan Sunnah,” ucap A’zam. (dek/ila)