PYONGYANG, SUMUTPOS.CO – Korea Utara (Korut) menyatakan tak akan menggelar pertemuan tak berguna, kecuali AS menawarkan konsesi baru. Pernyataan itu terjadi beberapa jam setelah Presiden Donald Trump mengisyaratkan prospek dalam kesepakatan denuklirisasi. “Anda harus bertindak cepat. Cepat raih kesepakatan ini. Sampai jumpa lagi!” ujar Trump merujuk kepada Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Kim dan Trump sudah bertemu sebanyak tiga kali sejak Juni 2018. Namun, perundingan sempat buntu setelah pertemuan di Hanoi, Vietnam, Februari lalu. Dilansir AFP Senin (18/11), Pyongyang sudah meminta kepada AS untuk memberikan pendekatan baru paling lambat hingga akhir tahun.

Penasihat Menteri Luar Negeri Kim Kye Gwan menyatakan bahwa Washington berusaha mengulur waktu dan seolah-olah sudah ada perkembangan.

Dia menyebut kicauan Trump di Twitter merupakan sinyal bagi pertemuan terbaru, dalam pernyatannya kepada media pemerintah KCNA.

“Tapi, kami tidak tertarik menggelar pertemuan tak berguna. Kami tak akan memberikan apa pun jika tak mendapat gantinya,” ujar Kim. Kim Kye Gwan mengatakan, seharusnya Pyongyang juga mendapat sesuatu karena Trump mengklaim perundingan itu adalah prestasinya.

Oktober lalu, Kim menuturkan terlepas dari niat dan kebijakan politik Trump, kebijakan dari Gedung Putih dirasa bermusuhan bagi mereka. Dia sempat memuji presiden dari Partai Republik itu sebagai sosok bijaksana dan bertekad kuat, serta berbeda dari pendahulunya September lalu.

Tetapi seiring dengan makin dekatnya tenggat waktu tersebut, Korut melontarkan serangkaian pernyataan disertai uji coba senjata. Kim Kye Gwan berujar, Washington harus menarik kebijakannya yang bermusuhan jika dialog ingin dilanjutkan tanpa merinci maksudnya. Adapun twit Trump terjadi setelah AS dan Korea Selatan (Korsel) sepakat menunda latihan militer sebagai bentuk iktikad baik. Sebabnya, Korea Utara selalu mengecam latihan tersebut, dan menganggapnya sebagai upaya dua negara untuk menginvasi mereka. (bbs/azw)

BEIJING, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang membantah laporan The New York Times soal bocoran dokumen internal tentang etnis minoritas Muslim di Xinjiang, Uighur.

Geng menuduh media asal Amerika Serikat itu telah memutarbalikkan fakta. Kata dia, dokumen internal tersebut berisi upaya pemerintah China dalam memerangi terorisme di Xinjiang dengan pendekatan deradikalisasi.

China sendiri membantah keras tudingan pelanggaran HAM terhadap suku Uighur itu. Beijing berdalih mereka hanya menampung warga Uighur dalam sebuah program pelatihan vokasi, bukan kamp penahanan.

Hal itu, kata China, dilakukan demi membantu memberdayakan masyarakat Uighur dan menghindari mereka terpapar paham radikalisme dan ekstremisme.

“China tidak akan pernah melunak dalam perang melawan teroris yang kejam,” kata Geng pada jumpa pers dikutip dari AFP, Senin (18/11).

Geng mengatakan ada ribuan insiden akibat aksi terorisme di Xinjiang selama kurun waktu 1990-an dan 2016. Dia menganggap kebijakan pemerintah terkait terorisme berhasil menekan aksi serangan dalam tiga tahun terakhir.

Dia juga meyakini bahwa para pejabat dan semua anggota etnis di Xinjiang sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah di wilayah tersebut.

Sebelumnya The New York Times menyebut dokumen internal pemerintah China itu menunjukkan bahwa Presiden Xi Jinping memerintahkan para pejabat untuk bertindak tanpa belas kasih terhadap etnis minoritas Muslim di Xinjiang, Uighur.

Dokumen ini diungkap oleh seorang anggota lembaga politik di China. Ia berharap pengungkapan dokumen itu bisa mencegah pemerintahan Xi lolos dari kesalahan terkait penahanan masal. (bbs/azw)

Dokumen setebal 403 halaman yang berhasil didapat The New York Times itu juga mengungkap pidato dan arahan Xi kepada para bawahannya untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap populasi etnis Uighur yang sebagian besar tinggal di Xinjiang.

Selama ini, China memang menjadi sorotan internasional lantaran dituding mempersekusi etnis Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Sejumlah laporan kelompok hak asasi manusia memaparkan lebih dari satu juta warga Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang telah ditahan China dalam tempat penampungan layaknya kamp konsentrasi. (bbs/azw)

INDIA, SUMUTPOS.CO – Dua lembaga himpunan umat Muslim terkemuka mengajukan petisi penolakan keputusan Mahkamah Agung India yang mengizinkan umat Hindu membangun kuil di sebuah situs suci di utara Kota Ayodhya. Masjid kuno berusia 460 tahun pernah berdiri di situs itu, tetapi dihancurkan oleh umat Hindu pada 1992 lalu.

All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) dan organisasi cendekiawan Muslim Jamiat Ulama-i-Hind menentang keputusan mahkamah agung pada 9 November lalu, yang memutuskan bahwa umat Hindu yang berhak mengelola lahan itu.

Putusan itu juga mendukung umat Hindu untuk mengawasi pembangunan sebuah kuil di situs tersebut.

Sementara itu, mahkamah agung juga tetap memberikan sebidang tanah lainnya di Ayodhya untuk dikelola umat Muslim. Di wilayah itu, umat Muslim diizinkan untuk membangun masjid baru.

“AIMPLB akan mengajukan petisi peninjauan dalam kasus #BabriMasjid karena kesalahan nyata dalam putusan mahkamah agung,” demikian pernyataan kelompok itu melalui kicauan di Twitter pada Minggu (17/11).

AIMPLB menyatakan menolak menerima tanah yang dijanjikan mahkamah agung. Senada dengan AIMPLB, Presiden Jamiat Ulama-i-Hind, Arshad Madani, mengatakan bahwa sengketa lahan itu bukan masalah harga diri.

“Ini adalah masalah syariah Islam. Kami tidak dapat memberikan masjid atau mengambil apa pun sebagai pengganti,” kata Madani seperti dikutip AFP.

Sementara itu, Dewan Wakaf Pusat Sunni Uttar Pradesh, salah satu partai Muslim yang terlibat dalam kasus ini, justru menerima putusan mahkamah agung. Meski begitu, kelompok itu belum memutuskan apakah akan menerima sebidang tanah yang ditawarkan tersebut atau tidak.

Keputusan mahkamah agung pada 9 November lalu itu merupakan kelanjutan dari keputusan sebelumnya pada 2010 lalu yang menegaskan bahwa situs suci itu harus dibagi.

Keputusan mahkamah agung pada 2010 lalu memaparkan bahwa dua pertiga wilayah itu dikuasai oleh umat Hindu, sementara sisanya dikuasai umat Muslim.

Sejak itu, keputusan pembagian wilayah itu memicu perselisihan hukum yang panjang. Sengketa situs suci itu di masa lalu bahkan memicu kerusuhan hingga menewaskan ribuan orang.

Pasukan keamanan juga bersiaga menjelang putusan mahkamah agung dibacakan pada 9 November lalu. Baik pemimpin Hindu maupun Muslim juga telah menyerukan umat untuk tenang.

Meski begitu, kepolisian menangkap puluhan orang karena berkomentar ujaran kebencian di media sosial setelah keputusan mahkamah agung keluar.

Sebanyak 77 orang ditangkap di negara bagian Uttar Pradesh. Sementara delapan orang ditangkap di negara bagian Madhya Pradesh. Pihak berwenang juga menindak lebih dari 8.270 unggahan berpotensi memecah belah umat. (bbs/azw)

Polisi Hong Kong telah mengepung universitas setelah terlibat bentrok semalaman dengan para demonstran. Puluhan pendemo berusaha keluar pada saat fajar menyingsing, namun kembali mundur setelah penegak hukum menembakkan gas air mata dan peluru karet.

Kepala universitas Profesor Jin-Guang Teng merilis video pernyataan kepada demonstran, dan menyatakan dia membuat keputusan dengan polisi.

Dilansir BBC Senin (18/11), Teng menuturkan pendemo bisa keluar dengan selamat jika mereka menghentikan penggunaan kekerasan. Jika pengunjuk rasa meninggalkan kampus, Teng mengaku dia akan menemani mereka menyerahkan diri kepada polisi, dan menjamin mereka bakal diproses secara adil.

Polytechnic University sudah diduduki pendemo selama beberapa hari, dengan pihak kampus merilis pernyataan darurat pada Minggu (17/11).

Dalam rilis resminya, universitas menyatakan aksi vandalisme dari pendemo berdampak pada kerusakan sejumlah laboratorium. Semalaman, demonstran yang menduduki kampus terlihat melemparkan bom molotov hingga batu bata ke arah polisi. Bahkan mereka menembakkan panah. Jurnalis BBC Gabriel Gatehouse yang melaporkan langsung dari lokasi kejadian mengatakan, pendemo “bermain kucing-kucingan” dengan polisi Hong Kong.

Dia menuturkan aparat mengerahkan meriam air yang menyemprotkan cairan biru, serta menembakkan gas air mata ke arah universitas. “Pengunjuk rasa yang berlindung di balik payung kemudian merespons dengan bom molotov dan batu dari ketapel. Kendaraan polisi mundur,” jelas Gatehouse.

Polisi kemudian mencoba merangsek ke dalam kampus pada pukul 05.30 waktu setempat. Tetapi disambut lagi dengan bom molotov dan menimbulkan kobaran api di pintu masuk. Kepada Reuters, seorang peserta aksi protes mengungkapkan awalnya mereka sempat panik dan takut karena polisi melontarkan ancaman.

Penegak hukum menyatakan, mereka akan melakukan penangkapan terhadap para pendemo, dengan ancaman penjara 10 tahun atau lebih. “Tetapi kini saya merasa damai karena saya yakin, semua orang yang berada di dalam akan tetap bersatu,” jelas mahasiswa tersebut. Juru bicara polisi Louis Lau dalam konferensi pers memperingatkan demonstran untuk tidak menyerang mereka menggunakan senjata mematikan.

“Jika mereka terus melakukan aksi berbahaya semacam itu, maka kami tak punya pilihan selain menggunakan sedikit ketegasan, dengan peluru tajam, untuk memukul mundur,” kata Lau. Pada Minggu, seorang anggota polisi dilaporkan harus mendapat perawatan di rumah sakit setelah kakinya terkena panah dari pendemo saat bentrok.

Aksi protes itu terjadi ketika masyarakat Hong Kong menentang usulan pemerintah untuk menerapkan UU Esktradisi yang bisa mengekstradisi kriminal ke China. Para demonstran menganggap usulan itu mengikis otonomi Hong Kong berdasarkan prinsip satu negara, dua sistem ketika Inggris mengembalikannya ke Beijing.

Kepala Eksekutif Carrie Lam memang mengumumkan telah menarik UU tersebut. Namun, demonstrasi terus terjadi dengan tuntutan semakin besar. Pemerintah Negeri Panda sejauh ini membantah telah melakukan intervensi, dan menyalahkan negara lain telah memprovokasi situasi. (bbs/azw)