MEDAN, SUMUTPOS.CO – Posisi Andul Rohim sebagai kiper kedua Persebaya, mulai terancam. Pasalnya, performa mantan kiper PSMS Medan tersebut mulai menurun.
Pada musim ini, Rohim hanya mampu membuat lima penyelamatan dari dua laga. Bandingkan dengan kiper utama Persebaya Miswar Saputra telah melakukan 87 penyelamatan dari 25 laga.
Rohim pun mulai terancam dengan penampilan gemilang kiper ketiga, Imam Arief. Imam Arif tampil luar biasa saat Persebaya menghadapi PS Tira Kabo, 9 November lalu.
Bahkan, Imam Arief berhasil menepis penalti Osas Saha. Dalam laga itu, Imam Arief juga mencatatkan tiga penyelamatan penting.
Terbaru, tim berjuluk Green Force itu kedatangan kiper tambahan. Dia adalah Ernando Sutaryadi. Kiper 17 tahun tersebut berlatih bersama Ruben Sanadi dkk. Sebelumnya, dia jarang terlihat lantaran memperkuat timnas U-19.
Kehadiran Ernando itu disambut baik oleh pelatih Persebaya Aji Santoso.Menurut pelatih 49 tahun tersebut, Ernando memiliki skill yang cukup bagus.
’’Dia (Ernando) punya prospek yang cukup cerah,’’ katanya. Meski begitu, Aji berharap Ernando tak langsung berbangga diri dengan prestasi yang sudah diraihnya saat ini.
’’Tidak boleh berpuas diri. Harus disiplin dan fokus. Saya yakin dengan itu masa depan Ernando pasti sangat cerah,’’ tegas mantan pelatih Persela Lamongan tersebut. (jpc/dek)
DIPERTAHANKAN: Natanael Siringo-ringo dan Ilham Fathoni berpeluang dipertahankan PSMS.
DIPERTAHANKAN: Natanael Siringo-ringo dan Ilham Fathoni berpeluang dipertahankan PSMS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Manajemen PSMS Medan sudah memiliki gambaran skuad menghadapi Liga 2 musim depan. Ayam Kinantan akan mengutamakan putra daerah.
SETELAH gagal memenuhi target pada musim ini, manajemen PSMS mulai merancang persiapan menghadapi Liga 2 musim depan. Pada musim 2020 nanti, Ayam Kinantan harus lebih bagus, khususnya dari segi materi pemain.
“Dari segi materi, harus lebih bagus dari musim ini. Termasuk juga persiapan harus lebih matang. Untuk itu, dalam waktu dekat kita akan membuat laporan pertanggungjawaban dan minta petunjuk kepada pembina dan ketua umum,” ujar Penanggungjawab PSMS, Mulyadi Simatupang kepada Sumut Pos, Rabu (20/11).
Jika dipercaya kembali menjadi penanggungjawab, Mulyadi janji akan bergerak cepat. Dia akan segara melakukan pembicaraan dengan pemain-pemain yang dipertahankan untuk musim depan.
“Kontrak semua pemain musim ini akan berakhir 20 Desember nanti. Sebelum kontrak habis, kita harus melakukan pembicaraan dengan pemain yang potensial, sehingga mereka tidak pergi ke tim lain,” jelasnya.
Menurut penilaian Mulyadi, sebanyak 50 persen materi musim ini layak dipertahankan, khususnya pemain muda. “Pemain muda seperti Natanael Siringo-ringo, Yuda Risky, Ilham Fathoni dan lainnya layak dipertahankan,” ungkapnya.
Dia optimis, pemain-pemain tersebut akan menjadi bintang bila dipadukan dengan pemain-pemain berkualitas.”Kita juga akan bergerak cepat memburu pemain berkualitas. Kalau saya, ingin mengembalikan putra daerah yang saat ini bermain di tim luar Medan,” tandasnya.
Mulyadi yakin bisa mengembalikan putra daerah ke PSMS. Pasalnya, manajemen pengelolaan tim berjuluk Ayam Kinantan tersebut sudah membaik. Hal itu dibuktikan dengan pembayaran gaji yang lancar.
“Kalau dulu, pemain enggan membela PSMS karana takut gaji telat. Dan, memang sebelumnya pembayaran gaji di PSMS selalu bermasalah. Hal itu membuat citra tim menjadi buruk,” ungkapnya.
Tapi, pada musim ini kondisinya berbeda.Gaji pemain lancar. Bahkan, untuk gaji Bulan Desember tetap dbayarkan sebelum 20 Desember nanti. “Selama ini, kita juga selalu memberikan bonus, puding, insentif harian dan sepatu,” paparnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumut itu berencana akan membentuk tim pada Januari. “Minimal, Januari kita sudah membentuk tim, sehingga persiapan lebih matang dan siap menghadapi Liga 2 musim depan,” pungkasnya. (dek)
net
DIBEBASKAN: Timothy Weeks (kiri) dan Kevin King, dua profesor asal Australia dan AS ketika tampil dalam video yang dibuat Taliban pada 2017. Mereka dibebaskan setelah ditawan sejak 2016 sebagai bagian dari pertukaran tawanan. Sebagai gantinya, Taliban mendapatkan tiga komandan senior mereka.
net
DIBEBASKAN: Timothy Weeks (kiri) dan Kevin King, dua profesor asal Australia dan AS ketika tampil dalam video yang dibuat Taliban pada 2017. Mereka dibebaskan setelah ditawan sejak 2016 sebagai bagian dari pertukaran tawanan. Sebagai gantinya, Taliban mendapatkan tiga komandan senior mereka.
KABUL, SUMUTPOS.CO -Taliban membebaskan dua profesor asal Amerika Serikat (AS) dan Australia sebagai bagian dari pertukaran tawanan demi mendapatkan tiga anggota senior mereka. Kevin King dan Timothy Weeks dibebaskan setelah disekap sejak 2016 di luar American University of Afghanistan yang berlokasi di Kabul.
Adapun tiga milisi Taliban dilaporkan sudah sampai di Qatar sebagai bagian dari pertukaran tawanan, dengan Kabul menyatakan upaya itu untuk membuka perundingan.
Pekan lalu, Presiden Ashraf Ghani menuturkan, keputusan itu sangat sulit, tetapi penting, dan merupakan bentuk gestur kemanusiaan.
Milisi yang ditukar di antaranya adalah Anas Haqqani, tokoh sekaligus penggalang dana di Jaringan Haqqani serta dua komandan senior. Kakak Anas, Sirajuddin, merupakan pemimpin Jaringan Haqqani sekaligus wakil di Taliban, yang mempunyai sayap politik di Qatar. Selain itu, Taliban juga mengumumkan, mereka melepaskan 10 anggota pasukan keamanan Afghanistan, dan menyebut proses itu berjalan sukses.
“Tindakan ini merupakan bagian dari iktikad baik dan membangun kepercayaan dalam rangka menyukseskan upaya perdamaian,” ujar kelompok itu.Dua profesor Inggris itu disergap oleh Taliban ketika meninggalkan kampus, dan kemudian dibawa ke sebuah lokasi pada Agustus 2016.
Sumber Taliban mengungkapkan, keduanya sudah diserahkan di distrik Nawbahar, Provinsi Zabul, pada pukul 10.00 waktu setempat. Berdasarkan keterangan polisi yang ikut menangani pertukaran itu, gencatan senjata diberlakukan 48 jam sebelum penyerahan tawanan.
Diberitakan BBC, Selasa (19/11), King dan Weeks segera dibawa ke AS menggunakan helikopter, dengan kondisinya masih belum diketahui. Hanya berdasarkan pernyataan Ghani pekan lalu, baik King maupun Weeks mengalami penurunan kesehatan sejak ditawan selama tiga tahun.
American University of Afghanistan menyatakan, keluarga kedua profesor itu bersyukur, dengan pihak kampus bakal menyediakan bantuan yang diperlukan.
Anas Haqqani, Haji Mali Khan, dan Hafiz Rashid merupakan anggota senior kelompok pemberontak tersebut yang diserahkan di Qatar. Jaringan Haqqani adalah kelompok yang disebut menjadi dalang sejumlah serangan terkoordinasi terhadap AS dan NATO dalam beberapa tahun terakhir.
Pakistan dituduh telah memelihara kelompok tersebut dalam rangka membendung pengaruh rival mereka, India, di Afghanistan, sebuah tuduhan yang mendapat bantahan. Anas ditahan di Bahrain pada 2014, di mana dia sempat ditahan di Uni Emirat Arab sebelum diserahkan kepada Afghanistan, dan dibawa ke Pangkalan Udara Bagram.
Hafiz Rashid merupakan komandan Taliban, di mana New York Times memberitakan dia terlibat memilih target, dan mempersenjatai pelaku bom bunuh diri. Adapun profil mengenai Haji Mali Khan tidak begitu diketahui, selain fakta bahwa dia me rupakan komandan senior. (bbs/azw)
TEMPUR: Milisi Kurdi Suriah saat berada di medan pertempuran.
TEMPUR: Milisi Kurdi Suriah saat berada di medan pertempuran.
DAMASKUS, SUMUTPOS.CO –Angkatan bersenjata Suriah dilaporkan mencegat rudal-rudal dari serangan udara Israel yang menargetkan Ibu Kota Damaskus, Rabu (20/11). Kantor Berita Suriah, SANA, memaparkan insiden itu terjadi sekitar pukul 01.20 waktu lokal.
“Pada pukul 01.20 pagi pada hari Rabu, pesawat tempur Israel menargetkan kota Damaskus dengan sejumlah rudalnya. Pertahanan udara Suriah menghadapi serangan berat dan mencegat rudal musuh, dan militer berhasil menghancurkan sebagian besar rudal itu sebelum mencapai target,” bunyi laporan SANA.
SANA menuturkan serangan tersebut datang dari arah “Libanon dan Palestina”. Israel selama ini kerap meluncurkan serangan-serangannya ke Suriah melalui pesawat dari wilayah Libanon.
Sementara itu, seorang koresponden AFP di Damaskus juga mendengar beberapa kali suara dentuman ketika serangan berlangsung. Serangan udara Israel ini terjadi sehari setelah pertahanan Israel mencegat empat roket yang ditembakkan dari Suriah.
Kelompok pemantau The Syrian Observatory for Human Rights memaparkan, dua roket ditembakkan dari wilayah sekitar Damaskus yang dikuasai kelompok pendukung Presiden Bashar al-Assad.
Dilansir AFP, insiden ini berlangsung di saat ketegangan antara Israel dan kelompok militan di Jalur Gaza, Palestina, dan Suriah meningkat.
Ketegangan dipicu oleh serangan udara Israel terhadap kubu kelompok militan Palestina di Jalur Gaza, Jihad Islam, dalam sepekan terakhir.
Pemimpin Jihad Islam, Abu Al-Ata, dan sejumlah tokoh senior lainnya tewas dalam serangan Israel tersebut. Sejak itu, kelompok militan di Jalur Gaza meluncurkan serangan balasan terhadap Israel. (bbs/azw)
POS DIBAKAR:
Warga iran berkumpul di sekitar pos polisi yang dibakar selama demonstrasi menentang kenaikan harga BBM di pusat Kota Isfahan, Senin (17/11).
POS DIBAKAR:
Warga iran berkumpul di sekitar pos polisi yang dibakar selama demonstrasi menentang kenaikan harga BBM di pusat Kota Isfahan, Senin (17/11).
IRAN, SUMUTPOS.CO – Organisasi Amnesty International melaporkan 106 orang tewas dalam demonstrasi menentang kenaikan harga BBM di Iran. Amnesty International mendasarkan temuan mereka pada laporan yang bisa dipercaya, seperti diberitakan oleh Sky News pada Selasa (19/11).
Pejabat Iran tidak membeberkan adanya korban tewas sejak demonstrasi menolak kenaikan harga BBM terjadi pada akhir pekan lalu.
Amnesty yakin, jumlah korban meninggal bisa saja melebihi jumlah yang mereka laporkan, dengan adanya kabar bahwa 200 orang tewas.
Garda Revolusi sudah memperingatkan mereka bisa mengambil langkah tegas setelah 100 bank, bangunan, dan mobil dibakar oleh demonstran. Internet sudah dimatikan di seantero negeri untuk mencegah pengunjuk rasa membagikan video atau foto kerusuhan, dengan polisi anti-huru hara dikerahkan.
Kelompok garis keras di Iran menyerukan supaya para provokator unjuk rasa harus dieksekusi dengan cara digantung di tengah kerusuhan.
“Sejumlah laporan menyatakan, pengadilan mempertimbangkan untuk menggunakan eksekusi gantung bagi para pemimpin demonstrasi,” jelas harian Keyhan.
Aksi protes terjadi di sejumlah daerah di Iran, meski jalanan di Teheran relatif tenang. Tak jelas berapa banyak yang tertangkap atau terbunuh. Dalam video yang beredar memperlihatkan adanya aksi massa pro-pemerintah di tengah demo yang berlangsung di 100 kota seantero Iran.
Komisioner Tinggi untuk HAM PBB menyatakan, mereka sangat khawatir dengan laporan adanya peluru tajam yang ditembakkan ke arah demonstran.
Adapun aksi itu terjadi setelah pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM di tengah ekonomi negara yang mengalami penurunan. Isu itu mendapat panjang daftar derita Iran yang sudah dihantam sanksi AS, sejak Presiden Donald Trump keluar dari perjanjian nuklir 2015.
Presiden Hassan Rouhani mengatakan, dia berjanji bakal menggunakan dana dari kenaikan harga BBM untuk membantu keluarga dengan ekonomi rendah. Namun, keputusan tersebut menuai kemarahan rakyat Iran, di mana mata uang mereka, rial, terjun dengan perbandingan 123.000 per 1 dollar AS. (bbs/azw)
KETERANGAN:
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan resmi terkait Pilkada Langsung kepada sejumlah wartawan di Istana, kemarin.
KETERANGAN:
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan keterangan resmi terkait Pilkada Langsung kepada sejumlah wartawan di Istana, kemarin.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memberlakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada asimetris sebagai bagian dari hasil evaluasi sistem pemilihan langsung.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, semua daerah harus memiliki aturan hukum dan sistem yang sama dalam pelaksanaan pemilu.
“Jadi pilihannya, pilkada langsung atau pilkada tidak langsung alias kembali ke DPRD. Tidak bisa sebagian pilkada langsung, sebagian lagi tidak. Sulit nanti pengaturannya,” ujar Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, (20/11).
Sementara, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai, pilihan sistem pilkada langsung atau melalui DPRD sama-sama dilematis. Ia mengatakan, dulunya pilkada melalui DPRD dianggap kurang demokratis sehingga muncul sistem pilkada langsung. Namun kini, pilkada langsung diprotes lantaran berbiaya besar dan sarat politik uang.
“Ya saya kira sistem itu tidak bisa sempurna. Dulu lewat DPRD dianggap kurang demokratis, reformasi minta langsung. Minta langsung ternyata juga ada kelemahan-kelemahan yaitu biayanya besar, kemudian money politic dan sebagainya,” kata Ma’ruf di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (20/11). Karena itu, Ma’ruf mengatakan, pemerintah dan DPR harus mengkaji secara cermat sistem pilkada yang baru.
Ia meminta sistem pilkada yang baru tetap mengakomodasi hak-hak rakyat dalam berdemokrasi sekaligus mampu menekan biaya dan politik uang. “Solusinya kita cari bersama-sama karena itu perlu dibahas lebih teliti. Jadi kita jangan semacam harus begini saja, kajiannya harus cermat,” ujar Ma’ruf.
“Jangan sampai kita asal bilang, wah ini ternyata tidak tepat. Nah solusi yang kita cari harus lebih tepat, kewenangannya ada di DPR tapi mendengarkan pendapat publik ya kemudian perlu dibahas secara lebih mendalam saya kira,” kata dia.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan tengah mengkaji sejumlah opsi-opsi sebagai solusi atas evaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Opsi-opsi yang disebut Tito antara lain tetap dilakukan pilkada langsung dengan meminimalisir efek negatifnya, pilkada kembali ke DPRD, dan pilkada asimetris.
Pilkada asimetris adalah sistem yang memungkinkan adanya perbedaan pelaksanaan mekanisme pilkada antar-daerah. Perbedaan tersebut bisa muncul dikarenakan suatu daerah memiliki karakteristik tertentu, seperti kekhususan dalam aspek administrasi, budaya, ataupun aspek strategis lainnya.
Misalnya DKI Jakarta yang wali kotanya tidak dipilih melalui pilkada. Hal itu dikarenakan status daerah tingkat II di DKI Jakarta bukanlah berstatus daerah otonom, melainkan sebagai daerah pembantu. Kondisi ini membuat posisi wali kota dan bupati ditentukan oleh gubernur dan DPRD.
“Saya tidak mengatakan mana yang paling baik, tapi kami akan melakukan kajian akademik,” ujar Tito dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada Senin, (18/11). (bbs/azw)
RAPAT: Komisi II DPR gelar rapat dengan KPU-Bawaslu, beberapa waktu lalu.
RAPAT: Komisi II DPR gelar rapat dengan KPU-Bawaslu, beberapa waktu lalu.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi II DPR menyampaikan keinginan untuk merevisi undang-undang yang terkait dengan pemilu. Keinginan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP.
“Kesimpulannya bahwa semua kita menginginkan pemilu yang akan datang itu pemilu yang lebih baik dengan kesempurnaan. Kesimpulan rapat kita adalah kita akan melakukan revisi atau UU kepemiluan,” kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia di ruang rapat Komisi II, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
Ditemui usai rapat, Doli mengatakan keinginan revisi itu adalah untuk UU yang terkait kepemiluan. Diketahui terkait pemilihan umum, di Indonesia ada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Nah oleh karena itu apa yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, DKPP ini nanti itu menjadi bagian masukan koreksi terhadap nanti ketika kita memulai proses revisi dan penyempurnaan UU tentang kepemiluan. Jadi bukan hanya pemilu saja, tapi pileg, pilpres, dan pilkada,” ujar Doli.
Doli mengatakan pihaknya akan melakukan kajian menyeluruh terhadap UU yang akan direvisi. Doli menyebut bukan tidak mungkin nantinya aturan soal kepemiluan akan disederhanakan atau omnibus law.
“Nanti akan kita kajikan secara menyeluruh, secara komprehensif. Kita evaluasi dulu secara keseluruhan apa ekses-eksesnya. Bila memungkinkan mungkin bisa jadi, jadi ada alternatif, kita jadikan satu rezim, rezim pemilu saja,” ungkap Doli.
“Jadi rezim pemilu yang terdiri dari pileg, pilpres, pilkada. Bisa dalam satu UU. Itu yang nanti menjadi salah satu yang perlu kita kaji secara mendalam,” lanjut dia.
Menurut Doli, pembahasan soal revisi UU kepemiluan itu akan dimulai Komisi II pada awal masa sidang Januari 2020 mendatang. Pembahasan itu kata Doli termasuk pembentukan panja revisi UU tersebut.
“Nanti, kan pada sebelum masa reses masuk, kami akan tutup dengan rapat internal dulu, untuk membicarakan agenda di masa sidang berikutnya nanti di bulan Januari. Sudah ada beberapa yang mengemuka soal pembentukan panja. Kemarin ada soal panja ASN, juga ada soal panja Pertanahan, saya kira ini juga nanti dimulai dengan pembentukan panja soal pemilu,” jelas Doli.
Namun demikian, meski ingin merevisi UU soal kepemiluan, Doli mengatakan pihaknya tidak merevisi UU untuk Pilkada 2020. Jika revisi itu dilakukan, ia khawatir akan mengganggu proses pilkada yang sudah berjalan.
“Saya kira untuk pilkada tahun 2020, kita sampai saat ini masih berpatokan memakai UU yang ada sekarang, Nomor 10 Tahun 2016. Karena satu, tahapannya sudah running, dan kemudian kita juga belum menemukan materi yang sangat substansial untuk dilakukan perubahan,” ucap Doli.
“Kedua, kalau misalnya nanti kita buka tanpa ada kesepakatan atau kesepahaman dari para stakeholder materi-materinya apa saja, takutnya nanti waktunya cukup lama, nanti bisa mengganggu tahapan yang sudah berjalan,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Komisi II, Saan Mustofa, mengatakan tidak menutup kemungkinan omnibus law dilakukan. Namun saat ini Komisi II masih menginventarisir UU kepemiluan.
“Kita baru menginventarisir UU yang terutama UU Pemilu, jadi UU pemilu legislatif, pilpres sama pilkada, itu menjadi salah satu prioritas untuk 2024 yang akan coba kita ajukan revisinya. Bahwa nanti itu dalam pembahasan dengan badan legislasi untuk di prolegnas, dengan pimpinan DPR, itu kita masukkan menjadi omnibus law, mungkin aja,” kata Saan. (bbs/azw)
Anggota Komisi III Anggota dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy
Anggota Komisi III Anggota dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Komisi III DPR meminta Polri tidak berfokus pada isu investasi yang diamanahkan Presiden Jokowi tetapi Anggota DPR juga mengingatkan agar Polri bersikap netral dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.
Anggota Komisi III Anggota dari Fraksi PKS Aboebakar Alhabsy meminta Polri menaruh atensi terhadap masalah dalam Pilkada 2020.
“Persoalan yang timbul bukan hanya soal menghambat investasi, pak. Tahun depan ada 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 9 pilgub, 224 pilbup, dan 37 pilwalkot,” kata Aboebakar dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/11).
Aboebakar mengklaim, PKS menerima laporan dari daerah kalau Polri terlibat dalam politik praktis. Ia khawatir pemeriksaan justru bermotif politik.
“Saya tidak akan menyebutkan siapa dan siapa, tetapi ada di beberapa Polda yang kebetulan mungkin daerah itu ada pilkada. yang akhirnya terjadi pemanggilan-pemanggilan yang diduga ada motif politik,” katanya.
Kapolri Jenderal Idham Azis memastikan Polri akan netral dalam Pilkada 2020. Ia akan mengganti petinggi Polri di daerah yang terbukti tak netral dalam Pilkada 2020
“Tidak ada jawaban lain kecuali netral. Kalau misalnya ada kapolda yang akan ikut jadi pemilihan pilkada menurut saya satu, kita ganti supaya netral,” kata Idham dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (20/11).
Jawaban Idham ditimpali anggota DPR Masinton. Masinton meminta Polri tetap netral sesuai Undang-Undang Polri. Ia menyinggung kalau salah satu kapolda mendeklarasikan maju dalam pilkada.
“Ada di salah satu daerah itu provinsi Sumbar kalau tidak salah itu kapoldanya sudah deklarasi. Menurut saya terhadap kapolda, kapolres ini menjaga netralitas polri sesuai dengan pasal 28 undang-undang kepolisian, maka menurut saya yang sudah deklarasi bisa diberhentikan dulu dari jabatan supaya tidak ada konflic of interest,” kata Masinton dalam rapat.
Jawaban Masinton langsung direspon oleh Idham. Idham memastikan kalau Polri akan mengevaluasi secara internal tentang adanya petinggi Polri ikut Pilkada. “Nanti akan kita evaluasi pak melalui wanjak seperti yang sudah kami sampaikan tadi kepada bapak-bapak sekalian,” kata Idham. (bbs/azw)
ist
KETERANGAN: Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia SH (kiri) didampingi Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Drs Nggeluh Sembiring foto bersama usai memberi keterangan kepada wartawan, kemarin.
KETERANGAN: Ketua Bawaslu Kabupaten Karo Eva Juliani Pandia SH (kiri) didampingi Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Drs Nggeluh Sembiring foto bersama usai memberi keterangan kepada wartawan, kemarin.
KARO, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Karo mengumumkan tahapan dan persyaratan pendaftaran calon Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk Pilkada 2020.
Panwaslu membutuhkan sebanyak 51 orang yang akan bertugas di 17 kecamatan se-Kabupaten Karo. Pendaftaran Panwascam mulai dibuka pada 27 November hingga 3 Desember 2019 mendatang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Karo, Eva Juliani Pandia, SH didampingi Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Drs Nggeluh Sembiring menjelaskan, tahapan sosialisasi rekrutmen Panwascam sudah dimulai pada 6-12 November 2019.
Hal itu disampaikannya di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karo, Jalan Cik Dit Tiro, Kabanjahe, Senin (18/11). Selanjutnya kata Eva Juliani, Bawaslu akan melakukan pengumuman pendaftaran mulai dilakukan pada 13-26 November 2019.
“Kemudian dilanjutkan masa pendaftaran dan penerimaan berkas sekaligus juga dilakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan administrasi pada 27 November – 3 Desember 2019,” ujarnya.
Bila memungkinkan, Bawaslu dapat melakukan pengumuman perpanjangan waktu pendaftaran pada 5 Desember 2019. Penerimaan berkas pendaftaran di masa perpanjangan waktu dilakukan pada 6-10 Desember, sekaligus dilakukan penelitian administrasi berkas pendaftaran di masa perpanjangan.
“Pada tanggal 12 Desember 2019, akan dilakukan pengumuman hasil penelitian berkas administrasi,” ungkapnya. Dalam tahapan perekrutan Panwascam Pilkada serentak 2020, masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan tanggapan terhadap bakal calon. Tanggapan dan masukan masyarakat dibutuhkan pada saat berlangsungnya proses perekrutan yang dilaksanakan pada 12-15 Desember 2019. Calon petugas yang sudah mendapatkan tanggapan baik dari masyarakat, akan melakukan tes tertulis pada 13-17 Desember 2017, jelasnya.
Tak cukup dengan tes tulis, calon petugas pengawas pemilu kecamatan juga harus melakukan tes wawancara yang akan dilaksanakan pada 13-17 Desember 2019. Adapun untuk hasil tes wawancara akan diumumkan pada 18 Desember 2019. Setelah dinyatakan lulus, Panwascam akan dilantik pada tanggal 20-21 Desember 2019.
Koordinator Divisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Drs Nggeluh Sembiring menambahkan, perekrutan kali ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya. Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus berhenti dari jabatannya, seluruh tahapan penjaringan calon pengawasan dilakukan secara online.
“Perekrutannya dilakukan melalui online. Ini penting untuk menjamin asas keterbukaan dan transparansi dalam proses penjaringan,” ujarnya.
“Bawaslu Kabupaten Karo menghimbau mengajak putra putri Karo, bergabung dan mendaftarkan diri, untuk bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada 2020,” harapnya. Langkah itu, kata Nggeluh Sembiring, diharapkan agar Bawaslu mendapatkan sosok panwas kecamatan yang jujur, adi dan profesional demi terciptanya Pilkada Kabupaten Karo yang jujur dan berintegritas.
“Semua pendaftar tidak boleh dari partai politik. Kalau PNS, harus mundur dari jabatannya,” terang Nggeluh Sembiring. Ini bertujuan agar tercipta pemilihan kepala daerah yang adil, berintegritas, dan menemukan pemimpin yang diidamkan oleh rakyatnya, ucapnya. (deo/azw)
istimewa
PULANG DINAS: Sejumlah PNS dinas DKI Jakarta saat pulang bertugas.
istimewa
PULANG DINAS: Sejumlah PNS dinas DKI Jakarta saat pulang bertugas.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) akan segera menguji coba Pegawai Negeri Sipil (PNS) kerja di luar kantor. Rencananya, uji coba ini akan dimulai pada 1 Januari 2020 mendatang.
MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, untuk permulaan sistem ini akan diuji coba di internal kementerian terlebih dahulu. Itu pun tidak semua PNS akan diperbolehkan untuk kerja di rumah karena kuotanya hanya 1.000 PNS.
“Mudah-mudahan 1 Januari bisa kita lakukan. Itu di Bappenas, Bappenas ingin menjadi contoh dulu,” ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (20/11).
Nantinya lanjut Suharso, mereka yang diperbolehkan kerja dari rumah adalah PNS yang mengisi jabatan fungsional. Sekalipun PNS yang bersangkutan masih berusia muda.
“Siapa saja sepanjang memang posisinya sebagai fungsional jabatannya,” ucapnya.
Menurut Suharso, penerapan ini menyusul akan dipindahkanya ibu kota negara (IKN) dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Apalagi pemerintah juga memastikan jika tidak semua PNS akan ikut pindah ke ibu kota baru.
Sehingga menurut Suharso, dengan diperbolehkannya PNS bekerja dari rumah membuat kinerja pemerintahan tak terganggu. Karena meskipun berbeda kota, para abdi negara ini bisa bekerja secara maksimal.
“Memungkinkan, kerja dari luar kota juga bisa ke depan. Dan kita juga melihat direktorat-direktorat tertentu yang mungkin tidak harus ada di ibukota. Kementerian mungkin semua harus ada di ibu kota tetapi Ditjen tertentu ada beberapa, 30an bisa kita letakkan di luar ibu kota,” jelasnya.
Menurut Suharso, segera dilaksanakannya kebijakan ini menyusul akan segera beralihnya fungsi kantor pemerintahan. Di mana nantinya perkantoran pemerintahan ini tidak perlu lagi banyak karyawan di dalamnya.
Selain itu lanjut Suharso, kebijakan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan dengan pola kehidupan modern. Menurutnya, era Generasi-Z cenderung melakukan pekerjaan sambil traveling.
Meskipun begitu, ada target-target tertentu yang harus dicapai para ASN meski bekerja sambil berlibur. Hal tersebut guna memastikan produktivitas ASN bisa tetap terjaga bahkan meningkat.
“Orang bilang work vacation. 3 bulan di Raja Ampat, 3 bulan di Bali, 3 bulan di Tana Toraja, sepanjang mereka bisa deliver. Jadi ke depan bentuknya smart office, tidak hanya dengan cara-cara yang sekarang,” ucapnya. (bbs/ala)
